Berikut ini yang bukan keputusan Dasar hasil sidang PPKI 1 adalah

Berikut Yang bukan merupakan hasil sidang PPKI adalah?

  1. mengesahkan UUD 1945
  2. membentuk MPR dan DPR
  3. menetapkan Soekarno menjadi presiden
  4. menetapkan Moh.Hatta menjadi wakil presiden
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: B. membentuk MPR dan DPR

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, berikut yang bukan merupakan hasil sidang ppki adalah membentuk mpr dan dpr.

Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Jepang disebut? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.

Di materi Sejarah Kelas 11 ini, kita bakal bahas apa hasil sidang PPKI dan kapan sidang PPKI dilaksanakan. Selain itu, hasil sidang pertama PPKI akan menjadi salah satu topik pembahasan. Yuk, simak penjelasan selengkapnya!

Halo, Sobat Zenius! Selepas kemerdekaan, pemimpin Indonesia harus segera merumuskan hal-hal yang dibutuhkan untuk sebuah negara baru. Jadi, kali ini kita akan membahas pembentukan pemerintahan Indonesia dalam sidang PPKI. Karena ini adalah momen bersejarah yang penting untuk Indonesia saat itu.

Rapat PPKI (Dok. Wikimedia Commons).

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) merupakan organisasi yang didirikan pada tanggal 7-22 Agustus 1945. Selain itu, Soekarno dan Mohammad Hatta adalah ketua dan wakil ketua dari PPKI. Organisasi ini dibentuk sebagai inisiatif tokoh petinggi bangsa Indonesia yang bertujuan mempersiapkan pelaksanaan kemerdekaan dan kebutuhan-kebutuhan Indonesia setelah merdeka.

Potret Soekarno (Dok. Wikimedia Commons).

Potret Hatta (Dok. Wikimedia Commons).

Nah, PPKI ini membahas hal-hal yang sifatnya praktis, yaitu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, penetapan dasar negara dan simbol negara (presiden-wakil presiden) serta kebutuhan kelembagaan negara (pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga tinggi negara, dan lainnya). Pokoknya, semua hal yang dibutuhkan oleh sebuah negara yang sedang memperjuangkan kedaulatannya setelah berhasil memproklamasikan kemerdekaan.

Nah, hal-hal apa saja yang berhasil dirumuskan oleh PPKI? Yuk, kita bahas satu per satu! 

Hasil Sidang Pertama PPKI

Sidang pertama PPKI dilaksanakan pada 18 Agustus 1945 bertempat di Gedung Tyuuoo Sangi-In (Gedung Pancasila).

Apa hasil Sidang PPKI pertama? Berikut ini rumusan dan isinya:

1. Mengesahkan UUD 1945 

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 disahkan sebagai konstitusi negara Indonesia.

Selain itu, hasil sidang ini adalah merevisi Piagam Jakarta yang awalnya terdapat kalimat, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan akhirnya ditetapkan sebagai sila pertama dasar negara Pancasila. Hal ini dilakukan agar negara Indonesia dapat merangkul berbagai golongan agama.

Atas usulan Otto Iskandardinata yang kemudian disetujui oleh forum sidang, Soekarno dan Hatta dipilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama Indonesia.

3. Membentuk Komite Nasional

Komite Nasional dibentuk sebagai komite sementara untuk membantu presiden dan wakil presiden, karena saat itu, DPR dan MPR belum dibentuk.

Keesokan harinya, yaitu tanggal 19 Agustus 1945, panitia sidang harus segera melaksanakan rapat karena sebagai sebuah negara, Indonesia masih kekurangan banyak hal. Apa saja yang berhasil dirumuskan di hari kedua atau sidang kedua ini?

Oh, ya, kalau mau nonton pembahasannya secara lengkap, bisa lewat link di bawah ini ya! Oke, ayo kita lanjut!

Hasil Sidang Kedua PPKI

Berikut ini adalah hasil Sidang PPKI kedua:

1. Pembagian Provinsi di Indonesia

PPKI memutuskan untuk membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sunda Kecil, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi

2. Membentuk Komite Nasional Daerah

Sidang kedua ini membentuk Komite Nasional Daerah (KND) yang levelnya berada berada di provinsi-provinsi yang telah dibentuk.

3. Pembentukan Departemen dan Menteri

Terakhir, PPKI berhasil membentuk 12 departemen dan menteri-menterinya. Selain itu, terdapat juga 4 menteri negara non-departemen.

Oke, setelah melakukan dua sidang, PPKI melaksanakan sidang ketiga atau terakhir untuk melengkapi hal-hal yang belum dirumuskan dalam dua sidang sebelumnya.

Baca Juga: Sejarah PPKI – Pembentukan, Anggota, Tugas, dan Fungsinya

Hasil Sidang Ketiga PPKI

Sidang terakhir yang dilakukan PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Nah, komite ini adalah awal mula terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). KNIP adalah Badan Pembantu Presiden yang anggota-anggotanya adalah tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai golongan dan daerah.

2. Membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI)

Secara umum, PNI dibentuk untuk kedaulatan rakyat dan sebagai implementasi negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) 

BKR mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara Indonesia. Nah, setelah BKR resmi dibentuk, maka organisasi-organisasi lain yang memiliki tugas yang serupa seperti BKR, yaitu Heiho, PETA, dan Laskar Rakyat resmi dibubarkan.

Oke, berikut ini adalah soal yang dapat dikerjakan untuk mengulang kembali ingatan Sobat Zenius tentang materi ini. Selamat mengerjakan!

Baca Juga: Perbedaan BPUPKI dan PPKI Beserta Penjelasan Lengkap

Contoh Soal Sidang PPKI

  1. Sidang PPKI pertama membahas terkait ….

a. Dasar negarab. Sistem politikc. Dasar pemerintahand. Kementerian yang bertugas

e. Pembagian wilayah Indonesia

PANITIA Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Panitia ini dibentuk pada 7 Agustus 1945 untuk menggantikan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno. 

Sidang PPKI dilaksanakan tiga kali. Pertama sidang pada 18 Agustus 1945, kedua 19 Agustus 1945, dan ketiga 22 Agustus 1945. Oleh karena itu didapatkan sejumlah kesimpulan sidang.

Hasil Sidang PPKI Pertama (18 Agustus 1945)

1. UUD 1945 disahkan 

Dalam sidang pertamanya, PPKI membentuk kesepakatan yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 dianggap sebagai landasan penting yang harus disahkan guna memajukan Indonesia. Oleh sebab itu, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan menjadikannya acuan dalam membentuk peraturan-peraturan di Indonesia.

2. Merevisi Piagam Jakarta 

Selain mengesahkan UUD 1945, PPKI juga membenahi sebagian dari isi Piagam Jakarta. Salah satu kalimat dalam Piagam Jakarta yang berbunyi, "Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi, "Ketuhanan Yang Maha Esa", karena tidak semua rakyat Indonesia ialah Muslim.

3. Soekarno dan Moh Hatta diangkat sebagai presiden dan wakil presiden 

Dalam sidang pertama PPKI juga dibahas mengenai pengangkatan Soekarno dan Moh Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Pengusulan Soekarno dan Moh Hatta disampaikan oleh Otto Iskandardinata, salah satu pahlawan nasional Indonesia. Usulan tersebut disampaikan dengan cara aklamasi atau pemilihan umum (pemilu). Setelah banyak yang menyetujui usulan tersebut, Soekarno dan Moh Hatta segera dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia secara sah.

4. Membentuk Komite Nasional 

Hasil sidang PPKI 18 Agustus 1945 menyatakan bahwa presiden akan dibantu oleh Komite Nasional. Alasan Komite Nasional dibentuk karena belum ada DPR ataupun MPR pada awal kemerdekaan.

Hasil Sidang PPKI Kedua (19 Agustus 1945)

1. Indonesia dibagi menjadi delapan provinsi 

Hasil sidang PPKI kedua yaitu pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi, yang masing-masing dipimpin oleh kepala daerah, yaitu gubernur.

2. Dibentuk Komite Nasional Daerah 

Setelah provinsi dibagi, dibentuklah Komite Nasional Daerah untuk ditempatkan di tiap-tiap provinsi yang ada. Kurang lebih masih sama seperti Komite Nasional, tugas Komite Nasional Daerah yakni membantu presiden.

3. Dibentuk departemen dan menteri 

Hasil sidang kedua PPKI lain yaitu merancang pembentukan departemen menjadi 12 bagian. Departemen tersebut juga akan dibantu dengan menteri-menteri yang dipilih. Ada 12 kementerian di setiap kabinet dan empat menteri negara nondepartemen.

Hasil Sidang PPKI Ketiga (22 Agustus 1945)

1. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) 

Pada 29 Agustus 1945, PPKI resmi membentuk KNIP dengan tujuan mempersiapkan pemilu di masa mendatang. Fungsi KNIP ialah sebagai pusat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketika baru terbentuk, jumlah anggota KNIP sebanyak 137 orang terdiri dari golongan muda dan masyarakat Indonesia. Ketua dari KNIP pada masa itu ialah Kasman Singodimedjo.

Baca juga: Teori Asam Basa Menurut Lewis, Arrhenius, dan Bronsted-Lowry

2. Perencanaan membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI) 

Salah satu hasil selanjutnya dari sidang ketiga PPKI yaitu perencanaan pembentukan PNI. PNI dirancang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang adil, makmur, dan berdaulat. Ketua dari PNI ialah Soekarno. Namun, PNI yang direncanakan dijadikan Partai Tunggal Negara Indonesia harus dibatalkan pada akhir Agustus 1945. Akibatnya, rancangan ini tidak jadi terlaksana.

3. Dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) 

Untuk menjaga keamanan Indonesia, PPKI membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada 22 Agustus 1945. Setelah BKR dibentuk, organisasi lain seperti Heiho, Laskar Rakyat, dan PETA dibubarkan. (OL-14)