Muktamar yang pertama kali dluncurkan pada masa Orde Baru adalah muktamar yang diadakan dikota

Muktamar NU ke-34 digelar di Lampung 22-23 Desember/net

SinPo.id - Untuk gelaran Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung akan digelar mulai besok. Forum tertinggi pengambilan keputusan di internal organisasi NU ini digelar Rabu (22/12) hingga Kamis (23/12) mendatang.

Muktamar NU ke-34 di Lampung akan dihadiri oleh 1.959 Muktamirin dari seluruh Indonesia hingga mancanegara. Jumlah peserta berkurang dari yang sebelumnya mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi.

"Muktamar NU ke-34 ini akan dihadiri oleh sekitar 1.959 Muktamirin," ungkap Ketua Panitia Daerah Muktamar NU di Lampung, Mohammad Mukri, dalam konferensi pers di Kampun UIN Raden Intan, Selasa, (21/12)

Pada Muktamar NU ke-34 ini setiap pengurus cabang dan wilayah hanya mendelegasikan 3 orang.

"Jumlah peserta muktamar kali ini berkurang dari yang sebelumnya karena kondisi pandemi. Setiap PCNU dan PWNU mendelegasikan tiga orang muktamirin," kata Mukri.

Sejarah singkat

Muktamar Nahdlatul Ulama merupakan forum permusyawaratan tertinggi NU yang dilaksanakan untuk berbagai agenda, yakni mengevaluasi kinerja kepengurusan, menyusun program baru, dan memilih pengurus untuk periode selanjutnya.

Dalam Ensiklopedia Nahdlatul Ulama: Sejarah, Tokoh, dan Khazanah Pesantren yang ditulis oleh M. Imam Aziz disebutkan bahwa Muktamar NU pertama diselenggarakan di Surabaya pada 21 Oktober 1926, tak lama setelah NU berdiri dan tetap terselenggara di kota tersebut sampai muktamar ketiga.

Pada tahun-tahun berikutnya, muktamar secara berurutan semakin ke barat, mulai ke Semarang (1929), Pekalongan (1930), Cirebon (1931), Bandung (1932), dan Jakarta (1933) yang kemudian pindah ke Banyuwangi (1934).

Selanjutnya terselenggara secara acak. Muktamar di luar Jawa pertama kali diselenggarakan di Banjarmasin (1936). Muktamar 1941 direncanakan di luar Jawa untuk kedua kalinya, yaitu di Palembang. Akan tetapi, gagal karena situasi Perang Asia Pasifik.

Selama enam tahun masa pendudukan Jepang, tidak diselenggarakan muktamar. Muktamar NU pertama pascakemerdekaan RI diselenggarakan di Purwokerto (1946).

Muktamar ke-34

Meski sudah ramai diperbincangkan perihal bursa kandidat ketua umum PBNU masa bakti 2021-2026 mendatang, nyatanya organisasi Islam terbesar di Indonesia tak sembarang orang bisa menduduki posisi sebagai Ketum.

NU memiliki syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi tiap kandidat calon ketua umum PBNU. Dalam Muktamar NU juga dibahas masalah keagamaan dalam forum yang dinamakan Bahtsul Masa'il.

Mengingat luasnya permasalahan saat ini, forum bahtsul masa’il dibagi menjadi sejumlah komisi seperti Komisi Waqi’iyah, Qanuniyah, dan Maudluiyyah sesuai temanya.

Muktamar NU diikuti oleh kepengurusan pusat yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), kepengurusan tingkat provinsi yakni Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), dan kepengurusan tingkat kabupaten yakni Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU).

Dalam kondisi normal, kepesertaan di tingkat PWNU dan PCNU diwakili oleh lima orang yakni Rais Syuriyah, Ketua Tanfidziyah, Katib, Sekretaris, dan Bendahara. Ada juga peserta tambahan yang bisa diusulkan untuk menjadi peserta muktamar.

Status peserta muktamar (muktamirin) terdiri dari tiga jenis yakni peserta, peninjau, dan pengamat. Peserta terdiri dari Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Cabang. Mereka berhak mengemukakan saran dan pendapat terhadap masalah-masalah yang berkembang di dalam persidangan.

Sementara untuk peninjau juga berhak menyampaikan saran dan pendapat. Akan tetapi, tidak memiliki hak suara.

Sedangkan pengamat biasanya merupakan intelektual atau akademisi yang mengikuti jalannya persidangan dalam muktamar.

Mereka mengikuti persidangan yang digelar dalam berbagai komisi sesuai dengan minat mereka.

Mengacu pada Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) NU hasil Muktamar ke-33 di Jombang tahun 2015, dijelaskan syarat untuk menjadi pengurus PBNU, termasuk Ketum PBNU.

Mereka yang dicalonkan harus sudah pernah menjadi pengurus harian lembaga PBNU, dan/atau pengurus harian di tingkat wilayah, dan/atau pengurus harian badan otonom tingkat pusat.

"Serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi. Terkait dengan persyaratan kaderisasi akan diberlakukan secara efektif tiga tahun setelah muktamar," bunyi AD/ART NU pasal 39.

AD/ART NU juga mengatur bahwa peserta Muktamar NU nantinya terdiri dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/Cabang Istimewa.

Muktamar akan sah apabila dihadiri dua pertiga jumlah Wilayah dan Cabang/ Cabang Istimewa yang sah.

Mekanisme Pemilihan Ketum PBNU

Sementara itu, mekanisme pemilihan dan penetapan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU memiliki mekanisme yang berbeda satu sama lain.

Untuk jabatan Rais Aam, dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi atau Ahwa. Metode Ahwa ini diisi oleh 9 orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam forum muktamar. Mereka nantinya akan bermusyawarah untuk memilih seorang Rais Aam PBNU periode 2021-2026.

Kriteria ulama yang dipilih untuk masuk sebagai anggota Ahwa pun memiliki syarat tersendiri. Di antaranya harus berakidah Ahlussunnah wal Jama'ah Annahdliyah, bersikap adil, alim, memiliki integritas moral, tawadu, berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang organisatoris (munadzdzim), penggerak (muharrik), meninggalkan yang haram dan/atau samar hukumnya(wara'), dan zuhud. Nantinya, Rais Aam yang terpilih akan menunjuk seorang untuk mengisi posisi Wakil Rais Aam PBNU.

Muktamar NU ke-34 Paling Sepi Sepanjang Sejarah

Salah seorang calon Ketum PBNU, Yahya Cholil Staquf menyebut Muktamar NU ke-34 sebagai agenda paling sepi sepanjang sejarah Nahdlatul Ulama. Musababnya, ujar Yahya, forum tertinggi NU yang salah satu agendanya memilih Ketua PBNU baru itu, berlangsung tanpa percekcokan.

"Ini muktamar paling sepi sepanjang sejarah, karena enggak ada percekcokan," ujar Yahya Cholil Staquf saat berbincang bersama media secara daring, Selasa (21/12).

Yahya kemudian mengungkit sejumlah konflik di NU menjelang muktamar yang kerap terjadi. Di masa orde baru, bahkan jauh lebih tajam lagi.

Menjelang Muktamar Situbondo 1984, misalnya, konflik antara Syuriyah dan Tanfidziyah demikian keras hingga terbelah menjadi Kubu Cipete (Ketua Umum PBNU KH Idham Chalid dan kalangan politisi) vis a vis Kubu Situbondo (KH As'ad Syamsul Arifin dan jajaran Syuriah).

"Itu NU sudah seperti mau bubar waktu itu, tetapi nyatanya habis itu baik-baik aja," ujar Yahya.

Demikian pula saat Muktamar Cipasung 1994, bahkan intervensi pemerintah sangat jelas. Saat itu, Gus Dur mendapatkan perlawanan langsung dari Abu Hasan yang nyata-nyata disokong oleh kekuatan negara.

"Terakhir Muktamar Jombang kayak apa itu. Sampai masuk pengadilan lagi, lalu sekarang kan baik-baik saja," demikian Gus Yahya.

MUKTAMAR48.ID., SURAKARTA- Sebanyak 1.296 peserta akan mengikuti Apel Kesiapsiagaan Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan

MUKTAMAR48.ID., – Ajang terbesar Muhammadiyah ‘Aisyiyah yakni Muktamar sudah di depan mata. Pimpinan

MUKTAMAR48.ID., SURAKARTA – Seksi Penerima Tamu/Protokoler Bidang IV Panitia Penerima Muktamar Muhammadiyah dan