Kapan bpupki dibentuk dan apa tujuannya

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah lembaga yang berperan penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 sebagai bukti atas janji kemerdekaan dari perdana menteri Jepang, Koiso.

BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Cosakai bertugas menyusun hal-hal yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Semasa bertugas, BPUPKI berhasil membuat rancangan dasar negara dan Undang-Undang Dasar dalam dua kali sidang resmi.

Sesuai dengan namanya, tugas utama BPUPKI adalah menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Termasuk, merencanakan organisasi pemerintah nasional yang akan menerima kemerdekaan dari pihak Jepang, seperti dikutip dari buku 'Super Complete SMP' terbitan Sahabat Pelajar Cerdas.

Baca juga: Apa Tugas BPUPKI yang Utama dan Tujuan Pembentukannya?

Sejarah Terbentuknya BPUPKI

Pada tanggal 7 September 1944, perdana menteri Jepang Koiso menyampaikan pidato yang berkaitan dengan kemerdekaan. Dikutip dari buku 'Pengetahuan Sosial Sejarah 2' oleh Tugiyono dkk, perdana menteri Jepang mengatakan bahwa daerah-daerah laut selatan, termasuk Indonesia, akan diberikan kemerdekaan di kelak kemudian hari.

Sejak saat itu, bangsa Indonesia diizinkan untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang. Mereka juga diperbolehkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, selain lagu-lagu Jepang.

Dalam rangka meyakinkan janji kemerdekaan tersebut, pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah BPUPKI atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Cosakai. Badan ini beranggotakan 60 tokoh bangsa Indonesia dan beberapa perwakilan Jepang.

Ketua dan Anggota BPUPKI

Ketua BPUPKI adalah K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat dengan ketua muda atau wakilnya adalah Icibangase, perwakilan dari Jepang. Berikut struktur organisasi BPUPKI:

1. Ketua : Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat
2. Ketua Muda : Icibangase
3. Sekretaris : R.P. Surono
4. Anggota : 60 orang Indonesia yang merupakan perwakilan dari seluruh wilayah Indonesia dan 7 orang Jepang tanpa hak suara.

Terdapat beberapa versi mengenai jumlah anggota BPUPKI. Beberapa sumber mengatakan anggota BPUPKI berjumlah 62 orang, ada juga sumber yang menyebut sebanyak 64 orang. Terlepas dari itu, mayoritas sumber sejarah mengatakan bahwa anggota BPUPKI sekitar 60 orang.

Sejarah Pembubaran BPUPKI

Selama berdiri, BPUPKI telah menjalankan dua kali sidang resmi. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei-1 Juni dengan menghasilkan rumusan dasar negara yang berupa pandangan umum saja. Falsafah negara Indonesia merdeka tersebut diusulkan oleh para pendiri negara, seperti Moh Yamin (29 Mei 1945), Soepomo (31 Mei 1945), dan Soekarno (1 Juni 1945).

Sidang kedua BPUPKI berlangsung pada 10-17 Juli 1945. Pada sidang kedua, BPUPKI membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar (UUD), termasuk Pembukaan UUD yang memuat dasar negara.

Baca juga: Sidang BPUPKI Dilaksanakan di Gedung Mana? Ternyata Ini Tempatnya

Dikutip dari buku IPS Terpadu Jilid 2B oleh Sri Pujiastuti dkk, dalam membahas rancangan tersebut, BPUPKI membentuk Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Soekarno.

Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI akhirnya dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Sebagai ganti dan kelanjutannya, maka dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai.

Gimana detikers, sudah paham sejarah pembentukan BPUPKI lengkap dengan ketua dan anggotanya? Semoga membantu!

KOMPAS.com - Sejarah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dimulai sejak Jepang membentuknya pada 29 April 1945.

BPUPKI dibentuk Jepang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito.

Dalam Bahasa Jepang, BPUPKI disebut sebagai Dokuritsu Junbi Cosakai.

Adapun tujuan pembentukan BPUPKI adalah sebagai pemenuhan janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi Indonesia.

Baca juga: Sidang Pertama BPUPKI: Tokoh, Kapan, Tujuan, Proses, dan Hasil

Latar belakang pembentukan BPUPKI

Posisi Jepang yang semakin terdesak karena Perang Asia Pasifik pada akhir 1944 melatarbelakangi dibentuknya BPUPKI.

Ketika posisi Jepang terdesak, rakyat Indonesia pun semakin gencar melakukan pemberontakan untuk menuntut kemerdekaan.

Dalam kondisi tersebut, Jepang pun memutuskan membentuk BPUPKI sebagai wujud memenuhi janji untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia.

Namun, Jepang sebenarnya memiliki motif lain dalam pembentukan BPUPKI, yaitu menarik simpati rakyat Indonesia dan mempertahankan sisa-sisa kekuatan mereka.

Dengan membentuk BPUPKI, Jepang berupaya membuat pribumi percaya bahwa mereka adalah pembebas Indonesia dari penjajahan pemerintah kolonial Belanda dan Sekutu.

Bukan hanya itu, Jepang juga masih berharap Indonesia bersedia membantu mereka dalam Perang Asia Pasifik melawan Sekutu.

Pembentukan BPUPKI oleh Jepang memiliki tujuan berikut ini:

  • Menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam melawan sekutu. Kala itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan dan melaksanakan politik kolonial pada 1 Maret 1945.
  • Mempelajari dan menyelidiki sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka atau mengenai tata pemerintahan Indonesia merdeka.

Anggota BPUPKI

BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan tujuh orang Jepang sebagai pengawas.

Adapun BPUPKI terdiri dari dua badan, yakni Badan Perundingan atau Badan Persidangan dan Kantor Tata Usaha atau Sekretariat.

Badan perundingan diisi oleh seorang kaico (ketua), dua orang fuku kaico (ketua muda atau wakil ketua), dan 60 orang iin atau anggota.

Ketua BPUPKI adalah Radjiman Wedyodiningrat, sedangkan jabatan wakil ketua dipegang oleh Hibangase Yosio (Jepang) dan Soeroso.

Adapun dalam perjalanannya, BPUPKI membentuk panitia sembilan dengan diketuai Sukarno.

Anggota panitia sembilan ini diambil dari panitia kecil yang dibentuk dalam sidang pertama BPUPKI.

  1. Anggota panitia sembilan terdiri dari:
  2. Ir. Sukarno (ketua)
  3. Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
  4. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
  5. Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)
  6. Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
  7. H. Agus Salim (anggota)
  8. Mr. Achmad Soebardjo (anggota)
  9. Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota)
  10. Mr. Mohammad Yamin (anggota)

Baca juga: Sjafruddin Prawiranegara dan Assaat, Presiden Indonesia yang Kerap Terlupa

Tugas utama BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal menyangkut pembentukan negara Indonesia.

Selain itu, BPUPKI juga memiliki beberapa tugas lain, meliputi:

  • Membahas Dasar Negara Indonesia.
  • Sesudah sidang pertama, BPUPKI membentuk reses selama satu bulan.
  • Membentuk Panitia Kecil (panitia delapan) yang bertugas menampung saran-saran dan konsepsi dari para anggota.
  • Membantu panita sembilan bersama panita kecil.
  • Panita sembilan menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta.

Selama perjalanannya, BPUPKI melakukan sidang sebanyak dua kali, yakni pada 29 Mei 1945-1 Juni 1945 dan 10-17 Juli 1945.

Sidang pertama BPUPKI berlangsung di Gedung Chuo Sangi In, Jalan Pejambon 6, Jakarta. Gedung Chuo Sangi In sekarang menjadi Gedung Pancasila.

Dalam sidang pertama BPUPKI yang dimulai pada 29 Mei 1945 dan berakhir pada 1 Juni 1945, dibahas perumusan Dasar Negara Indonesia.

Terdapat 39 tokoh yang berpidato tentang dasar negara di sepanjang sidang pertama BPUPKI.

Akan tetapi, dalam buku Naskah Persiapan UUD hasil suntingan Moh Yamin, hanya disebutkan pidato dari tiga tokoh, yakni Bung Karno, Yamin, dan Soepomo.

Dalam buku-buku sejarah yang ada selama ini, sering kali disebutkan lima asas dasar negara dalam Pancasila merupakan usulan dari Moh Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Namun, penulisan sejarah tentang perumusan Pancasila tersebut tidaklah benar.

Pancasila adalah hasil usulan Soekarno. Adapun Moh Yamin dan Soepomo diketahui tidak pernah mengusulkan asas dasar negara yang termuat dalam Pancasila.

Dalam sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945, Moh Yamin hanya mengusulkan tiga dasar, yaitu permusyawaratan, perwakilan dan kebijaksanaan.

Tiga nilai yang diusulkan Moh Yamin kemudian dimasukkan ke dalam sub-bab sila perikerakyatan yang tertulis di Naskah Persiapan UUD.

Dalam penulisan sejarah masa Orde Baru, Moh Yamin disebut turut mengusulkan lima dasar negara, yakni:

  • Peri kebangsaan
  • Peri kemanusiaan
  • Peri ketuhanan
  • Peri kerakyatan
  • Kesejahteraan rakyat

Akan tetapi, lima dasar negara yang dituliskan Moh Yamin itu bukanlah isi pidato yang dia sampaikan dalam sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945.

Kelima dasar negara itu merupakan teks draf pembukaan UUD yang ditulis Yamin atas perintah Soekarno untuk keperluan rapat Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945.

Demikian pula dengan Soepomo yang ternyata tidak mengusulkan dasar negara dalam pidatonya di Sidang BPUPKI pada 31 Mei 1945.

Dalam buku-buku pelajaran sejarah ditulis bahwa Soepomo mengusulkan lima dasar negara, yakni:

  • Persatuan
  • Kekeluargaan
  • Keseimbangan lahir dan batin
  • Musyawarah
  • Keadilan rakyat

Padahal dalam Risalah Sidang BPUPKI-PPKI yang ditulis pada 1995, Soepomo dalam pidatonya,  hanya mengajukan teori negara integralistik sebagai jalan tengah antara teori negara individual (liberal) dan komunistik. Ia tidak pernah mengusulkan lima dasar negara.

Adapun lima dasar negara itu diambil secara acak dari pidato Soepomo semasa Orde Baru.

Oleh karena itu, sudah jelas bahwa Pancasila merupakan buah pemikiran Soekarno seorang diri.

Soekarno mengungkapkan usulan lima asas dasar negara yang kemudian disebut sebagai Pancasila dalam pidatonya di sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Itulah mengapa tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila.

Berikut ini lima asas Pancasila sebagai dasar negara usulan Soekarno:

  1. Kebangsaan Indonesia
  2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan
  3. Mufakat atau Demokrasi
  4. Kesejahteraan Sosial
  5. Ketuhanan yang Maha Esa

Menurut Sukarno, kelima asas yang diusulkannya itu dapat diperas menjadi Trisila atau Tiga Sila, yaitu:

  1. Sosionasionalisme
  2. Sosiodemokrasi
  3. Ketuhanan dan Kebudayaan

Setelah itu, pada 10-17 Juli 1945, BPUPKI kemudian menggelar sidang kedua di Gedung Chuo Sangi In.

Sidang kedua BPUPKI menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara yang disetujui pada 16 Juli 1945.

Adapun isi rancangan UUD 1945 adalah:

  • Pernyataan Indonesia merdeka
  • Pembukaan yang memuat Pancasila
  • Batang tubuh UUD yang tersusun atas pasal-pasal

Tersusunnya rancangan UUD pun mengakhiri tugas BPUPKI. 

BPUPKI kemudian dibubarkan pada 17 Agustus 1945 seiring dengan selesainya sidang kedua.

Setelah itu, BPUPKI melapor kepada Jepang dan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Apa tujuan dari pembentukan BPUPKI brainly?

Jawaban ini terverifikasi Bagi bangsa Indonesia tujuan dibentuk BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal penting berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka atau mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata pemerintahan Indonesia merdeka.

Apa tujuan dari terbentuknya BPUPKI dan PPKI?

Dengan demikian, arti penting dibentuknya BPUPKI dan PPKI bagi bangsa Indonesia adalah kedua badan sama-sama bertujuan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang akan digunakan untuk persiapan kemerdekaan indonesia. Baca pembahasan lengkapnya dengan daftar atau masuk akun Ruangguru. GRATIS!