Contoh negara yang menerapkan sistem pembagian kekuasaan adalah

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 6 are not shown in this preview.

Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely merupakan sebuah dalil Lord Acton yang berarti ”manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas pasti akan menyalahgunakannya”. Dalil ini menggambarkan pentingnya pembatasan kekuasaan dan pemisahan kekuasaan agar kekuasaan tidak berada dalam satu pihak yang absolut dan berujung pada kesewenang-wenangan.

A. Konsep Pembagiaan Dan Pemisahan Kekuasaan

Dalam konsep pembagian dan pemisahan kekuasaan ada dua tokoh penting yang pendapatnya bisa dijadikan acuan, yaitu John Locke dan Montesquieu. John Locke dalam buku Two Treatiesof Government membagi kekuasaan menjadi tiga macam kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif (membuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan kekuasaan federatif (melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain). Berbeda dengan pendapat John Locke, Montesquieu dalam buku L’esprit des Lois pada tahun1748, mengemukakan pemisahan kekuasaan negaradibedakan dalam tiga organ, yaitu lembaga legislatif (kekuasaan membuat undang-undang), lembaga eksekutif (kekuasaan melaksanakan undang-undang), dan lembaga yudikatif (kekuasaan mengadili pelanggaran undang-undang). Teori pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu disebut Trias Politica. Berdasarkan pendapat Montesquieu, IvorJennings, Rektor Cambridge University, dalam bukunya berjudul The Law and the Constitution membedakan teori pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Menurut Ivor, pemisahan kekuasaan berarti pembagian kekuasaan dipertahankan dengan tegas. Artinya, tiap lembaga negara memiliki tugas dan organ yang berbeda satu dengan lainnya. Adapun pembagian kekuasaan berarti ketiga lembaga kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) dalam praktik penyelenggaraan negara tidak terdapat pemisahan kekuasaan, misalnya dalam pembuatan undang-undang dilakukan oleh legislatif dan eksekutif.

B. Pembagian Kekuasaan Di Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan, tetapi menganut sistem pembagian kekuasaan. Prof. Ismail Sunny, Guru besar Universitas Indonesia, juga mengemukakan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 tidak menganut pemisahan kekuasaan dalam arti materiel (separation of power), tetapi pemisahan kekuasaan dalam arti formil (division ofpower) atau pembagian kekuasaan. Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas tiga lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga lembaga negara di Indonesia tidak dipisahkan secara mutlak, tetapi antaralembaga satu dan lainnya terdapat hubungan kekuasaan dan keterkaitan. Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia sangat dipengaruhi oleh teori Trias Politica dari Montesquieu, tetapi dalam pelaksanaannya tidak diterapkan secara murni dan mutlak. Adanya dinamika dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia mengakibatkan sistem pembagian kekuasaan negara juga mengalami perkembangan. Dalam sistem pembagian kekuasaan di negara Republik Indonesia, kekuasaan negara dibagi dalam empat lembaga negara, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga eksaminatif.

Sumber : buku Sistem Kekuasaan By Amin Suprihatini

Picture credit : (illustration from google.com belong to the owner)

Pemisahan kekuasaan (bahasa Inggris: separation of powers) merupakan konsep pembagian kekuasaan pemerintah dalam suatu negara menjadi bercabang-cabang. Masing-masing cabang mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab yang terpisah dan independen, sehingga kekuasaan satu cabang tidak bertentangan dengan cabang-cabang kekuasaan lainnya. Pada umumnya, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian ini disebut juga model trias politica. Konsep ini dapat dipertentangkan dengan fusi kekuasaan dalam sistem parlementer dan semi-presidensial, yang membuat terjadinya tumpang tindih dalam keanggotaan dan fungsi antara cabang-cabang kekuasaan yang berbeda.

Maksud di balik sistem kekuasaan yang dipisahkan adalah untuk mencegah pemusatan kekuasaan dengan menyediakan checks and balances. Istilah pemisahan kekuasaan secara tidak tepat sering digunakan untuk merujuk pada prinsip trias politica. Model trias politica merupakan jenis umum pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga cabang kekuasaan. Sedangkan pemisahan kekuasaan dapat melibatkan lebih banyak atau lebih sedikit dari tiga cabang kekuasaan negara.

  • Wikibooks: The Three Branches
  • Separation of Powers Topic at USConstitution.net
  • Historical impeachments Diarsipkan 2005-03-08 di Wayback Machine. of federal judges.
  • A survey instrument to reveal the relative strengths of different spheres of government and society to guard against political corruptionrtrtr
 

Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

  • l
  • b
  • s

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemisahan_kekuasaan&oldid=21172151"

tari cuphol berasal dari​

"Apakah kelemahan kita, kelemahan kita ialah kurang percaya diri sebagai bangsa sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri orang mempercayai s … atu sama lain padahal kita ini asalnya adalah rakyat gotong-royong". pernyataan ini disampaikan oleh...A. Drs. Mohammad HattaB. Ir. Soekarno C. Mr. Muhamad YaminD. SoebandrioE. KH. Ahmad Dahlan​

Organisasi Budi Utomo memiliki arti tersendiri bagi bangsa Indonesia. Keunggulan yang tidak dimiliki organisasi Budi Utomo adalah...​

KD 4.3) D. Semenjak pergantian Bapak Lurah Kelurahan (KD 4.3) Suka Makmur mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam hal pelestarian lingkungan. … Jalan yang rapi dan bersih, salurahan air yang tertata dengan baik, lingkungan yang asri dengan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan menjadikan kelurahan Suka Makmur menjadi percontohan bagi kelurahan lainnya. Pada tanggal 5 Mei 2022 Rani melakukan kegiatan wawancara dengan Bapak Lurah Kelurahan Suka Makmur berkaitan dengan kemajuan yang di lakukan selama ini dalam menjaga kelestarian di lingkungannya. Buatlah sebuah laporan hasil wawancara dari kegiatan tersebut! PG/TEMA-9/KIS. 4/PAS.II/21-22.tolong bantuan nya kakak​

salah satu tokoh sumpah pemuda yang menuangkan perjuangannya melalui sebuah karya puisi "Aku"TOLONG BANTUANNYA​

tolong kerjakan nomor 39 dan 34, terimakasih​

jawabannya apa yaa kak tolong dibantu yaa kak terimakasih..​

6. Zat cair diukur suhunya menggunakan termometer celcius diperoleh angka 80°C. Jpengukuran menggunakan termometer Kelvin maka diperoleh angkaA. 64 KB … . 80 KC. 176 KD. 353 K. 7. Pada peristiwa mendidihkan air terjadi perpindahan kalor secara. A. EmisiB. KonveksiC. KonduksiD. Radiasi​.

Terbentuk dan berakhirnya perjanjian internasional sangat ditentukan oleh kepentingan masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Sal … ah satu penyebab berakhirnya suatu perjanjian internasional adalah ….

Jelaskan serta berikan Contoh actual yang harus dilakukan indonesia untuk negara adijaya di dunia.