Skip to main content  Belakangan media sosial diramaikan perdebatan soal rencana peralihan penggunaan kompor gas ke kompor induksi atau peralihan dari Liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram ke energi listrik. Di dunia maya, sebagian netizen mengkhawatirkan bakal bengkaknya tagihan listrik, jika memasak menggunakan kompor induksi. Sebagian meragukan peralatan masak emak-emak seperti wajan hingga panci yang rata-rata cekung bakal cocok dipakai untuk kompor listrik. Sementara yang lain juga menyoroti peralatan kompor listrik yang terbilang mahal. Komentar soal jenis masakan lokal yang memakan waktu lama untuk dimasak dan kebiasaan cara memasak dengan kompor gas pun mewarnai lini massa. Berbeda dengan netizen, Perusahaan Listrik Negera (PLN) terus mendorong peralihan LPG 3 kg ke kompor listrik. Di mana PLN fokus dalam pendampingan dan evaluasi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk program uji coba yang telah dilaksanakan kepada 1.000 KPM di Solo dan 1.000 KPM di Denpasar. Masyarakat penerima program peralihan kompor listrik adalah pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA. PLN menegaskan tidak ada perubahan daya listrik pelanggan. PLN menyediakan jalur kabel listrik khusus untuk memasak dengan daya yang cukup untuk kompor listrik. Jalur kabel ini terpisah dari intalasi listrik yang sudah ada dan tarif yang dikenakan juga tidak mengalami perubahan. Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Surakarta, Joko Hadi Widayat mengatakan, konversi kompor LPG ke kompor listrik merupakan kontribusi PLN dalam menjalankan program pemerintah untuk mengurangi impor gas LPG. Menurut Joko, program ini mendapatkan tanggapan positif dan antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Lantas, apa tanggapan DPR terkait uji coba atau wacana peralihan kompor gas ke kompor listrik? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Anggota komisi yang membidangi BUMN DPR, Amin AK. Simak juga pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dan Peneliti dari Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler Badan Riset dan Inovasi Nasional M Indra Al Irsyad soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Presiden Joko Widodo menyatakan hampir 20 ribu orang mati setiap hari akibat kelaparan di dunia. Ini disebabkan krisis pangan yang melanda dunia imbas perang Rusia-Ukraina, yang disebut Jokowi masih akan berlangsung lama. Tak hanya masalah pangan, kata Jokowi perang juga mengakibatkan krisis di sektor-sektor lain. Krisis pangan di dunia, setidaknya mengakibatkan 300 juta orang berada pada situasi kekurangan pangan akut dan kelaparan yang sudah mulai terjadi di beberapa negara. Bahkan jika tidak segera diatasi, kemungkinan ada 800 juta orang lagi yang terdampak masalah krisis pangan. Presiden Joko Widodo menginstruksikan peningkatan produktifitas petani, dan mengimbau masyarakat menanam cabai menggunakan polybag. Selain itu, Kepala Negara juga mendorong agar lahan-lahan yang tidak produktif bisa diproduktifkan dengan ditanami oleh berbagai komoditas pangan, misalnya kelapa genjah, yang diketahui bisa diolah menjadi berbagai bahan pangan seperti gula semut hingga minuman segar. Menanggapi masalah krisis pangan dunia, Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional, Andriko Noto Susanto mengklaim pemerintah sudah mengamanatkan Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Menurutnya kemandirian pangan berbasis sumberdaya lokal yang berkelanjutan menjadi modal dasar bangsa Indonesia. Itu karena pangan lokal tidak mudah terguncang oleh hantaman krisis global. Termasuk berkembangnya industri olahan pangan berbahan baku lokal selain beras dan pangan impor. Badan Pangan Nasional sendiri tengah fokus merancang strategi, yaitu Zonasi Pola Pangan Harapan (PPH). Kebijakan zonasi PPH menitikberatkan peta kekuatan produksi, budaya konsumsi pangan sesuai kearifan lokal setiap wilayah. Lantas, bagaimana ancaman krisis pangan kedepannya? Mampukah pertanian kita menopang kebutuhan dalam negeri? Apa saja tantangan di sektor ini? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Pengamat pertanian Khudori. Simak juga pernyataan dari Chief Operating Officer Edufarmers Amri Ilma, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, dan Analis Kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementan, Wahida Maghraby soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperkirakan pandemi COVID-19 akan segera berakhir dalam waktu dekat. Perkiraan ini mengacu pada angka rata-rata kasus positif yang terus menurun di sejumlah negara di dunia. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahkan meyakini pandemi Covid-19 sudah berakhir. Presiden Joko Widodo memberikan tanggapannya saat ditanya wartawan soal apakah Indonesia akan mengikuti jejak Amerika Serikat dalam menyatakan pandemi Covid-19 telah berakhir. Jokowi lantas menyebut Indonesia takkan tergesa-gesa menyatakan pandemi telah usai, dan bakal tetap waspada dengan ancaman virus Covid-19. Ia juga mengingatkan bahwa yang bisa memberikan statement menyatakan pandemi itu selesai adalah WHO. Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Erlina Burhan pun menyebut, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia masih lebih tinggi dibanding yang dicanangkan WHO di bawah 2 persen, pasalnya di Indonesia masih mencapai 2,7 persen. Di sisi lain, DPR juga menyoroti fenomena menurunnya angka testing tracing dan vaksinasi secara global, termasuk di tanah air. Anggota Komisi Kesehatan DPR RI Rahmad Handoyo menilai perlunya edukasi dari pemerintah bahwa pandemi Covid-19 masih ada, didukung dengan data-data kasus yang ada. Ia meminta pemerintah Indonesia tidak 'latah' dan buru-buru mengikuti negara lain dalam menyatakan pandemi telah berakhir. Sebab menurut data, penularan covid dan kematian akibat Covid19 masih terus terjadi di Indonesia. Lantas, Apakah Indonesia juga bisa mendeklarasikan peralihan status ke endemi? Apa akibatnya jika negara-negara sudah tidak disiplin dalam menangani pandemi yang belum usai ini? Apa masih perlu Indonesia berlakukan PPKM? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman. Simak juga pernyataan dari Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dan Anggota Komisi Kesehatan DPR RI Rahmad Handoyo soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Belakangan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) sedang ramai diperdebatkan. Salah satunya soal wacana seluruh perguruan tinggi negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang dikhawatirkan sebagai komersialisasi di sektor pendidikan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sendiri mendorong perguruan tinggi negeri bertransformasi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, sesuai dengan kebijakan Kampus Merdeka yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentangPerubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum. PTN BH adalah sebuah institusi nirlaba yang katanya memiliki misi melayani masyarakat, dan menyelenggarakan perguruan tinggi berkualitas dengan memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Ini diklaim oleh Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nizam pada keterangan persnya. Sedangkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makariem menilai saat ini perguruan tinggi harus bergerak cepat sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Nadiem mengatakan perguruan tinggi didorong untuk memanfaatkan peluang berpartisipasi dalam kegiatan Pemerintah maupun pemerintah daerah. Selain itu, juga kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, organisasi dan masyarakat demi keberlangsungan sebuah PTN BH. Perubahan perguruan tinggi negeri menjadi badan hukum pun dianggap sebuah keistimewaan oleh Nadiem Makarim, dan dianggap sangat membantu perguruan tinggi untuk berkembang, semakin mandiri, serta dapat bekerja sama dengan semua pihak. Namun, Peralihan PTN menjadi berbadan hukum ini rupanya menuai berbagai protes, khususnya dari kalangan mahasiswa, salah satunya dari mahasiswa Universitas Hasanuddin. Mahasiswa Unhas mendesak kampus merah itu mundur dari statusnya sebagai PTN BH yang sudah disandangnya sejak 1 Januari 2017. Status PTN BH dianggap mengkomersilkan sarana-sarana pendidikan yang dimiliki perguruan tinggi tersebut. Sebab PTN memiliki kewenangan mengatur bidang akademi dan non- akademiknya, serta diharuskan mencari sumber pembiayaan pendidikan. Penerapan PTN BH ini ditakutkan akan membuat biaya pendidikan mahasiswa semakin mahal karena kampus memerlukan biaya pengelolaan. Lantas, akankah hal ini bakal memperbesar prakter komersialisasi kampus? Benarkah pendidikan di Indonesia bakal makin mahal dengan RUU Sisdiknas ini? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Pengamat pendidikan Darmaningtyas. Simak juga pernyataan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makariem dan Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof DR Arif Satria soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke PT Pertamina menguji coba pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite untuk kendaraan roda empat atau lebih. Juru bicara PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menyebut uji coba berlaku untuk seluruh SPBU di Indonesia, namun sifatnya masih sementara. Di mana dalam uji coba ini setiap kendaraan roda empat akan dibatasi pembelian BBM subsidi sebanyak 120 liter per hari, yang terdeteksi dalam aplikasi MyPertamina. Irto menambahkan, jika kendaraan membeli BBM melebihi kuota yang ditentukan, maka secara otomastis sistem akan bekerja dan pompa minyak akan mengunci. Ia juga menjelaskan, kuota 120 liter merupakan angka sementara. Pasalnya jumlah pembatasan akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku nanti. Uji coba pengendalian pembelian bahan bakar minyak bersubdisi ini digadang-gadang untuk membentuk sistem subsidi tepat sasaran. Sedangkan untuk bahan bakar minyak jenis solar sudah diberlakukan dengan landasan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 4 tahun 2020. Dimana kendaraan perseorangan roda empat paling banyak membeli 60 liter perhari perkendaraan, Angkutan orang beroda 4 paling banyak 80 liter perhari perkendaraan dan kendaraan umum beroda 6 paling banyak membeli 200 liter perhari perkendaraan. Lantas, tepatkan kebijakan ini? Adakah tantangan untuk implementasinya? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah. Simak juga pernyataan dari Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Akhirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi (PDP) telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI, kemarin (20/9). Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengklaim UU ini akan menjadi awal yang baik dalam menyelesaikan permasalahan kebocoran data pribadi di Indonesia. Sebab UU ini sudah dibahas secara dinamis dan melibatkan pemerintahan terkait, kalangan akademisi, pers dan masyarakat. Senada dengan DPR, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebut Undang-Undang Perlindungan data pribadi akan mengokohkan integritas dan kepercayaan terhadap Indonesia dalam tata kelola data global. Johnny menyebut beberapa manfaat UU PDP bagi masyarakat. Diantaranya, mendorong reformasi praktek tata kelola data pribadi, meningkatkan perekonomian di bidang digital, mengedepankan aspek perlindungan data pribadi, memicu kesadaran dan kebiasaan masyarakat untuk lebih menyadari dan menjaga data pribadinya, serta menghormati data pribadi orang lain. Selain itu, Menkominfo mengatakan aturan ini akan meningkatkan perkembangan ekosistem sumber daya manusia dalam aspek perlindungan data pribadi. Dan yang terakhir, mampu memperkuat kepercayaan global terhadap Indonesia. Lantas, Bagaimana penyalahgunaan data pribadi bisa diatasi dengan UU PDP ini? Kasus terbanyak yang selama ini terjadi dan bakal bisa teratasi setelah UU ini lahir? Cukup kuatkah sanksi yang akan diberi kepada pelanggar UU PDP ini? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Direktur eksekutif Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar. Simak juga pernyataan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dan Anggota Komisi Bidang Kominfo DPR, Bobby Rizaldi soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan Indonesia menjadi negara dengan beban antimicrobial resistance (AMR) 5 terbesar di dunia. Apa sih AMR ini? Antimicrobial resistance atau AMR merupakan kondisi ketika mikroorganisme seperti bakteri, virus, fungi dan parasit menjadi resisten atau kebal terhadap antimikroba (antibiotik, antivirus, antifungal, antiparasit) yang sebelumnya efektif untuk mencegah atau membunuh mikroorganisme tersebut. Dengan kata lain, antimikroba yang sebelumnya dapat mengatasi infeksi akibat suatu mikroorganisme menjadi tidak efektif atau berkurang efikasinya. Antimicrobial resistance diketahui telah menjadi masalah, serta ancaman global bagi kesehatan manusia dan hewan. Kementerian Kesehatan mendeteksi setidaknya 1,2 juta kematian terjadi akibat adanya resistensi antibiotik pada tubuh seseorang yang diakibatkan oleh mikroba atau AMR. Kejadian ini pun disebut Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono sebagai silent pandemic. Pasalnya angka kematian akibat AMR cukup tinggi. Menurut Kementerian Kesehatan, resistensi antibiotik akibat mikroba terjadi karena protokol pengobatan yang sembarangan. Akibatnya infeksi pada pasien bertambah parah dan ini yang menyebabkan angka kematian tinggi. Untuk itu, Indonesia menginisiasi pembahasan aturan penggunaan antibiotik dalam side event AMR karena Indonesia salah satu negara tropis yang angka infeksinya tinggi. Pembahasan ini diperlukan untuk mengatur penggunaan antibiotik yang lebih rasional, sehingga kematian akibat kesalahan penggunaan antibiotik menjadi berkurang. Selain itu, resistensi antibiotik akibat mikroba bisa berasal dari hewan dan tumbuhan. Wamenkes menyoroti pendekatan one health dalam merespons masalah tersebut. Dante menyebut Indonesia harus bersiap secara kolektif untuk mencegah bencana akibat AMR. LAntas, mengapa kita tidak bisa anggap remeh soal ancaman resistensi antibiotik ini? Kalau dari fasilitas dan tenaga kesehatan yang kasih antibiotik apakah juga cukup ketat, tepat dan diagnostik selama ini? KIta akan bincangkan hal ini bersama dengan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra. Simak juga pernyataan dari Perwakilan WHO di Indonesia, Herfina dan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Badan POM Mayagustina Andarini soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pemerintah tancap gas mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik dalam negeri. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah terus menggenjot penggunaan kendaraan listrik sebagai strategi pemerintah menuju target net zero emission atau nol emisi karbodioksida pada 2060. Saat mengunjungi mengunjungi Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jokowi menyatakan keinginannya untuk membangun ekosistem kendaraan listrik besar, end to end dari hulu sampai hilir. Pembuatan ekosistem besar ini, agar bumi pertiwi ini bisa memproduksi sendiri mobil listrik dalam negeri. Sebab Jokowi mengakui saat ini harga mobil listrik masih terlampau mahal. Hampir 50 persen biayanya disumbang oleh baterai. Namun, Jokowi yakin, harga mobil listrik berangsur akan terjangkau seiring dengan majunya teknologi pembuatan baterai listrik. Nah pemerintah itu gak cuma sekedar mendorong atau berbicara soal ekosistem mobil listrik nih. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022, Presiden Joko Widodo memerintahkan penggantian mobil dinas berbahan bakar minyak dengan listrik. Dalam diskusi virtual, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan pihaknya akan mengkonversi penggunaan kendaraan energi minyak ke listrik secara bertahap. Berdasarkan catatan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, ada lebih dari 189.000 unit kendaraan yang perlu dikonversi. Jadi nantinya, mulai dari menteri, jaksa agung, panglima TNI, kapolri, kepala lembaga, gubernur, hingga bupati dan wali kota akan menggunakan kendaraan listrik. Lantas dari mana pemenuhan kebutuhan listriknya? Ada juga kritik soal sumber listrik yang masih bergantung pada batubara. Lantas bagaimana agar visi kendaraan ramah lingkungan tercapai? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa. Simak juga pernyataan dari Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), Jongkie Sugiarto dan Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyatno, soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Semenjak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 3 September kemarin, inflasi menjadi momok di Indonesia. Pemerintah pun tidak ada habisnya membahas soal inflasi dan bagaimana mencegah inflasi akibat kenaikan BBM yang berdampak pada kenaikan harga komoditas lainnya, seperti komoditas pangan. Saat memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia terkait pengendalian inflasi, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah untuk tidak ragu menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam menyelesaikan persoalan dari penyesuaian harga BBM. Menurut Jokowi, kewaspadaan terhadap inflasi harus ditingkatkan, khususnya di sektor pangan. Pemimpin negara itu menyebut, pangan berkontribusi cukup besar terhadap kemiskinan di daerah. Apabila harga pangan naik, maka kemiskinan di daerah juga akan ikut naik. Nah salah satu solusi yang diberikan pemerintah terkait permasalahan inflasi adalah menanami pekarangan atau kalau di perkotaan familiar dengan sebutan urban farming. Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk menanam cabai hingga kelapa dalam menghadapi krisis pangan global. Hal itu dilakukan untuk memperkuat sektor pertanian saat menghadapi krisis pangan global, memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengoptimalkan lahan pekarangan. Ajakan ini juga digaungkan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Kata dia, itu merupakan cara sederhana masyarakat turut andil dalam upaya mengendalikan laju inflasi. Lantas, seberapa efektifkah menanam di pekarangan atau urban farming ini membantu perekonomian di rumah tangga? Sudah banyak kah yang melakukan hal ini? Buat orang-orang yang mau mencoba atau memulai urban farming, apa yang mereka butuhkan? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Founder Tani Alit Sophia Louretta. Simak juga pernyataan dari Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono, Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Provinsi Maluku, Hadi Basalamah, Gubernur Riau Syamsuar, dan Direktur Eksekutif Institute dor Development of Economic and Finance (Indef), Tauhid Ahmad soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Baru-baru ini masyarakat tengah dihebohkan dengan kematian dari seorang santri bernama Albar Mahdi (MA) yang diduga meninggal akibat kekerasan di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Ponorogo Jawa Timur. Pihak kepolisian telah menetapkan dua santri senior sebagai tersangka, yaitu MFA (18 tahun) dan IH (17) tahun. Dirreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Totok Suharyanto menyebut bahwa pelaku kesal karena hilangnya pasak tenda. Sebagaimana diketahui, korban adalah panitia Perkemahan Kamis Jumat (Perkajum). Kabar tewasnya AM viral di media sosial setelah ibunya sembari menangis mengadu ke pengacara Hotman Paris. Netizen juga ramai memprotes perihal penyebab kematian santri yang ditutupi. Juru Bicara Pondok Modern Darussalam Gontor, Noor Syahid kepada Kompas.com menyebut bahwa orangtua sudah menandatangani, menyerahkan anak kepada pihak Gontor dengan kesanggupan-kesanggupan. Antara lain, untuk sanggup tidak memperkarakan apa yang terjadi kepada polisi. Kata dia, bukan karena Gontor tidak mau proses hukum, tetapi menurutnya secara lembaga Gontor tidak mengajarkan dan mentolerir tindakan kejatahan atau bullying dalam bentuk apa pun dan sekecil apapun. Saat konferensi pers, pihak ponpes mengaku telah mengambil tindakan tegas dengan menjatuhkan sanksi kepada yang diduga terlibat yaitu dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari Pondok Modern Darussalam Gontor secara permanen dan langsung mengantarkan mereka kepada orangtua mereka masing-masing. Meski begitu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, Kemenag bisa mencabut izin operasional Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur, jika terbukti adanya kekerasan sistematis yang dilakukan Ponpes sehingga menimbulkan korban jiwa. Lantas, marak kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, evaluasi apa yang perlu dilakukan di sektor pendidikan? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji. Simak juga pernyataan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Bintang Ayu Darmawati, Dirreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Totok Suharyanto, dan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Seorang guru agama berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di SMP Negeri di Kabupaten Batang, Jawa Tengah melakukan kejahatan seksual pada 45 siswinya. Di mana 35 anak dicabuli dan 10 lainnya diperkosa. Berdasarkan hasil pemeriksaan Polda Jawa Tengah, Kasat Reskrim Polres Batang, AKP Yorisa Prabowo mengatakan sang guru memiliki kelainan seksual, yaitu hiperseksual. Tapi nih persoalannya gak habis di kelainan seksual sang pelaku berinisial AM saja. Berdasarkan keterangan pers Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), pelaku kekerasan seksual ini memiliki track record yang buruk. Di mana ketika tersangka masih menjadi mahasiswa, tersangka diduga pernah membawa kabur siswi perempuan pada saat tersangka sedang melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jawa Tengah. Kejadian serupa juga terinfomasikan saat pelaku mengabdi di Sekolah Dasar (SD) dan juga di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kendal yang menyebabkan tersangka dikeluarkan. Gimana menurut kalian seorang guru agama di sekolah negeri dan berstatus ASN memiliki rekam jejak yang buruk? Pelaku AM mengaku, dia melakukan kekerasan seksual kepada murid-muridnya di ruang OSIS, gudang mushola dan kelas. Kejahatan seksualnya sudah dilancarkan sejak 2020 sampai 2022. Selain sebagai guru agama, pelaku juga memanfaatkan kedudukannya sebagai pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). AM mengaku, terakhir kali dia melakukan kekerasan seksual pada hari kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 2022. Rekam jejak pelaku yang buruk pun, membuat pihak kepolisian juga melakukan penyelidikan di beberapa sekolah tempat pelaku mengajar sebelumnya. Jadi si AM ini gak cuma pernah mengajar di SMP Negeri di Batang, Jawa Tengah. Tapi dia juga pernah bekerja di SD dan SMP di luar Batang. Nah, kok bisa ya punya rekam jejak demikian, pelaku kemudian masih bisa jadi guru di beberapa sekolah yang berbeda? Apakah selama ini proses rekrutmen guru ini lemah? KIta akan bincangkan soal hal ini bersama dengan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra. Simak juga pernyataan dari Deputi Perlindungan Khusus Anak, Nahar dan Dirreskrimum Polda Jawa Tengah, Djuhandhani Rahardjo Puro soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Hacker Bjorka menjadi hot trending topik di media sosial Twitter, namanya berseliweran dibicarakan netter karena kasus kebocoran data. Melalui akun Twitter @bjorkanism, dia mengungkap rencananya membocorkan data Pertamina setelah dia mengklaim membocorkan surat rahasia yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, termasuk data dari Badan Intelijen Negara (BIN). Kebocoran dokumen berlabel rahasia ini dibongkar melalui tangkapan layar yang disebarkan sang hacker di dunia maya. Gak cuma membocorkan data, Bjorka juga mengkritik pemerintah yang diisi oleh orang-orang tidak kompeten terkait dengan sektor teknologi. Menurutnya lembaga terkait lemah dan mudah untuk dibobol. Pembobolan ini pun dilakukan karena dia mau membuktikan kebobrokan sistem pengamanan data di Indonesia. Bjorka sebelumnya juga membocorkan data SIM Card sebanyak 1,3 miliar dan diduga terlibat dalam kebocoran data pelanggan Indihome. Lantas, bagaimana masyarakat merespon soal kebocoran data ini? Apakah masyarakat aktif melaporkah jika ada pencurian data? Kompensasi apa yang diharap? Kita akan bahas hal ini bersama dengan Direktur Lembaga Bantua Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana.Simak juga pernyataan dari Direktut Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi dan Anggota Komisi bidang Komunikasi dan Informatika DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Belakangan masyarakat diramaikan dengan kenaikan tarif ojek online (ojol) yang berlaku pada 11 September 2022 kemarin. Kenaikan tarif ojol ini terbagi menjadi 3 zona. Zona pertama adalah wilayah Sumatera, Bali, dan Jawa selain Jabodetabek. Di mana penetapan tarif batas bawah dari Rp1.850 menjadi Rp2.000. Tarif batas atasnya dari Rp2.300 menjadi Rp2.500. Nah kalo tarif minimalnya dengan jarak 4 kilometer sebesar Rp8.000 sampai Rp 10.000. Itu zona pertama, kalo zona keduanya adalah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dengan tarif batas bawah menjadi Rp2.550, sedangkan tarif batas atasnya menjadi Rp2.800 dan tarif minimalnya dengan jarak 4 KM menjadi 10.200 sampai 11.200. Nah di zona ketiga, yaitu Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Tarif batas atasnya Rp2.750, tarif batas bawahnya Rp2.300 dan tarif minimalnya sebesar Rp9.200 sampai Rp 11 ribu. Menurut Ketua bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, kenaikan tarif ojol ini justru akan meningkatkan migrasi masyarakat ke moda transportasi lainnya dan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Djoko menyarankan pemerintah menurunkan biaya sewa aplikasi dari 20 persen menjadi 10 persen. Bahkan Djoko menyarankan pemerintah membuat aplikasi sendiri yang dikelola pemerintah daerah. Di mana pemerintah menyediakan layanan ojek daring dengan fee maksimal 10 persen agar meringankan beban driver dan konsumen. Lantas, tepatkah langkah menaikkan tarif ojol di tengah kenaikan harga BBM? Dengan tarif baru ini, masih cukup ekonomiskah buat masyarakat? atau malah menekan angka mobilitas masyarakat? Kita akan bincangkan soal hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal. Simak juga pernyataan dari Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Sebanyak 1,3 miliar data registrasi Kartu SIM (Subscriber Identity Module Card) diduga bocor dan dijual di situs online. Hacker ini memberikan sampel data sebanyak 1,5 juta data SIM card, dan hacker ini diduga juga membocorkan data pelanggan Indihome belum lama ini. Yup, dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan, tercatat ada 3 kasus dugaan kebocoran data terjadi di Indonesia. Pada 19 Agustus 2022 ramai diberitakan adanya dugaan kebocoran data di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Aceh. Sebanyak 17 juta data pelanggan PLN diduga bocor dan dijual di situs gelap. Tiga hari kemudian, terjadi kasus dugaan kebocoran data data pribadi pelanggan Indihome, PT Telkom Indonesia (Persero). Dan sekarang giliran dugaan kebocoran data registrasi SIM card yang merupakan chip memori portabel kecil yang menyimpan informasi tentang anda sebagai pengguna ponsel. Di kasus ini, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengakui adanya kemiripan atau kecocokan data sekitar 15-20 persen. Angka ini didapatkan dari hasil penyelidikan awal terhadap 1,5 juta sampel data yang dibocorkan sang hacker. Lalu, gimana dengan penegakan hukumnya, gaes? Kalau kata Semuel, hanya pelaku pembocoran data atau hacker yang harus dihukum secara pidana. Sementara, bagi Penyelenggara Sistem Elektroniknya sendiri hanya diberikan sanksi dan rekomendasi. Sedangkan sang Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate malah menyarankan 2 hal setelah mendengar kasus dugaan kebocoran data ini. Di Forum Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia, Bali 3 September lalu, Johnny menyarankan masyarakat menjaga data pribadi dan nomor induk kependudukan (NIK). Katanya sih masyarakat tidak boleh sembarangan membagikan NIKnya dan harus ada pertanggung jawaban dari setiap individu. Lalu yang kedua adalah mengganti password secara berkala, karena dianggap penting agar akun digital kita tidak dibobol. Lantas, dimana letak kelemahan yang berpeluang dibobol? Kalau sudah terjadi masalah seperti ini, tidak adakah yang bisa dilakukan pemerintah? Masyarakatkan selalu jadi korban, adakah pertanggung jawaban terhadap kasus kebocoran data selama ini? KIta akan bincangkan hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke "Mengapa Munir dibunuh dan siapa yang bertanggungjawab atas pembunuhan tersebut?" masih menjadi pertanyaan tak terjawab 18 tahun terakhir. Berbagai pihak tak kurang-kurang mendesak penuntasan kasus kematian aktivis HAM tersebut. Keluarga aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib tak henti-hentinya menuntut keadilan. Munir tewas diracun saat berada di pesawat Garuda Indonesia dalam perjalanan Jakarta ke Amsterdam Belanda, 7 September 2004. Namun hingga kini kasus itu tidak terungkap tuntas. Pada akhir 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keputusan Presiden untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Munir. Ia menyebut kasus Munir sebagai ujian sejarah bangsa. Keppres mencantumkan dengan jelas bahwa pemerintah akan mengumumkan hasil penyelidikan tim ke masyarakat. Hingga akhir masa jabatan SBY selama dua periode, hasil penyelidikan tidak pernah diumumkan ke publik. Di masa pemerintahan Joko Widodo, aktivis hak asasi manusia menuntut agar pemerintah membuka isi dokumen hasil penyelidikan TGPF. Namun, pihak Istana mengklaim dokumen hilang. Sejak 2021 Komnas HAM bersama dengan Komnas Perempuan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menetapkan 7 September sebagai hari pembunuhan terhadap Munir dan sebagai Hari Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia. Namun sejauh ini, bagaimana sih sebenarnya sosok Munir di mata generasi muda zaman sekarang? Cukup pedulikah mereka terhadap desakan penuntasan kasus kematiannya? Kita akan bincangkan halini bersama dengan Presiden Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Rafly Rayhan Al Khajri dan Ketua BEM Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Ravina Isnar. Simak juga pernyataan dari Pendiri dan pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Arief Tarunakarya Surowijdojo soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Berhemat, di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berimbas pada peningkatan harga-harga kebutuhan pokok, transportasi dan sektor lainnya, mungkin menjadi pilihan dari sebagian masyarakat. Mesti lebih jeli menghitung pengeluaran-pengeluaran yang sekiranya bisa dihemat, ditekan, dikurangi atau bahkan dihilangkan. Dan ini tak hanya dilakukan masyarakat saja, tapi juga sebagian besar pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terkena dampak penaikan harga BBM. Ngomong-ngomong soal berhemat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno sendiri menyarankan para pelaku usaha, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk berhemat dan fokus mengelola biaya belanja serta pengeluaran. Penghematan dikatakan Sandi, sangat penting untuk memitigasi peningkatan biaya kebutuhan hidup akibat inflasi dan kenaikan harga BBM bersubsidi. Selain menyarankan masyarakat dan pelaku usaha untuk berhemat, Menparekraf Sandiaga Uno berjanji akan memberi dukungan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ini disampaikan saat acara 'Pameran Apresiasi Kreasi Indonesia 2022, Jambi' Agustus lalu. Sandi meminta masyarakat tidak saling menyalahkan atas keputusan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. Lantas, apa saja langkah yang ditempuh UMKM untuk menghadapi dampak kenaikan BBM ini? Sudah cukup kuatkah UMKM di masa pemulihan untuk menghadapi dampak kenaikan BBM ini? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Ketua Umum Assosiasi IUMKM Indonesia Akumandiri, Hermawati Setyorinny. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum meminta maaf usai membuat geger masyarakat dan media sosial soal pernyataan poligami adalah solusi menekan angka HIV/AIDS. Sebelum Wagub Jabar ini meminta maaf, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau biasa disapa Emil, angkat bicara soal pernyataan tersebut. Kang Emil menekankan ketidaksepakatannya dengan pernyataan poligami solusi HIV/AIDS yang dilontarkan wakilnya. Sebab, kata Emil, pemerintah daerah sudah memiliki berbagai langkah untuk menanggulanginya, seperti melakukan skrining dan perluasan konseling. Tapi ngomong-ngomong, sudah tepat belum sih upaya penanggulangan HIV/AIDS yang selama ini berjalan? Kalau bicara kasus sih jumlahnya masih terus mengkhawatirkan. Bahkan, Ketua Satgas HIV Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Endah Citraresmi mengungkap sebanyak 274 anak usia kurang dari 4 tahun mengidap HIV. Berdasarkan laporan IDAI yang didapat dari data Januari - Juni 2022, pada kelompok usia 15-19 tahun sebanyak 3,3 persennya terinfeksi HIV dengan jumlah lebih dari 700 dan total anak Indonesia yang terinfeksi HIV sebanyak lebih dari seribu anak. Lantas, sudah tepatkah langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus ini? Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengatakan hingga Juni 2022, dua ratusan anak kurang dari 4 tahun terkena HIV. Sudahkah ini dipandang serius dan ditangani dengan tepat? KIta akan bincangkan hal ini bersama dengan Kepala kesekretariatan yayasan AIDS Indonesia Arief Rahman. Simak juga pernyataan dari Pendiri Yayasan Nurani Hati Peduli Dian Hariani Salamena dan Aktifis Universitas Negeri Jakarta Fitriana Kusaini soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Jagad dunia maya diramaikan dengan pro-kontra kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) atau pengalihan subsidi BBM. Jadi nih, sekarang harga pertalite yang sebelumnya Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter dan harga solar bersubsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Selain itu, harga pertamax (nonsubsidi) juga mengalami kenaikan dari Rp12.500 menjadi Rp14.500. Protes pun gak cuma datang dari Warganet. Tapi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal juga mengkritik naiknya harga BBM bersubsidi. Iqbal mengatakan, buruh tidak menerima kenaikan harga BBM ini dan berencana melakukan demonstrasi pada 6 September 2022 di Jakarta, yang berpusat di DPR. Kalangan buruh mengkhawatirkan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain PHK, Said mengatakan kenaikan bahan bakar minyak ini akan menimbulkan penurunan daya beli masyarakat. Nah soal kenaikan harga BBM subsidi ini, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkap bahwa subsidi BBM selama ini 70 persennya dinikmati oleh golongan masyarakat mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Pemerintah pun menambahkan bantalan sosial bagi masyarakat. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dengan total sebesar Rp12,4 triliun. Kedua, pemerintah menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp9,6 triliun yang diperuntukkan bagi 16 juta pekerja. Di samping itu, Presiden Jokowi juga telah memerintahkan pemerintah daerah untuk menggunakan dua persen Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan. Pengalihan subsidi BBM ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) pun, diklaim Jokowi agar bantuan dari pemerintah lebih tepat sasaran. Meski begitu, Jokowi saat menyerahkan BLT BBM di Bandar Lampung mengakui BLT juga tidak 100 persen tepat sasaran. Menurutnya kesalahan sekitar 3 persenan terjadi selama penyaluran BLT dan dia menganggap hal tersebut wajar. Soal hal ini kita akan bincangkan bersama dengan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Keluhan akan mahalnya tiket pesawat masih berseliweran di media sosial. Padahal nih Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno di Instagramnya sudah memberikan kabar gembira soal penurunan harga tiket pesawat sebesar 15 persen. Menanggapi kabar yang dibawa Menparekraf ini, sebagian netizen +62 lantas menanyakan tiket pesawat mana yang sudah murah, karena merasa belum ngefek perubahannya. Nah kalau merujuk penjelasan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi nih, penurunan harga tiket pesawat sebesar 15 persen itu hanya untuk waktu jam penerbangan tertentu, khususnya di jam-jam non prime time dari hari Senin sampai Kamis. Kenapa hanya di jam-jam tertentu, karena kata Budi waktu non prime time itu sepi penumpang dan diharapkan dapat meningkatkan tingkat keterisian penumpang di waktu tersebut. Skemanya nih, kalau jumlah penumpang non prime time meningkat dan maskapai mendapatkan tambahan pemasukan, selanjutnya diharapkan penerapan tarif batas atas di waktu prime time bisa dikurangi. Selain menerapkan skema pemangkasan tarif tiket di jam-jam tertentu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memaparkan sejumlah maskapai dan sektor perbankan meluncurkan program "Terbang Hemat", yang memberikan sejumlah promosi harga tiket pesawat. Program ini dibuat oleh Bank Negara Indonesia atau BNI yang menggandeng sejumlah maskapai yakni Garuda Indonesia dan Lion Air Group. Menurut Budi penurunan harga tiket sebesar 15 persen dan peluncuran program "Terbang Hemat" sudah mengikuti arahan Presiden RI Joko Widodo. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan mahalnya tiket pesawat dipengaruhi oleh tingkat mobilitas yang minim di era pandemi Covid-19. Di mana pergerakan pesawat hanyalah 10 persen dibandingkan masa sebelum pandemi. Melalui program-program promosi seperti diskon, cashback, cicilan 0% serta diskon tambahan menggunakan BNI Rewards Point diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat berpergian menggunakan pesawat terbang. Lantas, Seberapa penting harga tiket pesawat ini terhadap sektor pariwisata dan perhotelan? Bagaimana pengaturan dan penetapan harganya? Sudah sesuai belum? Kita akan bahas hal ini bersama dengan Ketua Generasi Pesona Indonesia (Genpi) Nasional, Siti Chodijah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Badan Pusat Statistik (BPS) memperingatkan kemungkinan naiknya angka inflasi dan kemiskinan, jika pemerintah ingin menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Sinyal menaikkan BBM bersubsidi terlihat makin kuat dengan digulirkannya bantalan sosial senilai total Rp24 triliun untuk pengalihan subsidi BBM. Meski pemerintah belum memutuskan soal kenaikan harga BBM ini, masyarakat khususnya netizen +62 sudah heboh dengan wacana ini. Mereka mempertanyakan soal kemungkinan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat, kemungkinan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, hingga kemiskinan. Selain itu, penimbunan juga terjadi. Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah bahkan berhasil mengamankan puluhan jeriken berisikan BBM subsidi jenis Pertalite. Penimbunan ini dilakukan oleh seorang pria berinisial SW yang mengaku sebagai pemilik dan pembeli BBM subsidi Pertalite dari para pelangsir. Dari sebuah barak di kawasan tersebut, petugas menemukan puluhan 21 jeriken yang sudah berisikan BBM jenis Pertalite dengan total hampir 700 liter. Sementara itu, untuk mengantisipasi tindak penimbunan dan panic buying, pihak kepolisian di beberapa daerah seperti di Sulawesi Selatan dan Pademangan melakukan langkah antisipatif. Polda Sulsel memanggil sejumlah pengelola stasiun pengisian bahan bakar minyak umum (SPBU) di Sulawesi Selatan dan memperingatkan soal penimbunan BBM di tengah kencangnya isu kenaikan BBM. Sedangkan Kanit Bimmas Polsek Pademangan AKP Suparno mengedukasi masyarakat untuk mengantisipasi adanya kepanikan pembelian BBM bersubsidi hingga kasus-kasus penimbunan. Lantas, bagaimana potensi peningkatan kemiskinan dan inflasi akibat kenaikan harga BBM? Apa saja dampaknya bagi masyarakat? Bagaimana cara mengantisipasi lonjakan angka kemiskinan? Soal hal ini kita akan bincangkan bersama dengan Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah. Simak juga pernyataan dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono dan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Antarnegara. Nah, QRIS yang bakal bisa dipakai di luar Indonesia ini kemudian ramai dibicarakan warganet dan jadi trending topik di media sosial. FYI, KKP Domestik adalah skema pembayaran domestik berbasis fasilitas kredit untuk memfasilitasi transaksi pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah yang diproses secara domestik. KKP Domestik efektif diimplementasikan mulai tanggal 1 September2022. Sementara QRIS Antarnegara adalah sistem pembayaran berbasis kode QR lintas negara, hasil kerja sama dengan Bank of Thailand (BoT) dan Monetary Authority of Singapore (MAS). Jadi nih QRIS antarnegara itu adalah alat transaksi antarnegara, terutama di kawasan ASEAN agar lebih efisien. Transaksi di sektor UMKM dan dunia pariwisata antarnegara pun digadang-gadang menjadi lebih mudah. Kalo KKP Domestik sendiri dikembangkan menggunakan mekanisme QRIS berbasis sumber dana kredit sehingga seluruh transaksi diproses di dalam negeri dan dapat digunakan di lebih dari 20 juta merchant QRIS secara terinterkoneksi antarpenyelenggara. Kata Jokowi nih, sistem KKP Domestik akan menaikkan pendapatan UMKM di Indonesia karena pemerintah pusat atau pun daerah akan menggunakan sistem ini. Dengan adanya sistem pembayaran digital ini, diklaim mampu meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, meminimalisasi uang tunai, mengurangi fraud dari transaksi tunai serta mengurangi idle cash. Ke depan, sistem ini akan mengoptimalkan penggunaan uang persediaan oleh satuan kerja untuk kebutuhan belanja operasional ataupun belanja perjalanan dinas. Lantas, bagaimana soal keamanannya? Apa dampaknya terhadap perekonomian dalam negeri? Apa yang perlu diperhatikan para pengguna? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bicara soal potensi Indonesia bebas dari Covid-19 dan hidup normal pada Januari 2023. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu di Kompleks Parlemen, Senayan pada 24 Agustus lalu. Tapi nih kata Maxi, Indonesia gak bisa gitu aja bebas dari Covid-19. Ada Syarat- syaratnya, yaitu terjadi trend penurunan kasus Covid-19 di Indonesia dan negara-negara lainnya, serta tidak muncul lagi varian-varian dengan karakteristik yang lebih berisiko dari virus yang sudah ada sebelumnya. Namun Maxi mengatakan, tingginya kasus Covid-19 di negara lain akan sangat berpengaruh pada situasi penyebaran virus di Indonesia, kehidupan normal pun dinilai sulit diterapkan jika penyebaran Covid-19 yang masif masih terjadi di negara-negara lainnya. Terus gimana sih keadaan penyebaran Covid-19 di Indonesia sendiri? Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu memaparkan kondisi pandemi di Indonesia sendiri masih fluktuatif. Tapi Maxi mengatakan penyebaran dan pertambahan kasus Covid-19 saat ini relatif kecil dan Indonesia sudah menyiapkan diri untuk masa transisi Covid-19. Tapi kalian tau gak sih? gak cuma wacana bebas dari Covid-19 atau hidup normal. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah memastikan tidak akan ada lagi alokasi dana penanganan pandemi Covid-19 dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Meski tidak ada anggaran Covid-19, Sri Mulyani menyampaikan adanya kenaikan anggaran kesehatan yang semula Rp 130,4 triliun menjadi Rp 169,8 triliun. Lantas, Mungkinkah Indonesia bebas dari Covid-19 di Januari 2023? Sejauh ini bagaimana perilaku masyarakatnya? Vaksinasi sendiri gimana, sudah cukupkah? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Anggota Tim Advokasi Lapor Covid-19 Firdaus Ferdiansyah dan Ahli Epidemiologi Griffith University Australia, Dicky Budiman. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Belakangan media sosial dan masyarakat masih dihebohkan dengan pembicaraan soal update kasus dugaan pembunuhan berencana, Brigadir Joshua Hutabarat atau Brigadir J yang menyeret sejumlah nama anggota polisi berjabatan tinggi, salah satunya perwira tinggi Polri dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi Fredy Sambo. Kali ini kita bukan membahas update kasus pembunuhannya, tapi kita akan bahas soal nasib anak-anak dari Irjen Ferdy Sambo dan sang istri, Putri Candrawathi. Ada apa dengan anak-anak ini?. Jadi mereka dikabarkan menjadi korban bullying netizen +62 dan juga di sekolah. Ini disampaikan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi.Kekhawatiran akan kondisi anak-anak ini diperparah dengan terseretnya Putri Candrawathi, yaitu istri Ferdy Sambo. Kak Seto mencemaskan kondisi anak-anak tanpa sang ibu ditengah ramainya perundungan terhadap mereka. Menanggapi kasus ini Komisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti meminta siapapun tidak merundung keempat anak dari Ferdy Sambo terkait kasus dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan kedua orang tuanya. Menurut Retno anak-anak ini tidak bersalah, tidak mengetahui rencana pembunuhan yang dilakukan orang tuanya dan tidak boleh dijadikan sasaran kemarahan dari masyarakat. Retno mengkhawatirkan kondisi psikis anak-anak ini dan menekankan pentingnya perlindungan terhadap keempat anak tersebut dari bentuk kekerasan fisik, verbal, psikis maupun cyber. Menurutnya anak-anak ini rentan mendapatkan stigma dan pelabelan dari perbuatan kedua orang tuanya. Karenanya Komisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengaku pihaknya siap melindungi anak-anak tersebut. Lantas, perlindungan seperti apa yang mestinya diberikan kepada anak-anak Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi? Apa saja dampak dari perundungan anak-anak yang sebenarnya tidak berhubungan dengan kasus tersebut? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait. Simak juga pernyataan dari Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi, Anggota DPR RI Fraksi Golkar Adde Rosi Khoerunnisa, dan Deolipa Yumara, bekas pengacara Bharada E. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Belakangan media sosial diramaikan dengan perdebatan dan diskusi soal bekas narapidana kasus korupsi yang bisa nyaleg di 2024. Pro dan kontra pun mewarnai media sosial Twitter, di mana beberapa warganet mendengungkan wacana boikot bekas narapidana kasus korupsi ataupun partai yang mengusung calon anggota legislatif (caleg) mantan koruptor di 2024.Lantas, seperti apa sebetulnya aturan yang membuka jalan eks koruptor untuk bisa mencalonkan dirinya pada pemilihan umum 2024? Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) tahun 2018, bekas narapidana kasus korupsi atau napi koruptor diizinkan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg). Jadi eks koruptor nyaleg itu legal ya. Sebelumnya, memang Komisi Pemilihan Umum sempat mengeluarkan Peraturan KPU No 20 tahun 2018, di mana terdapat pasal yang melarang bekas narapidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Namun kemudian aturan itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang tidak melarang eks napi kasus korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Berdasarkan UU Pemilu, setiap orang mempunyai riwayat kasus pidana atau pernah menjadi terpidana dibolehkan mendaftar sebagai caleg, namun wajib mengumumkannya ke publik. Selain aturan yang tidak selaras, MA mengatakan pelarangan eks koruptor nyaleg juga bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM), khususnya hak politik warga negara Indonesia untuk memilih dan dipilih. Tapi meski legal secara hukum, warganet kemudian membandingkannya dengan masyarakat yang mesti memenuhi syarat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ketika hendak melamar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Katanya nih, masa seorang CPNS diharuskan menyertakan SKCK, tapi calon anggota legislatif yang bakal jadi wakil rakyat malah memiliki rekam jejak kasus korupsi. Nah, gimana menurut kalian? **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Belakangan media sosial diramaikan dengan istilah nonbiner atau netral gender. Ini bermula dari viralnya video mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar yang diusir keluar dari ruangan pengenalan kampus karena mengaku dirinya nonbiner. Meskipun sudah menegaskan dirinya netral gender, namun dosen di perguruan tinggi tersebut tetap memaksa dia untuk memilih. Karena mahasiswa bersikeras mengidentifikasikan dirinya sebagai nonbiner, akhirnya dia diminta keluar ruangan. Nah apa sih gender nonbiner (non-binary gender)? Seseorang yang mengidentifikasikan dirinya nonbiner beranggapan jika dirinya bukan perempuan maupun laki-laki. Jadi Identitas gender non-biner adalah istilah untuk menggambarkan seseorang dengan identitas yang tidak mengacu pada keduanya. Seseorang dengan identitas gender ini mengidentifikasi jika dirinya termasuk genderfluid, agender (tanpa gender), genderqueer, atau lainnya. Sementara itu, Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa pun ikut angkat bicara terkait kejadian tersebut. Dilansir Kompas, Jamaluddin menegaskan bahwa Unhas ini inklusif dan terbuka untuk semua. Menurutnya, pihaknya bersedia minta maaf kalau perlu. Sedangkan, Dekan Fakultas Hukum Unhas Hamzah Halim dilansir dari detikcom, menyatakan siap menggaransi tidak ada diskriminasi terhadap mahasiswa tersebut. Namun, usai peristiwa pengusiran terhadap mahasiswa non-biner ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pun menerbitkan surat edaran pencegahan pemahaman dan perilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di lingkungan pendidikan. Kepala Disdik Sulsel Setiawan Aswad kepada detikSulsel mengatakan bahwa ada fenomena seperti itu di dunia pendidikan harus diwaspadai dan diantisipasi. Kata dia, pihaknya mengharapkan dunia pendidikan itu, mulai dari jenjang-jenjang pendidikannya, para peserta didik punya pemahaman, punya kesadaran, tentang sikap perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila, adat ketimuran, sopan santun dan seterusnya. Lantas seperti apa selama ini tingkat diskriminasi gender di intitusi pendidikan, khususnya perguruan tinggi? Apakah pengusiran atau pertanyaan seputar gender menjadi hal yang wajar di perguruan tinggi? Apakah gender anak didik ini menjadi penting dalam proses pendidikan? Bukankah setiap orang berhak atas pendidikan yang sama? Soal hal ini kita akan bincangkan bersama Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji dan Gender & Human Rights Consultant Tunggal Pawestri. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Isu kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi semakin berembus kencang di masyarakat. Sinyal-sinyal kenaikan pun diberikan pejabat-pejabat bangsa ini, sebut saja Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitanyang menyatakan, Presiden Joko Widodo bakal mengumumkan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pekan ini. Menjawab isu ini, Presiden Joko Widodo mengklaim pihaknya masih memperhitungkan dampak kenaikan harga BBM bersubsidi pada daya beli masyarakat dan tingkat inflasi. Sejalan dengan Jokowi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa soal kenaikan harga BBM saat ini masih dalam tahap pembahasan dan digodok oleh pemerintah. Namun ia mengakui ada beban subsidi negara yang besar sekali dan mesti ditanggung pemerintah, yakni lebih dari 500 triliun rupiah. Nah di tengah hangatnya perbincangan soal kenaikan harga BBM bersubsidi ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno melontarkan komentar soal perlunya bersikap bijak dan mengambil peluang atas perang Rusia - Ukraina. Sebab negara yang dipimpin Putin itu menawarkan minyak dengan harga lebih murah 30 persen. Meski begitu, menurutnya pemerintah juga sedang mempertimbangkan soal ancaman embargo dari Amerika Serikat. Lantas apa saja sih dampak atau risiko dari rencana impor minyak mentah dari Rusia dan ancaman embargo Amerika Serikat? Mana yang lebih ngeri, krisis BBM atau embargo AS? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Belakangan media sosial diramaikan dengan kasus dugaan kebocoran data di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Aceh. Lagi-lagi nih kita dengar ada isu kebocoran data. Kali ini, sebanyak 17 juta data pelanggan PLN diduga bocor dan dijual di situs gelap. Namun pihak PLN merilis penyataan bahwa data tersebut bukan data transaksional aktual dan sudah tidak update. Kalau semisal tidak aktual dan tidak update, lalu apakah data ini memang betulan tidak penting? Direktorat Jenderal Aptika, Kementerian Kominfo pun telah memanggil manajemen PLN pada 20 Agustus 2022 untuk meminta keterangan atas dugaan kebocoran data tersebut. Pihak Kominfo mengklaim, PLN tengah melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap sistem keamanan siber PLN, dan di saat bersamaan PLN juga melakukan peningkatan sistem pelindungan data pribadi pelanggan PLN. Upaya peningkatan keamanan sistem pelindungan data pribadi PLN tersebut dilakukan bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Setelahnya evaluasi dan peningkatan keamanan, Kementerian Kominfo akan terus mereview pemenuhan kewajiban PLN terhadap ketentuan pelindungan data pribadi yang berlaku serta kewajiban lain yang terkait sesuai peraturan perundang-undangan. Nah gak habis soal kebocoran data pribadi di PLN, terbaru ada kasus dugaan kebocoran data pribadi pelanggan Indihome, PT Telkom Indonesia (Persero). Melalui rilis tertulis, Kominfo mengaku tengah mendalami kasus ini. Kominfo juga akan memanggil manajemen Telkom untuk mendapatkan laporan dan langkah tindak lanjut Telkom terkait dengan dugaan insiden. Kalo klaim dari pihak Telkom sih data yang bocor itu tidak valid. Melansir Antaranews, Senior Vice President Corporate Communication and Investor Relation, Telkom, Ahmad Reza mengatakan kabar kebocoran data tersebut tidak benar atau hoaks. Berdasarkan penyelidikan awal, Telkom mengklaim sekitar 100.000 sampling menunjukkan nomor induk kependudukan (NIK) tidak valid atau tidak cocok. Menurut Reza keamanan data-data pelanggan aman karena menggunakan enkripsi dan firewall berlapis. Lantas, Apa sih yang membuat kasus kebocoran data ini terus marak di Indonesia? Apa karena minimnya sanksi tegas? Apa kerugian konsumen dan apakah tidak ada yang bisa konsumen lakukan untuk mendapat pertanggungjawaban? Saat ini RUU Perlindungan data pribadikan belum disahkan, tapi ada gak sih aturan yang berpihak pada konsumen? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Sujatno dan Peneliti Keamanan Siber dari Communication Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Dahlian Persadha. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kementerian Kesehatan memastikan kasus cacar monyet atau yang sudah berganti nama menjadi clade terkonfirmasi di Indonesia. Pasien pertama yang terkonfirmasi cacar monyet ini adalah seorang pria berusia 27 tahun. Laki-laki ini memiliki riwayat perjalanan ke Belanda, Swiss, Belgia dan Perancis sebelum tertular. Dia kembali ke Jakarta pada 8 Agustus dan pasien mengeluhkan beberapa gejala cacar monyet pada 14 Agustus 2022. Namun kasusnya baru terkonfirmasi pada 19 Agustus 2022 setelah dilakukan test PCR di salah satu rumah sakit milik Kementerian Kesehatan. Wah kasusnya udah masuk ke Indonesia, gimana ya penanganan dan pencegahan penyebarannya? Nah menurut Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI dr. Mohammad Syahril, cacar monyet atau Clade memiliki daya tular dan fatalitas yang sangat rendah dibandingkan Covid-19. Syahril juga memberberkan, saat ini ada 39 ribu lebih kasus konfirmasi cacar monyet diseluruh dunia dengan pasien meninggal 12 orang, atau kurang dari 0.001% dari total kasus. Menurut syahril, transmisi clade tidak semudah COVID-19 yang melalui droplet di udara. Cacar monyet menyebar melalui kontak erat dan kasus ini sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta bersama Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes untuk melakukan surveilans kepada masyarakat atau kontak erat dari pasien. Menyusul terkonfirmsinya kasus cacar monyet, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) melalui Satgas Monkeypox atau Clade PB IDI meminta masyarakat tetap tenang. Ketua Umum PB IDI, dr M. Adib Khumaidi mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan setempat. Bahkan IDI wilayah atau cabang sudah diimbau mengenai kewaspadaan penyebaran cacar monyet. Untuk pencegahan penularan, Ketua Satgas Monkeypox atau Clade PB IDI, dr Hanny Nilasari meminta masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, serta lebih aktif menjalankan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Bila merasakan gejala-gejala, seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, kelelahan, muncul ruam, hingga ada benjolan atau pembesaran kelenjar limfa di leher, kemudian di ketiak, atau selangkangan. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah resmi meluncurkan Biomedical & Genome Science Initiative (BGSi). Apa sih BGSi ini? BGSi adalah inisiatif nasional pertama untuk mendeteksi potensi penyakit di masa depan. Kalo kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, inisiatif ini terinspirasi atau belajar dari pengalaman penyebaran Covid-19. Teknologi ini mengumpulkan informasi genetik (genom) dari manusia maupun patogen seperti virus dan bakteri atau bisa disebut dengan Whole Genome Sequensing (WGS). Gak asing yaa dengan istilah Whole Genome Sequensing? Itu karena teknologi ini digunakan selama pandemi Covid-19. Kata Budi pengembangan WGS ini sejalan dengan transformasi bioteknologi dalam aktivitas bio surveillance dan layanan kesehatan yang ditujukan dalam peningkatan deteksi patogen dan memperbaiki pengobatan. Jadi nih bioteknologi genome sequensing bisa mengidentifikasi sumber penyakit dan mengobatinya secara tepat dan bersifat personal. Sadar gak sih kita tuh kalo sakit ya sering dikasih paracetamol, mau sakitnya demam, nyeri, sakit kepala, sakit gigi dan sakit punggung. Pemberian paracetamol untuk semua penyakit ini dianggap tidak spesifik. Nah nantinya dengan teknologi bioteknologi genome sequensing ini, diagnosis dan perawatannya bisa dilakukan secara pasti. Budi mencontohkan, seorang yang bergejala batuk bisa didiagnosis dengan penyakit yang berbeda-beda. Dengan adanya BGSi ini, diharap identifikasi penyakit lebih cepat, sehingga bisa segera kita obati. BGSi ini dilaksanakan di tujuh rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan yaitu RSUPN Cipto Mangunkusumo, RS Pusat Otak Nasional Mahar Mardjono, RSPI Sulianto Saroso, RSUP Persahabatan, RS Kanker Dharmais, RSUP Sardjito, hingga RS Prof I.G.N.G. Ngoerah. BGSi juga akan dimanfaatkan untuk pengembangan pengobatan kanker, penyakit menular, penyakit otak dan neurodegeneratif, penyakit metabolik, gangguan genetik, dan penuaan. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Sebanyak 30 juta usaha mikro kecil menengah (UMKM) ditargetkan masuk ekosistem digital pada 2024. Ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat Sidang Tahunan MPR RI. Untuk mengejar target tersebut, Jokowi meminta bantuan decacorn dan unicorn. Unicorn yang dimaksud adalah perusahaan rintisan dengan nilai kapitalisasi lebih dari $1 miliar. Sedangkan Decacorn adalah istilah yang digunakan untuk perusahaan yang bernilai 10 Miliar Dolar atau 10 kali lipatnya Unicorn. Presiden Joko Widodo mengatakan ekonomi digital telah melahirkan dua decacorn dan sembilan unicorn. Nah siapa saja sih yang dimaksud decacorn dan unicorn ini? Mereka termasuk e-commerce, perusahaan ekspedisi, ada juga start up coffee shop, dompet digital, agen perjalanan dan situs penjualan tiket digital, hingga perusahaan penyedia infrastruktur pembayaran. Jokowi mendorong decacorn dan unicorn itu terus membantu pemberdayaan UMKM. Di mana saat ini baru sekitar 19 juta UMKM yang masuk ke ekosistem digital. Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengungkap di semester pertama 2022, perekonomian Indonesia tumbuh lebih cepat dibandingkan negara-negara lainnya, yaitu 5,44 persen. Selain karena berbagai kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil untuk mempertahankan perekonomian domestik, Teten menyebut perbaikan ekonomi ini juga disebabkan karena digitalisasi UMKM yang kian masif. Adopsi teknologi dan inovasi digital berpotensi untuk meningkatkan ketahanan, produktivitas, dan pemulihan ekonomi. Ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai Rp5.400 triliun di tahun 2020-2030 dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Tapi nih UMKM kita tuh gak cuma menyasar pasar domestik loh, tapi juga go internasional. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman mengatakan pihaknya berkomitmen mendukung perkembangan daya saing UMKM di pasar regional dan global melalui pemanfaatan platform jejaring digital seperti ASEAN Access. ASEAN Access merupakan sebuah platform digital dimana para pelaku usaha dapat bertemu dengan mitra buyers/investor untuk memperkenalkan usaha mereka di pasar ASEAN **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Dirgahayu Indonesia ke-77, merdeka! Walau belum merdeka dari pandemi covid-19, tapi di perayaan HUT RI ke-77 ini, Indonesia untuk pertama kalinya sejak pandemi melakukan upacara kemerdekaan Indonesia secara offline dengan tema “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”. Nah rangkaian acaranya sendiri sudah dimulai sejak 1 Agustus kemarin, yaitu dengan acara Zikir Kebangsaan. Pada 13 hingga 22 Agustus juga dilaksanakan Pameran Arsip dan Mobil Kepresidenan di Sarinah, Jakarta. Pameran ini mengusung tema “Indonesia Menjawab” dan para pengunjungnya disuguhkan arsip berupa dokumentasi foto, video, dan dokumen-dokumen lain. Yang gak kalah penting hari ini 17 Agustus 2022 digelar Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih pada sore hari. Upacara pada tahun ini digelar secara hibrida dengan mengundang masyarakat untuk hadir secara fisik di Istana Merdeka maupun secara virtual. Meski begitu, upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih tahun 2022 memiliki jumlah undangan terbatas, mengingat pandemi belum selesai ya. Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan masyarakat yang hadir telah mengikuti sistemnya FiFo (first in first out). Nah untuk prokesnya sendiri nih, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19, Sonny Harry B Harmadi menekankan pentingnya menjadikan momen peringatan kemerdekaan Indonesia untuk memperkuat protokol kesehatan dan mencegah penularan Covid-19 selama pembukaan aktivitas. Dorongan akan penggunaan masker dan vaksinasi di setiap daerah pun dilakukan oleh pemerintah. Penerapan protokol kesehatan dan penyuntikan vaksinasi dosis ketiga bagi masyarakat ditekankan penting bagi pemulihan bangsa seperti tema HUT RI ke-77 kali ini. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Mulai dari antrean mengular panjang, sampai harus berburu ke beberapa SPBU dulu buat bisa nemuin pertalite belakangan ini jadi bahan curhatan netizen tanah air. Kalau kalian sendiri apakah punya pengalaman yang sama, atau masih adem ayem bisa dapat BBM bersubsidi ini sesuai kebutuhan? Pertanyaannya warganet sih, “emang Pertalite udah langka ya?” Soal ini Area Manager Communication, Relationship & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Barat Eko Kristiawan dilansir Tempo, membantah adanya kelangkaan BBM. Menurutnya hingga saat ini tidak ada pembatasan suplai BBM bersubsidi seperti pertalite atau solar. Namun Eko mengakui sempat terjadi keterlambatan distribusi dan sudah berangsur normal. Pihak Pertamina juga menyatakan secara nasional stok pertalite aman selama 17 hari ke depan, sementara stok solar sampai 19 hari ke depan. Kalau berdasarkan data dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), tahun ini BBM bersubsidi jenis pertalite disalurkan sebanyak 23,05 kiloliter. Namun tingkat konsumsi BBM bersubsidi ini terus meningkat, di mana pada sementer pertama 2022 penyaluran BBM bersubsidi sudah melampaui 50 persen dari kuota. Hal ini diklaim karena pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Keputusan menaikkan tarif ojol sempat jadi pro kontra. Tapi ketika pemerintah putuskan untuk menundanya, apakah merupakan kebijakan yang bijak atau hanya mampu untuk meredam pro kontra sementara? Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memutuskan untuk menaikkan tarif ojek online. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KM) terbaru tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi. Aturan ini awalnya direncanakan berlakukan mulai Hari Minggu kemarin, 14 Agustus. Namun Kemenhub memutuskan menunda dan akan diberlakukan mulai 29 Agustus mendatang. Kemenhub mengklaim bahwa penundaan dilakukan untuk memaksimalkan sosialisasi terkait tarif baru itu. Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno, berdasarkan hasil peninjauan kembali diperlukan waktu yang lebih panjang untuk melakukan sosialisasi terhadap tarif baru ini bagi seluruh pemangku kepentingan, mengingat moda angkutan ojol berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Sementara itu, menurut Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia Igun Wicaksono, pihaknya bakal memantau sosialisasi itu, apakah berjalan optimal dan efektif atau memang hanya mengulur waktu untuk menunda. Lantas, Kenaikan tarif ojol jika diberlakukan adakah pengaruhnya kepada masyarakat? Seberapa mengkhawatirkan memangnya inflasi dari transportasi? Apakah ada kemungkinan masyarakat beralih menggunakan transportasi lain? Soal ini kita akan bincangkan bersama dengan Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyatno dan Econom Center of Reform on Economic (CORE), Yusuf Rendy. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Belakangan perbincangan di media sosial diramaikan dengan kasus tewasnya Brigadir Joshua Hutabarat atau Brigadir J yang menyeret sejumlah nama anggota polisi bahkan yang berjabatan tinggi. Ketua SETARA Institute for Democracy and Peace Hendardi pun menilai Kepolisian, utamanya Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, lulus ujian terberat setelah menetapkan seorang Inspektur Jenderal Polisi sebagai tersangka dugaan kasus pembunuhan Brigadir J. Meski begitu Hendardi menyoroti pihak kepolisian yang sebelumnya bersikap sangat hati-hati menyangkut perwira tinggi Polri. Menurut Hendardi pengungkapan kasus ini menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi penegakan hukum di Indonesia. Kata dia, sebagai sebuah instrumen penegakan hukum, institusi Polri tetap harus menjalankan tugas legal dan konstitusionalnya menegakan keadilan. Polri harus diawasi dan dikritik tetapi sebagai sebuah mekanisme tentu harus dipercaya. Apresiasi juga datang dari beberapa pihak kepada institusi kepolisian dalam pengusutan kasus Brigadir J ini. Lantas, perlukah kita bertepuk tangan atas kinerja kepolisian sejauh ini, ataukah memang ini sekadar tugas yang semestinya dikerjakan secara profesional dalam menangani kasus siapapun yang terlibat? Kita akan bincangkan soal hal ini bersama dengan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso dan Pakar di bidang kriminologi dan kepolisian, Adrianus Meliala. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Buat yang sempet menunda atau pikir ulang liburan ke Taman Nasional Komodo lantaran harga tiketnya yang melambung, mungkin bakal langsung "cuss" berangkat usai dengar pengumuman penundaan kenaikan tarif masuk ke sana. Sebelumnya, tiket masuk Taman Nasional Komodo dinaikkan pemerintah hingga Rp3.750.000 yang berlaku untuk satu orang selama satu tahun. Biaya itu, diklaim pemerintah utamanya untuk biaya konservasi sebagai kompensasi dari tiap kunjungan wisatawan. Sebagian wisatawan pun diberitakan membatalkan rencana kunjungan wisata alam di Taman Nasional Komodo yang trend-nya cenderung meningkat itu. Namun, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah secara resmi menunda kenaikan tiket masuk ke Pulau komodo dan Pulau Padar, Kabupaten Manggarai Barat hingga akhir 2022 atau mulai berlaku 1 Januari 2023. Nah, apakah penundaan kenaikan tarif ini mampu menjawab protes dan penolakan ini? Apa yang sebenarnya diinginkan masyarakat? Apa yang perlu dilakukan pemerintah terkait persoalan konservasi dan kenaikan tarif ini? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Siti Chodijah, Ketua Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Nasional dan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTT Umbu Wulang Paranggi. Simak juga pernyataan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mewacanakan integrasi satu data melalui super app. Wah apa ya super app atau aplikasi super ini?. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan super app bakal merampingkan lebih dari 24.700 aplikasi menjadi sekitar 8 aplikasi terpusat. Rencana itu muncul setelah sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengkritik aplikasi milik pemerintah yang tersebar di seluruh K/L tidak beroperasi secara multifungsi dan menyebabkan pemborosan anggaran. Nah kan urusannya gak jauh-jauh dari perkara duit nih. Sri Mulyani juga menekankan pentingnya melakukan intergovernmental connection atau integrasi data yang akan disederhanakan dalam satu database. Cara ini diyakini dapat menghemat biaya operasi lantaran lebih efisien, efektif, dan mengurangi risiko serangan cyber security. Lantas, seberapa penting pembuatan aplikasi ini? RUU Perlindungan data pribadi belum disahkan, seberapa penting pengesahan RUU ini sebelum dibuat aplikasi terpusat seperti ini? Kita akan bincangkan soal hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi. Simak juga pernyataan dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dan Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP), Bambang Dwi Anggono soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Baru-baru ini lembaga jajak pendapat Litbang Kompas mengungkap hasil surveinya yang menunjukkan dalam 5 tahun terakhir pamor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di posisi terendah. Peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti mengatakan citra KPK berada di angka 57 persen. Angka ini terbilang rendah di mana pada April 2016 sempat berada di 78 persen dan turun menjadi 76,6 pada Oktober 2016. Selain itu melalui survei ini, terungkap 62,6 persen responden tidak percaya bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini dipimpin oleh orang-orang yang bersih dari korupsi. Hasil jajak pendapat ini pun gak lepas dari sorotan netizen +62 yang mempertanyakan fungsi dan taring KPK dalam aksi pemberantasan korupsi. Nah Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan juga gak ketinggalan mengomentari hasil survei ini. Melalui akun media sosial Twitternya @nazaqistsha mengatakan: "KPK lemah dgn perubahan UU KPK th 2019 Kmdn dipilih Pimpinan2 KPK yg bermasalah, lalu menyingkirkan pegawai yg bekerja baik, bahkan sampai banyak dugaan "main perkara". Apa yg dipikirkan shg pemberantasan korupsi dianggap sebegitu mengganggunya?" Survei Litbang Kompas ini dilakukan pada periode 19-21 Juli 2022 dengan mewawancarai 502 responden berusia 17-34 tahun di 34 provinsi di Indonesia. Survei ini sekaligus memperkuat hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) beberapa waktu lalu. Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan KPK memiliki rapor merah di sektor kemandirian atau netralitas aparat KPK dari suap atau tekanan dari kelompok masyarakat, termasuk pengusaha atau orang kaya. Meski begitu, KPK disebut masih mendapatkan penilai positif terkait pemberantasan korupsi ketimbang kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Lantas, Apa yang jadi penyebab keraguan masyarakat ini? Kinerja KPK sendiri bagaimana? Perbaikan atau evaluasi apa yang mesti dilakukan di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi ini? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Yuris Rezha Kurniawan. Simak juga pernyataan dari Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dan Juru bicara KPK, Ali Fikri, soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pernah gak kalian ngebayangin kalau BBM subsidi pertalite naik 100 persen atau berkisar di angka Rp17.000?, mahal banget yaa. Pastinya kenaikan harga BBM ini dampaknya bakal luas sampe ke harga bahan pokok. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengklaim pemerintah terus menahan harga pertalite dengan subsidi, sebab kalau mengikuti harga pasar BBM subsidi ini bisa meroket harganya hingga Rp17.100. Jokowi membayangkan kalau dia mengeluarkan kebijakan harga pertalite mengikuti harga pasaran, bakal berbuah demo berbulan2. Daripada ngebayangin gitu, mending cari solusi gak sih? Menilik kondisi negara-negara lain saat ini nih. Bangladesh mengalami kenaikan harga bahan bakar minyak hingga 52 persen. Kenaikan ini menimbulkan protes dari masyarakat dan menyeruaknya keresahan akan resesi. Nah krisis energi atau kenaikan harga BBM gak cuma terjadi di negara-negara kecil atau berkembang aja loh. Negara sebesar Amerika Serikat pun mengalami kenaikan harga bahan bakar minyak hingga 2 kali lipat beberapa waktu lalu. Menanggapi mahalnya harga BBM, kepada KBR Juru Bicara Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting memastikan pihaknya terus mengimbau pemilik kendaraan roda empat di wilayah terdaftar, wajib melakukan pendaftaran di website MyPertamina dalam rangka pembatasan subsidi pertalite. Irto menyebut, pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi menunggu revisi Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 191 Tahun 2014 selesai. Kini di media sosial #BBM_BenarBenarMeroket trending di bicarakan netizen +62. Warganet ramai membicarakan soal kenaikan beberapa komoditas selama pemerintahan Presiden Joko Widodo seperti pajak, BPJS, BBM dan gas. Ada juga yang mempertanyakan nasib pertalite yang ditakutkan akan sama seperti premium. Bahkan ada yang mengkhawatirkan soal harga-harga pangan yang berpotensi naik, jika BBM naik. Lantas, Saat harga BBM kian hari kian mahal, sudahkah Indonesia memanfaatkan energi terbaharukan secara maksimal? Bagaimana pekerkembangan dan penggunaan biodiesel? apa aja yang masih jadi hambatan? Kita akan cari tahu soal hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa. Simak juga pernyataan dari Bhima Yudhistira, Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Siapa yang udah nonton para atlet Indonesia di ajang ASEAN Para Games 2022? Kalian tim nonton streaming atau bisa nonton langsung di Solo, Karanganyar, Sukoharjo, atau Semarang. Nah sejauh ini Indonesia sebagai tuan rumah masih berada di puncak klasemen sementara. Posisi klasemen setelah Indonesia disusul oleh Thailand dan urutan ketiga ada Vietnam. ASEAN Para Games 2022 berlangsung mulai 30 Juli hingga 6 Agustus 2022. Jadi yang belum sempet nonton masih bisa nonton hari ini dan besok ya. Nah ajang ini diikuti 11 negara dan ada 14 cabang olahraga. Yaitu catur, para panahan, para- athletics, boccia, para powerlifting, para-swimming, tenis kursi roda, bola basket kursi roda, goalball, CP football, hingga sitting volleyball. Presiden Joko Widodo pun dikonfirmasi menghadiri upacara penutupan ASEAN Para Games 2022 di Stadion Manahan Solo, 6 Agustus 2022. Tapi nih, ajang ASEAN Para Games 2022 gak lepas dari ancaman Covid-19. Juru bicara Indonesia National Paralympic Organization Comittee (Inaspoc) Rima Ferdianto mengaku sistem bubble atau gelembung bocor. Sebab pihak penyelenggara masih menemukan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan atlet dan official. Menurut Rima, tim satgas Covid terus memperketat aturan dalam sistem gelembung di ASEAN Para Games 2022 ini. Lantas, bagaimana peluang Indonesia menjuarai event ini? Melihat perkembangan kasus Covid-19, gimana? pengaruhnya seperti apa? Langkah atau antisipasi apa yang perlu diambil, supaya ini gak mempengaruhi atau memperparah keadaan ajang ini? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Pengamat olahraga Fritz Simanjutak. Simak juga pernyataan dari Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka, Ketua Kontingen Indonesia ASEAN Para Games 2022, Prihatin, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta Joni Hari Sumantri, Anggota Subbidang Kesehatan dan Farmasi Indonesia ASEAN Para Games Organizing Committee (INASPOC) Siti Wahyuningsih, atlet basket kursi roda, I Komang Suparta, atlet para-atletik, Sapto Yogo Purnomo dan Kepala Diskominfo Pemkot Solo Kentis Rahmawati soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Beberapa waktu belakangan Netizen +62 dihebohkan dengan dugaan kasus pemaksaan penggunaan hijab pada seorang siswi di SMAN 1 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Kasus ini pertama kali diungkap Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY). Dikabarkan siswi tersebut mengurung diri di rumah dan tidak mau berkomunikasi dengan sang orang tua karena kejadian ini. Usai pengungkapan kasus ini, sang anak kini mendapatkan pendampingan psikologis secara intensif karena depresi. Tapi terkait ini, nih Kepala Sekolah Negeri 1 Banguntapan, Bantul, Agung Istianto mengklaim tidak ada pemaksaan penggunaan hijab. Dia beralibi, guru bimbingan Konseling dan guru lainnya hanya memberikan tutorial penggunaan hijab. Tutorial ini diberikan dengan alasan sang anak belum pernah menggunakan hijab sebelumnya. Menurut dia, sudah ada komunikasi dan persetujuan dari sang anak sebelum dipakaikan hijab tersebut. Kini sang anak akan pindah sekolah karena merasa tidak sanggup melanjutkan sekolahnya di sana. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY pun mengaku akan memfasilitasi pemindahan murid SMA tersebut. Lantas, apakah solusi pemindahan sekolah ini mampu menyelesaikan akar permasalahan moderasi di dunia pendidikan Indonesia? Pemda meminta Disdikpora dan Ombudsman melakukan penyelidikan, bagaimana hasilnya? atau sudah sampai mana penyelidikannya? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY Budi Masturi. Simak juga pernyataan dari Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY Didik Wardaya, Kepala Sekolah SMAN 1 Banguntapan Agung Istianto, dan Ketua Persatuan Orang Tua Peduli Pendidikan (Sarang Lidi) DIY, Yuliani Putri Sunardi soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Siapa yang lagi merencanakan berlibur ke Pulau Komodo atau Pulau Padar? Kalian harus perhatikan baik-baik ya soal kenaikan tarifnya. Sebab pemerintah secara resmi telah menaikkan harga tiket ke Pulau Komodo sebesar Rp3,75 juta yang telah dimulaiSenin lalu untuk alasan konservasi. Di hari pertama pengenaan tarif baru itu, gelombang protes dari pelaku pariwisata terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Massa yang terdiri dari pelaku pariwisata setempat dengan tegas menolak kenaikan tarif itu. Massa juga mengungkapkan kekecewaannya kepada Bupati Manggarai Barat yang mendukung kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat di NTT. Meski menolak kenaikan tarif, para pelaku pariwisata tetap mendukung langkah konservasi. Terkait penolakan masyarakat dan pelaku pariwisata akan kenaikan tarif ke Pulau Komodo dan Pulau Padar, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat mengakui lemahnya sosialisasi akan pentingnya konservasi di wilayah Pulau Komodo dan Pulau Padar. Dia berdalih protes dari kalangan pelaku pariwisata karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman akan rencana pembangunan dan konservasi Pulau Komodo dan sekitarnya. Untuk meredam aksi protes kenaikan tarif Pulau Komodo, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan pemerintahannya akan membentuk tim sosialisasi masuk ke Taman Nasional Komodo (TNK) Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT. Sebelumnya, pemerintah menerapkan tarif baru masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar senilai Rp 3,75 juta per tanggal 1 Agustus 2022. Berdasarkan studi, kawasan taman nasional ini, memiliki carrying capacity yang terbatas. Jumlah pengunjung pertahunnya pun ditetapkan sebesar 200 ribu orang. Bagi para pelancong yang tidak mau membayar tarif baru ini, mereka bisa tetap melihat Komodo di Pulau Rinca. Lantas, Seperti apa awal penerapan kenaikan tarif pengaruhnya dengan kunjungan wisata? Ada protes gak sih dari para wisatawan? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Ketua Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Provinsi Nusa Tenggara Timur Abed Frans. Simak juga pernyataan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif(Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Setyo Budiyanto, dan Peneliti Sunspirit for Justice and Peace Venan Haryanto soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengungkap riset teranyarnya terkait perpajakan. Salah satunya mengungkap banyak masyarakat wajib pajak tidak tahu Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan menggantikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Survei ini melibatkan 1.200an responden dan dilakukan pada 9 hingga 12 Juli 2022. Berdasarkan riset, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi menyebut hanya 28,9 persen masyarakat yang sudah mempunyai NPWP yang mengetahui NIK akan menggantikan NPWP lama. Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi mengungkap secara umumpengetahuan publik terkait intergrasi data dari NPWP ke KTP ini rendah. Hanya penduduk dengan pendapatan di atas Rp4 juta, yang lebih banyak mengetahui informasi tersebut. Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memang telah meresmikan penerapan NIK (Nomor Identitas Kependudukan) sebagai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan sudah diberlakukan sejak 14 Juli 2022. Tapi sekarang itu masih di tahap integrasi atau sinkronisasi NIK sebagai NPWP dan akan dilaksanakan hingga Desember 2023. Lantas, bagaimana penerapannya? Apa faedah Nomor Induk Kependudukan (NIK) menggantikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)? Adakah kekhawatiran soal risiko keamanan data? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad. Simak juga pernyataan dari Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi dan fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda Giyarso soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke #BlokirKominfo menjadi trending di sosial media Twitter. Hastag ini muncul setelah Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo) memblokir 10 dari 100 sistem elektronik terpopuler, diantaranya yaitu Amazon, Paypal Yahoo!, Bing, Steam, Dota, CS GO, Epic Game, Battle Net, dan Origin. Warganet berbondong-bondong mengkritik pemerintah karena pemblokiran sistem elektronik tersebut. Salah satu penyanyi dan penulis lagu Baskara Putra melalui media sosial Twitternya @wordfangs, menyatakan "Paypal juga kena blok. Yang bergantung dengan Paypal untuk pembayaran dari klien luar negeri banyak banget". Menyusul banyaknya protes dan kritikan atas pemblokiran sistem elektronik, khususnya yang berbasis keuangan, seperti PayPal, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo) membuka akses PayPal hingga 5 Agustus 2022. Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Dirjen Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan pembukaan pemblokiran ini untuk memberikan waktu bagi para pengguna PayPal bermigrasi. Semuel mengimbau masyarakat agar segera memindahkan saldonya dari PayPal ke aplikasi lainnya agar tidak hilang setelah diblokir kembali nantinya. Tapi nih layanan keuangan digital itu kan banyak digunakan sama kreator, pekerja lepas (freelance) hingga streamer game, nah apakah pembukaan pemblokiran selama 5 hari ini cukup? Lantas bagaimana dengan aplikasi-aplikasi lainnya? Kita akan bincangkan hal ini lebih lanjut bersama dengan Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Alia Yofira. Simak juga pernyataan dari Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Dirjen Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Siapa diantara kalian yang menerima dan merasakan manfaat dari Program Kartu Prakerja? Siapa yang merasa sebaliknya? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Rabu (27/7) kemarin mengklaim Program Kartu Prakerja efektif dan berhasil menjalankan misi gandanya pada masa pandemi Covid-19 yaitu untuk peningkatan keterampilan sekaligus perlindungan masyarakat. Sudah 13 juta penerima program yang bersifat semi bansos ini dari seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. Bahkan, setelah berjalan dua tahun Program Kartu Prakerja, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menyampaikan rencana pelaksanaan pelatihan secara luring atau offline. Rencana ini menyusul pelonggaran kebijakan terkait Covid-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi. Menurut Denni, pihaknya ingin menciptakan learning ecosystem. Di mana program pelatihannya dilakukan dengan dua sistem, yaitu pelatihan offline dan blended-learning di beberapa wilayah di Indonesia. Program Kartu Prakerja tersebut ditujukan untuk pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Pasalnya, meski dibilang membaik, tapi angka pengangguran masihlah tinggi. Bahkan sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyoroti angka pengangguran di Indonesia yang mencapai 8,4 juta orang. Ini dikarenakan pandemi Covid-19 dan disrupsi teknologi. Ida mengatakan Pandemi Covid-19 mendistorsi pasar kerja dan revolusi industri 4.0 menyebabkan gelombang disrupsi besar dan mengubah dunia pasar kerja secara keseluruhan. Lantas, Adakah perbandingan efektifitas luring dibanding daring? Apa yang perlu diperbaki dan dioptimalkan sejauh ini? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Ketua II Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) Ahmad Ansyori. Simak juga pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Siapa yang udah ngonten hari ini? Atau, lagi mikir mau posting apa lagi hari ini? Nah sekarang konten bukan cuma buat senang-senang atau sekedar iseng-iseng ya. Karena para konten kreator di media digital seperti YouTube bisa panen cuan lewat AdSense. Selain AdSense, konten kreator juga bakal bisa menjadikan konten-konten atau videonya sebagai jaminan berhutang di bank, loh. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut pemerintah di Indonesia telah mengikuti perkembangan jaman, khususnya di sektor ekonomi digital. Ini direalisasikan lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Di mana film, kekayaan intelektual yang sudah terdaftar atau memiliki HAKI, hingga konten YouTube bisa digunakan sebagai jaminan utang ke lembaga keuangan bank maupun non bank. Melalui media sosial Instagram Sandiuno, Menparekraf Sandiaga Uno menganggap PP ini sebagai angin segar bagi pelaku ekonomi kreatif. Menurut Sandi pinjaman ini bisa dijadikan modal dalam berusaha dan mengembangkan kreatifitasnya sebagai pelaku ekonomi kreatif atau content creator. Peraturan ini diklaim, dibuat untuk mendorong pengembangan karya dan kemajuan ekonomi di tengah majunya ekonomi berbasis digital. Subsektor ekonomi kreatif yang diatur adalah pengembang permainan, arsitektur, desain interior, musik, seni rupa, desain produk, dan fesyen. Lalu, kuliner, film animasi dan video, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, kriya periklanan, seni pertunjukan, penerbitan, dan aplikasi. Soal hal ini kita kan bincangkan lebih lanjut bersama dengan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda. Simak juga pernyataan dari Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt Dirjen KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Razilu dan Ketua Komisi 1 DPR RI, Meutya Hafid soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Belakangan angka penyebaran Covid-19 kembali naik di Indonesia, isu-isu pengetatan pun kembali beredar di tengah masyarakat. Ngomong-ngomong soal peningkatan kasus. Yang gak kalah penting adalah soal vaksinasi. Gimana, sudah vaksin dosis 1, 2, dan 3? Berdasarkan vaksin dashboard Kementerian Kesehatan per 25 Juli 2022 tingkat vaksinasi dosis 3 baru mencapai 26,38 persen sasaran target atau sekitar 54 juta. Masih banyak ya PRnya. Di tengah PR mengejar capaian vaksinasi booster, muncul usulan mengenai vaksinasi dosis keempat atau booster kedua. Melansir Antaranews, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan pelaksanaan vaksinasi booster ke dua bagi tenaga kesehatan. Ini disebabkan, adanya nakes yang terpapar Covid-19, padahal sudah mendapatkan dosis ketiga. Menurut Menteri Budi, pihaknya masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo dan akan menginformasikan ke masyarakat terkait perkembangan pembahasan program vaksinasi dosis keempat. Menkes mengatakan booster kedua sangat penting untuk memperkuat imunitas dan ketahanan tubuh dari paparan varian-varian Covid-19 yang semakin banyak. Meski begitu, Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril mengklaim, pemerintah akan memaksimalkan cakupan vaksinasi ketiga ketimbang vaksinasi dosis keempat. Setelahnya, baru kemungkinan bakal menjalankan vaksinasi keempat. Lantas, bagaimana urgensi vaksinasi dosis empat, mengingat vaksinasi dosis 3 masih rendah? Idealnya, vaksinasi dosis 1,2,3nya itu sampai berapa persen baru dosis 4 ini bisa dijalankan? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Ahli Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman dan Tim Advokasi Laporan Warga LaporCovid-19, Firdaus Ferdiansyah. Simak juga pernyataan dari Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Cacar Monyet sudah dinyatakan sebagai darurat kesehatan global. Usai rapat kedua komite kedaruratan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan cacar monyet sebagai darurat kesehatan global. Pernyataan ini berdasarkan penyebaran cacar monyet di 75 negara. Di mana tercatat ada 16 ribu kasus dan 5 kematian akibat cacar monyet. Meskipun Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus telah menyatakan cacar monyet sebagai darurat kesehatan global, dirinya masih belum bisa mencapai konsensus penggolongan cacar monyet sebagai darurat kesehatan global. Penyakit cacar monyet pertama kali ditemukan di Zaire, Afrika, pada 1970-an. Virus ini menular cepat dan meluas. Pada Juni lalu, WHO melaporkan jumlah kasus cacar monyet ada sekitar 1.000 kasus di 29 negara di dunia. Seperti di Australia, Belgia, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Portugal, Spanyol, Swedia dan Korea Selatan. Sebulan kemudian atau pada Juli ini, jumlah kasus cacar monyet sudah 16 ribu kasus dan ditemukan di 75 negara. Di tengah peringatan global ini, Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Mohammad Syahril mengajak masyarakat mengantisipasi penyebaran cacar monyet. Menurut Syahril pencegahan penyebaran cacar monyet tidak jauh berbeda dengan pencegahan Covid-19. Nah jadi pentingnya penerapan protokol kesehatan gak cumabuat Covid-19, tapi buat cacar monyet juga. Lantas, Apa sih yang mesti dilakukan pemerintah saat ini? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Profesor Zubairi Djurban. Simak juga pernyataan dari Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Mohammad Syahril, Anggota Komisi bidang Kesehatan DPR, Charles Honoris, dan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Siloam Hospital Agora, Gerald Toreh soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Di hari anak nasional, 23 Juli 2022, kasus perundungan jadi sorotan. Seorang anak berinisial F berumur 11 tahun menjadi korban bullying atau perundungan yang berujung depresi, hingga meninggal. Anak laki-laki yang duduk di bangku sekolah dasar (SD) di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ini meninggal setelah dirawat di rumah sakit pada 17 Juli 2022 silam. Korban F dipaksa menyetubuhi kucing dan direkam oleh terduga pelaku sambil melontarkan cemoohan lalu menyebarkannya ke media sosial. Perundungan ini pun viral dan mengakibatkan koban mengalami trauma, depresi, hingga meninggal dunia. Menyoroti hal ini, Deputi Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Nahar menyampaikan keprihatinannya dan berhadap peristiwa ini menjadi peringatan keras agar tidak terjadi lagi perundungan anak. Menurut Nahar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga secara khusus meminta agar kasus tersebut diusut sesegera mungkin sehingga dapat dilakukan penanganan kepada pelaku dan juga keluarga korban. Menanggapi kejadian ini, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengecam dan menganggap para guru, pendidik, dan sekolah juga memiliki tanggung jawab atas kasus ini. Kedepannya Emil meminta para orang tua lebih memperhatikan pendidikan karakter sang anak baik di sekolah maupun di rumah. Lantas, Sudah seberapa urgent masalah ini di Indonesia? Apa sih yang jadi tantangan sampai terus berulang? Perlu penanganan macam apa yang efektif? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait. Simak juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo, Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya, Dian Purnomo, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Tasikmalaya, dan Psikolog Hilman Al Madani soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Yang belum nyobain catwalk di Citayam Fashion Week, mungkin mau bergabung? Menyusul beberapa tokoh publik yang akhirnya juga ikutan berlenggak-lenggok unjuk Outfit of The Day (OOTD) di SCBD yang tengah viral itu. Terbaru sih, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyempatkan datang langsung on the spot lho, setelah sebelumnya juga model ternama Indonesia, Paula Verhoeven juga menjajal runway yang hanya berupa zebra cross itu. Citayam Fashion Week masih jadi fenomena yang banyak diomongin nih. Pesertanya juga tak tampak surut. Walau ada yang salty dengan polah tingah mereka yang tengah marak nongkrong di SCBD ini, namun ada pula yang memandangnya menarik dan memberi apresiasi. Tapi bicara soal sentimen publik terhadap ajang ini, lembaga penyedia jasa big data Evello merilis empat temuan utama saat menganalisa pendapat publik melalui deep learning. Dilansir dari laman evello.co.id, hampir semua narasi terkait aksi anak-anak Citayam dan Bojong ditanggapi publik dengan sentimen positif. Temuan kedua adalah dominasi emosi senang atas aksi anak-anak Citayam ini. Perasaan senang tertinggi publik saat adu gaya antara anak Citayam dan Bojong Gede. Adu fesyen anak-anak untuk menarik perhatian ini menuai emosi senang publik hingga 44%. Temuan ketiga adalah fokus perhatian publik pada aksi anak-anak Citayam dibandingkan keingintahuan publik untuk mencari tahu dimana letak Citayam. Temuan ini terlihat dari analisa Evello pada skor tendensi publik berupa tentative 73% saat Camat Citayam mengaku senang daerahnya dikenal publik. Dan, temuan keempat adalah ketidaksukaan terhadap banyaknya anak-anak belia yang menjadi perokok aktif. Dengan skor sentimen negatif sebesar 26%, narasi ini menjadi satu-satunya hal yang tidak disukai. Publik juga merasa sedih dengan perokok belia dan rasa ingin tahu yang kuat mengapa anak-anak ini menjadi perokok aktif. Lantas, setelah disoroti beberapa tokoh publik, bisakah ajang ini dikelola dan dimanfaatkan dengan lebih baik? Adakah sentimen positif dan negatifnya? Apa yang diperlukan agar trend ini gak cuma berlalu sesaat dan bisa berkembang? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmie. Simak juga pernyataan dari Gubernur Anies Baswedan dan Kapolsek Menteng, AKBP Netty Rosdiana soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak uji materi Undang-Undang tentang Narkotika, terkait penggunaan ganja medis untuk kesehatan. Itu disampaikan oleh Ketua MK, Anwar Usman dalam sidang putusan atau ketetapan secara daring, kemarin (20/7). Sementara itu, Hakim MK Suhartoyo menilai bahwa materi yang diuji adalah kewenangan DPR dan pemerintah. Dalam putusan itu, MK menilai lembaganya tidak berwenang mengadili materi yang dimohonkan, karena merupakan bagian dari kebijakan terbuka DPR dan pemerintah. Terutama, untuk mengkaji apakah benar ganja bisa digunakan sebagai terapi medis. Meski begitu, MK pun meminta pemerintah segera bikin riset ganja untuk kesehatan. Lantas, bagaimana tanggapan Santi Warastuti sebagai penggugat? Bagaimana soal riset atau kajian-kajian mengenai manfaat ganja untuk medis? Kita akan bincangkan soal hal ini bersama dengan Santi Warastuti sebagai penggugat, Pakar Farmakologi dan Farmasi Klinik UGM, Prof. Zullies Ikawati, dan Tim advokat uji materi ganja medis di MK sekaligus advokat dari LBH Masyarkat Ma'ruf Bajammal. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Aduh.. kenyang banget ya. Ini sisa nasi uduk gimana ya? Buang aja? Pernah gak sih kekenyangan makan hingga akhirnya mau buang-buang makanan? Wait, pikir ulang dulu ya kalau mau menyisakan makanan, karena food waste atau sampah makanan menjadi penyumbang terbesar sampah di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang diadakan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) pada tahun 2017, Indonesia merupakan negara kedua penghasil sampah makanan terbanyak di dunia, yaitu sekitar 300 kg tiap individu. Selain dianggap mubazir, sampah makanan rupanya juga menghasilkan gas metana. Ketika makanan mulai membusuk dan terdegradasi, gas metana akan dilepaskan ke lingkungan. Gas metana adalah salah satu gas rumah kaca yang turut berdampak pada pemanasan global. Disamping menghasilkan gas metana, sisa makanan di piring kita juga berpotensi menimbulkan bencana ledakan sampah, menghasilkan air lindi yang berbahaya dan beracun, mengurangi keberagaman makhluk hidup, membuang-buang air, membuang-buang minyak bumi, serta menyia-nyiakan tanah. Gimana, gaes? Ternyata gak sesimpel itu ya urusan nyisain makanan di piring! Nah, perkara food waste ini juga sampai disoroti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyoroti permasalahan sampah makanan di kegiatan Presidensi G20 di Indonesia. Kemenparekraf kemudian menginisiasi 5 strategi mengatasi food waste yang akan diterapkan di seluruh industri pariwisata Indonesia. Yaitu perubahan perilaku, pembenahan penunjang sistem pangan, pemanfaatan makanan yang tidak termakan, menurunkan emisi jejak karbon, dan mengatur tata kelola sampah. Lantas, bagaimana pengelolaan food waste ini di industri pariwisata? Bagaimana kesadaran masyarakat akan food waste ini? Dan, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Pendiri Foodbank of Indonesia, Muhammad Hendro Utomo. Simak juga pernyataan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dan CEO & Founder Sustaination, Dwi Sasetyaningtyas soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengancam akan memblokir perusahaan teknologi seperti Google, WhatsApp, Instagram, Facebook, bahkan Netflix, serta tak luput juga game online, seperti Mobile Legends, PUBG Mobile. Ini berkaitan dengan tenggat waktu bagi semua Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat yang beroperasi di Indonesia baik domestik maupun global untuk melakukan registrasi. Perusahaan-perusahaanteknologi yang tidak terdaftar hingga batas 20 Juli 2022 akan dikategorikan ilegal dan akan diblokir. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengklaim pemblokiran ini dilakukan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen pengguna PSE Lingkup Privat dan menjaga ruang digital Indonesia. Namun langkah ini gak lepas dari kritikan dan protes yang dilontarkan netizen +62. #ProtesNetizen pun ramai mewarnai media sosial. Lembaga Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) menghimpun lebih dari 3.000 orang untuk menolak penerapan aturan PSE lingkup privat. Aturan ini dianggap bertolak belakang dengan hak asasi manusia dan mengganggu kebebasan berekspresi. Selain itu Safenet juga mengungkap risiko penerobosan data pribadi dari penerapan aturan-aturan PSE ini. Karena, pemerintah tidak perlu lagi mendapatkan perintah pengadilan untuk mengakses data-data dan rutinitas pengelolaan data platform-platform digital tersebut. Pemerintah juga mewajibkan platform digital untuk menghapus konten yang diminta Kominfo atau penegak hukum dalam waktu 24 jam dan 4 jam dengan dalih pengapusan konten yang mengganggu masyarakat atau ketertiban umum. Ini dinilainya sebagai bentuk kesewenang-wenangan. Sebenarnya, urgent gak sih pendaftaran PSE ini? Sejauh ini apa saja pelanggaran privasi yang bisa dilakukan sejumlah PSE karena tak terdaftar? Bagaimana ini merugikan masyarakat? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi. Simak juga pernyataan dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Juru Bicara Kemkominfo Dedy Permadi, dan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia meluncurkan program Wirausaha Merdeka spesial bagi para mahasiswa yang memiliki Ketertarikan terhadap dunia Wirausaha. Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim berharap Mahasiswa menjadi agen perubahan yang mampu membantu meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Saat meluncurkan program "Wirausaha Merdeka 2022" akhir pekan kemarin, Nadiem juga berharap mahasiswa menjadi agen penggerak yang memberikan solusi inovasi untuk membuka lapangan pekerjaan. Mahasiswa juga diharapkan menjadi agen pelopor untuk menumbuhkan potensi kewirausahaan baru di Tanah Air. Menurut Mas Menteri, saat ini Indonesia memiliki jumlah wirausahawan paling rendah di Asia Tenggara, yaitu hanya 3,4 persen dari total penduduk Indonesia. Menteri Nadiem menegaskan, "Wirausaha Merdeka" adalah bagian dari program Kampus Merdeka, yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri menjadi calon wirausahawan, melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Program "Wirausaha Merdeka" berkolaborasi dengan semua Perguruan Tinggi Pelaksana Program, guna mengembangkan pembelajaran wirausaha yang mampu mengasah jiwa kewirausahaan, meningkatkan pengalaman wirausaha, dan meningkatkan kemampuan daya kerja mahasiswa. Lantas, Apakah program ini serta merta bisa melahirkan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi pengangguran di tingkat lulusan baru? Apakah ilmu tentang kewirausahaan ini perlu dikembangkan untuk anak-anak sekolah maupun mahasiswa? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji. Simak juga pernyataan dari Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim, Kepala Program Wirausaha Merdeka tahun 2022 dan President Director Mantappu Corp, Jehian Panangian Sijabat soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Yang mau jalan-jalan nih, mesti tahu update soal aturan perjalanan terbaru, mulai 17 Juli 2022 nanti yang berlaku bagi pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) dengan moda transportasi udara, laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan, dan kereta api antarkota dari dan ke daerah di seluruh Indonesia. Yakni, bakalan diwajibkan melakukan vaksinasi dosis ketiga (booster) Covid-19. Kalau yang belum dibooster, maka harus menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen. Ketentuannya nih, PPDN yang baru mendapat vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1x24 jam atau hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3x24 jam. Sementara PPDN dengan dosis pertama Covid-19 diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes PCR dengan kurun waktu 3x24 jam. Sementara yang punya kondisi kesehatan tertentu hingga tidak bisa mendapat booster, maka syarat yang mesti dipenuhinya adalah hasil negatif tes RT-PCR dan wajib melampirkan surat keterangan dokter. Lalu, PPDN dengan usia 6-17 tahun wajib menunjukkan kartu/sertifikat vaksin dosis kedua tanpa menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen. Sedangkan anak dibawah 6 tahun dikecualikan dalam aturan vaksinasi dan tes Covid-19 ini. Di tengah kenaikan kasus Covid-19, gak cuma perjalanan dalam negeri saja yang diperketat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Senin lalu (11/7) juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (Booster) bagi Masyarakat. Edaran tersebut menugaskan bupati/wali kota mewajibkan vaksin booster sebagai persyaratan untuk memasuki fasilitas publik/fasilitas umum antara lain perkantoran, pabrik, taman umum, tempat wisata, lokasi seni, budaya, restoran/rumah makan, kafe, pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan, dan area publik lainnya. Hal ini dikecualikan bagi masyarakat yang tidak bisa divaksinasi karena alasan kondisi kesehatan khusus dengan mensyaratkan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit/fasilitas kesehatan pemerintah dan anak usia di bawah 18 tahun. Lantas, Tepat dan bakal efektifkah aturan ini jika diterapkan? Bagaimana tingkat kesadaran dan kemauan masyarakat akan booster ini? Rendah atau tinggi? Bagaimana dengan ketersediaanya? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Tim Advokasi Laporan Warga LaporCovid-19, Firdaus Ferdiansyah. Simak juga pernyataan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI dr. Mohammad Syahril, dan Juru Bicara PT KAI Daop 9 Jember Tohari soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Yang mau berkunjung ke Taman Nasional Komodo (TNK) di Bulan Agustus nanti mesti rebudgeting lho ya, karena tarif masuk Taman Nasional Komodo (TNK) bakalan naik menjadi Rp3.750.000. Soal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengklaim kenaikan tarif itu demi kepentingan biaya konservasi. Selain alasan konservasi, meroketnya harga tiket TNK digadang-gadang untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Sebab tarif Rp3,75 juta ini meliputi tiket masuk kawasan TNK dan pemberian suvenir buatan masyarakat sekitar Pulau Komodo. Menurut Sandi, penetapan biaya itu sudah melalui kajian dari para ahli. Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Komodo, Lukita Awang Nistyantara mengungkap hasil riset di TNK yang menunjukkan perlunya pembatasan kunjungan wisatawan ke kawasan Taman Nasional Komodo, khususnya ke Pulau Komodo dan Pulau Padar. Agar kelestarian lingkungan komodo tetap terjaga, Lukita mengatakan batas maksimal kunjungan hanya 200 ribu orang pertahun. Menurut Lukita, pembatasan ini sangat penting karena saat ini Komodo-Komodo berubah sikap, seperti kurang waspada dan malah lebih dekat dengan manusia. Selain itu bobot Komodo bisa tercatat mencapai 100 kilogram, padahal normal beratnya hanya 80 kilogram. Kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo (TNK) tidak lepas dari pro dan kontra. Wakil Ketua DPD Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) NTT Robert Waka dilansir dari Antaranews menolak rencana kenaikan harga tiket ke pulau Komodo itu. Menurutnya ada 13 organisasi pariwisata yang menolak kebijakan ini, karena berpotensi menurunkan minat kunjungan wisata. Bahkan ditakutkan, wisatawatan-wisatawan yang hendak berkunjung ke Pulau Komodo akan membatalkan kunjungannya. Robert Waka berdalih, kunjungan wisatawan tidak berdampak pada penurunan populasi Komodo. Ia juga menyinggung rilis Balai Taman Nasional (BTN) yang menyatakan populasi Komodo bertambah pada periode 2018-2021. Lantas, apakah kebijakan kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo (TNK) menjadi Rp3.750.000 itu dinilai tepat? Seperti apa hilangnya jasa ekosistem akibat kunjungan wisata ke sana? KIta akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Direktur dari organisasi lingkungan hidup Walhi Nusa Tenggara Timur Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi. Simak juga pernyataan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dan Koordinator Pelaksana Program Penguatan Fungsi di Taman Nasional Komodo, Carolina Noge. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Belakangan pengakuan korban-korban dugaan kekerasan seksual viral dan marak dibicarakan. Salah satunya di SPI yang merupakan sekolah gratis yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin di tanah air. JEP yang merupakan seorang pebisnis, motivator, sekaligus pendiri sekolah itu ditetapkan menjadi terdakwa dan baru ditahan 11 Juli 2022 kemarin setelah viral kasusnya. Gak habis di situ, ada lagi kasus yang bikin heboh karena terduga pelakunya adalah anak KIAI di Pondok Pesantren Shiddiqiyyah, Jombang, Jawa Timur. Yang bersangkutan sempat ditetapkan sebagai DPO dan berhasil ditangkap setelah melalui sejumlah halangan. Semua kasus itu dapat terungkap tak lepas dari keberanian korban. Nah keberanian korban kekerasan seksual dalam mengungkap kasus juga gak habis di kasus-kasus yang melibatkan figur publik. Di Balai Kota DKI, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengapresiasi keberanian korban merekam video pelecehan seksual yang terjadi di angkutan kota (angkot). Hasilnya, kasus ini direspons Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dengan rencana memisahkan tempat duduk pria dan perempuan di angkot pekan ini. Lantas, Apa saja yg masih jadi tantangan para korban kekerasan seksual untuk speak up atas kasusnya apalagi jika berhadapan dengan figur publik? Bagaimana menciptakan lingkungan yang lebih supportif dan kondusif bagi korban untuk speak up? KIta akan bincangkan hal ini lebih kanjut bersama dengan aktivis dan Gender & Human Rights Consultant di Indonesia, Tunggal Pawestri. Simak juga pernyataan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad soal hal ini. Belakangan media dan medsos diramaikan dengan pasal-pasal dari Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dianggap nyeleneh. Sebut saja pada pasal 2 yang mengatur soal hukum yang hidup dalam masyarakat. Di mana ada ketentuan mengenai pemidanaan seseorang terhadap perbuatan yang tidak diatur dalam KUHP. Tak hanya itu, ketentuan Gangguan terhadap Ketenteraman Lingkungan dan Rapat Umum pada pasal 265 juga jadi sorotan. Seseorang dapat dipidanakan denda Rp10 juta karena membuat hingar-bingar atau berisik pada malam hari, atau membuat seruan tanda-tanda bahaya palsu. Bahkan di pasal 429, orang yang bergelandang di jalan atau tempat umum bisa dikenakan pidana denda. Ada pula, pasal 252 yang mengatur hukuman bagi orang yang memiliki kekuatan gaib dengan ancaman hukum 1 tahun 6 bulan penjara. Sebelumnya, Pemerintah telah menyerahkan draf terbaru Rancangan Kitab Undang- undang Hukum Pidana (RKUHP) ke DPR pada 6 Juli 2022 kemarin. DPR pun akan membahasnya di internal komisi hukum. Namun rupanya, berdasarkan hasil survei dari lembaga Litbang Kompas, 83,9 persen responden di 34 provinsi tidak tahu soal rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Sederhananya, 1 dari 10 orang tidak mengetahui rencana pengesahan RKUHP ini. Sementara itu, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menyoroti kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan pembahasan RKUHP. Selain tidak dilibatkan, akses terhadap draf RKUHP juga dianggap sulit. Padahal setiap warga negara memiliki hak konstitusional dalam memperoleh informasi, terlebih lagi suatu rancangan undang-undang yang bersifat fundamental seperti RKUHP. Bahkan, Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal melihat masih lemahnya pemahaman aparat penegak hukum akan isi dari Undang-Undang yang berlaku, hingga membuka resiko kriminalisasi. Lantas, apa pengaruh penerapan aturan itu bagi masyarakat? Perlu gak sih aturan-aturan seperti ini dibikin? apa urgensinya? Mampukah aturan ini nanti menjawab tantangan zaman? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Direktur Jaringan dan Advokasi di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, Fajri Nursyamsi. Simak juga pernyataan dari Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej dan Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Rancangan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi telah resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 7 Juli 2022 kemarin. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan UU ini menjadi payung hukum yang lebih komprehensif terkait perlindungan hak dan kewajiban yang lebih kuat kepada masyarakat dalam mengakses layanan psikologi, dan bagi psikolog dalam memberikan layanan psikologi. Dalam undang-undang ini, pengaturan penyelenggaraan praktik psikologi punya tujuan, diantaranya untuk meningkatkan mutu pendidikan psikologi. Selain itu juga, memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada tenaga psikologi, klien serta masyarakat. Undang-undang itu pun hadir demi menjamin terwujudnya penyelenggaraan pendidikan psikologi dan tata kelola yang baik, beretika, bermartabat, dan memiliki jati diri kebangsaan. Tak lupa, juga demi meningkatkan kesejahteraan psikologis masyarakat. Lantas, mengapa penting mengatur praktik psikologi? lalu apa pengaruh ke depannya dengan adanya uu ini? Bagaimana UU ini bermanfaat bagi masyarakat luas dibanding sebelumnya? Kita bincangkan hal ini bersama dengan Ketua Asosiasi Psikologi Kesehatan Indonesia (APKI), Eunike Sri Tyas Suci. Simak juga pernyataan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim dan Wakil Ketua Komisi Pendidikan dan Riset DPR RI, Hetifah Sjaifudin soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan hari raya Iduladha 1443 H jatuh pada Minggu, 10 Juli 2022. Idul Adha di Indonesia sendiri berbeda 1 hari dari Arab Saudi yang secara resmi menetapkannya pada 9 Juli 2022. Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi menjelaskan, keputusan itu didasarkan dari pantau hilal di 86 titik seluruh wilayah Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan rapat sidang isbat. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pun telah menerbitkan panduan penyelenggaraan Salat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi. Dalam panduannya, umat muslim diminta menjalankan Salat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban Tahun 1443 Hijriah sesuai dengan syariat Islam dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Tahun ini ada ketentuan khusus di panduan tersebut, yaitu umat diminta untuk membeli hewan kurban yang sehat dan tidak cacat. Penyembelihan hewan kurban di daerah wabah PMK pun disarankan dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH) atau melalui lembaga amil zakat. Lantas, Bagaimana cara memilih hewan yang sehat? Ciri-cirinya seperti apa? Apa yang membedakan hewan sehat dan terkena PMK? Apakah daging hewan yang terinfeksi PMK ini aman dikonsumsi? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Korwil Jatim, drh Deddy F Kurniawan. Simak juga pernyataan dari Sekretaris Jenderal MUI Dr. H. Amirsyah Tambunan dan Kepala Pusat Karantina Hewan Kementan, Wisnu Wasisa Putra soal hal ini. Di bagian terakhir, simak wawancara reporter KBR, Lea Citra, bersama dengan Sponsorship & Promotion Manager Jakarta Fair, Liana Wati soal acara dan promo spesial di gelaran Jakarta Fair Kemayoran (JFK). *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Rencana peralihan program BPJS Kesehatan dari kelas 1,2,3 ke Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) mulai berjalan. Proses peralihan ini dimulai dengan uji coba di rumah sakit umum pemerintah (RSUP), yaitu RSUP Kariyadi Semarang, RSUP Dr Tadjuddin Chalid Makassar, RSUP Dr Johannes Leimena Ambon, RSUP Surakarta, dan RSUP Dr Rivai Abdullah Palembang. Tapi nih selama pelaksanaan uji coba Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) itu, iuran BPJS Kesehatan sendiri masih sama. Peserta kelas III adalah sebesar Rp35 ribu per bulan, peserta kelas II sebesar Rp100 ribu per bulan dan kelas I Rp150 ribu per bulan. Setelah uji coba di beberapa rumah sakit, rencananya pada semester satu 2023 nanti, KRIS JKN bisa diterapkan di 50 persen rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan dan pada sementer dua bisa diterapkan sampai 100 persen. Ada 12 kriteria dalam penyeleggaraan program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini. Mulai dari bahan bangunan rumah sakit, ventilasi udara, fasilitas tempat tidur, suhu ruangan sampai ketersediaan nakes. Meski begitu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti meminta penambahan 2 kriteria yang terkait akses dokter dan obat. Kata dia, akses obat dan ketersediaan dokter, khususnya dokter spesialis, sangatlah penting. Menanggapi persoalan ini, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) menyatakan ketidaksiapannya menerapkan Kelas Rawat Inap Standar. Karena membutuhkan dana yang besar untuk mengubah fasilitas kesehatan yang ada sesuai dengan 12 kriteria KRIS JKN tersebut. Lantas, apa saja implikasi penerapan KRIS ini nanti dan pengaruhnya kepada pengguna BPJS? RS sendiri masih perlu persiapan, bagaimana jika fasilitas dan layanan tak dapat dipenuhi dengan adanya penyesuaian KRIS ini? Kesiapan di daerah sendiri bagaimana? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah dan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar. Simak juga pernyataan dari Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Tagar Aksi Cepat Tanggap dan Aksi Cepat Tilep berseliweran di media sosial Twitter. Tagar ini muncul usai terbit pemberitaan terkait dugaan penyelewengan dana oleh lembaga filantropis Aksi Cepat Tanggap (ACT). Tidak tinggal diam, Kementerian Sosial (Kemensos) melalui keterangan persnya mengklaim akan mencabut izin lembaga ACT jika terbukti melakukan penyimpangan dana donasi masyarakat. Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat mengatakan, berdasarkan Pasal 19 huruf b Permensos No 8 tahun 2021 Menteri Sosial dapat mencabut, menunda atau membatalkan izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) dengan alasan kepentingan umum, meresahkan masyarakat, hingga alasan penyimpangan dan pelanggaran pelaksanaan izin yang menimbulkan permasalahan di masyarakat. Sementara itu Kepala Divisi Humas Polri, Dedi Prasetyo mengklaim, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) tengah menyelidiki kasus ini. Padahal sebelumnya, melansir dari situs filantropi.or.id, Indonesia kembali dikukuhkan sebagai negara paling dermawan di dunia versi World Giving Index 2021. Laporan World Giving Index yang dirilis Charities Aid Foundation bahkan mencatat skor Indonesia naik dari indeks tahunan terakhir yang diterbitkan pada tahun 2018. Pada saat itu, Indonesia juga menempati peringkat pertama dalam WGI. Lantas apakah isu ini mampu mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kemanusiaan pengumpul donasi? Perlukah masyarakat memastikan tata kelola lembaga sosial sebelum berdonasi? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Sosiolog Universitas Gadjah Mada, Sunyoto Usman. Simak juga pernyataan dari Anggota Komisi Agama dan Sosial DPR RI, Maman Imanulhaq dan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Siapa pun bisa jadi korban pelecehan seksual, bisa laki-laki, perempuan atau transgender. Latar belakang sosial ekonominya juga bisa macam-macam. Baru-baru ini, salah seorang member grup idola JKT48 menjadi korban kasus dugaan pelecehan seksual di mal Sukoharjo. Tapi nih, kasus ini berakhir tanda tindak lajut. Kata Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho, pihaknya tidak bisa memidanakan pelaku karena pihak manajemen grup idol tersebut tidak mau melaporkan kasus tersebut dan kasus seperti ini masuk ke delik aduan. Kalau kita kilas balik nih, beberapa waktu lalu ada kasus pelecehan seksual yang terekam CCTV. Kasus ini terjadi di Gresik, Jawa Timur dan viral di media sosial. Meski viral dan mendapatkan perhatian publik, Kapolsek Sidayu Iptu Khairul Alam menganggap kasus ini bukan pelecehan seksual karena pelaku tidak membuka baju korban. Hal yang kurang lebih sama juga terjadi dengan bebera kasus pelecehan seksual di transportasi umum seperti kereta api. Kasus pertama di kereta api jarak jauh tujuan Solo-Jakarta dan dua kasus lainnya terjadi di KRL. Dari ketiga kasus tersebut, semua pelaku dilepas tanpa jerat hukum pidana. Dua memilih berdamai dengan korban, satu dilepas usai dimasukkan dalam daftar hitam penumpang oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Sehingga pelaku pelecehan seksual tak dapat menggunakan layanan KRL lagi. Lantas, Apa sebab kekerasan seksual ditransportasi masih marak terjadi? Sejauh ini penindakannya gimana? dan pencegahan di moda transportasi lainnya gimana? Sudah seberapa besar kesadaran publik akan pentingnya penindakan kasus kekerasan atau pelecehan seksual ini? apa yang perlu dilakukan kedepannya? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah dan Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Ciput Eka Purwianti. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Rencana Kementerian Pertanian mengekspor beras ke Tiongkok mendapatkan sorotan. Kritik dari DPR saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pertanian RI pun viral di media sosial. Rencana ekspor beras ini muncul di saat isu soal ancaman krisis pangan menguat di berbagai belahan dunia. Bhima Yudhistira dari Centre of Economics and Law Studies mengatakan, krisis pangan telah mendorong berbagai negara mengamankan pasokan pangan dan melakukan proteksi dagang. Setidaknya 30 negara sudah melakukan pembatasan ekspor ke negara lainnya. Senada, pengamat pertanian UGM Jaka Widada juga menyatakan krisis pangan global itu nyata. Apalagi jumlah kenaikan penduduk saat ini tidak seimbang dengan jumlah produksi pangan. Selain karena krisis di rusia, kondisi ini juga akibat krisis iklim yang bikin cuaca tidak menentu, bencana alam hingga ledakan hama penyakit. Menurutnya supaya tidak terjadi kelaparan, harus ada optimalisasi produksi pangan dunia sebesar 70 persen. Saat ini produksi komoditas pangan masih diangka 10 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Terbatas tentang kebijakan pangan, mengklaim ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas harga komoditi pangan relatif aman. Bahkan ketersediaan pangan sampai 2024 diklaim aman dan ekpor sebesar 200.000 ton beras ke luar negeri tidak akan mempengaruhi kondisi pangan di dalam negeri. Tapi kalau menurut anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin, Indonesia harus mengamankan stok pangan dalam negeri dulu. Dia mengingatkan, target-target swasembada pangan dalam negeri belum tercapai. Produksi pangan disebut Akmal juga sedang mengalami stagnasi atau cenderung menurun. Pemerintah menurut dia mesti benahi pengelolaan manajemen krisis dan cadangan pangan, dengan meningkatkan produksi beras, cabai, bawang merah, telur dan daging ayam, ikan, serta minyak goreng. Lantas, tepatkah rencana pemerintah mengekpor 2 juta ton beras ke Tiongkok di tengah ancaman krisis pangan? Terkait persoalan krisis pangan ini apa saja yang perlu diwaspadai? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Pengamat Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa. Simak juga pernyataan dari Ketua Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sudin dan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke 1 Juli 2022 hari jumat, masih hari kerja dan ada uji coba pembelian bahan bakar lewat aplikasi. Gimana nih udah pada beli bensi belum? atau lagi ngantri?. Nah buat yang mau beli BBM jenis pertalite dan solar nih, mesti banget tau ketentuan-ketentuan yang bakal kita bahas hari ini. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution mengatakan, pendaftaran kendaraan penerima BBM bersubsidi bisa dilakukan di website subsiditepat.mypertamina.id atau aplikasi MyPertamina. Yang perlu disiapkan masyarakat adalah KTP, STNK kendaraan, foto kendaraan, alamat email, dan dokumen lain sebagai pendukung. Selesai mengisi data-data di web atau aplikasi, masyarakat bisa langsung melakukan pendaftaran, dan akan mendapatkan QR Code melalui email. Gimana menurut kalian, ribet atau masih oke?. Tapi nih sebelum daftar ya, kalian mesti tau kendaraanmu itu masuk ke daftar kendaraan yang diperbolehkan membeli pertalite atau solar kah?. Kendaraan yang dibatasi membeli pertalite atau solar adalah motor 250 cc keatas dan kendaraan roda empat diatas 2000 cc. Selain BBM , pembelian LPG juga diwajibkan menggunakan aplikasi yang sama dengan pembelian BBM. Nah kenapa sih harus banget pake aplikasi? katanya penggunaan aplikasi ini guna mempermudah monitoring distribusi BBM dan LPG. Selain itu juga untuk mempermudah distribusi BBM dan LPG Subsidi agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan di mata rantai distribusi mulai dari terminal BBM hingga SPBU. Beberapa daerah yang dilakukan uji coba adalah Bandung, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Banjar Masin, Agam, Padang Panjang, Tasikmalaya, Ciamis, Sukabumi, Yogyakarta, hingga Manado. Gimana ada daerah kalian? **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Ganja kembali jadi perbincangan hangat nih, ga cuma di tataran akar rumput, tapi sampai ke pejabat negara. Topik ini mencuat lagi setelah viral aksi Santi Warastuti di acara Car Free Day, Jakarta, hari Minggu, 26 Juni 2022 lalu. Santi membawa anaknya, Pika, yang menderita radang otak langka, berjalan kaki dari Bundaran HI ke gedung Mahkamah Konstitusi, sembari menenteng papan bertuliskan "Tolong anakku butuh ganja medis". Santi ini adalah satu dari tiga orang tua yang mengajukan permohonan uji materi Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Narkotika. Mereka meminta ganja dilegalkan untuk kepentingan riset dan medis. Kepada awak media, Santi mengatakan, ia berjuang sedemikian rupa karena tidak mau menggunakan ganja secara diam-diam dan melanggar hukum. Aksi Santi menyita perhatian publik, terutama warganet. Wakil Presiden Maruf Amin kemudian bereaksi dengan meminta Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI, membuat fatwa tentang ganja untuk kepentingan medis. Kata Maruf fatwa ini bisa dijadikan pedoman pembahasan legalitas ganja medis di parlemen. Selanjutnya, kemarin, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklaim pemerintah sedang mengkaji pembukaan akses penelitian terkait ganja medis. Budi membandingkan ganja dengan morfin yang bisa digunakan untuk keperluan medis. Sebenarnya apa aja sih manfaat medis dari ganja? bisa untuk pengobatan apa aja? Seberapa penting sih kebijakan ini untuk kesehatan? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Ketua Lingkar Ganja Nusantara (LGN) Dhira Narayana dan pengacara Santi Warastuti, Singgih Tomi Gumilang. Simak juga pernyataan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pemerintah lewat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengumumkan pembelian minyak goreng curah harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Kalau masyarakat belum punya aplikasinya, bisa menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dalihnya nih, pembelian menggunakan PeduliLindungi atau NIK ini supaya lebih akuntabel dan bisa terpantau mulai dari produsen hingga konsumen. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, masa sosialisasi sudah dimulai sejak 27 Juni kemarin dan akan berlangsung selama 2 pekan ke depan. Setelah masa sosialisasi, masyarakat diwajibkan menggunakan PeduliLindungi atau NIK untuk mendapatkan minyak goreng curah rakyat (MGCR) dengan harga Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Untuk memastikan sistem sosialisasi ini berjalan dan masyarakat benar-benar terinformasi, Luhut telah membentuk Task Force yang berfungsi sebagai tim penyebarluasan informasi terkait transisi sistem baru kepada masyarakat. Tim ini nantinya akan menyediakan berbagai saluran informasi untuk melayani pertanyaan ataupun keluhan yang muncul dari masyarakat terkait pembelian MGCR. Lantas, Apa kata Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) soal hal ini? Bagaimana pengaplikasiannya di daerah-daerah luar Jawa? Kita akan bincangkan soal hal ini bersama dengan Sekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Reynaldi Sarijowan. Simak juga pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Anggota komisi perdagangan DPR RI, Herman Khaeron soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kemeriahan tadi merupakan sambutan atas kedatangan Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo beserta rombongan saat tiba di Munich International Airport, Munich, Jerman pada 26 Juni kemarin. Rentetan kunjungan Presiden Jokowi ke negara di Eropa dan Persatuan Emirat Arab (PEA) dalam rangka menghadiri undangan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 pun ramai di bicarakan Warganet. Pasalnya Jokowi tak hanya berkunjung ke Jerman atau, melainkan setelahnya akan berkunjung ke Ukraina dan Rusia. Kunjungan ini digadang-gadang membawa misi perdamaian antardua negara tersebut. Langkah Jokowi mengunjungi Rusia-Ukraina ini berbeda dengan sikap Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang enggan berkunjung ke Ukraina saat kunjungannya ke Eropa pada 20 Juni lalu. Selain itu media di Rusia mengabarkan rencana kunjungan Presiden RI itu sebagai kunjungan yang sangat penting. Sebab Indonesia memiliki hubungan politik yang intensif dengan Rusia, serta Indonesia tetap mengundang Rusia dalam KTT G20 di tengah kontroversi yang menyeruak. Nah gak cuma Jokowi yang jadi trending, istrinya yaitu Iriana Jokowi juga trending nih. Momen Antusiasme masyarakat menyambut bu Iriana Jokowi tiba di hotel tempat menginap di Jerman pun viral dan dibicarakan. Lantas, apa langkah selanjutnya yang mesti dilakukan Presiden Joko Widodo setelah kunjungan ini? Seberapa besar probabilitas kesepakatan damai bisa diinisiasi? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. Simak juga pernyataan dari Anggota Komisi bidang Pertahanan dan Luar Negeri Dave Laksono. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Selamat memperingati Hari Anti Penyiksaan Internasional. Ada kabar kurang enak terkait peringatan Hari Anti Penyiksaan Internasional 26 Juni kemarin. Jadi, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) mengungkap hasil survei yang menyatakan 80 persen pelaku penyiksaan adalah polisi. Sisanya sebesar 15 persen adalah anggota TNI, dan 5 persennya petugas sipir. Dalam survei itu juga disebutkan lokasi penyiksaannya. Ada yang di Polsek atau Polres, bahkan ada juga penyiksaan yang dilakukan di ruang terbuka. Senada dengan PBHI, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) juga mencatat, polisi masih menempati posisi tertinggi sebagai aktor tindak kekerasan dan penyiksaan terhadap masyarakat. Setidaknya dari 50 kasus, sebanyak 30 kasus yang melibatkan kepolisian sebagai aktor utama. Divisi Riset dan Dokumentasi Kontras Rozy Brilian mengungkap sejumlah kasus tersebut telah menewaskan 13 orang dan 93 lainnya luka-luka. Sementara itu, ada juga catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) soal kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Yaitu, kasus pemerkosaan terhadap seorang remaja putri berusia 16 tahun oleh polisi berpangkat Briptu II di Maluku Utara. Ada lagi kasus seorang Kapolsek di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah yang memperkosa anak dari tersangka kasus kriminal. Kapolsek melakukan kejahatan seksualnya dengan mengiming-imingi pengurangan hukuman bagi sang ayah. Tapi ironisnya, kasus-kasus seperti ini hanya ditindak atau di proses secara etis. PBHI mencatat 85 persen terduga pelaku hanya diproses melalui penegakan etik di internal instansi yang tidak transparan tanpa diikuti oleh proses penegakan hukum. Hal ini dianggap memperburuk situasi, sebab tidak adanya penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku penyiksaan dan kekerasan. Lantas, Seperti apa catatan dan evaluasi kompolnas terhadap kinerja kepolisian? Di Hari Anti Penyiksaan Internasional ini apa saja yang mestinya diperbaiki? Kita bincangkan hal ini bersama dengan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti. Simak juga pernyataan dari Manajer Program Perhimpunan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Gina Sabrina dan Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Menjelang akhir pekan, udah membuat rencana akhir pekan kah? Atau, mau berkendara, jalan-jalan menikmati udara di luar kota Jakarta. Nah buat kalian yang punya rencana touring atau berkendara menggunakan sepeda motor, jangan lupa untuk memakai sepatu. Iya, sepatu, lho! Bukan Sandal Jepit! Kenapa? Karena udah ada imbauan kan, bagi pengendara supaya tidak menggunakan sandal jepit. Dan, enggak main-main, aturan ini pun tertuang di Peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor. Pada Pasal 4 huruf L, pengemudi disarankan menggunakan jaket dengan bahan yang dapat memantulkan cahaya, disertai dengan indentitas pengemudi, menggunakan celana panjang, menggunakan sarung tangan, dan membawa jas hujan. Nah selain itu pengendara juga anjurkan menggunakan sepatu. Meski pengendara dianjurkan memakai sepatu, tapi, Kepala Korps Lalu Linta Polri Irjen Firman Santyabudi memastikan tidak adanya penilangan terhadap pengendara motor yang menggunakan sandal. Dia menjelaskan aturan ini dibuat untuk melindungi para pekendara dari risiko kecelakaan. Menurutnya penggunaan sepatu dapat menurunkan risiko kefatalan saat kecelakaan terjadi. Lantas, Seberapa besar pengaruh penggunaan alas kaki terhadap keselamatan berkendara? Hal apa saja yang mesti diperhatikan seseorang selama berkendara agar selamat? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Sekertaris Jendral Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Harya Dillon MT dan Ketua Umum Republik GSX Family, Hajrin Savitran. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) tengah ramai dibicarakan. Itu karena adanya usulan mengenai penambahan cuti melahirkan menjadi 6 bulan dan cuti setelah keguguran selama 1,5 bulan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengklaim, RUU KIA ini dimaksudkan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul dan menitikberatkan pada masa pertumbuhan emas anak yang merupakan periode krusial tumbuh kembang anak. RUU KIA juga sejalan dengan UNICEF yang mendorong para orangtua untuk setidaknya mengambil 6 bulan cuti merawat anak. Setidaknya hampir 40 negara telah memperkenalkan kebijakan cuti berbayar bagi pekerja laki-laki untuk terlibat dalam pengasuhan anak yang baru lahir. Sayangnya hal tersebut belum lazim dilakukan di Indonesia. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan keberatan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). Keberatan ini disampaikan oleh Ketua Bidang Regulasi Ketenagakerjaan Apindo, Myra M Hanartani. Myra mengatakan RUU KIA ini berpotensi menimbulkan kebijakan yang kontraproduktif dan merugikan pihak tertentu. Aturan cuti enam bulan melahirkan, kata Myra, akan menimbulkan efek berganda atau multiplier effect yang luar biasa. Ia mendorong agar kebijakan dibuat secara hati-hati sehingga tidak berdampak serius terhadap pihak yang dirugikan. Lantas sudah tepatkah kebijakan ini? Implementasinya bagaimana? Bagaimana mengakomodir kepentingan ibu dan anak, serta pengusaha? dan Bagaimana pengaruh terhadap sektor ketenagakerjaan? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Ketua II Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) Ahmad Ansyori. Simak juga pernyataan dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka, Komisioner Komnas Perempuan Alimatul Qibtiyah, dan Ketua Bidang Regulasi Ketenagakerjaan Apindo, Myra M Hanartani soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Selamat Ulang Tahun Jakarta, Ibu Kota Tercinta Kita!! Warga Jakarta di hari ini turut berharap yang terbaik buat Kota Metropolitan di umurnya yang ke 495. Wish You All The Best, deh! Dan, di HUT Jakarta 2020 ini mengusung tema Jakarta Hajatan atau Celebrate Jakarta! Sayangnya ada yang membuat momen perayaan ini nggak maksimal. Yaitu polusi udaranya yang nggak tanggung-tanggung! Sampai menyabet ranking satu sedunia, lho! Senin (20/6) kemarin, Catatan IQ Air menunjukkan AQI US Jakarta berada di puncak dari 96 kota-kota besar di dunia dengan angka 196 yakni kategori kualitas udara tidak sehat. Disusul Santiago, Cile dan Dubai Uni Emirat Arab. Indeks kualitas udara di Jakarta dengan tingkat polusi tidak sehat itu juga berlangsung sepanjang akhir pekan kemarin. Tak bisa dianggap enteng, karena Air Quality Life Index (AQLI) atau indeks kehidupan kualitas udara berdasarkan laporan dari Energy Policy Institute at the University of Chicago (EPIC) tahun 2022 menunjukkan bahwa penduduk di dalam dan sekitar kota Jakarta (Raya), rata-rata akan kehilangan 2,4 tahun harapan hidup akibat polusi udara. Tingginya polusi udara di Jakarta ini pun disorot oleh Koalisi IBUKOTA. Mereka pun menyayangkan buruknya kualitas udara Jakarta di saat hari Ulang Tahun DKI Jakarta ini. Menanggapi persoalan buruknya kualitas udara di Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menekankan perlunya kerja sama berbagai pihak dan sektor. Kepada wartawan, Senin 20 Juni 2022 kemarin, Riza mengklaim saat ini program "langit biru" tengah disusun. Namun penyusunan dan pengaplikasiannya memerlukan waktu. Karena harus didukung dengan pengurangan kendaraan pribadi, uji emisi hingga perluasan ruang terbuka hijau. Riza juga mengakui masih banyaknya pekerjaan rumah (PR) terkait pencemaran udara di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Lantas, Apa yang jadi sebab dan bahayanya? Bagaimana tren kepedulian masyarakat terhadap kualitas udara daerahnya? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu. Simak juga pernyataan dari Pengacara Publik LBH Jakarta Jeanny Sirait dan Dokter spesialis Paru dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Nuryunita soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Di tengah kenaikan kasus dan penyebaran varian BA.4 dan BA.5, Presiden Joko Widodo mengeluh soal sulitnya mengajak masyarakat untuk suntik vaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster. Padahal vaksinasi booster ini diandalkan untuk menekan laju penyebaran dan keparahan akibat infeksi Covid-19. Presiden Joko Widodo mengkaim persediaan vaksin booster masih puluhan juta. Jokowi pun meminta seluruh masyarakatnya untuk segera melakukan vaksinasi dosis ke tiga, mengingat penambahan kasus dalam beberapa hari belakangan mencapai seribuan kasus. Berdasarkan data dashboard vaksinasi Kemeterian Kesehatan per 20 Juni 2022 kemarin, tingkat vaksinasi dosis satu mencapai lebih dari 96 persen dari target sasaran vaksin, sementara vaksinasi keduanya lebih dari 80 persen. Sedangkan vaksinasi booster baru mencapai 23-an persen saja. Menanggapi persoalan ini, lembaga pemantau independen Laporcovid-19 menilai pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah saat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 booster berbeda dengan pada saat pelaksanaan vaksinasi dosis satu dan dua. Tim Advokasi Laporan Warga Laporcovid-19, Firdaus Ferdiansyah menyebut, hal inilah yang membuat capaian vaksinasi booster di Indonesia lambat. Firdaus menambahkan, narasi-narasi yang dibangun oleh pemerintah mengenai kasus yang mulai landai, narasi bersiap menuju endemi, ataupun kebijakan boleh melepas masker, justru membuat banyak warga yang mungkin enggan melakukan vaksinasi booster. Lantas, Apa yang menjadi hambatan vaksinasi booster? Apa langkah yang ditempuh pemerintah untuk menggenjot vaksinasi booster ini? Catatan LaporCovid soal program vaksinasi booster ini apa aja? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril dan Tim Advokasi Laporan Warga Laporcovid-19, Firdaus Ferdiansyah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Setelah absen 2 tahun JIExpo kembali hadir dengan event serunya, yaitu Jakarta Fair Kemayoran 2022. Antusiasme dari masyarakat, khususnya warga Jakarta udah terlihat banget dari banyaknya masyarakat yang berkunjung. Nah akan seseru apa Jakarta Fair Kemayoran tahun ini? Kita ngobrol bareng Sponsorship & Promotion Manager Jakarta Fair, Liana Wati dan Marketing Manager Jakarta Fair Arvianti Amril. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Sebesar 36,3% responden survei Litbang Kompas menilai influencer/buzzer/provokator yang memperkeruh suasana sebagai penyebab utama polarisasi di masyarakat kian meruncing. Menurut hasil survei yang dikutip dari Harian Kompas, 6 Juni 2022, selain influencer/buzzer/provokator yang memperkeruh suasana, sebesar 21,6 responden menilai polarisasi ini disebabkan kesalahan informasi, penyebaran berita bohong atau hoaks. Peneliti Litbang Kompas Gianie menyebut teknologi media sosial memberi mereka ruang untuk bebas melakukan provokasi atau agitasi. Informasi yang berasal dari sumber yang tak kredibel. Bahkan yang termasuk hoaks, dengan mudah memancing serangan-serangan antarkubu. Mengatasi kencangnya arus polarisasi di media sosial, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mendorong adanya pengawasan media sosial, khususnya terkait isu-isu politik jelang pemilu 2024. Menurut Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, hingga kini isu- isu berbau fitnah, hoaks dan politisasi SARA masih beredar di dunia maya. Kata dia, masyarakat harus lebih pintar menggunakan dan memilah informasi di media sosial. Rahmat Bagja berharap masyarakat tak terbawa emosi hanya karena berbeda pilihan atau karena hoaks-hoaks yang tersebar di media sosial. Ia juga meminta masyarakat memilih pemimpin negara berdasarkan latar belakang atau rekam jejaknya. Prinsip menghargai perbedaan juga diharapkan dapat diterapkan pada Pemilu 2024. Demi mencegah polarisasi di masyarakat, Polri pun membentuk satuan tugas (satgas) agar tak terjadi gangguan politik bernuansa kebencian berbasis identitas pada Pilpres atau Pilkada 2024. Politik identitas ini dianggap sebagai salah satu alat perpecahan bangsa selama pemilu. Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan satgas itu terdiri dari Polri, KPU, Bawaslu, dan para partai politik (parpol). Satgas ini akan melakukan sosialisasi, edukasi dan literasi kampanye yang bermartabat, menjaga etika, toleransi, moderasi beragama, dan menjaga persatuan. Selain itu Polri akan mengaktifkan patroli siber untuk mencegah terjadinya polarisasi di media sosial. Lantas, apa yang menjadi faktor pemicu polarisasi di media sosial saat pemilu 2014 dan 2019 lalu? Seperti apa trennya? Potensi untuk polarisasi di medsos pada pemilu 2024 nanti masih ada nggak? Kita akan cari tahu hal ini bersama dengan Pengamat media sosial Wicaksono atau Ndoro Kakung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kenaikan harga tiket Candi Borobudur menjadi Rp750.000 dibatalkan pemerintah. Hal ini diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Istana Kepresidenan, 14 Juni 2022 lalu. Basuki mengatakan pembatalan ini berdasarkan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo. Sebagai gantinya, pemerintah berencana untuk membatasi jumlah pengunjung. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif(Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengklaim pihaknya akan membuat travel pattern atau pola kegiatan wisata di area stupa tersebut. Travel pattern ini dianggap perlu untuk menjaga kondisi Borobudur. Pemerintah mengungkap bahwa kondisi permukaan Candi Borobudur semakin menurun. Ini disebabkan karena Candi Borobudur menahan beban ratusan ribu pengunjung yang naik ke area stupa dalam setiap harinya. Jauh melebihi caring capacity atau daya dukung dari Candi Borobudur yang hanya 1.200 orang. Juru Pelihara Balai Konservasi Borobudur (BKB) Bramantara mengatakan kegiatan perawatan Candi Borobudur terus dilakukan. Selain itu ada monitoring terhadap perubahan candi, serta riset terkait bahan-bahan candi, seperti minyak atsiri untuk merawat candi. Saat ini menurutnya batu candi mengalami pengausan. Meskipun usia menjadi salah satu faktor penurunan kondisi candi, namun Bramantara mengungkap faktor pariwisata dan aksi vandalime berperan dalam kerusakan yang terjadi. Kata dia, selama ini terjadi aksi corat-coret, pembuangan permen karet, dan penyelipan barang-barang di sekitar batu. Hingga pergeseran batu yang diakibatkan oleh gesekan dari pijakan kaki-kaki pengunjung. Juru Pelihara BKB Bramantara pun berharap pembatasan pengunjung harus segera dilakukan. Lantas, seberapa penting pengaturan soal hal ini? Dan cukupkah sebagai langkah pelestarian? Sudah seberapa besar kesadaran para wisatawan baik domestik dan mancanegara untuk tidak melakukan aksi vandalime? Bagaimana edukasi soal pentingnya menjaga dan tidak merusak warisan budaya dilakukan sejauh ini kepada masyarakat? Kita akan cari tahu soal hal ini bersama dengan sejarawan sekaligus Pendiri Komunitas Historia Indonesia Asep Kambali. Simak juga pernyataan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dan Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah soal hal ini. Harga kebutuhan pokok di Indonesia melejit. Tidak hanya terjadi di Indonesia. Beberapa negara di dunia pun mengalami krisis pangan. Mahalnya harga-harga komoditas seperti cabai, ayam, dan bawang merah ini, disinyalir karena krisis ekonomi global pasca pandemi Covid-19. Kondisi ini pun diakui Presiden Joko Widodo. Menurutnya selama pandemi Covid-19, Indonesia kehilangan anggaran sebesar Rp1.400 triliun untuk menangani pandemi. Akibatnya harga-harga kebutuhan pokok meningkat. Ini diperparah dengan ketidakstabilan ekonomi global dan perang antara Rusia dan Ukraina. Pada perayaan 50 Tahun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tahun 2022. Presiden Jokowi mengajak generasi-generasi muda untuk berkecimpung dan terjun ke sektor pangan. Menurut Presiden, saat ini sejumlah negara sudah mulai membatasi ekspor pangannya, sehingga kemandirian pangan menjadi sangat penting. Jokowi melihat adanya potensi ekonomi di sektor pangan yang bisa dimanfaatkan generasi muda Indonesia. Lantas, apakah kemandirian produksi pangan dalam negeri bisa atasi tingginya harga pangan yang kerap melanda? Apa yang menjadi tantangan para petani saat ini? Kita akan bahas soal hal ini bersama dengan Wakil Sekretaris jenderal Perdagangan DPP Pemuda Tani Indonesia, Ananda Bahri Prayudha. Simak juga pernyataan dari Pengamat Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosasoal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Belakangan marak penangkapan sejumlah petinggi hingga pengurus organisasi masyarakat (ormas) Khilafatul Muslimin di sejumlah wilayah oleh kepolisian. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan penindakan terhadap pemimpin kelompok radikal itu dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang dibantu Bareskrim Polri dan Densus 88. Pimpinan Khilafatul Muslimin juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Yang bersangkutan merupakan eks napi teroris dalam kasus terorisme dan pernah dua kali ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi menyebut kegiatan yang dilaksanakan ormas Khilafatul Muslimin bertentangan dengan Pancasila. Kepolisian juga menemukan data induk warga Khilafatul Muslimin se-Indonesia berjumlah mencapai puluhan ribu. Data tersebut rencananya akan digunakan untuk menggantikan e-KTP yang diterbitkan pemerintah Indonesia. Selain di Lampung, penangkapan tokoh-tokoh atau pengurus organisasi ini dilakukan di Brebes, Karawang, Cimahi, Surabaya Raya, Cirebon, hingga Solo Raya. Penangkapan pemimpin dan tokoh-tokoh Khilafatul Muslimin, bermula dari video yang tersebar di media sosial. Viral aksi konvoi pengendara dengan poster Khilafatul Muslimin di Cawang, Jakarta Timur pada 29 Mei lalu. Pada konvoi ini dibagikan sejumlah selebaran khilafah. Setelahnya kepolisian pun melakukan pendalaman kasus dan menangkap sejumlah tokoh. Merespon maraknya penangkapan ini, Ganjar Pranowo mengungkap pentingnya memberikan pembelajaran soal pancasila mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD). Menurutnya penanganan radikalisme harus dibarengi dengan pencegahan melalui sistem pendidikan. Senada dengan Gubernur Jawa Tengah, Sekretaris Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya mengungkap, lembaganya akan membumikan pancasila mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kementerian Kesehatan mencatat adanya kenaikan kasus Covid-19, yaitu sekitar 1,15 persen, itu terjadi 38 hari setelah Idulfitri. Meski terjadi kenaikan kasus, Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI dr. Mohammad Syahril menilai kenaikan kasus ini lebih baik daripada peningkatan di tahun-tahun sebelumnya. Syahril mengatakan kenaikan kasus kali ini tidak mempengaruhi tingkat Bed occupancy rate (BOR) atau pun tingkat kematian di Indonesia. Meski pandemi ini dianggap masih terkendali, tapi jangan lupa ya gaes kita tetap jaga kesehatan. Di tengah kabar kenaikan kasus ini, ada juga kabar soal ditemukannya varian baru dari Omicron. Yaitu, Omicron BA.4 dan BA.5 yang memiliki tingkat kesakitan rendah pada pasien terkonfirmasi positif. Meski begitu, pemerintah tetap mewaspadai penyebaran subvarian ini, sebab berpotensi menyebar lebih cepat dibandingkan sub varian BA.1 dan BA.2. Dikatakan dr. Syahril, yang perlu diwaspadai yaitu immune escape. Kondisi di mana imunitas seseorang memiliki kemungkinan lolos dari perlindungan kekebalan yang disebabkan oleh infeksi varian omicron. Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim telah meminta pandangan para ahli dan menteri terkait peningkatan kasus Covid-19 dan penyebaran varian baru. Melalui media sosial Instagramnya, Luhut mengatakan pemerintah akan memantau kondisi penyebaran Covid-19 hingga Juli. Jika kasus meningkat secara signifikan, maka pemerintah akan melakukan berbagai upaya mitigasi. Soal hal ini kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra. Simak juga pernyataan dari Presiden RI Joko Widodo, Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI dr. Mohammad Syahril, dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) dianggap mengkhawatirkan, apalagi menjelang IdulAdha di bulan depan. Pengamat Pertanian sekaligus Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa pun meminta pemerintah untuk segera menetapkan status darurat wabah penyakit kuku dan mulut (PMK) yang menyerang hewan ternak berkuku belah. Menurutnya, penyebaran PKM harus ditindak secara serius oleh pemerintah. Kementerian Pertanian (Kementan) pun memastikan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ini, tidak memengaruhi stok ternak untuk perayaan Iduladha tahun ini. Stok ternak ruminansia secara nasional disebut sangat mencukupi. Melalui keterangan persnya, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri memastikan keamanan hewan kurban. Dia juga meminta masyarakat untuk tenang dan tidak khawatir tentang kemungkinan penularan PMK ke manusia. Kuntoro menyebutkan pihak Kementan akan terus menyosialisasikan pencegahan penularan PMK melalui pemotongan hewan kurban yang baik di daerah wabah, tertular, terancam, dan bebas. Sebenarnya apa sih PMK ini? dan apa cirinya? Apakah aman daging dari hewan yang terkena PMK untuk manusia? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal ini bersama dengan Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Korwil Jatim, drh Deddy F Kurniawan. Simak juga pernyataan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Asrorun Niam soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kementerian Perdagangan membuat program minyak goreng curah rakyat (MGCR) untuk menyediakan minyak goreng curah kepada masyarakat sesuai dengan HETyaitu Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Program ini pun memanfaatkan aplikasi digital untuk penyalurannya. Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengklaim, program ini disiapkan untuk menstabilkan harga minyak goreng. Program minyak goreng curah rakyat itu direncanakan menggunakan sistem distribusi closed loop. Sistem ini akan bergerak, mulai dari penyediaan bahan baku crude plam oil (CPO), distribusi minyak goreng hingga ke tingkat konsumen atau masyarakat. Lutfi mengklaim program berbasis teknologinya ini, akan mampu meratakan distribusi minyak goreng curah kepada masyarakat miskin di daerah-daerah. Meski saat ini baru ada 10 ribu pengecer di 10 ribu titik, Kementerian Perdagangan mengaku akan meningkatkan jumlah pengecer menjadi 30 ribu. Hal ini dilakukan untuk mengejar target distribusi di seluruh Indonesia dan memastikan masyarakat mudah mendapatkan minyak goreng curah. Apa kata DPR soal hal ini? Mampukah program ini menstabilkan harga? Apa saja hambatan penggunaan aplikasi digital untuk penyaluran ini? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, Anggota Komisi VI DPR RI Muslim, Anggota Komisi perdagangan DPR RI Andre Rosiade, dan Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Sebanyak 58,8 persen ahli tak yakin pembangunan ibu kota negara (IKN) sesuai target. Sementara 41,2 persen ahli menyatakan yakin terhadap program IKN. Hal ini terungkap dari hasil survei lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Survei ini melibatkan 170 responden yang berasal dari beragam profesi, mulai dari peneliti, akademisi, professional, wartawan, pengusaha, anggota DPR dan DPD, anggota parpol, birokrat, hingga mahasiswa. Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Noory Okthariza mengungkap alasan ketidakyakinan responden adalah karena meragukan kemampuan anggaran, lalu juga keraguan akan aparat birokrat untuk pindah, serta keraguan atas keberlanjutan program jika ada pergantian presiden. Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, dikebut. Instruksi presiden itu disampaikan Kepala Badan Otorita IKN, Bambang Susantono di Istana Presiden Bogor, Jumat (3/6) kemarin. Bambang menargetkan, tahun ini akses-akses penting pembangunan IKN selesai dikerjakan. Bambang menjelaskan, pembangunan IKN akan melibatkan 150 hingga 200 ribu pekerja lapangan. Banyaknya pekerja lapangan yang terlibat dalam pemindahan ibu kota ini, untuk mengejar target-target yang ada. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Usai kabar kenaikan tarif hingga Rp 750.000, Borobudur menjadi trending topik di media soial. Media sosial diramaikan dengan berbagai keluhan soal tingginya kenaikan tarif yang dianggap tidak wajar. Gimana kalau kalian, mau gak bayar 750 ribu Rupiah untuk masuk area stupanya? Merespon banyaknya keluhan soal mahalnya tarif bagi turis lokal, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan menegaskan rencana tersebut belum final. Menurutnya rencana pembatasan kuota pengunjung dan kenaikan tarif untuk naik ke area stupa Candi Borobudur masih akan dibahas dan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo pekan depan. Luhut pun masih membuka peluang penurunan tarif tersebut. Disamping itu, Luhut juga mengklaim dia juga memperhatikan masukan dan keluhan masyarakat. Namun dia mengatakan langkah menaikan tarif candi Borobudur dan pembatasan kuota pengunjung demi menjaga Warisan Budaya Dunia tersebut. Ia mengatakan Borobudur sebagai cagar budaya Indonesia yang ditetapkan sebagai situs Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO ini memerlukan perhatian khusus. Sebab situs bersejarah itu mengalami pelapukan akibat perubahan iklim, erupsi gunung berapi dan gempa bumi. Selain itu pengunjung dinilai suka melakukan vandalisme, seperti menyelipkan benda tertentu di sela-sela batu candi, membuang sampah sembarangan, dan tidak bisa menghargai Candi Borobudur sebagai situs umat Buddha. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) punya niatan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) pada bulan Juni ini. Anggota Komisi I DPR RI Junico BP Siahaan berharap Indonesia sudah memiliki UU PDP sebelum pelaksanaan pertemuan G20 pada November mendatang. Sebagai Presidensi G20, Indonesia bakal mengangkat isu keamanan data. Akan tetapi Indonesia malah belum memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Lebih dari dua tahun pembahasannya jalan di tempat. Salah satunya karena belum ada kesepakatan soal otoritas PDP. Pemerintah ingin kewenangan atas komisi pelindungan data independen di bawah kementerian. Sedangkan DPR mengusulkan agar lembaga itu bersifat independen. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Sabtu 4 Juni 2022 di Bali. Konferensi ini diselenggarakan oleh ASEAN Public Relations Network bekerja sama dengan International Leadership Association dan LSPR Communication & Business Institute. Tema yang diusung adalah "Kepemimpinan Global atau Memimpin Secara Global? Masuk Akal, Membuat Perubahan Positif dan Berkomunikasi." Tapi, apa saja yang akan dibahas dalam konferensi besok? Jurnalis KBR Lea Citra berbincang bersama Vice President for External Affairs of ASEAN PR NETWORK sekaligus Conference Director of International Leadership Conference in Association with ILA - Bali Gesille S Buot, Asst Director of International Leadership Conference in Association with ILA - Bali Candy Hernandez, dan Chair of LSPR Centre for Leadership sekaligus Assistant Director of International Leadership Conference in Association with ILA - Bali Taufan Teguh Akbari. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Indonesia menempati peringkat ke-32 dalam Travel & Tourism Development Index 2021 yang dirilis World Economic Forum di Davos, Swiss, akhir Mei kemarin. Peringkat ini lebih baik dibanding Travel & Tourism Competitiveness Index tahun 2019 yang juga dilaporkan oleh organisasi internasional independen tersebut. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan bahwa prestasi ini patut diapresiasi. Semetara di kawasan Asia-Pasifik, sektor pariwisata Indonesia berhasil masuk ke dalam 10 besar, tepatnya pada peringkat ke-8. Menparekraf Sandiaga menambahkan saat ini Kemenparekraf memiliki wacana untuk membuat indeks perkembangan travel and tourism versi dalam negeri. Hal ini guna membangkitkan semangat pemerintah serta pengelola pariwisata, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga pedesaan. Dalam indeks perkembangan travel and tourism 2021 yang dilaporkan World Economic Forum, Negara Jepang menduduki peringkat pertama dunia yang disusul oleh Amerika Serikat. Sementara untuk kawasan Asia Pasifik, ranking Indonesia masih berada di bawah Jepang, Australia, Singapura, Tiongkok, Korea, Hongkong, dan Selandia Baru. Kabar baiknya, Indonesia mengungguli Thailand, Malaysia, Vietnam juga India. Apa yang masih kurang dari sektor pariwisata Indonesia jika dipandang dunia? Dan, bagaimana meningkatkan peringkat lebih tinggi lagi? Seperti apa sih negara-negara yang jadi saingan indonesia dalam hal ini? Apa saja keunggulan mereka? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Ketua Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Pusat, Siti Chotijah. Simak juga pernyataan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Leonardo Teguh Sambodo, soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk mulai memusnahkan vaksin Covid-19 yang kedaluwarsa di Indonesia. Saat konferensi pers di Jakarta kemarin, Budi juga memastikan mayoritas vaksin Covid-19 yang kedaluwarsa merupakan vaksin donasi atau hibah dari negara-negara maju. Sebelumnya, Indonesia gemar menyetujui penerimaan vaksin hibah lantaran gratis dan dimanfaatkan mengejar target vaksinasi di Indonesia. Menkes mengakui, laju vaksinasi di Indonesia mengalami tren perlambatan sehingga banyak vaksin hibah yang akhirnya kedaluwarsa dan memenuhi tempat penyimpanan vaksin. Sementara Presiden Joko Widodo, kata Budi, meminta proses pemusnahan vaksin kedaluwarsa didampingi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jaksa Agung dan aparat penegak hukum lainnya. Saat ini Biofarma mencatat sekitar 19 juta vaksin covid-19 yang kedaluwarsa. Presiden Jokowi pun mendorong agar cakupan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster, terus ditingkatkan. Indonesia juga akan mendatangkan 70 juta lebih vaksin hingga akhir tahun. Oleh sebab itu, vaksinasi harus dipercepat untuk mencegah lebih banyak vaksin yang kedaluarsa. Apa yang menyebabkan vaksin kedaluwarsa menumpuk? Apa kata Lapor Covid-19 soal hal ini? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi dan Anggota Tim Advokasi Lapor Covid-19 Firdaus Ferdiansyah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kumham) mengungkap hasil survei yang mendapati 80 persen responden setuju aturan pidana mati. Namun, 20 persennya saja dari mereka yang setuju saat hukuman mati itu diberlakukan pada teroris. Hal ini diungkap Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej. Ia pun mengakui pro kontra terhadap penerapan hukuman mati ini tiada habisnya. Maka melalui revisi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), pemerintah mengklaim mengambil jalan tengah atau disebut Indonesia way. Indonesia way ini disebut-sebut dapat menjadi jalan tengah antara perbedaan pendapat kelompok yang pro dan kontra terhadap hukuman mati di RKUHP. Sebab hukuman mati akan diberlakukan sebagai pidana khusus. Masih dimasukkannya hukuman mati di RKUHP pun ditentang koalisi masyarakat sipil. Organisasi yang membela hak asasi manusia, Amnesty Internasional pun meminta pemerintah dan DPR RI menghapus hukuman mati tersebut. Vonis ini dianggap bertentangan dan melanggar prinsip kemanusiaan. Sanksi mencabut nyawa seseorang juga dianggap tidak memberikan efek jera. Seperti apa sih Indonesian way atau yang diklaim sebagai jalan tengah hukuman mati di negara ini? Ada 80 persen dari 100 responden yang diklaim menyetujui hukuman mati. Apakah edukasi mengenai resiko diberlakukan hukuman mati di masyarakat masih kurang? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, Anggota Komisi bidang hukum DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR Arsul Sani, dan Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar mengklaim memiliki data kampus-kampus dan sivitas akademi yang terpapar paham radikalisme. Meski tidak menjelaskan secara terperinci kampus mana saja yang terpapar paham radikalisme, saat kunjungan ke Universitas Bung Karno (UBK), Boy mengatakan perlunya kerja sama antarberbagai instansi khususnya depan pihak kampus atau universitas untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran paham terorisme. Boy menganggap mahasiswa sebagai salah satu kelompok yang rentan terpapar ajaran intoleransi dan radikalisme. Boy juga memaparkan bahwa kemitraan BNPT dengan UBK dan beberapa kampus telah dilakukan. Sebelumnya, Penangkapan seorang mahasiswa berinisial IA dari Universitas Brawijaya oleh tim Detasemen Khusus 88 antiteror pada 23 Mei 2022 lalu jadi perhatian. Mahasiswa jurusan Hubungan Internasioal itu ditangkap dengan dugaan berperan sebagai penyebar propaganda State in Iraq and Syria (ISIS) lewat media sosial dan membantu pengumpulan dana ISIS di Indonesia. Menanggapi penangkapan mahasiswanya, rektorat Universitas Brawijaya mengatakan pemberian sanksi kepada IA menunggu sampai status hukum mahasiswa terduga teroris itu inkrah. Menurut Wakil Rektor bidang kemahasiwaan Universitas Brawijaya Malang, Abdul Hakim, kampus akan memberikan sanksi etik, sesuai peraturan universitas, jika terbukti bersalah dan terlibat terorisme. Abdul pun menjelaskan bahwa, Universitas Brawijaya sudah berupaya agar mahasiswanya tidak terlibat gerakan radikalisme. Di antaranya melalui program pembinaan mental kebangsaan atau bela negara. Termasuk mengundang perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) untuk memberikan edukasi. Lantas, Kebijakan kampus-kampus untuk deteksi dan mitigasi paham radikalisme terorisme selama ini bagaimana? Perlu program seperti apa untuk memastikan adanya edukasi nasionalisme dan keberagaman di tingkat perguruan tinggi? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji. Simak juga pernyataan dari Ketua Forum Rektor Indonesia, Panut Mulyono dan Pengamat Terorisme Al Chaidar. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Tidak sekedar pelonggaran aturan atau penggunaan masker, saat ini pemerintah berencana menghapus kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berlevel. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono berdalih rencana ini bergulir berdasarkan situasi pandemi Covid-19 dan data penyebaran Covid-19. Bahkan Dante Saksono mengklaim Indonesia berada di fase pandemi terkendali. Hal ini dikarenakan tidak adanya disrupsi pada aktivitas sosial masyarakat dan kasus Covid-19 yang kian menurun. Ia berharap kedepannya Indonesia bisa memasuki tahap berikutnya, yaitu eliminasi dan eradikasi dalam proses transisi pandemi ke endemi Covid-19. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menyoroti langkah pemerintah yang ingin menghapus kebijakan PPKM. Menurutnya, penghapusan PPKM harus dipertimbangkan secara matang. Meski kini situasi pandemi Covid-19 disebut-sebut terkendali, Rahmad meminta pemerintah mempertimbangkan lonjakan kasus yang terjadi di dunia. Misalnya di Tiongkok, Afrika Selatan, dan Taiwan yang mengalami kenaikan kasus. Padahal Tiongkok sebelumnya sempat mencatat nol kasus Covid-19. Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai penghapusan PPKM tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya selama masih ada pasien Covid-19 di rumah sakit, kata endemi belum bisa dikeluarkan dan PPKM masih harus dilaksanakan. Padahal, Pada Senin 23 Mei 2022 kemarin, DIY akhirnya mencatatkan nol kasus Covid-19. Meski begitu, Sultan menegaskan, DIY masih berada di level 2 sehingga masih ada ketentuan yang harus ditaati. Ia juga mengingatkan soal belum dicabutnya status pandemi Covid-19 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap dana sebesar 280-an miliar rupiah dalam program Kartu Prakerja melenceng dari sasaran. Sebab penerima bantuan program Kartu Prakerja adalah pekerja atau buruh yang memiliki gaji atau upah di atas Rp3,5 juta per bulan. Ketua BPK Isma Yatun mengatakan kesalahan sasaran bantuan ini tercatat BPK, terjadi para sekitar 119 ribu-an peserta Kartu Prakerja. Padahal bantuan program Kartu Prakerja diperuntukkan bagi pekerja yang terkena PHK atau sedang mencari pekerjaan. Merujuk pada hasil studi evaluasi dampak program Kartu Prakerja yang dikeluarkan The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) Southeast Asia (SEA) pada 2021, Kartu Prakerja disebut-sebut mampu mendorong ketahanan pangan, kebekerjaan, kewirausahaan, pendapatan dan ketahanan finansial para pesertanya. Selain itu program Kartu Prakerja berdampak pada inklusi keuangan, yaitu meningkatkan penggunaan e-wallet. Kepemilikan e-wallet meningkat 53 persen dan probalitas penggunaan untuk belaja online sebesar 40 persen. Pada konferensi pers 15 Desember lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyatakan, program Kartu Prakerja bisa dijadikan contoh bagi negara bekembang lainnya untuk meningkatkan inklusivitas keuangan. Namun menilik temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan ini, Ketua BPK Isma Yatun menyarankan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memperjelas batasan upah dari pekerja atau buruh yang mendaftar program Kartu Prakerja. Berdasarkan laporan ini, BPK juga meminta Kementerian Perekonomian untuk melakukan evaluasi terhadap program tersebut. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kini Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tidak hanya lewat kamera gantung yang bersifat statis di jalan-jalan protokol. ETLE pun bisa dioperasikan lewat telpon genggam atau smartphone yang digunakan petugas Polantas selama berpatroli. Mekanismenya, personel Polantas akan berpatroli dan hunting pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan kamera handphone yang terhubung dengan aplikasi mobile go sigap. Penggunaan teknologi mobile itu diyakini Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri sebagai sebuah terobosan dalam mengikuti perkembangan zaman karena dilengkapi teknologi Artificial Intelligent atau AI. ETLE Mobile ini pun diklaim mampu mendorong ketertiban para pengendara, menghindari penyalahgunaan wewenang petugas, menghindari debat antara petugas dan pelanggar, serta memberi kepastian hukum kepada masyarakat. ETLE Mobile secara dinamis memantau lalu lintas dan akan akan mengambil gambar kendaraan lengkap dengan pengendara yang melakukan pelanggaran. Selain itu, juga diandalkan untuk menjangkau dearah-daerah yang belum terdapat kamera ETLE statis. Di Mojokerto misalnya, penindakan pelanggaran lalu-lintas menggunakan ETLE mobile dengan sistem hunting. Dimana mereka mengoperasikan E-tle mobile di sejumlah jalan protokol di Kota Mojokerto. Patroli ini dilakukan, khususnya di tempat rawan kecelakaan dan rawan pelanggaran lalu lintas. Lantas, efektifitaskah penggunaan ETLE mobile? Mampukah sistem etle mobile ini menertibkan para pengendara dan menekan pelanggaran lalu lintas? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Sekertaris Jendral Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Harya Dillon. Simak juga pernyataan dari Kasigar Subdit Gakkum Ditlantas Polda Jateng Kompol Muhammad Adiel Aristo soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pemerintah membuka peluang untuk pendekatan-pendekatan nonyudisial dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Menurut Kepala Kantor Staf President (KSP) Moeldoko, peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 2000 perlu dipikirkan penyelesaian dengan jalur nonyudisial. Sementara untuk kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah tahun 2000, Kepala KSP, Moeldoko menyebut, penyelesaiannya akan menggunakan jalur yudisial. Hal itu, kata dia, merujuk pada Undang-undang tentang Pengadilan HAM. Moeldoko juga mengklaim pemerintah tengah memfinalisasi rencana pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), sebagai bentuk atensi kehadiran negara terhadap korban dan keluarga. Indonesia memperingati 24 tahun reformasi bulan ini. Di bulan ini pula, 24 tahun silam terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat. Di antaranya Tragedi Trisakti 1998 dan Kerusuhan yang disertai kekerasan dan pemerkosaan di Mei 1998. Lantas, apa kata Komnas Perempuan soal hal ini? Kita akan bincangkan bersama dengan Wakil Ketua Komnas Perempuan Mariana Amiruddin. Simak juga pernyataan dari Kepala Kantor Staf President (KSP) Moeldoko, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, dan Tim Relawan untuk Kekerasan terhadap Perempuan, Ita Fatia Nadia soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pemerintah resmi membuka kembali keran ekspor minyak goreng pada hari ini, Senin 23 Mei 2022. Keputusan ini diklaim diambil setelah memperhatikan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan para tenaga kerja dan petani di industri sawit. Selain itu, domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) juga akan diberlakukan kembali. DMO adalah kewajiban seluruh produsen migor yang akan melakukan ekspor untuk memenuhi stok dalam negeri sesuai ketentuan. Sedangkan DPO merupakan harga penjualan minyak sawit dalam negeri yang diatur pemerintah. Presiden Joko Widodo mengklaim berdasarkan pengecekan langsung di lapangan dan laporan, pasokan minyak goreng terus bertambah. Bahkan terdapat penurunan harga rata-rata minyak goreng secara nasional. Pada bulan April, harga rata-rata nasional minyak goreng curah berkisar kurang lebih Rp19.800, dan setelah adanya pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional turun menjadi Rp17.200–Rp17.600. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengingatkan pemerintah untuk terus mengawasi kuota minyak mentah atau CPO untuk dalam negeri. Menurutnya stok CPO harus diawasi dengan ketat, agar tidak terjadi lagi kelangkaan minyak goreng. Di tengah polemik minyak goreng yang terus jadi sorotan itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong Kementerian Perdagangan untuk memperkuat pengawasan atas setiap implementasi kebijakan penanganan minyak goreng. Terlebih mengenai celah suap dari korporasi yang terdampak kebijakan DMO, DPO, dan Harga Eceran Tertinggi (HET). Lantas, Tepatkah kebijakan pemerintah ini? Bagaimana memastikan pasokan minyak aman dan harga terkendali? Apa yang perlu dilakukan pemerintah? KIta akan bincangkan hal ini bersama dengan Ekonom sekaligus Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah. Simak juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo dan Sekertaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) Reynaldi Sarijowan, soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Usai viral dan jadi sorotan, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Sekretariat Jenderal DPR pada akhirnya memutuskan untuk menghentikan proyek gorden rumah jabatan anggota DPR senilai Rp43,5 miliar. Keputusan itu diambil usai berdiskusi dengan pihak terkait. Namun usai proyek penggantian gorden rumah jabatan DPR dihentikan, kini ganti proyek pengecatan gedung DPR yang menjadi sorotan. Sekretariat Jenderal DPR RI diketahui menganggarkan Rp4,5 miliar untuk pengecatan dome Gedung Nusantara. Soal hal ini kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Sekjen DPR RI Indra Iskandar, Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi, dan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Presiden Joko Widodo resmi menyatakan pelonggaran penggunaan masker di era pandemi Covid-19 ini. Eits, jangan salah presepsi yaaa. Pelonggaran ini tidak berarti kita terbebas dari penggunaan masker. Pasalnya pemerintah hanya memperbolehkan lepas masker saat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang. Pelonggaran kebijakan penggunaan masker ini diberlakukan sebagai tahapan transisi pandemi ke endemi Covid-19. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, langkah ini telah mempertimbangkan kondisi penularan kasus COVID-19 yang diklaim terkendali. Ia mengklaim transisi ini telah memperhatikan data saintifik. Namun dia mengaku transisi pandemi ke endemi, juga harus didukung dengan pemahaman masyarakat mengenai tanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan melindungi diri masing-masing dan juga orang lain. Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia atau memiliki penyakit komorbid, maka pemerintah tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek, tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas. Menyusul pengumuman ini, sejumlah daerah pun bergerak melakukan imbauan yang sama dengan pemerintah pusat. Lantas, apakah Indonesia sudah siap bertransisi ke Endemi melihat tren kasusnya saat ini? Selain pelonggaran pemakaian masker, pemerintah juga melonggarkan persyaratan perjalanan domestik dan luar negeri bagi masyarakat yang sudah divaksinasi COVID- 19 dosis lengkap. Seperti apa? Kita bincangkan hal ini bersama dengan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Satu buah mobil pikap berisi tandan buah kelapa sawit dibawa serta oleh para petani saat memprotes larangan ekspor minyak goreng dan CPO. Kemarin, massa aksi yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menggelar demo di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat. Orator demonstrasi pun mengatakan tumpukan kelapa sawit yang disebut-sebut tak lagi laku itu akan diberikan kepada Menteri Airlangga. Mereka pun mengeluhkan harga kelapa sakit yang kini anjlok akibat pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan CPO. Namun di lain pihak, kebijakan pemerintah itu justru mendapat dukungan publik menurut hasil survei Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia. Dalam survei itu didapatkan bahwa sebanyak 89, 5 persen responden mendukung kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng. Selain itu, sebanyak 72,8 persen responden merasa harga minyak goreng masih kurang terjangkau. Di tengah polemik ini, pemerintah melalui ID FOOD BUMN meluncurkan fitur jual beli minyak goreng curah. Di aplikasi Warung Pangan, masyarakat bisa membeli minyak goreng curah dengan harga sesuai HET. Badan usaha milik negara Indonesia ini mengklaim 200 liter minyak didistribusikan per harinya. Melansir Antara, pembelian minyak goreng di aplikasi tersebut dibatasi 2 liter per orang per hari. Pembeliannya pun menggunakan nomor induk kependudukan (NIK). Soal hal ini kita akan bincangkan bersama dengan Ekonom INDEF Rusli Abdullah. Simak juga pernyataan dari Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Sebanyak 69 persen masyarakat Indonesia setuju pandemi menjadi endemi Covid-19. Hal ini diungkap Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia berdasarkan hasil survei dengan 1.200an responden pada 5-10 Mei 2022. Nah kalian gimana nih, setuju gak kalo pandemi jadi endemi aja? Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan alasan para responden menginginkan pandemi jadi endemi adalah kondisi penyebaran Covid-19 yang dianggap sudah terkendali. Capaian vaksinasi, kondisi perekonomian dan anggapan Covid-19 sudah seperti flu biasa pun ikut mewarnai alasan hasil survei ini. Kalau melihat situasi penyebaran Covid-19 sendiri, kasus mingguan di seluruh provinsi mengalami penurunan. Ini diungkap Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito pada konferensi pers, 10 Mei 2022 kemarin. Namun di delapan daerah tujuan mudik terbesar yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, DIY Yogyakarta, Lampung, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan angka kasus positif, aktif, sembuh, meninggal serta bed occurred rate (BOR) yang masih bervariasi. Lantas, sudahkah Indonesia siap melangkah ke endemi Covid-19 menurut pakar epidemiologi? Kita akan bincangkan soal hal ini bersama dengan Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman. Simak juga pernyataan dari Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dan Anggota Komisi Bidang Kesehatan DPR RI, Rahmad Handoyo soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri akan menerapkan digitalisasi identitas kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada tahun ini. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, penerapan digitalisasi KTP mulai diberlakukan di tahap awal pada Mei ini khusus untuk semua pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di seluruhdaerah. Jika penerapan di Dinas Dukcapil berhasil, maka akan dilanjutkan ke seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Pemda. Pada masyarakat sendiri, akan dimulai pada mahasiswa dan anak-anak SMA. Katanya nih, karena mereka sangat milenial dan paham betul IT, paham menggunakan handphone, sehingga bisa ngajarin orang tuanya. Program digitalisasi KTP elektronik ini menggunakan aplikasi yang nanti tersedia di Play Store dan App Store. Namun saat ini aplikasinya masih dipakai terbatas untuk uji coba dan belum bisa diunduh. Sedangkan registrasi aplikasi KTP digital dilakukan pengguna dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat surat elektronik (email), nomor telepon selular pintar serta swa-foto. Untuk syarat penggunaan KTP digital adalah memiliki e-KTP, memiliki gawai, berada di wilayah yang terkoneksi internet dan dapat menggunakan teknologi. Sedangkan untuk warga yang tidak memiliki gawai, layanan penerbitan KTP elektronik fisik tetap disediakan. Lantas, Sudah siapkah sistem keamanan digital kita? Bagaimana resiko penerapan KTP digital saat RUU Perlindungan Data Pribadi belum disahkan? Bagaimana memastikan tidak adanya kebocoran data? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar. Simak juga pernyataan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri, Erikson P. Manihuruk, soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2022, mencapai 8,40 juta orang. Meski tercatat turun dibandingkan tahun lalu, namun angka ini masih terbilang besar ketimbang sebelum pandemi. Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam sebuah webinar Rabu kemarin (11/2) mengungkap besarnya dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian dunia hingga menyebabkan banyak perusahaan bangkrut dan meningkatkan angka pengangguran. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menyumbang 60 persen ekonomi di Indonesia juga menghadapi banyak kendala, termasuk akses terhadap pembiayaan. Padahal UMKM menyediakan 97 persen lapangan kerja, memiliki share lebih dari 60 persen PDB, dan lebih dari 60 persen investasi. Pemerintah pun mengklaim terus menggencarkan transformasi menuju teknologi digital untuk memastikan masyarakat masih dapat terus bekerja dengan cara yang sangat produktif. Jika mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik, lima daerah yang memiliki tingkatpengangguran terbuka (TPT) tetinggi adalah Banten, Jawa Barat, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur. Sementara itu, Daerah istimewa Yogyakarta (DIY) termasuk provinsi yang mampumenekan tingkat pengangguran terbukanya di bawah rata-rata nasional. Sejumlah daerah berupaya mengurangi angka pengangguran. Daerah istimewa Yogyakarta (DIY) termasuk provinsi yang mampu menekan tingkat pengangguran terbukanya di bawah rata-rata nasional. Lantas, apa saja catatan Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) soal tingginya angka pengangguran? Masih pandemi, strategi apa yang mesti dibangun pemerintah untuk menangani masalah pengangguran? Kita cari tahu soal hal ini bersama dengan Ketua Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) Dr Agusmidah. Simak juga pernyataan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Ketua bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Anton Supit, dan Anggota Komisi bidang Ketenagakerjaan DPR, Rahmad Handoyo soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Meski di daerah seperti Salatiga, Sukoharjo, Yogyakarta dan lain sebagainya sekolah tatap muka sudah dilaksanakan pada Senin, 9 Mei lalu. Tapi di Jabodetabek, PTM dilaksanakan pada hari ini, Kamis, 12 Mei 2022. Pelaksanaan PTM ini pun tidak luput dari bayang-bayang hepatitis akut yang masih di selidiki asal-usulnya. Pasalnya di Indonesia, sudah ada lima anak dari daerah DKI Jakarta, Jawa Timur dan Sumatera Barat yang meninggal dunia akibat terinfeksi penyakit misterius ini. Bahkan, sebanyak 15 kasus hepatitis akut telah terdeteksi di 5 provinsi yaitu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat dan Bangka Belitung menurut Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi, dilansir Kompas pada Selasa kemarin (10/11). Meski belum diketahui pasti penyebab penyakit hepatitis akut pada anak, dokter Spesialis Anak Konsultan Gastro Hepatologi RSCM FK UI, Hanifah Oswari menyarankan agar orang tua meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan tindakan pencegahan. Langkah awal yang bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Anak-anak diminta menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun, memastikan makanan atau minuman yang dikonsumsi itu matang, tidak menggunakan alat-alat makan bersama dengan orang lain, serta menghindari kontak dengan anak-anak yang sakit. Lantas seperti apa kesiapan sekolah serta para guru melaksanakan pembelajaran tatap muka? dan apakah PTM perlu di undur? Kita bincangkan hal ini bersama dengan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim. Simak juga pernyataan dari Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr Piprim Basarah Yanuarso dan Ketua Unit Kerja Koordinasi (UKK) Gastro-Hepatologi IDAI dr Muzal Kadim soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Sebanyak lima ribuan laporan masuk ke Posko Tunjangan Hari Raya (THR) virtual Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sejak 8 April hingga ditutup pada 8 Mei 2022 kemarin. Dari jumlah itu didapati bahwa pengaduan online mendominasi sebanyak tiga ribuan laporan, sedang sisanya berupa dua ribuan konsultasi online. Sementara itu dari tiga ribuan pengaduan tersebut berasal dari 1.700an perusahaan. Isu yang diadukan diantaranya adalah THR yang tidak dibayarkan, pembayaran THR yang tidak sesuai ketentuan, dan THR yang terlambat dibayarkan. Kemnaker mengklaim telah menindaklanjuti 72 perusahaan sudah ditindaklanjuti dan 1.600an perusahaan sedang dalam proses. Lantas, apa kata Ombudsman soal hal ini? Bagaimana dengan penegakan hukumnya? Tindak lanjut seperti apa yg mesti dilakukan kemenaker? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng dan Ketua Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI), Ibu Agusmidah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kemarin, ramai di media sosial cuitan netizen yang mempertanyakan keberlangsungan PPKM usai libur lebaran. Sebagian berharap PPKM diakhiri, namun sebagian lagi menyatakan komitmennya untuk terus menjalani protokol kesehatan yang ketat terlepas dari status yang diberlakukan. Namun, lewat keterangan pers, pemerintah telah menegaskan bahwa perpanjangan PPKM berlaku untuk mengendalikan penyebaran virus COVID-19 pascalebaran. Meski begitu,Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan bahwa pemerintah bakal melakukan beberapa relaksasi dan pelonggaran pada penerapan PPKM kali ini. Menurutnya, pelonggaran tetap mengikuti standar protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Efektifkah jika PPKM dilanjutkan? Bagaimana memastikan kepatuhan prokes masih tetap tinggi saat pemberlakuan PPKM? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah. Simak juga pernyataan dari Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Panjaitan dan Anggota Komisi Kesehatan DPR, Rahmad Handoyo soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Tak bisa dipungkiri bila liburan, seperti libur Lebaran kemarin merupakan waktu yang tepat untuk mengunjungi tempat wisata. Alhasil, volume pengunjung yang meningkat tajam membuat nyaris semua tempat wisata berjubel sesak. Tapi, rasa gembira yang tumpah ruah ini seyogyanya tak berubah jadi petaka jika cilaka terjadi di tempat wisata. Seperti yang terjadi di Surabaya pada akhir pekan kemarin. Diberitakan bahwa perosotan yang ambrol di Kenjeran Water Park menyebabkan belasan orang luka. Dan kita pun juga bisa menyebut sederet kasus serupa lainnya di waktu-waktu sebelumnya. Padahal, menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Pelaku usaha wajib memberikan rasa aman, selamat, dan nyaman bagi konsumennya sebagai pengguna jasa tempat wisata. Seperti apa keamanan dan keselamatan di tempat wisata di Indonesia? Sudahkah memadai pengawasan yang dilakukan terhadap pengelola wisata terkait aspek keselamatan? Bagaimana memastikan pengelola mematuhi aspek keselamatan? Bagaimana masyarakat perlu waspada jika berwisata? Kita akan cari tahu hal ini bersama dengan Ketua Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia (ICPI), Azril Azahari. Simak juga pernyataan dari Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, Wiwiek Widayati dan anggota DPRD Kota Surabaya, Baktiono soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kementerian perhubungan mencatat arus balik lebaran 2022 sudah terjadi sejak 4 April 2022. Namun puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 6,7,8 Mei 2022. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun mendorong penerapan rekayasa lalu lintas di jalur tol oleh pihak Korlantas Polri menyusul adanya peningkatan arus balik tersebut. Berdasarkan hasil koordinasi Korlantas Polri dengan Kemenhub dan juga Jasa Marga, diakui bahwa ruas tol Cipali tidak akan mampu menampung kepadatan arus lalu lintas baik pada jalur A dan B. Sehingga perlu dilaksanakannya rekayasan lalu lintas. Melalui keterangan persnya, Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan mengantisipasi lonjakan volume kendaraan saat arus balik nanti, diantaranya dengan pemberlakuan oneway ganjil-genap dan contraflow. Kepolisian akan menutup semua akses masuk ke arah barat, kemudian mengeluarkan kendaraan di Tol Cipali ke arteri Pantura dan penambahan penuh oneway Gage hingga Km 3+500 Jakarta bahkan diteruskan keluar di Semanggi atau pun dikeluarkan di 5 alternatif yang telah disiapkan Ditlantas Metro. Namun demikian, Kepala Korlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi meminta masyarakat untuk mengikuti informasi arus balik mudik lebaran 2022 di media sosial. Himbauan ini muncul karena diskresi kepolisian terkait kebijakan arus balik lebaran bisa berubah dan diterapkan kapan saja. Penerapan kebijakan lalu lintas, menurut Firman Shantyabudi mengikuti situasi dan kondisi terkini di lapangan. Meski begitu dia memastikan kepolisian tidak akan menerapakan kebijakan secara asal-asalan. Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono, dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Hepatitis tiba-tiba menjadi trending topik di lini media sosial. Penyakit yang menyerang organ hati ini tengah jadi sorotan, tak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Disebut Hepatitis misterius karena dari pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan tipe virus Hepatitis yang sudah ada sebelumnya, yakni tipe A, B, C, D, dan E. Hingga saat ini Hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini telah secara resmi dipublikasikan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Badan Kesehatan Dunia WHO. Sejak secara resmi dipublikasikan sebagai KLB oleh WHO, jumlah laporan kasus ini terus bertambah, dimana tercatat lebih dari 170 kasus dilaporkan oleh lebih dari 12 negara. Di dalam negeri sendiri, Kementerian Kesehatan mengungkap 3 kasus kematian anak di RSUPN Dr. Ciptomangunkusumo Jakarta dengan dugaan Hepatitis akut. Ketiga pasien itu berasal dari rujukan rumah sakit di Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Gejala yang ditemukan pada pasien-pasien ini adalah mual, muntah, diare berat, demam, kuning, kejang dan penurunan kesadaran. Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan, saat ini pihaknya tengah menginvestigasi penyebab kejadian Hepatitis akut ini melalui pemeriksaan panel virus secara lengkap. Dinas kesehatan Provinsi DKI Jakarta juga sedang melakukan penyelidikan epidemiologi lebih lanjut. Lantas, benarkah vaksin Covid-19 sebagai penyebabnya? Hepatitis ini menyerang anak saja atau dewasa juga? Adakah cara mencegah infeksi yang perlu diketahui masyarakat? Gejala dan resikonya seperti apa? Kalau muncul gejala, apa yang perlu dilakukan? Kita cari tahu lebih lanjut bersama dengan Dewan Pertimbangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zubairi Djoerban dan Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Setelah dua hari merayakan lebaran tuh biasanya plan berikutnya adalah cabut ke tempat wisata. Apalagi, liburnya masih panjang, kan. Bisa banget kalau mau puas-puasin mengeksplorasi tempat wisata kekinian yang lagi booming dan viral di daerah. Ada banyak jenis nih tempat wisata yang jadi tujuan. Seperti misal, ada destinasi wisata alam macam gunung, bukit atau pantai. Wisata alam sih memang nggak bakal pernah out of date alias selalu jadi favorit. Selain wisata alam, spot-spot kuliner wajib juga dijamah buat "tombo" kangen terhadap jajanan lokal. Sementara yang hobi belanja, sudah tambah banyak aja mall yang muncul di daerah. Selain mall, kini juga marak dikembangkan pusat perbelanjaan berbasis UMKM. Seperti pasar seni yang menjual berbagai hasil kesenian dan kerajinan pernak-pernik khas daerah. Yang pasti, agenda mudik makin komplit kalau sempat mampir borong oleh-oleh untuk dibawa balik nanti. Bicara soal ngabisin duit di kampung pada momen mudik ini, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Lebaran 2022 menjadi momentum yang baik untuk pemulihan ekonomi di tanah air. Airlangga memperkirakan pada Idulfitri tahun ini ada perputaran uang hingga Rp 175 triliun dari konsumsi masyarakat. Mantab enggak, tuh! Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry Harmadi, Ahli Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang, dan Ketua Generasi Pesona Indonesia (Genpi) Nasional, Siti Chodijah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Presiden Joko Widodo bersyukur pada momen Lebaran tahun ini bisa membolehkan masyarakat mudik, sehingga dapat berkumpul dengan keluarga di kampung halaman. Sementara itu, Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin turut mengimbau penerapan protokol kesehatan selama berkumpul keluarga atau berlibur di lebaran kali ini. Dari pantauan tampak kemeriahan suasana perayaan Idulfitri dibagikan oleh warganet tanah air di lini media sosial. Ucapan-ucapan selamat Hari Raya Idulfitri tahun ini juga meramaikan jagat maya. Namun juga yang tak kalah menjadi perhatian ditengah-tengah momen tersebut adalah kekhawatiran sebagian netizen akan acara halalbihalal. Acara kumpul keluarga terkadang menjadi momok bagi beberapa orang yang akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat intimidasi dari keluarga. Seperti contohnya: "Kapan lulus? Kapan menikah? Kapan punya anak? Kapan menambah momongan?" Dan, lain sebagainya. Nah, bagaimana menghadapi situasi semacam ini, serta bagaimana sebaiknya pertanyaan tersebut dijawab? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Psikolog klinis dewasa dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Nirmala Ika. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kementerian perhubungan mencatat jumlah penumpang di moda transportasi darat, laut dan udara selama 25 April hingga 27 April 2022 sebesar 1.500.000an penumpang. Sementara itu diprediksikan ada 85 juta orang yang melakukan mudik dimasa liburan Idulfitri 2022 ini. Besarnya animo masyarakat untuk merayakan hari kemenangan umat Islam di kampung halaman, membawa berkah di daerah-daerah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memperkirakan perputaran ekonomi saat momen libur lebaran tahun 2022 mencapai Rp72 triliun. Perputaran uang ini tidak hanya berasal dari laju mobilitas masyarakat antardaerah. Melainkan juga tingkat kunjungan ke destinasi wisata selama liburan Idulfitri 2022. Sandi menjelaskan, rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara (wisnus) di Indonesia pada tahun 2020 mencapai Rp1,5 juta. Sedangkan, wisnus yang berasal dari Pulau Jawa dan berkunjung ke destinasi di Pulau Jawa rentang rata-rata pengeluarannya mencapai Rp900 ribu hingga Rp1,5 juta. Momen libur lebaran 2022 ini dianggap mampu memulihkan ekonomi khususnya di sektor pariwisata karena tahun ini pemerintah melonggarkan peraturan dan diperbolehkannya pengambilan libur serta cuti yang cukup lama. Lantas, seperti apa perputaran ekonomi di daerah? apakah momen ini bisa terus dijaga? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Peneliti Institute for Development of Economis and Finance (INDEF), Agus Herta Sumarto. Simak juga pernyataan dari Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Hudiyono soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Liburan sudah dimulai! Kalau dari pantauan kita sih, sebagian masyarakat ada yang sudah berangkat mudik dan bahkan sudah sampai tempat tujuan. Ada yang masih di jalan dan terjebak macet. Tapi ada juga yang memutuskan untuk tidak mudik. Beragam situasinya. Begitupun dengan Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima. Ada yang sudah menerimanya secara utuh tepat waktu. Ada yang masih mendapat sebagian saja. Ada juga yang hingga kini belum menerima THR sama sekali. Padahal nih, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bahwa THR 2022 ini mesti dibayar kontan, gak cicil-cicil lagi! Menaker juga dari jauh-jauh hari mengingatkan agar THR dibayarkan paling lambat lambat H-7 sebelum hari raya. Tapi sayangnya, per 26 April 2022, Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 4.000an laporan terkait permasalahan pemberian THR 2022. 1.700an kasus diklaim telah diselesaikan. Melalui rilisnya, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan atas laporan dan memberikan jangka waktu 7 hari untuk pembayaran THR kepada para pekerja. Kalau di peringatan kedua masih bandel juga nih, pengusaha akan dikenakan denda dan sanksi administratif. Lantas seperti apa kondisi para pengusaha khususnya UMKM, startup, dan usaha perintisan lainnya serta seperti apa realisasi pembayaran THRnya? Pengawasan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Kita cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng, Pekerja Startup di Jakarta, Ayu, dan Ketua Bidang Perbankan dan Keuangan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Sebanyak 23 juta mobil serta 17 juta sepeda motor bakal turun ke jalan digunakan oleh para pemudik lebaran tahun ini. Angka ini berdasar survei dari Kementerian Perhubungan. Sementara puncak arus mudik diperkirakan terjadi mulai hari ini, tanggal 28, 29 dan 30 April 2002. Polisi pun mengatur sejumlah skema antisipasi kemacetan seperti memberlakukan ganjil genap, satu arah (one way), hingga lawan arus atau contraflow. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mewanti-wanti terkait potensi kemacetan parah yang dapat terjadi. Sedangkan Warganet tak sedikit yang mengungkapkan kekhawatiran akan terjadinya kemacetan yang horor seperti pada arus mudik lebaran 2016 lalu. Belasan orang dilaporkan meninggal dunia imbas kemacetan di Brexit (Brebes Exit) pada waktu itu hingga jadi perhatian dunia. Meski demikian, pemerintah menyiapkan sarana-prasarana yang mendukung “mudik sehat dan aman”. Juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, sudah menyiapkan hampir 14 ribu fasilitas kesehatan guna mengantisipasi pemudik sakit dalam perjalanan, atau memerlukan pertolongan medis segera. Soal hal ini kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sonny Harry Harmadi, Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri, Chryshnanda Dwilkasana, Kasatkornas Banser, Hasan Basri Sagala, dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) menemukan sekitar 30 persen produk sarana peredaran makanan olahan melanggar aturan pangan yang aman dan bermutu. Temuan itu didasarkan pada 1.900 jumlah sampel yang diambil dari ritel, importir, gudang distributor, hingga e-commerce. Kepala Badan POM Penny Lukito mengatakan, lembaganya mengintensifkan pengawasan pangan pada masa Ramadan dan menjelang IdulFitri 2022. Dia menjelaskan, sebagian besar atau sekira 60 persen dari pelanggaran itu termasuk kategori kedaluwarsa. Kemudian 5 persen pangan rusak dan 38 persennya tanpa izin edar. Karena itu ia meminta konsumen teliti sebelum membeli pangan. Selain itu, Badan POM juga masih menemukan takjil yang terkontaminasi formalin dan boraks. Penny mengatakan, sebanyak 1,5 persen takjil yang diawasi dan diuji terkontaminasi bahan berbahaya. Penny menambahkan, pengawasan dan pengujian sampel takjil di sejumlah wilayah merupakan bagian dari edukasi kepada masyarakat. Diharapkan bisa memberi efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar izin edar pangan. Lantas, Bagaimana perlindungan bagi konsumen? Kalau ada pelanggaran, apa pengenaan sanksinya cukup efektif? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Koordinator Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sularsi. Simak juga pernyataan dari Kepala Badan POM Penny Lukito, soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Tim Satgas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) Calon ASN Bareskrim Polri telah menetapkan 21 warga sipil dan 9 PNS sebagai tersangka pada kasus kecurangan seleksi calon ASN 2021. Mereka diduga menerima suap mulai dari Rp 150 juta hingga Rp 600 juta. Kasus itu terjadi di 10 tempat. Modus operandi yang dilakukan para pelaku adalah dengan menggunakan aplikasi remote access pada pelaksanaan seleksi dengan Computer Assisted Test (CAT). Jadi, calon ASN atau peserta tes cukup duduk saja sembari menanti semua soal terjawab dari jauh oleh para tersangka. Lebih lanjut Kabagren Ops Bareskrim Polri Kombes Samsu Arifin menjelaskan adanya keterkaitan dengan unsur dalam, yang memungkinkan untuk merombak sistem. Jadi komputer yang digunakan untuk tes, sudah dipasangi aplikasinya sehingga dapat melakukan remote access dan menjawab tes dari jarak jauh. Berdasarkan surat keputusan BKN, jumlah calon ASN yang didiskualifikasi sebanyak 359 orang. Kemudian ada juga 81 orang yang lulus dan belum didiskualifikasi. Sementara itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengungkap niat untuk mem-blacklist peserta yang melakukan kecurangan itu agar tidak bisa lagi mengikuti CASN. Lantas, Apa saja temuan kasus kecurangan seleksi calon ASN 2021? Apa kerugian negara akibat perbuatan ini? Apa yang perlu dilakukan agar tak terjadi lagi kejadian ini di masa mendatang? Kita akan cari tahu hal ini bersama dengan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Simak juga pernyataan dari Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni dan Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko, soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kabar baik datang untuk para perempuan Indonesia. Mulai tahun ini, pemerintah memasukan vaksin untuk penyakit kanker serviks dalam program imunisasi nasional. Tetapi vaksin gratis ini baru tersedia untuk kelompok sasaran perempuan usia kelas 5-6 SD. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, kanker serviks yang disebabkan infeksi Human Papilloma Virus atau HPV merupakan salah satu penyakit yang paling banyak membunuh perempuan Indonesia. Sebetulnya, vaksin HPV sudah tersedia di Indonesia. Hanya saja, vaksin HPV ini sebelumnya berbayar. Tak sedikit netizen tanah air mengapresiasi langkah pemerintah yang akan mempromosikan dan mendistribusikan vaksin HPV secara gratis. Selain itu sebagian warganet juga berharap ke depan, perempuan usia dewasa bisa mendapatkan fasilitas yang sama. Soal hal ini kita akan bincangkan lebih lanjut bersama dengan Ketua Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI) Sri Rezeki Hadinegoro. Simak juga pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Yang mau mudik, sudahkah menentukan hari keberangkatannya atau masih pikir-pikir, nih? Mikirin kapan waktu yang dianggap paling tepat untuk menghindari macet? Atau mikirin alternatif jalur yang bebas kemacetan? Presiden Joko Widodo menyebut, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, akan ada 23 juta mobil serta 17 juta sepeda motor yang digunakan oleh para pemudik. Ia menyebut angka tersebut merupakan jumlah yang sangat besar. Sehingga kata dia diperkirakan akan terjadi kemacetan yang parah. Untuk itu ia mengajak masyarakat untuk menghindari puncak arus mudik pada tanggal 28, 29 da 30 April 2002, seperti mudik lebih awal dengan menyesuaikan jadwal libur dari tempat bekerja. Sementara, Mabes Polri mengidentifikasi enam titik bottleneck atau lokasi yang berpotensi terjadi kemacetan pada periode mudik dan balik Lebaran 2022. Kepala Biro Penerangan Masyarakat di Divisi Humas Mabes Polri, Ahmad Ramadhan merinci, enam titik tersebut meliputi area arah Pelabuhan Merak, arah Cikampek serta arah Jakarta. Oleh karena itu, kata dia, polisi mengatur sejumlah skema antisipasi kemacetan seperti memberlakukan ganjil genap, satu arah (one way), hingga lawan arus atau contraflow. Polri juga mengatur skema saat jalanan dipadati pemudik, dengan menyediakan jalur alternatif di luar tol dan pengecekan lainnya yang diperlukan, seperti hasil negatif COVID-19 atau bukti vaksin. Lantas, Imbauan untuk mudik lebih cepat untuk mengurai arus mungkinkah terlaksana? Apa yg mesti dilakukan pemerintah sebagai upaya menekan kemacetan? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno. Simak juga pernyataan dari Presiden RI Joko Widodo dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Selasa kemarin, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022. Penetapan tersangka ini diumumkan oleh Kejaksaan Agung. Keempat tersangka itu adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berinisial IWW, MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, SM selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG), dan PTS selaku General Manager di Bagian General Affair PT. Musim Mas. Penetapan tersangka itu hasil dari pemeriksaan 19 saksi, alat bukti surat dan alat bukti elektronik, keterangan ahli, dan barang bukti berupa lebih dari lima ratus dokumen. Kejaksaan Agung juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan menteri dan pihak-pihak lainnya dalam kasus ini. Menanggapi penetapan tersangka dari Direktur Jenderal Pedagangan Luar Negeri Kemendag IWW, Menteri Pedagangan Muhammad Lutfi mengklaim pihaknya mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung. Terkait dugaan gratifikasi atau suap pemberian izin Penerbitan ekspor (PE) minyak goreng, Mendag juga siap memberikan informasi yang diperlukan dan telah memerintahkan jajarannya untuk membantu proses penegakan hukum tersebut. Sementara itu, Presiden Joko Widodo pun memerintahkan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut dan mengejar para pemain dalam kasus ekspor minyak goreng itu. Lantas, apa saja kerugian dan dampak yang ditimbulkan mafia-mafia minyak goreng dalam kisruh migor lalu? Lalu adakah pengaruh penangkapan ini terhadap ketahanan dan keterjangkauan migor dalam negeri? Sebagian masyarakat berharap setelah para mafia migor tertangkap, harga minyak bisa kembali turun. Bisakah demikian? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Ekonom dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Maxensius Tri Sambodo. Simak juga pernyataan dari Presiden RI Joko Widodo, Jaksa Agung RI Burhanuddin, dan Direktur Lembaga studi ekonomi dan hukum (Celios) Bhima Yudhistira, soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan laporan "2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia". Di laporan ini, Indonesia disoroti soal kesewenang-wenangan terhadap privasi, dan menyinggung aplikasi PeduliLindungi. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) di laporan tersebut menyatakan keprihatinan tentang informasi apa yang dikumpulkan oleh aplikasi dan bagaimana data ini disimpan dan digunakan oleh pemerintah. Melalui keterangan persnya, Ketua DPR RI Puan Maharani lantas meminta pembuktian bahwa PeduliLindungi tidak melanggar privasi. Kepada Pemerintah, Puan mendorong pembuktian yang konkret dengan metode yang mudah dipahami, supaya layanan PeduliLindungi ini tidak melanggar privasi dan tetap aman digunakan masyarakat Indonesia. Lalu seperti apa tanggapan pemerintah terkait isu ini? Bagaimana soal sistem keamanannya? Lantas perbaikan apa yang harus dilakukan? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Anggota Komisi bidang komunikasi dan informatika DPR RI Muhammad Farhan, dan Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Sederet nama-nama artis tanah air silih berganti dipanggil oleh Bareskrim Polri terkait kasus investasi robot trading DNA Pro. Mulai dari Ivan Gunawan, Rizky Billar, Ello hingga Virza. Ivan Gunawan sendiri telah mengembalikan Rp921,7 juta dari hasil kontraknya dengan DNA Pro ke Polri. DNA Pro adalah sebuah aplikasi robot trading yang dimiliki perusahaan swasta PT DNA Pro Akademi. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa Education Center di bidang Digital Global Investment. DNA Pro memikat para korbannya dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Cara ini disebut dengan skema piramida atau ponzi. Skema ini memberikan keuntungan instan dan mewajibkan para membernya untuk merekrut anggota sebanyak-banyaknya demi keuntungan dalam jumlah besar. Selain mengiming-imingi keuntungan besar, DNA Pro juga merekrut para artis dan influencer untuk menarik para peminatnya. Modus penggunaan influencer dan artis ini juga kerap digunakan oleh jenis investasi ilegal lainnya. Seperti investasi ilegal Binary Option lewat platform Bimono, Octa FX, USG Forex hingga Qoutex. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Polda Metro Jaya salah mengidentifiksi pelaku pengeroyokan dosen Universitas Indonesia, Ade Armando. Identifikasi dilakukan dengan teknologi face recognition atau metode pengenalan wajah. Nah cara kerja dari teknologi ini adalah memotret tampilan wajah seseorang. Dari potret ini nantinya akan muncul data seseorang yang mengacu pada kartu tanda penduduk (KTP) dan ada 9 titik wajah yang dijadikan acuan kemiripannya. Nah jika ada 8 titik wajah yang cocok, maka dapat diambil kesimpulan 95 persen cocok. Canggih banget kan? Tapi data hasil face recognition ini sudah bocor ke sosial media. Kritikan pun menghujani pihak kepolisian karena penetapan tersangka hanya mengandalkan metode pengenalan wajah. Melalui media Twitter, pakar keamanan siber sekaligus pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto gak ketinggalan mengkritik masalah ini. Ia mengatakan proses penyelidikan itu seharusnya tertutup dan data penyelidikan hanya bisa diakses oleh pihak terkait. Selain itu, masyarakat juga menilai, seharunya pihak kepolisian tidak menjadikan metode pengenalan wajah sebagai satu-satunya acuan untuk penetapan tersangka. Semestinya ada tahapan-tahapan lainnya untuk mengungkap kasus pengeroyokan Ade Armando pada aksi demonstrasi 11 April 2022. Lantas, seberapa akurat penggunaan alat tersebut? Nama, wajah dan indentitas terduga pelaku yang salah sudah bocor. Gimana? Seberapa besar kerugian korban? Evaluasi apa yang seharusnya dilakukan terkait penggunaan teknologi face recognition? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha dan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Poengky Indarti. *Untuk saran, komentar silakan email ke . Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyatakan bakal fight all out! Ya, masih ramai belakangan terkait kabar klaim Negeri Jiran, Malaysia terhadap budaya Indonesia, Reog Ponorogo. Para seniman sampai menggelar demonstrasi indah dengan pertunjukan reog besar-besaran. Sementara netizen “sekuat jari” memviralkan tagar #savereogponorogo di lini media sosial. Pemerintah pun tak tinggal diam. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mau ikut memperjuangkan Reog Ponorogo ke Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO). Sandi mengaku akan berkoordinasi dengan Mas Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek Nadiem Makarim terkait hal ini. Menparekraf Sandiaga Uno menyebut Indonesia dan Malaysia sudah beberapa kali saling mengklaim dalam beberapa hal, mulai dari zona atau wilayah sampai soal budaya. Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berusaha untuk mempercepat dan memastikan Reog agar segera diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia di tingkat UNESCO. Dan ternyata, Muhadjir menyebut tak hanya oleh Indonesia, Reog juga rencananya bakal diajukan Malaysia ke UNESCO. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Memasuki pertengahan bulan Ramadan, udah pada cek online shop atau tanah abang belum nih? Kira-kira mau beli baju model apa ya buat hari raya nanti. Tapi entaran deh ngomongin belanja lebaran, yang penting Tunjangan Hari Raya (THR)- nya dulu cair! Nah soal THR, dengerin nih ya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bahwa THR 2022 ini mesti dibayar kontan, gak cicil-cicil lagi! Ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi pekerja/buruh di perusahaan. Menaker menegaskan bahwa THR bukan hanya hak para pekerja yang berstatus tetap. Namun juga pekerja kontrak, outsourcing, tenaga honorer, buruh harian lepas di kebun-kebun, supir bahkan Pekerja Rumah Tangga alias PRT berhak atas THR. Untuk memastikan THR dibayarkan secara kontan, Menaker meluncurkan Pos Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya (THR) 2022. Para pekerja yang memiliki permasalahan bisa langsung melapor ke posko-posko yang ada di tiap daerah atau secara online melalui https://poskothr.kemnaker.go.id. Lantas, bagaimana pemanfaatan posko THR yang disediakan Kemenaker? sudahkah secara maksimal dimanfaatkan teman2 buruh yang dirugikan? Bagaimana respons dan penyelesaiannya menurut teman-teman buruh? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Ketua Bidang Politik Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih. Simak juga pernyataan dari Komisioner ORI, Robertinus Na Endi Jaweng, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkai t podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan menjadi Undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, 12 April kemarin. Puan mengatakan disahkannya undang-undang ini sebagai hadiah bagi seluruh perempuan di Indonesia. Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya mengklaim, RUU TPKS berpihak dan berperspektif pada korban kekerasan seksual. Undang-Undang yang terdiri dari 93 pasal ini juga dianggap telah mengakomodir aspirasi masyarakat sipil yang mempejuangkan payung hukum kasus kekerasan seksual di Indonesia. Di kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyambut pengesahan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Menurutnya kehadiran UU TPKS ini akan membantu pencegahan kasus kekerasan seksual, memberikan kepastian hukum penanganan kasus, dan melindungi korban kekerasan seksual. Lantas, mampukah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini menjawab tantangan pemberantasan kasus kekerasan seksual kedepannya? Apa saja perlindungan dan pemenuhan hak korban yang diperlukan terkait kasus kekerasan seksual berbasis elekronik? Apakah RUU TPKS ini sudah berpihak kepada korban? Kita akan bincangkan hal ini lebih lanjut bersama dengan Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS), Asfinawati, Anggota DPR RI Fraksi PAN Intan Fauzi, Staf Kemenkumham Kevin, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, dan Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkai t podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Setelah dua kali lebaran tanpa mudik selama pandemi Covid-19, akhirnya di tahun ini pemerintah membolehkan masyarakat untuk mudik lebaran! Eits, tapi ada syaratnya nih! Buat yang mau mudik, mesti lebih dulu menjalani vaksinasi booster atau dosis ke tiga. Nah yang belum bisa booster karena kondisi tertentu bagaimana? Maka sesuai aturan yang berlaku, Pelaku Perjalanan Dalam Negeri tersebut wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen. Dijadikannya dosis ketiga vaksinasi Covid-19 sebagai salah satu syarat mudik itu kemudian memicu peningkatan antusiasme masyarakat. Kalau biasanya penyuntikan booster perhari itu sekitar 300-400 ribu, namun sekarang bisa mencapai 700an ribu. Bisa kebayang dong yaa bagaimana tingginya antusiasme masyarakat untuk bisa mudik dan menghabiskan waktu bersama keluarga di kampung halaman saat Idulfitri nanti. Berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan, ada 85,5 juta masyarakat yang ingin melakukan mudik tahun ini. 14,3 juta diantaranya berasal dari wilayah Jabodetabek. Wilayah yang menjadi mayoritas tujuan mudik adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Selain itu Juru bicara Kementerian perhubungan Adita Irawati mengatakan Kemenhub akan menerapkan pemeriksaan secara acak terkait dokumen perjalanan, khususnya terkait vaksinasi. Random checking ini dilakukan khusus pada pelaku perjalanan mudik yang menggunakan kendaraan pribadi, baik roda dua dan roda empat. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Tagar #MahasiswaBergerak dan #SayaBersamaJokowi menjadi trending topic di media sosial sejak kemarin. Ini turut meramaikan aksi demonstrasi yang telah direncanakan digelar hari ini. Sekitar 1.000 orang dikabarkan bakal turun berdemo. Badan Eksekutif se-Indonesia (BEM SI) mengklaim sudah mengajukan pemberitahuan aksi di Istana Merdeka ke kepolisian pada 8 April lalu. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Wiranto menyampaikan pihaknya telah bertemu dengan BEM Nusantara di Kantor Watimpres, Jakarta Pusat. Wiranto mengatakan mahasiswa menyampaikan beberapa isu yang menjadi fokus, diantaranya adalah soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Pada pertemuan itu Watimpres dan mahasiswa melakukan diskusi dan klarifikasi mengenai isu tersebut. Kita akan bincangkan soal hal ini bersama dengan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur. Simak juga pernyataan dari Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Wiranto, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Generasi milenial dan Gen Z diwanti-wanti oleh Pak Presiden Joko Widodo sebagai energi penggerak kemajuan bangsa Indonesia. Secara komposisi, generasi milenial dan Gen Z rupanya semakin dominan. Kalau dalam struktur penduduk Indonesia, dari total 270 juta jiwa, persentase generasi milenial mencapai hampir 26 persen atau setara dengan 69 juta. Kemudian, generasi Z persentasenya hampir 28 persen atau 75 juta. Hal ini diungkap Presiden Jokowi merujuk pada data BPS 2021. Dan menurutnya, milenial itu haruslah memiliki tiga kemampuan atau kompetensi penting. Yaitu, melek finansial, berwirausaha, dan menguasai keahlian digital. Lantas, sudah masifkah pemanfaatan ekonomi digital oleh generasi milenial? Investasi apa saja yang cocok untuk dilakukan generasi milenial yang masih memiliki dana terbatas? Seberapa besar potensi ekonomi digital di Indonesia? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Ketua Bidang Perbankan dan Keuangan Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Anggawira. Simak juga pernyataan dari Presiden RI Joko Widodo dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denny Puspa Purbasari, soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah tak asing di telinga masyarakat dan rupanya kebijakan ini menjadi momok di era digital. Media elektronik memang memudahkan masyarakat dalam mencurahkan segala ekspresinya masa kini. Tapi rupanya tak semua orang cukup berani mencuit atau posting apapun yang ada di benaknya. Terlihat dari hasil survei Indikator Politik Indonesia yang mengungkap mayoritas responden berpendapat bahwa masyarakat semakin takut menyampaikan pendapatnya. Alasan mereka adalah takut dilaporkan dan diproses hukum dengan UU ITE. Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada 11-21 Februari 2022 terhadap 1.200 responden di 34 provinsi dengan angka margin of error 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Hasilnya, 62,9 persen responden setuju atau sangat setuju dengan pendapat bahwa saat ini masyarakat semakin takut untuk menyatakan pendapatnya. Kemudian, dari hasil survei yang sama, sebanyak 59,5 persen responden setuju agar UU ITE segera direvisi karena mengancam kebebasan berekspresi. Seperti apa hasil survei Indikator Politik Indonesia itu? Bagaimana Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menganggap hasil suvei tersebut? Masih banyakkah kasus pelanggaran UU ITE yang menjerat masyarakat? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, Direktur Eksekutif Indikator, Burhanudin Muhtadi, dan Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Bidang Hukum, Henry Subiakto. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Saat masyarakat berharap segera memiliki kepastian hukum untuk perlindungan penuh dan penanganan cepat terhadap kekerasan seksual, tindakan pemerkosaan malah dikeluarkan dari Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Yup, Pemerintah dan DPR sepakat kalau pemerkosaan tidak masuk dalam RUU TPKS. Alasannya adalah karena sudah diakomodir dalam UU KUHP. Sementara itu, Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Willy Aditya menyatakan, parlemen menyepakati usulan tersebut lantaran tidak ingin kebijakan yang dibuat tumpang tindih seperti kebanyakan UU lain yang saat ini tengah direvisi. Tidak masuknya perkosaan ke RUU TPKS pun mendapatkan sejumlah protes dan kritikan. Koalisi masyarakat sipil pun mendesak pemerintah memasukkan tindak pidana pemerkosaan ke pembahasan RUU TPKS. Sementara, Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menganggap perkosaan penting untuk dimasukkan dan diatur secara khusus di RUU TPKS. Ini dikarenakan adanya potensi terjadinya ketidakpastian hukum yang merugikan korban tindak perkosaan. Di mana revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sendiri masih berproses dan belum jelas kapan disahkannya. Gimana kelanjutan dari perdebatan pentingnya pasal perkosaan ke RUU TPKS? Bagaimana respon Komnas Perempuan terhadap isu ini? Mengapa pasal perkosaan harus dimasukkan ke RUU TPKS? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Komisioner Komnas Perempuan Theresia Sri Endras Iswarini. Simak juga pernyataan dari Direktur Jaringan dan Advokasi di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Fajri Nursyamsi dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Sri Wiyati Eddiyono, soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pemerintah memutuskan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada masyarakat. BLT diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang masuk daftar penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan gak ketinggalan para pedagang kaki lima (PKL). Bantuan yang diberikan sebesar Rp300 ribu. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Abraham Wirotomo mengatakan BLT yang diberikan pemerintah sebagai solusi alternatif dari mahalnya harga minyak goreng di pasaran. Saat ini di pasaran, harga minyak goreng kemasan sekitar Rp47.000 sampai Rp59.500 untuk kemasan 2 liter. Namun, bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada masyarakat itu dianggap oleh sebagian pihak, tidak solutif. Pemerintah pun diminta menyelesaikan akar permasalahan dari mahalnya minyak goreng, ketimbang hanya memberikan obat penghilang rasa sakit. Lantas, Apakah kebijakan BLT Minyak goreng ini tepat? Seberapa besar dampak dari permasalah yang berlarut-larut ini? Apa sebenarnya solusi jangka panjang yang harusnya difokuskan pemerintah? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Pengurus Harian Yayasan Lembaga Komsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyanto. Simak juga pernyataan dari Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Abraham Wirotomo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Selamat menjalankan puasa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga ibadah selama bulan Ramadan ini bisa khusyuk dan berjalan lancar ya. Nah kalo ngomongin kelancaran beribadah puasa nih, salah satu yang penting adalah ketersediaan pangan. Kenapa? karena di saat bulan puasa dan menjelang Idulfitri bakal terjadi peningkatan permintaan kebutuhan pokok. Berdasarkan SurveySensum Ramadhan Consumer Insight 2022, anggaran belanja Ramadan meningkat hingga 57 persen. Peningkatan jumlah anggaran ini, berbarengan dengan peningkatan belanja dan permintaan yang lebih banyak daripada hari-hari biasanya. Menanggapi kenaikan harga pangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong pemerintah mengamankan ketersedian pangan dan kebutuhan pokok di bulan Ramadan ini. KPPU mengklaim akan mengawasi pergerakan pasokan dan harga pangan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran persaingan usaha. Berdasarkan hasil pengawasan KPPU harga daging ayam, daging sapi, minyak goreng, cabai, bawang putih, telur dan terigu menjadi komoditas pangan yang mengalami kenaikan di bulan Ramadan setiap tahunnya. Nah seperti apa tingkat kenaikan bahan pangan di pasaran? Komoditas apa saja yang mengalami peningkatan yang paling signifikan? Bagaimana dengan stok sembako dan bahan pangan? amankah? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) Reynaldi Sarijowan. Simak juga pernyataan dari Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, Rahmat selaku Koordinator Kelompok Substansi Padi Irigasi dan Rawa Kementan, dan Dosen Fakultas Agribisni Universitas Hasanuddin, Muhammad Arsyad, soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke SETARA Institute for Democracy and Peace merilis Indeks Kota Toleran (IKT) 2021, dimana Singkawang, Kalimantan Barat menjadi kota paling toleran dan Depok, Jawa Barat berada didaftar paling bontot. Waduh, kota tempat tinggalku jadi kota yang dinilai paling tidak toleran nih. Kalau kota kalian gimana? Singkawang sebagai peringkat pertama menerapkan prinsip inklusivitas pada perencanaan program kegiatan kota. Mereka berfokus pada keluarga dan anak. Yaitu penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak, kemandirian anak terlantar, PAUD, pemberdayaan dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan sejahtera. Sementara Salatiga memiliki tagline "Hati Beriman", dimana mereka mengkampanyekan 3W (Waras, Wareg, dan Wasis). Menanggapi hasil IKT ini, Presiden Joko Widodo meminta nilai dan sikap toleransi terus dijaga dan dirawat di Indonesia. Menurutnya sikap intoleran dalam bentuk kekerasan fisik hingga verbal harus dibinasakan dari bumi pertiwi. Ia juga mengklaim, pemerintah terus berkomitmen pada moderasi beragama. Lantas, Kota-kota mana saja yang mengalami peningkatan terkait tingkat toleransi? Apa saja faktor pengukurnya? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Direktur Riset SETARA Institute, Halili Hasan. Simak juga pernyataan dari Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Abu Rokhmad, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, dan Wakil Wali Kota Salatiga Muhammad Haris. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kasus kekerasan silih berganti seperti tiada henti. Beberapa waktu lalu saja, ada beberapa kasus kekerasan seksual yang mencuat. Diantaranya kasus pemerkosaan yang terjadi pada seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Aceh oleh 3 pemuda. Nah baru-baru ini terungkap 18 kasus kekerasan seksual di Kabupaten Tanggerang yang berakhir damai antara korban dan pelaku. Kasus ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan dalih pihak keluarga tidak ingin menambah rasa malu dan trauma. Padahal korbannya rata-rata berusia 14-16 tahun. Nah sayangnya, dari 6.000-an kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Indonesia hanya 300-an kasus yang masuk ke pengadilan. Ini disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej di Kompleks DPR Jakarta pada 29 Maret 2022. Sungguh angka yang terpaut sangat jauh. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pun merasa perlu adanya sebuah lembaga pemantauan dan pengawasan independen agar penanganan kasus kekerasan seksual maksimal. Karena itulah, Komnas Perempuan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah untuk memasukkan elemen pemantauan dan pengawasan independen dalam kedalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sedang dalam pembahasan ini. Kenapa sih ini jadi penting banget dan harus ada? Apa tdk cukup dengan instrumen penegakan yang ada? Apa pengaruhnya bagi korban dan masyarakat umum? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS), Asfinawati. Simak juga pernyataan dari Komisioner Komnas Perempuan Maria Ulfa Anshor dan Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengungkap bahwa tahun ini menganggarkan Rp 48 miliar lebih untuk mengganti gorden rumah dinas anggota dewan di Kalibata, Jakarta Selatan. Menurutnya, gorden rumah dinas belum diganti sejak 7 tahun lalu. Meski demikian, ia mengatakan tak ikut campur dengan spesifikasi pergantian gorden tersebut. Sementara itu Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan anggaran tersebut dialokasikan untuk 505 unit rumah, yang terdiri dari 11 komponen di masing- masing rumah. Kata dia, pengajuan anggaran untuk penggantian gorden sudah dilakukan sejak 13 tahun lalu, namun sampai saat ini belum terwujud. Karenanya, penggantian gorden baru diajukan saat anggaran tersedia di tahun 2022. Dikutip dari situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR, lpse.dpr.go.id, terdapat lelang dengan nama "Penggantian Gorden dan Blind DPR RI Kalibata" dengan pagu paket sebesar 48 Miliar Rupiah lebih dan nilai HPS paket sebesar lebih dari 45 Miliar Rupiah. Itu artinya, satu rumah akan mendapatkan satu set gorden senilai sekitar Rp90 juta jika dihitung dengan pajak. Lantas bagaimana pemerintah pusat harusnya menyikapi hal ini? Masuk akalkah usulan penggantian gorden hingga 48 miliar? Harusnya uang sebesar itu bisa dimanfaatkan buat apa aja sih? Apakah interior rumah dinas DPR juga harus menjadi tanggungan negara? Kits akan bincangkan hal ini bersama dengan Peneliti Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Gulfino Guevarrato. Simak juga pernyataan dari Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi, soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Belakangan heboh pemberitaan beberapa "Crazy Rich" yang terseret dugaan penipuan dan investasi bodong melalui sebuah aplikasi. Belum lama ini juga, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengaku telah menyita aset milik para tersangka kasus investasi bodong yang beredar di tengah masyarakat hingga mencapai Rp1,5 triliun. Meski demikian, Kepala Bareskrim Agus Andrianto tak merinci mengenai aset milik siapa saja yang telah disita tersebut. Tapi, apa bagaimana dengan penyitaan aset koruptor? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana. Simak juga pernyataan dari Hakim Agung MA, Surya Jaya, dan Anggota Komisi III DPR Arsul Sani. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Sabtu (26/3) lalu, sebagian masyarakat dunia bersama memadamkan listrik selama satu jam. Kegiatan bertajuk Earth Hour ini dilakukan serempak di setiap Sabtu terakhir bulan Maret pada pukul 20.30-21.30 waktu masing-masing negara. Inisiatif ini bertujuan mengajak sebanyak-banyaknya pihak di seluruh dunia untuk ambil peran menjaga bumi, dengan menghemat energi. Kegiatan yang diinisiasi oleh organisasi lingkungan hidup World Wide Fund for Nature (WWF) ini pertama kali dimulai pada tahun 2007 di Sydney, Australia. Dan di tahun 2022 ini, Earth Hour diikuti lebih dari 190 negara. Di Indonesia sendiri, Earth Hour sudah mulai dilakukan sejak 2009. Hingga 13 tahun kemudian, Earth Hour di Indonesia telah didukung oleh pemerintah daerah di 200 kota, dan digerakkan oleh 1068 volunter aktif yang tersebar di 30 kota, serta didukung oleh 2 juta pendukung melalui aktivasi digital. Tahun 2022 ini, dukungan datang dari berbagai pihak, seperti duta Earth Hour 2022, Kafin Sulthan musisi dan pemain flim, dan komunitas, lembaga dan koorporasi seperti Earth Hour Indonesia MING, Gerakan Pramuka, Saya Pejalan Bijak, Saya Pilih Bumi, B2W Indonesia, The Climate Reality Project Indonesia, Sekolah Murid Merdeka, Journey to Zero dan lainnya. Lantas, bagaimana evaluasi Earth Hour 2022, dibanding tahun lalu? Apakah sesuai target? Selama pandemi ini bagaimana sebenarnya penggunaan energinya? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Galih Aji Prasongko, Youth & Education Team Yayasan WWF Indonesia. Simak uga pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Depok, Ety Surhayati dan Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Es di Puncak Gunung Jayawijaya diprediksi bakal punah di 2025. Kabar ini diungkap Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyatakan kondisi es di Puncak Jayawijaya memprihatinkan. Kata dia, berdasar penelitian BMKG, area es di Puncak Carstensz hanya tersisa 1 persen. Menurutnya, dari 200 kilometer persegi, sekarang hanya tersisa 2 kilometer persegi. Dwikorita juga menyebutkan, apa yang menjadi penyebab es itu mencair adalah karena perubahan iklim. Puncak Jayawijaya ditemukan pertama kali oleh pria asal Belanda bernama Jan Carstensz pada tahun 1623. Karena penemuan itulah, Puncak Jayawijaya lebih dikenal di dunia dengan nama Carstensz Pyramid karena jasanya menemukan gunung yang terletak pada daerah tropis namun diselimuti es, menjadikannya sangat unik dan jarang ditemukan. Namun sayang, salju abadi yang jadi julukan es di Puncak Jayawijaya itu diambang kepunahan. Lantas, apa yang bisa Indonesia lakukan untuk menyelamatkannya? Mengapa kita harus peduli? Kerugian atau dampaknya apa jika punah? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Peneliti iklim & energi Greenpeace Indonesia, Haflah Leste Distincta dan Ketua Dewan Pengurus Nasional Kelompok Pencinta Alam Stapala, Erny Murniasih. Simak juga pernyataan dari Kepala BMKG Dwikorita Karnawati soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pemerintah membuka opsi membolehkan masyarakat mudik saat Idulfitri 2022. Meski demikian, Wakil Presiden Maruf Amin mengungkap adanya kemungkinan menerapkan vaksinasi penguat atau booster sebagai syarat bagi masyarakat yang hendak mudik. Hal itu guna melindungi masyarakat dari penularan virus korona sekaligus untuk mencegah peningkatan kasus. Wakil Presiden Maruf Amin menambahkan, rencana kebijakan mengizinkan kebijakan mudik Idulfitri ini akan dievaluasi secara berkala. Jika kasus dianggap meningkat tajam atau tak terkendali, maka pemerintah bakal melarang masyarakat mudik atau bermobilitas saat lebaran. Sementara itu, Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, dilansir Republika pada Selasa (22/3) lalu, menyebut pihaknya hingga saat ini masih mengkaji aturan vaksin dosis kedua maupun booster dosis ketiga menjadi syarat saat mudik Lebaran. Menurutnya, kebijakan saat Ramadhan dan mudik masih terus disesuaikan dengan perkembangan tren laju penularan Covid-19. Lantas, tepatkah rencana booster dijadikan syarat mudik? Bisakah meningkatkan vaksinasi mengingat vaksin dosis 1 dan 2 belum 100 persen? KIta akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Amanda Tan, Relawan LaporCovid-19. Simak juga pernyataan dari Wakil Presiden RI, Maruf Amin, Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, dan Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Hasil survei menunjukkan 86,6 persen penduduk Indonesia memiliki antibodi terhadap SARS-CoV- 2. Angka ini didapatkan dari hasil Sero survey pada November – Desember 2021 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan Tim Pandemi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI. Survey ini dilakukan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan yang berbasis bukti. Tim Pandemi FKM UI yang juga melakukan sero survey Prof. Pandu Riono menjelaskan kekebalan imunitas seseorang menjadi dasar untuk mengendalikan pandemi. Jika kadar antibodi pada tubuh seseorang cukup tinggi maka bisa menekan risiko yang sangat buruk dari pandemi ini. Peneliti lainnya sekaligus ahli epidemiologi Universitas Indonesia Iwan Ariawan mengatakan kelompok masyarakat yang belum divaksinasi memiliki antibodi sebesar 73,9 persen, sedangkan masyarakat yang sudah divaksin 1 dosis memiliki antibodi sebesar 91,3 persen dan 2 dosis lebih tinggi lagi, yaitu 99,1 persen. Survei serologi dilakukan berdasarkan wilayah aglomerasi sebanyak 9 provinsi 47 kabupaten/kota, dan wilayah non aglomerasi yang terdiri dari 25 provinsi 53 kabupaten/kota dengan sampel sekitar 9.500an penduduk dengan usia 1 tahun ke atas. Lantas, dengan adanya hasil survei ini apa masyarakat tidak perlu khawatir lagi soal penyebaran Covid-19? Bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi hasil survei ini? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Hermawan Saputra. Simak juga pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, peneliti Sero survey sekaligus Ahli epidemiologi Universitas Indonesia Iwan Ariawan, dan Guru Besar Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Amin Soebandrio. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Untuk mengatasi persoalan langkanya minyak goreng, pemerintah malah mencabut ketentuan mengenai harga eceran tertinggi (HET). Paham dong ya, kalo HET dicabut otomatis harga minyak meroket. Sebagai gantinya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memutuskan untuk menyubsidi harga minyak goreng curah dengan harga Rp14.000 per liter. Sedangkan untuk minyak goreng kemasan, akan menyesuaikan dengan harga keekonomian. Jajaran pemerintahan dan aparat terkait juga sedang gencar berusaha menggejar dan menangkap para mafia minyak goreng. Mafia-mafia ini diduga kuat menjadi dalang langkanya minyak goreng dipasaran. Pengamat ekonomi menilai kebijakan harga keekonomian yang diterapkan pada minyak goreng curah beresiko menimbulkan persoalan baru. Pemerintah diminta mengatasi kegagalannya mengendalikan harga minyak dan praktek mafia minyak yang ada. Lantas, tepatkah pemerintahkan melepaskan harga minyak ke mekanisme pasar? Adakah pengaruh atau implikasinya saat jelang ramadhan ini? Kasus dugaan mafia dan penimbunan minyak, apa yang seharusnya pemerintah lakukan? Kita akan bahas hal ini bersama dengan Peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Agus Herta Sumarto. Simak juga pernyataan dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Anggota Komisi Perdagangan DPR RI, Amin AK, dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur S. Saragih. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Keriuhan dan euforia MotoGP Mandalika 2022 masih berbekas dibenak para penggemarnya. Kilas balik kemenangan rider asal Portugis, Miguel Oliveira masih terekam jelas. Pembalap Red Bull KTM ini mendapatkan trofi langsung dari Presiden Joko Widodo. Nah Posisi kedua di susul Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo dan Johann Zarco dari Pramac Racing Ducati. Di ajang MotoGP Mandalika 2022 ini banyak sekali peristiwa yang terjadi. Peristiwa ini juga nggak lepas dari sorotan para warganet hingga menjadi trending topic. Mulai dari penundaan gelaran balapan karena hujan lebat, kehadiran pawang hujan dan aksinya di tengah sirkuit, pengurangan lap MotoGP jadi 20 lap, hingga absesennya pembalap dunia terbaik asal Spanyol Marc Marquez yang mengalami insiden highside di sesi pemanasan (warm up). Selain dari sisi ajang balapannya, MotoGP Mandalika juga diharapkan bisa mengangkat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menganggap kesuksesan MotoGP Mandalika sebagai kunci untuk mengangkat sport tourism di Lombok. Menurutnya penyelenggaraan MotoGP Mandalika akan sangat diperhitungkan kancah Internasional. Selain itu, Sandi mengaku pihaknya akan terus mendukung penyelenggaraan event MotoGP, Superbike World Championship (WSBK) dan juga event-event berkelas dunia lainnya di Indonesia. Lantaran diklaim telah terbukti membangkitkan ekonomi dan lapangan kerja baru. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, dilansir dari laman kemenparekraf, memperkirakan pertumbuhan sport tourism di Indonesia bisa mencapai lebih dari 18 triliun Rupiah pada 2024 mendatang. Secara umum, ada dua sport tourism. Yang pertama adalah hard sport tourism sebagai acara perlombaan bersifat regular, seperti Asian Games, Sea Games, atau World Cup. Kemudian yang kedua, adalah soft sport tourism, yang dikenal dengan pariwisata olahraga dan berkaitan dengan lifestyle, seperti bersepeda, berlari, hingga berselancar. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke MotoGP Mandalika 2022 akhirnya mulai digelar sepanjang akhir pekan ini. Telah tiba waktunya bagi seluruh pembalap MotoGP unjuk kemampuan terbaiknya di Sirkuit Pertamina Mandalika. Nah, sudah pada siap nonton belum, nih? Beruntung ya buat yang bisa nonton langsung. Tapi buat yang berniat lihat dan rekam balapannya lewat drone, awas lho ya! Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) memperingatkan semua pihak, tidak diperbolehkan ada drone-drone liar yang diterbangkan di sekitar sirkuit sejak kemarin atau H-1 gelaran MotoGP. Pasalnya, salah satu yang menjadi perhatian serius jajaran Polda NTB selama gelaran MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok adalah penerbangan drone oleh masyarakat di sekitar lokasi balapan. Juru bicara Polda NTB Artanto mengatakan, hanya drone resmi atau milik penyelenggara balap MotoGP yang boleh diterbangkan di atas Sirkuit Mandalika selama gelaran berlangsung. Namun demikian, drone milik penyelenggara pun kemungkinan tidak ada yang akan diterbangkan lantaran ada pesawat helikopter milik Dorna di sekitar sirkuit yang melakukan aktivitas peliputan selama event berlangsung. Lantas, bagaimana tingkat kunjungan wisatawan selama pagelaran MotoGP Mandalika ini? Seberapa besar pengaruh ajang MotoGP ke sektor wisata? Apa saja yang terpengaruh? Bagaimana dengan minat wisatawan mancanegara? Masih adakah hambatan untuk menarik minat wisatawan? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Ketua Association of The Indonesian Tour and Travel Agencies (ASITA) Dewantoro Umbu Joka. Simak juga pernyataan dari Presiden RI Joko Widodo, Pembalap Gresini Racing, Enea Bastianini, Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis (ITDC), Arie Prasetyo, dan Pengelola Desa Wisata Setanggor, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Ida Wahyuni soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Menikah bukan perkara gampang. Apa lagi buat pasangan beda agama. Tak sedikit kita menjumpai pasangan kekasih berbeda agama yang pacaran. Tapi tak sedikit pula yang batal menikah karena alasan beda agama. Walau banyak yang bilang cinta mampu menembus batas, tapi sebagian orang pilih mundur kalau harus berhadapan sama aturan perundangan. Sebagian lagi, ada yang memilih menikah di luar negeri walau mahal biayanya. Namun diantara semua itu, ada seseorang yang justru memilih mengajukan judicial review UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam situs MK, pemohon yang bernama Ramos Petege mengungkap bahwa setelah menjalin hubungan selama 3 tahun dan hendak melangsungkan perkawinan, perkawinan tersebut haruslah dibatalkan karena kedua belah pihak memiliki agama dan keyakinan yang berbeda. Upayanya mengajukan gugatan ke MK ini pun jadi sorotan. Lantas, Di mana yang dirasa menjadi celah UU perkawinan untuk digugat? Apakah UU Perkawinan kita sepenuhnya menutup celah bagi pasangan beda agama untuk menikah? Kita akan cari tahu bersama dengan kuasa hukum Ramos Petege, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H dan Pengajar hukum tata negara Universitas Andalas, Charles Simabura. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kabarnya, dalam tiga minggu berturut-turut Indonesia mengalami tren penurunan kasus sebesar 64 persen. Ini disampaikan Koordinator Tim Pakar Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito pada konferensi pers kemarin (15/3). Bahkan, kata Prof. Wiku,tren kematian juga menurun hingga 10 persen dari puncak Omicron. Kalau sudah begini, bener nggak sih kita sudah turun fase di bawah pandemi? Seperti yang dibilang oleh Juru bicara pemerintah untuk Covid-19, Reisa Broto Asmoro belum lama ini. Katanya, kita udah siap masuk dalam fase deselerasi, gitu. Itu adalah satu fase di bawah pandemi sebelum masuk ke fase endemi. Menurut dr. Reisa, fase ini terjadi seiring dengan perbaikan kondisi penyebaran Covid-19 dan penurunan kasus. Tapi nih, ada yang memandang bahwa penurunan kasus disebabkan karena angka testing yang menurun. Kan, kemarin ada sejumlah pelonggaran, seperti dihilangkannya syarat wajib tes bagi pelaku perjalanan. Hal inilah yang menurut lembaga pemantau independen LaporCovid-19, mempengaruhi jumlah kasus yang tercatat. Lantas sudah tepat kita masuk fase deselerasi? Implikasi kita masuk fase deselerasi itu apa? Kira-kira ada resikonya gak untuk penanganan pandemi ini sendiri? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Relawan LaporCovid-19 Amanda Tan. Simak juga pernyataan dari Juru bicara pemerintah untuk Covid-19, Reisa Broto Asmoro dan Pakar Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pembicaraan soal penundaan pemilu di media sosial kian memanas. Yang terbaru menjadi sorotan netizen adalah soal pernyataan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan. Menko Luhut mengklaim, mempunyai data yang mencakup suara 110 jutaan rakyat. Kata dia, rakyat ingin hidup tenang dengan ekonomi yang terjamin. Selain itu kata dia, rakyat tak ingin di masa ekonomi yang sulit, menghabiskan uang triliunan rupiah untuk pemilihan umum. Sementara kalau kita ingat-ingat kembali, waktu itu Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga mengklaim adanya 60 persen dari 100 juta subjek akun di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024. Namun sumber data ini masih diragukan dan dipertanyakan oleh berbagai pihak. Pasalnya, beberapa data lain berkata sebaliknya. Seperti belum lama ini Litbang Kompas mengeluarkan hasil jajak pendapat yang dilakukan pada 7-12 maret 2022 kepada seribuan responden. Sebanyak 62,3 persen responden menyatakan setuju Pemilu tetap digelar 14 Februari 2024 dan hanya 10,3 persen yang menyatakan setuju pemilu ditunda. Sementara, hasil survey Indikator Politik Indonesia pada Desember 2021 menunjukkan bahwa mayoritas publik setuju pemilu tetap diadakan pada 2024 meski dalam keadaan pandemi sekalipun. Hanya seperempat warga yg setuju pemilu ditunda hingga 2027 dengan alasan pandemi atau pemulihan ekonomi. Lantas, Kalau melihat trend di media sosial saat ini lebih condong mendukung atau menolak penundaan pemilu? Seperti apa sentimen netizen? Seberapa besar suara netizen mencerminkan sikap politik masyarakat? dan Bagaimana sikap BEM SI soal pelaksanaan pemilu? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi dan Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) Kaharuddin. Simak juga pernyataan dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe resmi menjadi Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah dilantik Presiden Joko Widodo, 10 Maret 2022. Presiden Jokowi mengungkap alasannya memilih Bambang adalah rekam jejak sebagai lulusan ITB di bidang sipil infrastruktur, hingga pengalamannya menduduki posisi Vice-President for Knowledge Management and Sustainable Development di Asing Development Bank (ADB). Nama Kepala IKN baru pun sempat menjadi trending topic. Dalam pembangunan IKN Nusantara, Jokowi memastikan akan diawali dengan penghijauan hutan (reboisasi). Kemudian berlanjut pada infrastruktur dasar seperti wilayah hijau dan biru kota, kompleks pemerintahan, perkantoran berserta sarana dan prasarananya. Tapi nih usai dilantik ada sejumlah PR menanti, seperti menyelesaikan sengketa lahan dengan masyarakat, isu kerusakan lingkungan, pendanaan hingga gugatan terkait pembentukan UU IKN. Namun, ditengah deretan persoalan itu, pemerintah pun mengadakan acara kemping. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim M. Syafranuddin mengatakan Presiden Jokowi akan menggelar kemah di titik nol IKN Nusantara, Kalimantan Timur hari ini, 14 Maret 2022. Jokowi juga rencananya ditemani 34 gubernur. Kegiatan kemah ini akan diselimuti ritual adat, di mana setiap gubernur akan diwajibkan membawa tanah dan air dari wilayahnya, serta diwajibkan menggunakan pakaian adat daerah masing-masing. Air dan tanah yang dibawa 34 gubernur se-Indonesia itu untuk ritual Kendi Nusantara. Acara ini juga sempat menjadi sorotan netizen tanah air. Lantas, Sejauh mana perkembangan IKN dan aspek apa saja yang mesti jadi perhatian pemerintah? Pihak mana saja yang perlu terlibat dalam pengawasan IKN? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Pengamat Infrastruktur dari The Housing dan Urban Development Institute, Yayat Supriatna. Simak juga pernyataan dari Presiden RI Joko Widodo, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, dan Kepala Sekertariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Mobil listrik mulai dilirik. Di banyak negara termasuk Indonesia, mobil listrik telah menjadi pilihan sebagai kendaraan masa depan. Ini karena mobil listrik dianggap sebagai solusi atas polusi pembakaran bahan bakar fosil dari kendaraan konvensional. Presiden RI Joko Widodo sudah menyatakan kalau pemerintah sangat serius beralih ke energi baru terbarukan, termasuk dengan penggunaan kendaraan listrik. Jokowi pun mengapresiasi keberanian perusahaan-perusahaan yang masuk dari hulu sampai hilir untuk memulai membangun ekosistem kendaraan listrik. Dengan didukung oleh ekosistem kendaraan listrik dari hulu sampai hilir, Presiden Jokowi berharap Indonesia nantinya bakal mampu merajai sebagai produsen kendaraan listrik. Lantas, Sudah siapkah ekosistem mobil listrik di Indonesia? Sudahkah ramah terhadap pengguna mobil listrik? Apa saja yang biasanya masih membuat masyarakat enggan menggunakan mobil listrik? Apa yang bisa mendorong lebih banyak yang beralih? Kita akan cari tahu hal ini bersama dengan Ketua Komunitas Mobil Elektrik Indonesia (KOLEKSI) Arwani Hidayat. Simak juga pernyataan dari Presiden RI Joko Widodo, Direktur Eksekutif Institut Pelayanan Esensial dan Reformasi (IESR) Fabby Tumiwa, dan Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Teknik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Budi Prawara, soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Langka dan mahal tampaknya sudah menjadi predikat yang disematkan masyarakat kepada minyak goreng sekarang ini. Meski menjadi kebutuhan pokok, namun produk minyak goreng dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah menjadi barang buruan yang sulit didapat. Kalaupun ada di beberapa tempat, harga minyak goreng dijual hingga 20 ribu rupiah per liter. Padahal, pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar 14 ribu rupiah per liter. Bayangkan selisih peningkatan harganya! Belakangan, masyarakat jugalah yang dituding sebagai penyebab dari kesulitan para konsumen minyak mendapatkan kebutuhannya. Aksi borong atau panic buying masyarakat disebut-sebut sebagai pemicu minimnya stok yang beredar di pasaran. Akan tetapi, Anggota Komisi bidang Perdagangan DPR Andre Rosiade menilai, pernyataan tersebut tidak masuk akal. Menurutnya jika melihat fakta di lapangan, masyarakat justru kesulitan mencari keberadaan minyak tersebut. Dalam sebuah diskusi dari Selasa (8/3) lalu, ia mempertanyakan bagaimana caranya masyarakat mendapat akses untuk menimbun kalau barangnya saja gaib dan raib. Lantas, Panic buying masih relevankah ditengarai sebagai penyebab kelangkaan? HET tidak bisa diimplementasikan krn barang yang beredar adalah yang dijual di luar HET. Ini mengapa? Apa karena tidak ada penindakan hukum terhadap penjual diatas HET? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad. Simak juga pernyataan dari Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, Kepala DPKUKM Kabupaten Cilacap, Umar Said, dan Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan Arzaedi Rachman soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pemerintah memberikan pelonggaran signifikan bagi para Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dan Pelaku Perjalanan dalam Negeri (PPDN). Satgas Covid-19 telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang memperbolehkan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) melakukan perjalanan tanpa tes PCR atau antigen. Namun PPDN diwajibkan memiliki sertifikat vaksin dosis lengkap, yaitu dosis 1 dan 2. Sementara bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN), mulai 7 Maret kemarin diberlakukan bebas karantina untuk wilayah Bali, Batam dan Bintan. Namun PPLN masih diwajibkan melakukan tes PCR Covid-19 saat tiba di Indonesia. Selain itu juga pemberlakuan Visa on Arrival (VOA) bagi 23 negara. Pelonggaran kebijakan di sektor perjalanan domestik dan luar negeri diharapkan mampu mendongkrak perekonomian, khususnya di sektor pariwisata. Akan tetapi disamping semua pelonggaran itu, pemerintah tetap mewajibkan penerapan protokol kesehatan. Lantas, Bagaimana dari aspek keamanannya? Masih ada PR gak terkait penerapan protokol kesehatan di dalam transportasi umum? Mampukah kebijakan ini meningkatkan perjalanan masyarakat? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno. Simak juga pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, dan Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono, soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Selamat memperingati Hari Perempuan Sedunia! Dan, di peringatan kali ini perlu diingat ya, bahwa di Indonesia itu, angka kekerasan terhadap perempuan pada 2021 meningkat drastis hingga 80 persen dibanding tahun sebelumnya. Data ini disampaikan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam catatan tahunan (catahu) Komnas Perempuan 2021. Jika ditilik dari catatan Komnas Perempuan itu, ada lebih dari 300 ribu kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan pada 2021. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan paling banyak terjadi di provinsi Jawa Barat, disusul DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Berdasarkan bentuk kekerasannya, paling banyak terjadi kekerasan fisik sebesar 30 persen, kekerasan psikis 29 persen, dan kekerasan seksual 29 persen. Lantas, Apa saja hambatan penutasan kasus kekerasan seksual? PR apa yang mesti dibenahi secepatnya? Kesadaran seperti apa yang mestinya dibentuk di masyarakat terkait kasus kekerasan seksual? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Gender & Human Rights Consultant di Indonesia, Tunggal Pawestri. Simak juga pernyataan dari Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, dan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Aco Nur. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pernahkah kalian mendengar atau memberi komentar "anaknya gizi buruk ya" atau “anaknya kok dikasih makan kayak gitu", “salah tuh caranya ngajari anak”, "bukan kayak gitu caranya didik anak”. Miris ya, zaman now masih ada aja komentar yang menyudutkan seperti itu. Padahal dukungan kepada ibu-ibu yang baru melahirkan atau mama-mama muda ini sangatlah penting. Belakangan mom shaming nih sedang disoroti warganet +62. Selebgram sekaligus influencer gaya hidup sehat, Veronica Brigita Puput Rahayu atau yang lebih dikenal dengan Gita VBPR menjadi salah satu korban mom shaming. Lewat instastory-nya Gita mengungkapkan banyaknya kritikan dan komentar netizen yang menganggapnya salah dalam mengasuh sang anak. Gita mengaku heran dengan warganet yang kerap menyalahkannya dan seakan memaksa dirinya mengikuti kemauan mereka. Tapi kemudian, curhatan Gita juga mendapat pembelaan pula dari sebagian netizen yang sudah gerah dengan pelaku mom shaming. Beberapa diantaranya pun speak up minta kelakuan macam itu dihentikan. Mereka menyerukan gerakan untuk menghentikan celaan dan memulai pujian kepada sesama perempuan. Apa sih mom shaming ini? Bagaimana kesadaraan di masyarakat kita untuk tidak melakukan mom shaming, kenapa masih banyak yang hobi menjatuhkan ibu lain? Bakal bermanfaat atau malah merugikan ibu? Kita akan cari tahu soal hal ini bersama dengan Psikolog dari Universitas Indonesia, Vera Itabiliana Hadiwidjojo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Yang dinanti akhirnya tiba. MotoGP 2022 mulai digelar akhir pekan ini. Sejumlah pembalap menghadapi lomba pembuka pada MotoGP Qatar 2022 di Jumat-Minggu ini, sebelum tampil di MotoGP Indonesia pada 18-20 Maret nanti di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Siapa nih yang sudah membeli tiketnya buat nonton? Nah, Pemprov NTB menargetkan sekitar 1 persen dari jumlah penduduk Pulau Lombok atau sekitar 35 ribu orang warga lokal bisa datang ke Sirkuit Mandalika pada 18-20 Maret mendatang. Utamanya dari kalangan ASN, pegawai BUMD, BUMN, TNI, Polri dan pihak terkait lainnya. Nantinya diberikan harga khusus bagi masyarakat NTB untuk pembelian tiket MotoGP dengan potongan sebesar 10 persen. Sekda Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan, sebanyak 35 ribu tiket ini sedang disebar ke ASN dan kelompok yang diharapkan ikut menyaksikan langsung MotoGP Mandalika ini. Khusus ASN Pemprov NTB diwajibkan untuk menyaksikan MotoGP dengan kuota 4000 tiket. Selanjutnya untuk ASN kabupaten/kota se NTB dimobilisasi sebanyak 16 ribu tiket melalui bupati/walikota. Lantas, Antusiasme pengunjung mandalika seperti apa sih? Apakah bakal sesuai target? Pengaruh keberhasilan ajang ini ke pariwisata? Kita kana cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Ketua Genpi Nasional, Siti Chodijah. Simak juga pernyataan dari Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Event) Kemenparekraf/Baparekraf, Rizki Handayani, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, Sekda Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi, dan Gubernur NTB Zulkieflimansyah soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Isu penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang rencananya digelar pada 14 Februari 2024 mendatang, kian memanas. Pro-kontra akan usulan ini makin bermunculan. Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bahkan mengklaim masyarakat menyetujui wacana tersebut. Bahkan ia mengungkap 60 persen dari 100 juta subjek akun di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024. Sementara itu Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi lewat media sosialnya kembali memaparkan temuan survei oleh lembaganya yang merekam pendapat publik mengenai isu ini. Ia mencuit bahwa hasil survey pada Desember 2021 menunjukkan bahwa mayoritas publik setuju pemilu tetap diadakan pada 2024 meski dalam keadaan pandemi sekalipun. Hanya seperempat warga yg setuju pemilu ditunda hingga 2027 dengan alasan pandemi atau pemulihan ekonomi. Mulanya, usulan penundaan pemilu satu hingga dua tahun dari politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini karena Pemilu dianggap berpotensi menimbulkan gangguan ekonomi yang mulai bangkit di masa pandemi Covid-19. Nah usulan ini menjadi heboh diperbincangkan karena mendapat dukungan partai lainnya, diantaranya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golongan Karya (Golkar). Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan mendukung gagasan tersebut dengan dalih kondisi perekonomian di tengah pandemi Covid-19, program pembangunan nasional yang tertunda hingga menyinggung soal anggaran pemilu dan dampak konflik Rusia-Ukraina. Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto juga mengklaim mendapatkan masukan dari masyarakat agar Jokowi masih menjadi presiden setelah 2024. Meski begitu tak sedikit partai yang menolak usulan tersebut, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga Partai Nasional Demokrat (Nasdem) **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Bagi turis asing yang hendak liburan ke Bali bakalan hepi, nih dengan kebijakan paling anyar dari Pemerintah Indonesia. Itu karena mulai 14 Maret nanti, pemerintah memberlakukan bebas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri atau turis yang mendarat di Bali. Bali dipilih sebagai proyek percontohan karena tingkat vaksinasi dosis kedua yang sudah tinggi, yakni mencapai 93 persen. Dan, nantinya kebijakan tanpa karantina ini bakalan diterapkan secara nasional pada 1 April 2022. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim kalau kebijakan sudah sesuai saran pakar dan berdasarkan hasil analisis data perkembangan pandemi Covid-19. Sementara, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yakin kasus Covid-19 secara nasional akan melandai dalam dua pekan ke depan --bersamaan dengan dimulainya uji coba bebas karantina di Bali. Namun sejumlah pihak mempertanyakan rencana pemerintah menghapus masa karantina bagi turis asing itu. Lantas, Akankah kebijakan ini mampu mendatangkan para turis? Seberapa besar? Bagaimana potensi penerapan kebijakan bebas karantina di Indonesia ini, dan apakah akan berdampak positif pada gairah sektor wisata? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Ketua Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azahari. Simak juga pernyataan dari Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, dan Ahli Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kelegaan tengah dirasa keluarga Nurhayati, mantan seorang bendahara atau Kaur (Kepala Urusan) Keuangan Desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat yang dijadikan tersangka usai melaporkan kasus dugaan korupsi Kepala Desanya. Pasalnya, sesuai perintah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, kasus penersangkaannya dihentikan. Bahkan Mahfud MD berpesan agar semua masyarakat tidak takut melaporkan kasus korupsi. Kasus ini menjadi viral usai Nurhayati mengaku dirinya ditetapkan sebagai tersangka setelah melapor adanya kasus dugaan korupsi atasannya. Kasus ini pun sempat menjadi polemik karena kepolisian menganggap Nurhayati bukanlah pelapor, melainkan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Citemu Lukman Nurhakim. Namun kemudian, Ketua BPD Citemu, Lukman Hakim menepis statement kepolisian yang menyebut Nurhayati bukan pelapor kasus dugaan korupsi. Kata Lukman, justru Nurhayati-lah yang melaporkan dugaan korupsi tersebut kepada BPD. Lalu, BPD Citemu menindaklanjutinya dengan membuat laporan ke polisi. BPD pun merahasiakan identitas pelapor untuk melindunginya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto kepada wartawan, pada 28 Februari 2022 kemarin mengatakan telah sepakat dengan Kejaksaan Agung untuk menghentikan kasus Nurhayati. Meski begitu Agus menyebut belum ditemukan unsur kesengajaan dalam menersangkakan Nurhayati. Namun ia juga memastikan kasus ini akan dijadikan bahan evaluasi di internal kepolisian. Lantas, seberapa besar kasus ini akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelaporan kasus dugaan korupsi? Bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kasus korupsi? Bagaimana seharusnya kepolisian menangani kasus serupa agar tidak berulang lagi dan menimbulkan ketakutan akan penersangkaan pelapor kasus dugaan korupsi? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM, Yuris Rezha. Simak juga pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Kakak Nurhayati, Junaedi, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Citemu Lukman Nurhakim. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Sejumlah netizen tanah air khawatir bakal terjadi perang dunia ke-3 saat Rusia mulai melancarkan serangan militer ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Kata kunci "World War 3" bahkan belakangan turut meramaikan daftar trending topic di media sosial. Memang, eskalasi ketegangan tak hanya muncul hanya di antara kedua negara, tetapi di dunia. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam statusnya di Twitter mengatakan terus bernegosiasi dengan para pemimpin dunia. Ia lantas menyebut bahwa dunia bersama mereka. Presiden Amerika Serikat Joe Bidan pun menegaskan bahwa Dunia akan meminta pertanggungjawaban Rusia. Senada, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson juga berharap Ukraina dan rakyatnya dapat bertahan serta telah menjadi kepedulian warga Inggris di masa-masa kelam saat ini. Sedangkan Duta Besar Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Zhang Jun, meminta semua pihak untuk tetap berkepala dingin dalam menanggapi situasi krisis itu. Kata dia, sangat penting saat ini untuk tak menambah ketegangan karena menurutnya pintu menuju solusi damai terkait isu Ukraina masih belum benar-benar tertutup. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin memberi peringatan kepada negara- negara lain agar tidak ikut campur soal konflik dengan Ukraina. Dilansir dari VOA Indonesia, Putin dengan tegas menyebut kalau mereka yang menentang akan menghadapi konsekuensi yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Lantas, Kalau melihat perkembangan situasinya, bagaimana pak potensi merembet jadi perang dunia ketiga? Apa yang bisa membuat perang dunia terjadi dan bisakah dicegah? Bagaimana posisi dan langkah Indonesia untuk saat ini? Kita akan cari tahu hal ini lanjut bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Simak juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dave Laksono. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kalau badan lagi gak enak, mulai-mulai meriang atau kecapean nih, jamu menjadi salah satu obat tradisional yang banyak digemari warga +62. Ngomongin soal jamu, sekarang lagi gencar nih upaya-upaya melestarikan obat tradisional Indonesia itu. Yang terkini, dengan mengusulkan jamu sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) ke Badan PBB untuk keilmuan, pendidikan dan kebudayaan UNESCO 2022. Melalui laman Jamudigital, Budayawan Jaya Suprana menyampaikan pentingnya melengkapi dokumen dan hal-hal lainnya sebagai syarat menjadikan jamu sebagai WBTB UNESCO saat ini. Ia pun mengakui jamu sebagai mahakarya peradaban dan kebudayaan Indonesia dan masuk ke bagian kesehatan nusantara. Sementara itu, Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadjamuddin Ramly mengatakan bahwa yang seharusnya mendaftarkan jamu sebagai WBTB adalah daerah asal jamu seperti daerah di Jawa atau Yogyakarta. Selanjutnya pengusulan ini akan ditindaklanjuti oleh Kemenko PMK. Lantas, bagaimana proses pengajuannya ke UNESCO untuk menjadikan jamu WBTB? sampai mana langkahnya? Bagaimana peran jamu di tengah masyarakat kita? Seberapa besar diminati era sekarang oleh milenial dan generasi setelahnya? Soal hal ini kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Ketua Umum Gabungan Pengusaha (GP) Jamu Dwi Ranny Pertiwi Zarman. Simak juga pernyataan dari President of AACC ASEAN Thomas Hartono dan Director Kalbe International Lim Susanto soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Seorang warga yang melaporkan kasus dugaan penyelewengan anggaran desa di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon justru ditetapkan sebagai tersangka. Warga bernama Nurhayati itu sebelumnya melaporkan dugaan kasus penyelewengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan terlapor Supriyadi, seorang kuwu atau Kepala Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Supriyadi diduga merugikan keuangan negara lebih dari Rp800 juta. Belakangan, Nurhayati justru ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian pada akhir 2021 lalu. Kapolres Kota Cirebon, M Fahri Siregar mengklaim penetapan Nurhayati sebagai tersangka sudah sesuai kaidah hukum. Penetapan tersangka itu atas petunjuk dari kejaksaan. Alasannya, sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Nurhayati turut berperan menyalurkan anggaran ke Supriyadi. Nurhayati dianggap turut memperkaya Supriyadi. Walaupun hingga kini pihak kepolisian belum dapat membuktikan bahwa Nurhayati menikmati uangnya. Namun, Kuasa hukum Nurhayati, Elyasa Budiana, mempertanyakan status tersangka yang disematkan Polres Cirebon Kota ke kliennya. Menurutnya, kalau Nurhayati dianggap melanggar Pasal 66 Permendagri No. 20 tahun 2018 seperti yang disangkakan, harusnya tidak hanya Nurhayati tapi seluruh yang terlibat dalam pencarian dana itu juga harus ikut jadi tersangka. Kata dia, yang menimpa kliennya merupakan pemberangusan kasus tindak pidana korupsi. Karena mestinya pelapor justru dilindungi, bukannya jadi tersangka. Lantas seperti apa perlindungan terhadap pelapor dugaan tindak pidana korupsi selama ini, sudah baikkah? Akankah ini menimbulkan ketakutan atau preseden buruk terkait peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana. Simak juga pernyataan dari Kapolres Kota Cirebon, M Fahri Siregar, Kuasa hukum Nurhayati, Elyasa Budiana, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Citemu, Lukman Nurhakim. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Ada aturan baru yang menjadi perbincangan di media sosial belakangan ini. Aturan itu memastikan pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, juga mensyaratkan calon jamaah umrah, jamaah haji khusus, serta calon Pekerja Migran Indonesia menjadi Peserta aktif program JKN. Sementara itu, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, baik formal maupun nonformal di lingkungan Kementerian Agama dan Kemendikbudristek juga bakal dipastikan menjadi peserta JKN. Sampai, pemohon jual beli tanah pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN juga tak boleh luput dari program JKN. Aturan tersebut hanyalah sebagian dari Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Adapun kepesertaan program JKN yang selama ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan terdiri atas 2 kelompok. Kelompok pertama adalah masyarakat yang wajib mendaftar dan membayar iuran, baik membayar sendiri ataupun berkontribusi bersama pemberi kerjanya. Kelompok kedua adalah masyarakat miskin dan tidak mampu yang didaftarkan oleh pemerintah dan iurannya dibayari oleh pemerintah. Nah, tujuan dari Inpres itu adalah demi optimalisasi pelaksanaan program JKN, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program JKN. Lantas, Bagaimana implementasi kedepannya? Bisakah dijalankan dengan optimal? Apa saja catatan bagi BPJS Kesehatan terkait implementasi Inpres ini? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Analis Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah dan Timboel Siregar selaku Koordinator Advokasi dari Lembaga pemantau BPJS, BPJS Watch. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Wah... kita harus benar waspada nih pilah pilih instrumen investasi. Apalagi kalau diiming-imingi bakal menghasilkan keuntungan dalam waktu cepat,.. Kayak yang lagi rame dibahas tuh, binary option. Si opsi biner ini lagi rame gegara kasus aplikasi Binomo yang menyeret nama YouTuber Indra Kenz tersebut. Indra sebelumnya dilaporkan delapan orang yang mengaku mengalami kerugian dengan nilai total Rp3,8 miliar. Crazy rich Medan itu dituding terlibat karena mengunggah konten terkait investasi bodong melalui Binomo. Binomo adalah platform yang memfasilitasi kegiatan binary option. Usai gaduh soal penipuan ini, Satgas Waspada Investasi (SWI) memanggil sejumlah afiliator dan influencer yaitu Indra Kesuma, Doni Muhammad Taufik, Vincent Raditya, Erwin Laisuman, dan Kenneth William. Mereka diduga telah memfasilitasi produk binary option dan broker ilegal yang tidak terdaftar di Bappebti seperti Binomo, Olymptrade, Quotex, dan Octa FX serta melakukan kegiatan pelatihan perdagangan tanpa izin. Melalui laman instagramnya indrakenz, Indra Kesuma meminta maaf akan konten-kontennya. Dia mengaku sudah menghadiri pertemuan dengan Bappebti dan SWI. Indra juga berjanji akan menghentikan kegiatan promosi binary option dan akan menghapus semua konten-konten yang ada. Lantas, seperti apa sih modus-modus yang digunakan binary option ini? kenapa ini ilegal? Bagaimana upaya pencegahan dan penanganan pemerintah saat ini? Mengapai sulit sekali diberantas? Bagaimana memilah investasi Online, supaya masyarakat ini tidak menjadi korban dari aplikasi serupa binary option? apa yang mesti diwaspadai? Kita akan bahas hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi. Simak juga pernyataan dari Brigjen Whisnu Hermawan Dirtipideksus Bareskrim Polri, dan Presenter dan produser film Ernest Prakasa soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Tak hanya Kampus yang merdeka, sekarang pembelajaran di sekolah pun menetapkan Kurikulum Merdeka. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim merilis Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Keduanya dikeluarkan untuk mengatasi krisis pembelajaran selama pandemi Covid-19. Mas Menteri merujuk berbagai studi nasional maupun internasional, di mana krisis pembelajaran di Indonesia telah berlangsung lama dan belum membaik dari tahun ke tahun. Krisis pembelajaran semakin bertambah karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan hilangnya pembelajaran (learning loss) dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran. Perubahan kurikulum ini diklaim mendesak, sebab efektivitas kurikulum yang ada saat ini dinilai masih kurang, serta kondisi pandemi Covid-19 yang tak berkesudahan. Meski begitu, penerapan Kurikulum Merdeka tidak lepas dari kritikan. Pertama, pemerintah dianggap kerap mengganti-ganti kurikulum. Mulai Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Darurat, Kurikulum Prototipe yang kini jadi Kurikulum Merdeka. Sejumlah pihak juga ragu kalau kurikulum merdeka ini bakal berhasil, jika tak ada perbaikan dan pemaksimalan dalam sarana pendidikan. Lalu seperti apa pendapat guru/tenaga pengajar dengan hadirnya kurikulum merdeka ini? Benarkah mampu mengurangi learning loss? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (Plt. Kapuskurjar), Zulfikri Anas, Guru di SMP Negeri 2 Temanggung, Jawa Tengah, Joko Prasetyo, Guru SD Negeri 005 Sekupang, Batam, Kepulauan Riau, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, Said Hamid Hasan, dan koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Metaverse atau dunia virtual makin menggema nih eksistensinya. Di dunia sendiri metaverse ini sudah banyak digunakan, baik untuk berkumpul, berkomunikasi, membeli barang, bermain game, bersosialisasi, berbelanja, hingga berwisata. Di India misalnya, baru-baru ini ada pasangan yang menikah di metaverse dengan 500 tamu undangan. Keren yaa.. ngumpul-ngumpul virtual. Selain pernikahan, sekarang bangunan di tengah-tengah masjid paling suci bagi agama Islam, Masjidil Haram yaitu Ka'bah di Mekkah, Arab Saudi sudah ada juga di Metaverse. Di Indonesia sendiri, topik ini sempat menjadi perbincangan hangat karena mempertanyakan keabsahan dari ibadah haji atau umrah secara virtual. Menanggapi hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan teknologi metaverse tidak bisa menggantikan ibadah haji dan umrah karena wajibnya kehadiran secara fisik pada waktu yang telah ditentukan. Namun Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam menjelaskan teknologi ini bisa membantu jamaah untuk mengeksplor dan mengenal lokasi-lokasi peribadahan. Dengan perkembangannya sendiri Metaverse ini dinilai memiliki peluang dan potensi ekonomi digital. Melalui rilisnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengajak generasi muda, terutama generasi millenial juga generasi Z untuk meningkatkan kompetensi sehingga mampu mengambil peluang di era metaverse yang penuh akan peluang-peluang baru dalam percepatan ekonomi khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Lantas, bagaimana sebenarnya perkembangan mataverse di Indonesia? Seperti apa peluang atau potensi ekonomi digitalnya? Apa yang mesti diketahui oleh pengguna baru? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Pengamat Ekonomi Digital dari Indef Nailul Huda. Simak juga pernyataan dari Direktur IT dan Operasi Bank BNI, Y.B Hariantono, CEO dan Co-Founder WIR Group Michael Budi, dan Game Developer Adam Ardisasmita soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, yang juga Koordinator PPKM, Luhut Binsar Panjaitan mengaku tak khawatir berlebihan di masa PPKM kali ini. Menurutnya, hasil vaksinasi tahap 1 dan 2 di Indonesia sudah berjalan baik, dan juga masyarakat Indonesia termasuk yang disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kata dia, pelonggaran pun dilakukan dengan monitoring yang sangat ketat agar tidak menekan ekonomi terlalu dalam. Meski begitu, Luhut mengingatkan agar masyarakat tak lengah menjalankan disiplin protokol kesehatan. Ia meminta penggunaan aplikasi PeduliLindungi harus dimaksimalkan, dan bagi masyarakat yang merasa memiliki gejala, segera lakukan tes antigen atau PCR. Luhut mengatakan, pemerintah tetap mengedepankan aspek kesehatan, namun tidak akan menginjak rem terlalu dalam, agar tetap menjaga keseimbangan sektor kesehatan dan ekonomi. Sementara itu, Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman menyebut Indonesia perlu berhati-hati ketika melonggarkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi Covid-19. Pasalnya menurut dia, modalitas negara belum cukup kuat untuk menekan laju penularan Covid-19. Lantas, adakah ancaman long covid atau keluhan berkepanjangan usai terkena Covid-19? Apa pesan Persatuan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dalam menghadapi Gelombang ketiga ini? KIta akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman, Ketua Pokja Infeksi Pengurus Pusat PDPI Erlina Burhan, dan Pendiri Covid Survivor Indonesia, Juno Simorangkir. Simak juga pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, memvonis hukuman penjara seumur hidup terhadap Herry Wirawan, terdakwa pemerkosa belasan santri. Majelis hakim menilai tidak terdapat unsur yang dapat meringankan terdakwa atas perbuatannya. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mencatat selama pandemi ini justru kejahatan mengalami peningkatan khususnya kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Di lain sisi, belum lama ini pemerintah telah merampungkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menegaskan bahwa RUU TPKS mesti segera disahkan. Lantas, apa tanggapan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) soal hal ini? Bagaimana dengan aturan hukum? Sudahkah tersedia dan diimplementasikan demi keadilan para korban? Kita akan cari tahu soal hal ini lebih lanjut bersama dengan Koordinator Pelaksana Harian Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Khotimun Sutanti. Simak juga pernyataan dari Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atomojo Suryo soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim terus melakukan perbaikan terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech peer to peer lending). Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Riswinandi menekankan pentingnya peningkatan aspek perlindungan konsumen pada layanan pinjaman berbasis online ini. Berdasarkan data OJK per Desember 2021, penyaluran pinjol mencapai lebih dari Rp290 triliun atau naik hampir 90 persen year on year (yoy). Adapun, hingga kini OJK sudah menutup lebih dari tiga ribuan platform pinjol ilegal. Sementara itu, Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso berencana akan mengkaji ulang izin penggunaan debt collector atau tenaga penagih yang selama ini kerap digunakan perusahaan pinjaman online (pinjol) saat menagih angsuran dari debitur. Wimboh beralasan, banyak dari debt collector berasal dari tenaga outsourcing yang tidak terikat pada institusi pinjol, sehingga keberadaan dan aksi yang mereka lakukan sulit untuk dilacak. Lantas, bagaimana jalannya upaya pemberantasan pinjol ilegal? Masih adakah masalah yang perlu diselesaikan terkait perlindungan konsumen pengguna pinjaman online? KIta akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Pengamat Ekonomi Digital dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda. Simak juga pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso dan Wakil Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Helfi Assegaf soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pro kontra muncul sebagai respons atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Sebagian warganet di media sosial juga riuh menyampaikan keberatannya terhadap Permenaker yang salah satu poinnya berisi dana JHT hanya bisa dicairkan setelah pekerja berusia 56 tahun. Menanggapi ini, Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly mengatakan pihaknya bakal gencar berdialog dan sosialisasi dengan stakeholder terkait, khususnya para pimpinan serikat pekerja atau serikat buruh. Chairul menjelaskan program JHT adalah program perlindungan jangka panjang yang bertujuan melindungi masa tua para pekerja dan buruh dari krisis finansial. Jaminan Hari Tua (JHT) diklaim dipersiapkan agar pekerja di masa tuanya memiliki harta sebagai biaya hidup di masa sudah tidak produktif lagi. Sehingga aturan terkait JHT disesuaikan dengan masa pensiun buruh, yaitu 56 tahun. Selain karena memasuki usia pensiun, klaim JHT juga dapat dilakukan bila peserta meninggal dunia yang diajukan oleh ahli warisnya atau peserta mengalami cacat total tetap. Meskipun begitu UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tetap memberikan peluang pengambilan dalam jangka waktu tertentu bagi peserta yang membutuhkan. Buruh yang membutuhkan pencairan lebih awal dapat mengajukan klaim sebagian dari manfaat JHTnya. Lantas, Seperti apa sikap buruh terhadap Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini? Bagaimana BPJS Watch melihat penolakan dan desakan pembatalan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022? Kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar dan Ketua Bidang Politik Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI), Jumisih. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Hari ini adalah dimulainya tes pramusim MotoGP Mandalika. Event ini berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 11-13 Februari 2022. Meski MotoGP 2022 sendiri akan start di Maret nanti, tapi tes pramusim pun tak kalah semaraknya. Seketika, muncul berbagai cerita menarik buah dari acara bertaraf internasional ini. Beberapa media massa menyuarakan pujian-pujian yang keluar dari pembalap soal indahnya sirkuit Mandalika. Sementara di media sosial tak kalah ramai netizen berkomentar kedatangan para rider dunia idola mereka. Mulai dari viralnya Fabio Quartararo dan Aleix Espargaro yang kepergok beli kartu perdana di counter HP milik warga. Selain itu, lewat akun Instagram fabioquartararo, pembalap asal Prancis itu memposting instastory dirinya di Pantai Seger dengan keterangan "Love this Country". Sementara, akun aleixespargaro mengungah postingan Aleix bersepeda dan berlari, bermain ayunan dipantai dengan caption: “Selamat pagi Indonesia! What a beautiful island is Lombok, wild & nature!” Selain itu, status akun IG dari pembalap Alex Rins juga mengonfirmasi kerennya sirkuit Mandalika dan dirinya tak sabar menaiki motornya di situ. Lantas bagaimana keterisian hotel-hotel di lombok kala tes pramusim MotoGP kali ini? Bakal ada persiapan lebih nggak dibanding saat tes ini? KIta akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Sekretaris Dinas Pariwisata NTB Lalu Hasbul Wadi. Soal hal ini, simak juga pernyataan dari Menteri BUMN Erick Thohir, Komandan lapangan MotoGP Mandalika Hadi Tjahjanto, dan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi NTB Jamaluddin. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Learning loss adalah kondisi yang menjadi kekhawatiran para pendidik dan peserta didik di seluruh belahan dunia saat ini. Learning loss mengacu pada kondisi peserta didik yang bisa kehilangan pengetahuan dan keterampilan atau kemunduran secara akademis, yang terjadi akibat ketidakberlangsungannya proses pendidikan. Dalam hal ini, terganggunya proses pendidikan formal yang disebabkan karena pandemi Covid-19. Sementara, masing-masing negara punya caranya sendiri untuk menghadapi tantangan serupa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI juga berupaya mengejar learning loss ini. Kemendikbudristek kemudian menyusun Kurikulum Prototipe sebagai bagian dari kurikulum nasional untuk mendorong pemulihan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Sehingga, mulai tahun 2022 ini, kurikulum nasional memiliki tiga opsi kurikulum yang bisa dipilih oleh satuan pendidikan untuk pemulihan pembelajaran di masa pandemi Covid-19, yaitu Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat (Kurikulum 2013 yang disederhanakan), dan Kurikulum Prototipe. Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI pada Selasa (8/2) kemarin pun mengklaim kurikulum darurat paling efektif mengatasi learning loss atau kehilangan masa belajar siswa akibat pandemi covid-19. Bahkan sudah 36 persen sekolah di Indonesia menggunakan kurikulum ini. Lantas, bagaimana pandangan KPAI terkait dengan kurikulum yang ada demi mengejar learning loss di tengah pandemi ini? Apa yang mesti dilakukan secara tatap muka agar pembelajaran optimal? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti. Simak juga pernyataan dari Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim dan Pengamat Pendidikan Doni Koesoema soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Untuk pertama kalinya vaksin COVID-19 karya anak bangsa mendapat persetujuan uji klinik manusia. Badan POM resmi menerbitkan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Vaksin Merah Putih yang dikembangkan Universitas Airlangga (UNAIR) bersama PT Biotis. Sebelumnya, Vaksin Merah Putih telah melalui uji praklinik pada hewan uji. Hasil evaluasi data keamanan vaksin oleh Badan POM menunjukkan bahwa vaksin ini aman dan dapat ditoleransi, tidak terdapat kematian dan kelainan organ pada hewan uji, serta respon imun menunjukkan terbentuknya antibodi setelah pemberian vaksin. Dengan dimulainya uji klinik ini, Direktur PT Biotis, FX Sudirman berharap vaksin ini ditargetkan bisa diberikan pada masyarakat sebagai vaksinasi COVID-19 dosis primer, serta dosis lanjutan atau booster mulai Agustus 2022. Sementara itu, Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin COVID-19 juga mendukung penuh uji klinik vaksin Merah Putih. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Pretty Multihartina mengatakan bahwa pihaknya melakukan pengawalan, konsolidasi, serta memfasilitasi proses pengembangan vaksin termasuk pelaksanaan uji klinik. Lantas, bisakah nantinya memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri dan mencapai kemandirian vaksin? Apa yang harus diperhatikan supaya vaksin ini bisa mengikuti perkembangan varian yang ada saat ini? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bareng Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Tri Yunis Miko Wahyono. Simak juga pernyataan dari Kepala Badan POM Penny K. Lukito dan Peneliti Vaksin Merah Putih UNAIR, Prof. Fedik soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Telemedisin menjadi andalan pemerintah dalam menangani lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia. Layanan ini digunakan karena Omicron dianggap memiliki tingkat penularan yang sangat cepat dengan gejala lebih ringan dan tingkat kesembuhan yang tinggi. Telemedisin adalah diagnosis dan perawatan pasien jarak jauh melalui teknologi komunikasi. Pemerintah pun memperluas jangkauan pelayanan telemedisin, bagi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. Kementerian Kesehatan RI menyediakan 17 platform telemedisin bagi pasien isoman, sehingga mereka bisa mendapatkan layanan telekonsultasi serta paket obat gratis. Untuk mendapatkan layanan ini pasien harus melakukan tes PCR di laboratorium yang telah terafiliasi dengan sistem New All Record (NAR) Kementerian Kesehatan. Akses telemedisin isoman ini bisa didapatkan pasien setelah hasil pemeriksaan masuk ke database Kementerian Kesehatan atau melalui situs isoman.kemkes.go.id. Namun sayangnya penggunaan telemedisin masih tak lepas dari kritik, seperti salah satunya adalah kurang cepatnya pengiriman obat. Untuk itu, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar pengiriman obat dari layanan telemedisin dipercepat sampai ke pasien dalam hitungan jam. Lantas, Seberapa efektifkah telemedicine dalam penanganan dan pengawasan pasien isoman? Bagaimana pengalaman beberapa masyarakat dalam mengakses pelayanan telemedisin? Kita akan cari tahu lebih lanjut bersama Relawan LaporCovid-19 Amanda Tan dan pasien positif Covid-19, Tia. Simak juga pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Nama Oki Setiana Dewi belakangan ramai dibicarakan oleh warganet +62 karena viralnya potongan ceramah pada 2 atau 3 tahun lalu. Sebagian netizen beranggapan kalau ceramahnya menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menanggapi kontroversi KDRT ini, Oki melalui Instagramnya meminta maaf. Ia menegaskan bahwa dirinya sangat menolak kekerasan dalam rumah tangga. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya akan terus belajar, memperbaiki diri dan menyampaikan dengan lebih baik ke depannya. Sementara itu, Staf Khusus Menteri Agama Bidang Ukhuwah Islamiyah, Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Keagamaan, serta Moderasi Beragama Isfah Abidal Aziz menegaskan bahwa segala bentuk KDRT tidak bisa dibenarkan apalagi disembunyikan dengan dalih keluhuran istri. Kata dia, sikap Kementerian Agama tegas dan tidak tawar menawar dalam persoalan ini. Menurutnya, relasi laki-laki dan perempuan harus dijalin dalam semangat keadilan dan saling memberi penghormatan. Isfah menambahkan, untuk mengatasi masalah KDRT, lanjutnya, harus menggunakan pendekatan yang komprehensif meliputi berbagai aspek dan melibatkan semua pihak. Kalangan masyarakat harus secara kolektif dikutsertakan, seperti tokoh agama dan cendekiawan, aktivis, tokoh politik dan tokoh masyarakat. Lantas apa tanggapan Komnas Perempuan, soal hal ini? Apa dampak KDRT bagi korban? Dan bagaimana jika korban memilih untuk diam? Kita akan bahas soal hal ini bersama dengan Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi dan Psikolog klinis dewasa dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Nirmala Ika. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pemerintah mewanti-wanti agar produk-produk UKM yang akan ditawarkan saat event MotoGP tanggal 18 – 20 Maret 2022, berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan para penonton. Tidak hanya UKM dari NTB, namun UKM dari luar daerah akan ditampilkan di Mandalika dengan jumlah lebih dari 1000 UKM. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang telah mengunjungi NTB akhir Januari lalu mengaku sudah mempelajari pengalaman MotoGP di Sepang Malaysia. Kata dia, para penonton membutuhkan produk kuliner dan produk suvenir yang sesuai dengan tema MotoGP. Sementara itu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga akan menyeleksi seribuan UKM yang akan dilibatkan dalam gelaran bertaraf internasional tersebut. Mereka akan diseleksi dan dilakukan pembinaan, sehingga produk yang dijual memiliki kualitas yang bagus dan sesuai kebutuhan konsumen. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB Ahmad Masyhuri mengatakan UKM lokal akan diberi porsi lebih banyak untuk mengisi di event tersebut. KIta akan cari tahu soal hal ini lebih lanjut bersama dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB Ahmad Masyhuri, Pelaku UKM Tapona Food di NTB Zaenab dan Pelaku UMKM Ungga Creative Sarinda Farid Rizki. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Persoalan karantina pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN seperti tiada habisnya, beberapa waktu lalu ramai dibicarakan soal harga yang selangit hingga protes dari wisatawan asal Ukraina yang berencana berlibur di Bali. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melalui media sosial Instagramnya mengungkap wisatawan asal Ukraina ini menjalani masa karantina di salah satu hotel di Jakarta. Wisatawan ini mendapatkan hasil positif Covid-19 sebelum meninggalkan hotel. Padahal sebelum menjalani karantina dia negatif Covid-19. Lalu turis ini mengeluh karena tak bisa melakukan tes ulang ditempat lain. Menteri Sandi pun tegas menyebut permasalahan karantina PPLN bukan sekedar masalah miskomunikasi. Ia mengaku berkali-kali mendapatkan laporan serupa. Menurutnya kasus-kasus seperti ini akan merusak nama baik Indonesia dalam upaya membangkitkan sektor pariwisata. Lantas, apa saja permasalah yang ada selama karantina PPLN ini? Seperti apa sebetulnya prosedur karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN)? adakah sanksi bagi hotel yang melanggar prosedur ini? Kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Sekretaris Jenderal Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran dan Koordinator Hotel Repatriasi Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Vivi Herlambang. Simak juga pernyataan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Setelah mempertimbangkan hasil evaluasi program minyak goreng satu harga, yakni 14 ribu rupiah per liter, maka Kementerian Perdagangan telah menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng mulai per tanggal 1 Februari 2022. Yakni, untuk minyak goreng curah dibanderol 11.500 rupiah per liter, minyak goreng kemasan sederhana 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium 14 ribu rupiah per liter. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan HET Minyak Goreng Sawit. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut, pemerintah juga menerapkan kebijakan Domestic Price Obligation (DPO) dan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 20 persen yang berlaku pada produk kelapa sawit. DMO adalah kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri, sedangkan DPO ialah kewajiban penyesuaian harga domestik. Lutfi kembali mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap bijak dalam membeli dan tidak melakukan panic buying karena pemerintah menjamin stok minyak goreng tetap tersedia dengan harga terjangkau. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah hukum yang sangat tegas bagi para pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Lantas, kalau panic buying terjadi di masyarakat apa dampaknya? Bagaimana sebaiknya mengatur hal ini kalau tidak bisa dihindari? Gimana meningkatkan kesadaran masyarakat? Kita akan cari tahu bersama soal hal ini bersama dengan Sosiolog Universitas Gadjah Mada, Sunyoto Usman. Simak juga pernyataan dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Anggota Komisi Perdagangan DPR Mufti Anam, dan Sekjen Aprindo, Solihin, soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Selamat Tahun Baru China! Kalau jalan-jalan ke mall, pusat-pusat kota, sudah banyak yaa lampion-lampion khas Tiongkok dan ornamen-ornamen khas Imlek. Di pasar-pasar juga sudah banyak makanan-makanan khasnya nih, seperti kue keranjang. Layaknya makna kue keranjang, semoga tahun ini kehidupan makin manis dan beruntung sepanjang masa yaa... Sayangnya nih, kemanisan kue keranjang gak sejalan dengan laju penyebaran Covid-19 yang tengah meningkat di Indonesia saat ini. Apa lagi kalau bukan variant of concern, yaitu Omicron. Bahkan dia sudah berkembang biak, jadi varian BA.2 atau Omicron Siluman yang lebih sulit terdeteksi dan gampang nular jika kita tidak ketat memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas nih. Nah, berbicara menghindari kerumunan dan mobilitas di saat hari raya pasti dirasa sulit, ya. Rasanya pasti kepingin banget kumpul-kumpul bareng keluarga apalagi mudik. Namun, sejalan dengan perkembangan kasus Covid-19 varian Omicron, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta umat Konghucu dan masyarakat Tionghoa tidak melakukan perjalanan luar kota atau mudik. Masyarakat Tionghoa diharuskan menjalankan protokol kesehatan (prokes) saat merayakan Tahun Baru Imlek. Sebagai panduan prokes pada perayaan Imlek, Menag Yaqut telah meneken Surat Edaran Nomor SE 02 Tahun 2022. Menurut Menag, prokes secara ketat harus dilakukan dalam setiap penyelenggaraan, baik Persembahyangan Er Shi Sheng An (Hari Persaudaraan), Persembahyangan Chu Xi (Akhir Tahun) dan persembahyangan lainnya. Berdasarkan Surat Erdaran tersebut, Imlek dapat dilakukan secara terbatas, maksimal 10% (sesuai level PPKM daerah) dari kapasitas tempat perayaan. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Tes PCR dengan metode S Gene Target Failure (SGTF) belakangan dipakai pemerintah untuk testing saat ini. Apalagi, di saat kasus Covid-19 varian Omicron sedang merangkak naik di tanah air. Pengetesan PCR SGTF ini dipilih oleh pemerintah dengan keunggulan waktu perolehan hasil lebih cepat, yaitu 4-6 jam. Sementara test Whole Genome Sequencing memakan waktu 3-5 hari. Meski demikian, Whole Genome Sequencing diarahkan pemerintah untuk menganalisis pola penyebaran Omicron. Metode PCR SGTF sendiri makin dikenal setelah istri Anang Hermansyah, yaitu Ashanty dikonfirmasi Covid-19 setelah melakukan tes ini. Akan tetapi, baru-baru ini ketika pemerintah gencar menggunakan tes PCR-SGTF, kini muncullah versi terbaru Omicron, yaitu BA.2 atau Omicron siluman yang katanya lebih sulit terdeteksi memakai tes tersebut. Lantas, mampukah testing yang ada ini mendeteksi Omicron? Bukankah varian ini sulit dideteksi, bahkan ada berkembang isu soal Varian BA.2 atau Omicron siluman yang lebih sulit dideteksi itu? Apakah ada kendala di testing untuk mendapat data yang representatif jumlah sesunguhnya? Kita akan cari tahu bersama soal hal ini bersama dengan Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman. Simak juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung(P2PML) Kemenkes Siti Nadia Tarmizi soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Sepanjang tahun 2021 kemarin, pengguna internet di Indonesia meningkat 11 persen dari tahun sebelumnya, menjadi 202 juta lebih pengguna. Hal ini diungkap oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sementara itu ditahun yang sama, situs web petisi Change.org mencatat ada penambahan 2,5 juta pengguna baru yang ikut menandatangani petisi-petisi di platform mereka. Yang menarik adalah Change.org mencatat, tanda tangan dari warganet bukan hanya untuk menunjukkan dukungan saja, tapi berhasil membawa perubahan dan kemenangan di beberapa petisi. Disebutkan, hampir satu juta pengguna ikut mendukung petisi-petisi menuju kemenangan. Sebagai kementerian yang merespons petisi dari netizen, Kemenkes melalui Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa sudah tugas kementeriannya untuk mampu memberi jawaban-jawaban yang ada di masyarakat. Ia mengklaim pihaknya berusaha sebaik mungkin menjadi responsif meski tak dapat memuaskan semua orang. Lantas, seberapa besar pengaruh gerakan digital saat ini? Bagaimana trend bermedia sosial di 2022? Seperti apa sih media sosial ini harusnya dimanfaatkan oleh pemerintah atau pun anak-anak muda dalam membawa perubahan? Kita simak perbincangannya bersama dengan Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi. Simak juga pernyataan dari Jeanne Sanjaya dari digital dan learning spesialis Change.org dan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Siti Nadia Tarmizi soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Siap-siap, gaes, pelat nomor kendaraan bermotor bakal ada perubahan. Korlantas Polri kabarnya segera menerapkan perubahan warna pelat nomor kendaraan pribadi. Rencana tersebut juga sempat jadi perbincangan di media sosial belakangan ini. Perubahan yang pertama adalah pada warna dasarnya yang selama ini hitam, akan diganti menjadi warna putih dengan tulisan berwarna hitam. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa perubahan warna pelat nomor kendaraan menjadi putih bertujuan agar kamera Electronic Traffic Law Enforcement atau tilang elektronik bisa menyorot angka pelat nomor secara lebih jelas. Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen. Pol. Yusri Yunus menjelaskan disamping perubahan warna, pelat nomor tersebut akan dipasang chip khusus atau Radio Freguency Identification (RFID). Pemberlakuan kebijakan itu akan dilakukan secara bertahap. Sebagai awalnya, akan dilakukan proses sosialisasi lebih dulu kepada masyarakat khususnya pemilik kendaraan. Lantas, bisakan penggantian warna plat motor dan pemasangan chip benar-benar bisa menertibkan pengendara? karena digadang-gadang bisa memudahkan tilang eletronik dan pengawasan? Lalu bagaimana soal keamanan dan privasi para pengendara dan masyarakat? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Harya Setyaka Dillon. Soal hal ini simak juga pernyataan dari Juru bicara Mabes Polri, Ahmad Ramadhan dan Direktur Regident Korlantas Polri, Brigjen Yusri Yunus. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Netizen tanah air berang, ekspresi kemarahan muncul di lini masa saat mengomentari penemuan kerangkeng atau semacam kurungan besi untuk manusia di kediaman Bupati Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin. Dugaan praktik perbudakan modern pun mencuat ke publik. Ada sejumlah orang diduga dikurung dan dipekerjakan di perkebunan sawit milik bupati itu. Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadhan memastikan tempat kerangkeng itu tak berizin, sehingga bisa dikategorikan tindakan ilegal. Saat ini, polisi masih mendalami dugaan motif perbudakan dalam praktik ini. Dari pendalaman awal polisi, beberapa dari mereka dipekerjakan di pabrik kelapa sawit milik Bupati Langkat tersebut. Namun para pekerja itu tidak diberi upah, dengan dalih pembinaan dan pembekalan keahlian bagi pecandu narkoba. Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah mengungkap, kerangkeng untuk menawan para pekerja ada dua unit. Satu di halaman belakang rumah Terbit dan digunakan sebagai tempat tinggal para pekerja. Dan satu lagi, berupa kerangkeng yang ada di dalam rumah Terbit. Anis menyebut, kemarin sudah melaporkan temuan itu ke Komnas HAM karena diduga kuat ada praktik pelanggaran hak asasi manusia. Ketika istilah perbudakan modern mengemuka, apa yang perlu dipahami masyarakat? Seperti apa bentuk perbudakan modern? Upaya pengentasannya di Indonesia bagaimana? Bagaimana selama ini korban kasus perbudakan bisa bebas dan bisakah memperjuangkan hak yang selama ini direnggut? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur. Simak juga pernyataan dari Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah dan Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadhan soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kementerian Pariwisata menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara naik 1,8 hingga 3,6 juta di tahun ini. Dan kemarin, pemerintah mulai melakukan uji coba pembukaan dua zona travel bubble di Kepulauan Riau (Kepri) yakni kawasan Nongsa, Batam dan Lagoi, Bintan dengan Singapura, atau yang disebut travel bubble Batam Bintan-Singapura (BB-S). Travel bubble merupakan panduan perjalanan wisata antarnegara di tengah pandemi Covid-19. Perjalanan ini menggunakan sistem gelembung, di mana para wisatawan berada dalam satu koridor perjalanan. Mekanisme seperti ini telah diterapkan di sejumlah negara di masa pandemi. Dengan skema ini, wisatawan dari kedua negara yang telah sepakat, sama-sama boleh masuk ke wilayah satu sama lain, tanpa menjalani masa karantina sebagaimana aturan yang berlaku. Namun, mereka tidak bisa keluar dari bubble atau koridor yang ditentukan. Upaya ini demi mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Meski begitu, pemerintah berjanji akan melakukan evaluasi mingguan atas penerapan sistem bubble. Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sistem travel bubble bisa saja dihentikan jika berdampak buruk pada situasi pandemi di Indonesia. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Siapa yang tak ingin memiliki kekebalan super terhadap Covid-19 yang tengah merajalela di seluruh dunia? Bahkan, belakangan istilah super immunity marak disinggung karena kondisi itulah yang diidamkan dapat terwujud di masa pandemi ini. Vaksinasi booster Covid-19 rupanya diyakini dapat memicu super immunity, yaitu kondisi yang membantu seseorang menjadi lebih kebal terhadap Covid-19. Hal ini diungkap oleh Dokter spesialis paru Erlina Burhan. Kondisi super immunity juga dijumpai pada seseorang yang punya riwayat terinfeksi covid-19 dan ditambah dengan vaksin dosis lengkap. Sebelumnya, Juru Bicara dan Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebutkan hasil survei yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta tim peneliti dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Rupanya, survei serologi di 100 kabupaten/kota di sebagian wilayah aglomerasi maupun non aglomerasi sepanjang November dan Desember 2021 menunjukkan mayoritas penduduk Indonesia, sebanyak 86,6% populasi yang daerahnya disurvei, telah memiliki antibodi terhadap virus penyebab Covid-19 yaitu SAR-CoV-2, baik akibat terinfeksi sebelumnya atau karena vaksinasi. Soal hal ini kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Infeksi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Erlina Burhan, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, dan Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito. Simak juga cerita dan pengalaman dari Dwi dan Renata, penyintas/penerima vaksin booster covid-19. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Nama Ghozali Everyday melejit usai sukses mendulang Rp 1,5 miliar dari penjualan NFT foto selfie-nya. Istilah NFT pun turut menjadi perbincangan oleh netizen yang diikuti optimisme mengikuti jejak Ghozali. NFT merupakan non-fungible token, salah satu aset digital yang memang tengah naik pamor. Dan kini, masyarakat Indonesia berbondong-bondong mengupload foto di aplikasi penyedia NFT seperti OpenSea. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pun angkat bicara soal fenomena ini. Kominfo menyebut akan awasi penyelengara sistem elektronik (PE) NFT. Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia Dedy Permadi mengungkap pengawasan akan dilaksanakan sesuai perintah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pengawasan akan dilakukan terkait pelanggaran dan transaksi pornografi dalam NFT. Soal hal ini kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Mahasiswa tingkat akhir di Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), Sultan Gustaf Al Ghozali, Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Bambang Soesatyo, Entrepreneur dan kolektor NFT Jeffry Jouw, dan Pengamat ekonomi digital sekaligus Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Setelah harganya yang melambung tinggi di beberapa waktu terakhir ini, kebijakan minyak goreng satu harga kini telah diberlakukan. Seluruh minyak goreng berbahan kelapa sawit baik kemasan sederhana maupun premium, dijual setara Rp14 ribu per liter. Masyarakat pun sejak kemarin antusias memburunya di seluruh jaringan ritel-ritel modern. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mewanti-wanti para pengusaha yang enggan menjual minyak goreng dengan harga tersebut akan dikenai sanksi berat berupa pembekuan atau pencabutan izin usaha. Lutfi bahkan mengingatkan bagi semua pihak yang melakukan kecurangan ataupun penyelewengan akan dibawa ke ranah hukum. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin kepada KBR mengaku akan melaksanakan tugas daripemerintah yaitu untuk membantu masyarakat mendapatkan minyak dengan satu harga tersebut. Selain itu, pihaknya juga akan memastikan tidak terjadinya panic buying dengan mengatur agar masyarakat hanya bisa membeli dalam jumlah tertentu. Bagaimana dengan kabar sektor warung Tegal atau warteg, adakah pengaruhnya? Adakah jaminan stabilitas harga minyak goreng untuk masyarakat? Kita akan cari tahu soal hal ini bersama dengan Ketua Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara) Mukroni dan Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo. Simak juga pernyataan dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Apa kabar nih, ibu kota negara baru yang kelak berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur? Kabar terbaru, adalah nama yang sudah ditentukan untuknya. Nama ibu kota negara (IKN) baru nanti ialah Nusantara. Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa. Kata dia, nama tersebut dipilih Presiden Joko Widodo dari 80-an nama yang telah diajukan. Tapi, apa alasan dibalik pemilihan nama Nusantara itu? Nanti kita dengerin ya penjelasannya! Tapi sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, pembangunan Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur merupakan bentuk transformasi besar-besaran negara, untuk menciptakan lokomotif baru dalam transformasi menuju ke era yang baru. Selain itu, Jokowi juga meminta pembangunan ibu kota negara baru menjadi momentum membangun kota yang sehat, efisien, produtif yang dirancang sejak awal melalui perencanaan yang matang. Dalam bayangannya, Kepala Negara menyebut, warga ibu kota negara baru akan bisa kemana-mana naik sepeda dan berjalan kaki. Hal itu karena lingkungannya sudah terwujud nihil gas buangan atau net zero emissions. Kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang. Persetujuan diambil Ketua DPR Puan Maharani, setelah adanya persetujuan dari mayoritas fraksi di DPR dalam rapat paripurna. Dengan telah disahkannya UU tersebut, maka rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bisa segera direalisasikan. Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, Manajer Kampanye Eksekutif Nasional Walhi Wahyu A. Perdana, dan Wawan juga Ani, Pegawai Negeri Sipil. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria pada Hari Minggu (16/1) kemarin, mengungkapkan sebanyak 15 sekolah di ibu kota ditutup untuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen. Pembatasan itu dilakukan menyusul ditemukannya guru dan siswa yang positif Covid-19. Meski begitu, total ada 10 ribu lebih sekolah di ibu kota negara yang masih memberlakukan PTM 100 persen. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, justru mencabut sistem pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen untuk jenjang sekolah SD dan SMP walau belum ditemukan kasus Covid-19 dari klaster sekolah di sana. Banyuwangi saat ini, masih berada di Level 1 dan diperbolehkan menggelar PTM 100 untuk semua jenjang sekolah. Namun Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno kemarin mengatakan, pencabutan PTM 100 persen itu, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PTM 100 persen selama sepekan. Dimana hampir seluruh sekolah SD dan SMP, pemberlakukan protokol kesehatannya tidak berjalan dengan baik. Sehingga, untuk mengantisipasi munculnya klaster sekolah pihaknya memutuskan untuk sementara waktu mencabut pelaksanaan PTM 100 persen di Banyuwangi. Lantas bagaimana KPAI menyikapi hal ini?Adakah pelanggaran-pelanggaran prokes selama PTM berlangsung? Kita cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti. Simak juga pernyataan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno, dan Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga Dr Windhu Purnomo soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kasus Covid-19 varian Omicron telah terdeteksi di 7 daerah di Indonesia. Diantaranya Malang, Bogor, Tanggerang, Bandung, Surabaya, DKI Jakarta, Medan. Akibat kasus Omicron tembus lebih dari 700 kasus, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bakal ada pengetatan kebijakan PPKM di wilayahnya. Sementara itu, BPOM membuka kemungkinan obat Covid-19 Molnupiravir didistribusikan melalui toko obat atau apotek. Alasannya untuk memudahkan masyarakat yang menjalankan isolasi di rumah dan tempat isolasi. Ini antisipasi rumah sakit penuh dan masyarakat harus menjalankan isolasi mandiri. Soal hal ini kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga Dr Windhu Purnomo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Tahun ini, seluruh perguruan tinggi di Indonesia ditargetkan sudah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Pembentukan Satgas itu, menurut Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim, sesuai Peraturan Mendikbud-Ristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi. Kata Nadiem, kementeriannya masih menerima berbagai masukan sebagai bahan pertimbangan, supaya Permendikbud-Ristek tentang PPKS bisa mendorong pendidikan yang merdeka dari kekerasan seksual. Meski begitu, Permendikbud-Ristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi itu juga tak lepas dari kritik. Seperti dari Majelis Pendidikan Tinggi Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menilai, Permendikbud-Ristek berpotensi melegalkan perzinahan. Karena ada kecacatan materil di Pasal 5, yang memuat frasa "tanpa persetujuan korban". PP Muhammadiyah menilai, pasal ini menimbulkan makna legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. Sementara itu, di luar lingkungan pendidikan, Dewan Perwakilan Rakyat memastikan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akan disahkan sebagai RUU inisiatif DPR pada sidang paripurna 18 Januari mendatang. Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidato Pembukaan Masa Sidang 2021-2022. Sebelumnya, pemerintah membentuk gugus tugas untuk mempercepat pembahasan RUU TPKS. Gugus tugas tersebut beranggotakan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Agama (Kemenag), Kejaksaan dan Kepolisian. Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (Kompaks) Naila Rizqi. Simak juga pernyataan dari Kepala Staf Kepresiden Moeldoko, Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim, dan Wamenkumham Edward Omar Sharif soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Program pemberian vaksinasi dosis ketiga atau booster vaksin Covid-19 kepada seluruh masyarakat Indonesia di luar tenaga medis yang selama ini menjadi target program booster vaksin sebelumnya telah berjalan. Vaksin booster diberikan secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia serta diperuntukkan bagi yang berusia 18 tahun ke atas dan telah menerima vaksin dosis kedua dalam jangka waktu minimal 6 bulan. Kelompok prioritas penerima vaksin booster adalah lansia dan penderita immunokompromais. Jenis vaksin ketiga yang diberikan akan ditentukan oleh petugas kesehatan berdasarkan riwayat vaksinasi dosis 1 dan 2 yang diterima dan sesuai ketersediaan vaksin di tempat layanan. Masyarakat yang termasuk dalam kelompok prioritas penerima vaksin booster dapat mengecek tiket dan jadwal vaksinasi di website dan aplikasi PeduliLindungi. Tiket tersebut dapat digunakan di fasilitas kesehatan atau tempat vaksinasi terdekat pada waktu yang sudah ditentukan. Di akhir tahun 2021, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di Desember 2021 meningkat menjadi 118,5, sedangkan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) sebesar 99,9. Kuatnya optimisme konsumen ini disokong dengan kondisi ekonomi yang diproyeksikan membaik di tengah rendahnya angka penyebaran virus Covid-19. Sebenarnya seberapa efektif vaksinasi dosis ketiga melawan Omicron, sehingga masyarakat bisa lebih produktif dan terlindungi? Lantas seperti apa proyeksi Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan daya beli masyarakat seiring dengan berjalannya vaksinasi booster? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Ketua Satgas Covid-19 PB IDI, Zubairi Djoerban dan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef Tauhid Ahmad. Simak juga pernyataan dari Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Hari ini program pemberian vaksinasi dosis ketiga atau booster vaksin Covid-19 akan mulai diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia di luar tenaga medis yang selama ini menjadi target program booster vaksin sebelumnya. Dalam pernyataannya kemarin, Presiden Joko Widodo memastikan vaksinasi ketiga itu diberikan secara gratis. Menurut Jokowi, keselamatan rakyat adalah yang utama. Kepala negara juga mengatakan pemerintah akan melaksanakan vaksinasi dosis ketiga dengan prioritas bagi lansia dan kelompok rentan. Katanya, upaya tersebut untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat, dengan mempertimbangkan virus Covid-19 yang terus bermutasi. Presiden Joko Widodo turut mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan meskipun telah divaksin Covid-19. Seberapa penting pemberian vaksin booster ini? Apa yang perlu diperhatikan masyarakat terkait vaksin yang diterimanya? Apakah bebas atau harus mencari sesuai dengan merek vaksin yang diterima sebelumnya? Kita akan cari tahu soal hal ini lebih lanjut bersama dengan Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Zubairi Djoerban. Simak juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), Penny K. Lukito soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Sebanyak 400-an jemaah umrah Indonesia berhasil diberangkatkan akhir pekan lalu, di tengah bayang-bayang lonjakan covid-19 varian omicron global. Ini merupakan keberangkatan pertama jemaah Indonesia sejak pandemi Covid-19 melanda dunia. Kementerian Agama mengklaim situasi pandemi Covid-19 masih terkendali, sehingga pemberangkatan ibadah umrah Indonesia ke Arab Saudi diperbolehkan. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Umrah dan Haji Kementerian Agama, Hilman Latief. Kemenag juga menyebut akan memitigasi pelaksanaan umrah itu dengan prosedur protokol kesehatan ketat. Salah satunya, kata dia, kebijakan one gate policy atau kebijakan umrah satu pintu yaitu berangkat dan pulang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kemarin menyebut dari, 414 kasus Covid-19 penularan varian Omicron di Indonesia, paling banyak berasal dari pelaku perjalanan dari luar negeri. Yang jadi penyumbang tertinggi adalah kedatangan dari Arab Saudi. Walau demikian, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mengklaim, asosiasi akan melakukan pengawasan yang ketat baik saat keberangkatan di Indonesia, maupun saat tiba di Arab Saudi. Selain itu, jemaah umrah juga diwajibkan menjalani karantina selama 7 hari saat kembali ke Indonesia. Seperti apa pemberangkatan Jemaah Umrah Indonesia setelah dibuka ini? Bagaimana kesiapannya dan sebagainya? Kita akan cari tahu soal hal ini bersama dengan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat AMPHURI, Farid Aljawi. Simak juga pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, dan Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pemerintah sudah mengumumkan akan ada program pemberian vaksinasi booster Covid-19, mulai 12 Januari 2021 mendatang. Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono menyebut setidaknya sudah ada lebih dari 200 kabupaten atau kota yang memenuhi persyaratan untuk menerima distribusi vaksin booster tersebut. Meski begitu, pemerintah tetap mendorong vaksinasi program dua dosis untuk Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia, beriringan dengan jalannya pemberian vaksin booster di beberapa wilayah yang sudah memenuhi persyaratan. Yaitu, daerah dengan tingkat vaksinasi dosis pertama sudah lebih dari 70 persen dan sudah mencapai dosis vaksinasi lansia yang lebih dari 60 persen. Mengenai mekanisme pemberian vaksinasi booster Covid-19, akan dilakukan secara gratis dan berbayar untuk masyarakat umum. Jelang pelaksanaannya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan pun mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana pemberian vaksin booster atau dosis ketiga untuk masyarakat umum. Sebab, cakupan vaksinasi dosis 1 dan 2 belum optimal untuk kelompok masyarakat rentan. Sebelumnya, Koalisi masyarakat Laporcovid19 juga mencatat selama 2021 menerima 71 laporan soal penyimpangan program vaksinasi Covid-19. Relawan Laporcovid-19 Amanda Tan menyebut dari 71 laporan tersebut, 33 laporan merupakan penyelewengan vaksin dosis ketiga atau booster. Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Penyintas Covid-19 dan perwakilan dari Covid Survivor Indonesia Juno, dan Perwakilan Koalisi, FirdausFerdiansyah dari LaporCovid-19. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Mumpung masih awal tahun, ada yang kemarin punya resolusi buat memulai bisnis baru? Nah untuk yang pengin memulai bisnis baru, bisnis produk yang zero waste bisa jadi pilihan nih! Karena rupanya, tren bisnis produk zero waste ini kian meningkat. Zero waste, atau nol sampah pada prinsipnya adalah upaya konservasi sumber daya yang melibatkan produksi, konsumsi, penggunaan kembali, dan pemulihan produk hingga kemasannya. Inovasi produk yang mendukung gaya hidup nol sampah ini makin berkembang. Pilihan alternatif untuk mengurangi penumpukan sampah juga sudah tersedia. Namun informasi mengenai itu masih perlu secara masif didengungkan kepada masyarakat. Agar, lebih banyak lagi konsumen yang mendukung semangat nol sampah dengan memilih produk zero waste. Sayangnya, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para produsen dan penyedia produk minim sampah agar masyarakat mulai beralih menggunakan produk yang minim sampah. Padahal, tumpukan sampah kemasan produk masih jadi permasalahan bersama. Sudah banyakkah pengusaha muda yang memperhatikan prinsip zero waste dalam bisnisnya? Apa sih urgensinya bagi lingkungan dan apa untungnya buat konsumen? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Staf Divisi Kampanye Zero Waste Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan(YPBB) Anilawati Nurwakhidin. Simak juga pernyataan dari Owner Peony Ecohouse, Dwi Indriyanti, Visual & UI/UX Designer Hepi Circle, Veronika Jie, dan Public Relations and Partnership Siklus Refill Brenda Cynthia soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Akhir tahun kemarin Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) batal dibahas di rapat paripurna DPR dan menimbulkan kekecewaan berbagai pihak. Kini, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dalam pembahasan RUU TPKS itu. Jokowi ingin RUU tersebut segera disahkan agar memberikan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual. Presiden juga meminta kepada Gugus Tugas Pemerintah yang menangani RUU TPKS ini untuk segera menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM) terhadap draf RUU yang sedang disiapkan oleh DPR. Hal itu ditekankan Jokowi agar ada langkah langkah percepatan pembahasan di parlemen. Jokowi mengakui perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu menjadi perhatian dan sangat mendesak harus segera ditangani. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga berjanji segera melaksanakan perintah Presiden tersebut. Bintang Puspayoga mengatakan, kementeriannya telah mengawal rancangan undang-undang ini sejak 2016. Kementeriannya juga telah menyusun DIM dari RUU yang semula bernama Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). RUU itu kemudian berubah nama menjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). KIta cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi dan Wakil Ketua Komisi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di DPR Diah Pitaloka.Simak juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pemerintah memangkas masa karantina pelaku perjalanan luar negeri 7-10 hari. Meski, kasus Covid-19 varian Omicron mengalami kenaikan. Padahal di akhir tahun, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap data Angkasa Pura terkait kenaikan signifikan hingga dua kali lipat penerbangan tujuan luar negeri pada kondisi normalnya. Tingginya mobilitas tersebut terjadi di tengah ancaman virus COVID-19 varian Omicron yang sudah ditemukan di puluhan negara, dan terindikasi menyebar jauh lebih cepat daripada jenis mutasi sebelumnya. Walau demikian pemerintah mengklaim terus memperketat pintu-pintu masuk kedatangan internasional dari jalur udara, laut dan darat. Bahkan sempat memperpanjang waktu karantina bagi para pelaku perjalanan internasional. Namun kini awal tahun, pemerintah kembali memperpendek waktu karantina. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat menekankan peningkatan mobilitas masyarakat ke luar maupun ke dalam negeri harus menjadi perhatian pemerintah. Anggota Komisi bidang Kesehatan DPR, Rahmad Handoyo waktu itu beralasan, ledakan kasus di negara tetangga maupun sejumlah negara Eropa patut menjadi cermin pemerintah untuk mengantisipasi masuknya varian baru Covid-19, seperti Omicron. Lalu Senin kemarin, kepada KBR, Rahmad Handoyo berujar, pengawasan dan kedisiplinan saat karantina perlu ditingkatkan. Sebab kata dia, sebagian kasus positif varian Omicron di Tanah Air didominasi oleh imported case yang dibawa masuk oleh pelaku perjalanan luar negeri. Kita akan bincangkan soal hal ini bersama dengan Koordinator Hotel Repatriasi Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Vivi Herlambang. Simak juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Mulai awal tahun 2022, yaitu Hari Senin kemarin, satuan pendidikan di level PPKM 1 dan 2 diizinkan melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) kapasitas 100 persen dari ruang kelas. Lama belajar dibatasi maksimal enam jam per hari. Meski demikian, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan keputusan siswa untuk menjalankan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) ada pada para orang tua. Menurutnya, ada syarat capaian vaksinasi guru dan tenaga pendidik tertentu untuk sekolah, dalam pengaturan PTM kali ini. Pemerintah juga mendorong berbagai langkah mitigasi klaster Covid-19 di lingkungan sekolah, meski tak menjamin penularan Covid-19. Sementara itu, ahli epidemologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menilai, PTM 100 persen cukup berisiko di tengah ancaman varian Omicron. Dia menyarankan agar PTM tetap dilakukan dengan proporsi 50:50 secara daring dan luring, atau dilaksanakan bertahap hingga mencapai 100 persen. Menurut Dicky, PTM 100 persen tidak bisa hanya mengacu pada level PPKM maupun cakupan vaksinasi. Namun, seluruh guru, murid, dan petugas sekolah harus tervaksinasi dua dosis sebelum menggelar 100 persen PTM. Tapi siapkah masyarakat khususnya para pelajar untuk kembali ke sekolah belajar secara luring? Soal hal ini kita cari tahu lebih lanjut bersama Pelaksana Tugas Dirjen Kesehatan Masyarakat di Kementerian Kesehatan Kartini Rustandi, Sekjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek Suharti, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Menengah Kemendikbud-Ristek Jumeri, dan Psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Masih dalam semangat pergantian tahun, beragam ungkapan pengharapan menyesaki timeline media sosial oleh netizen. Warganet sepenuhnya berharap bahwa tahun yang dijalani ke depannya lebih baik dibanding setahun kebelakang. Mau tahu apa saja cuitan netizen? Kita simak berikut ini (BOX NETIZEN) Jika menilik tahun 2021 kemarin, pandemi Covid-19 masih menjadi isu yang masih belum habis dibahas di media sosial. Selain itu, apa saja isu-isu besar yang terjadi di sepanjang 2020 dan menyedot perhatian masyarakat? Lalu, sudah bebaskah masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya baik secara offline maupun online? **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Siapa yang sudah menyiapkan panggangan, ikan, ayam, daging atau makanan laut lainnya... Wah pasti sudah mulai heboh dong yaa... beli-beli bahan-bahan untuk acara bakar-bakar dan kumpul bersama keluarga atau teman selama pergantian tahun baru. Kalau liat di pasar atau jalan-jalan, sudah nampak dong ya gunung-gunungan jagung yang masih terbungkus kulitnya. Ini menjadi momen pergantian tahun ke 2 di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia. Mungkin sebagian dari kalian ada yang berencana menghabiskan malam tahun baru di rumah atau berlibur di destinasi wisata. Tetap hati-hati ya, karena virus Covid-19, khususnya Omicron masih mengintai. Kementerian Kesehatan menyatakan, 51 pasien covid-19 varian Omicron di Indonesia sudah menerima dua suntikan dosis vaksin. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyebut puluhan pasien terinfeksi Omicron itu masih menjalani perawatan dan karantina di RSDC Wisma Atlet Kemayoran dan sebagian di RSPI Sulianti Saroso Jakarta Utara. Mayoritas dari mereka tidak mengalami gejala. Sebagian lainnya mengalami gejala ringan seperti batuk, pilek, dan demam ringan. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Dampak kerusakan lingkungan dan perubahan iklim jelas terlihat dari banyaknya bencana alam selama 2021. Beberapa bencana alam, yaitu gempa di Majumu dan Majene, banjir Sintang, siklon tropis sejora, erupsi Gunung Semeru, hingga baru-baru ini ada banjir di kabupaten Muara Enim, Sumba Barat, dan NTT. Jika kita menurujuk pada kasus banjir kota Batu yang terjadi pada 4 November 2021. Kota Batu diguyur hujan deras hampir tiga jam dan mengakibatkan meluapnya sungai DAS Brantas sisi Gunung Biru. Meskipun termasuk wilayah rawan banjir, ini merupakan bajir yang paling parah keadaannya. Berdasarkan rilis komunitas peduli lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), ini adalah bagian dari anomali cuaca sebagai dampak turunan perubahan iklim. Anomali cuaca terkadang panas berkepanjangan, tetapi tiba-tiba hujan deras, merupakan bahaya hidrometeorologi yang resikonya setiap tahun meningkat akibat dari perubahan iklim yang semakin masif. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Suharyanto sendiri mengakui bencana alam sepanjang tahun ini didominasi banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem dan gelombang pasang. Bencana-bencana ini menyumbang angka 2.700an bencana dari total 3.000an bencana. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Teriakan pembubaran peribadatan Natal yang digelar GPI Tulang Bawang di kampung Banjar Agung, Lampung viral di media sosial. Warga berbondo-bondong menggeruduk rumah ibadah dan melarang adanya perayaan Natal. Percekcokan dan keributan tidak terhindarkan, di mana warga menilai peribadatan Natal tidak diperbolehkan karena GPI Tulang Bawang hanya dianggap sebagai rumah doa atau rumah ibadah keluarga. Juru bicara Polda Lampung, Zahwani Pandra Arsyad mengklaim bawah persoalan persekusi ibadah Natal di Tulang Bawang sudah selesai. Melalui keterangan tertulisnya Polda Lampung mengatakan, kedua pihak juga sudah sepakat untuk membiarkan perayaan Natal hingga 26 Desember 2021. Keributan ini berakhir dengan kepasrahan umat kristiani menurunkan lambang salib di bagian depan bangunan gereja, dan mirisnya warga tidak mengizinkan bagunan rumah ibadah itu digunakan di kemudian hari sebelum izin penggunaannya keluar. Lantas, sudah seberapa sering kejadian seperti ini terjadi? dan bentuk-bentuknya seperti apa? Di 2022, bisakah Indonesia menyelesaikan persoalan menyangkut kebebasan beragama dan rumah ibadah? Kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Pendeta Gomar Gultom selaku Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (Kapus KUB) Kemenag RI, Wawan Junaed, dan Direktur riset Setara Institute, Halili Hasan. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Mendekati penghujung tahun 2021 Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) mengeluarkan hasil suvei kepuasan publik pada aspek ekonomi, politik, penanganan pandemi Covid-19, penegakan hukum hingga pemberantasan korupsi. Salah satu yang mendapatkan perhatian adalah soal korupsi. Sebanyak 41,5 persen publik menilai pemberantasan korupsi di Indonesia buruk. Gimana nih, anda sepakat? Termasuk yang menilai kalau pembertantasan korupsi di Indonesia makin buruk? Masih segar di ingatan kita soal kasus korupsi bantuan sosial (bansos) yang dilakukan ex- Menteri Sosial Juliari Batubata. Kasus ini memantik kemarahan masyarakat dan disalurkan via media sosial, mereka menghujat Juliari karena melakukan korupsi di tengah kesulitan akibat pandemi Covid-19. Setiap denger kasus ini bawaannya masih kesel aja yaa… Selain kasus itu, kasus korupsi di Indonesia seakan tiada habisnya. Komisi antirasuah yang digawangi oleh Firli Bahuri mencatat ada 101 kasus korupsi dengan total tersangka 116 koruptor selama 2021. Wah banyak banget yaa? Untuk membahas lebih jauh soal pemberantasan korupsi di Indonesia dan apa saja sih evaluasinya, yuk kita obrolin bareng peneliti lembaga pemerhati korupsi Pukat UGM, Yuris Rezha Kuniawan. Simak juga pernyataan dari Direktur Riset SMRC Deni Irvani dan Anggota komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Belakangan ini warganet lagi ramai bahas soal mahalnya biaya karantina mandiri di hotel bagi pelaku perjalanan luar negeri. Kabarnya biaya karantina mandiri di hotel untuk paket karantina selama sepuluh hari, pelaku perjalanan harus merogoh kocek mulai 6 hingga 21 juta. Gak tanggung-tanggung, kalau mengalami keparahan dan harus dikarantina lebih lama, tarifnya akan naik dengan selisih 3 hingga 5 juta rupiah. Waow banget gak tuh harganya. Belum selesai persoalan mahalnya harga, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui adanya persoalan mafia karantina di tengah-tengah proses kepulangan pelaku perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta yang akan mengakses hotel-hotel karantina. Sederet kasus ini membuat pemerintah berupaya melakukan transparansi harga-harga dan fasilitas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri di website quarantinehotelsjakarta.com. Melalui website ini, para pelancong dapat mengetahui harga dan fasilitas selama melakukan karantina. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Yang menjadi selalu, ya menghayati Natal sebagai intervensi solidaritas Allah ya. Yang datang di tengah seluruh situasi dan kondisi kemanusiaan kita yang tidak selamanya kelihatan baik ya. Ada banyak bencana, ada pandemi, ada keprihatinan yang, yang betul-betul mendorong kita untuk bisa saling membantu, saling peduli, untuk punya empati yang tinggi. Artinya internalisasi makna Natal, solidaritas Allah harus menggerakkan kita untuk membangun solidaritas kemanusiaan dalam skala yang lebih. Di tengah situasi pandemi, di tengah situasi bencana alam, bencana sosial. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kinerja penegakan hukum di Indonesia dinilai makin merosot beberapa bulan terakhir. Ini tergambar dari hasil survei Charta Politika yang dirilis 20 Desember lalu, tentang kepuasan publik terhadap kinerja lembaga penegak hukum, salah satunya kepolisian. Hampir 45 persen responden menilai kinerja penegak hukum masih buruk. Angka ini meningkat dibanding hasil survei Maret 2021 lalu, yang mencapai 30 persen. Kelompok yang tidak puas dengan kinerja penegak hukum kini nyaris imbang dengan mereka yang mengapresiasi. Tren ketidakpuasan publik mulai meningkat sejak Juli lalu. Ini disinyalir beriringan dengan maraknya berbagai tagar protes seperti Percuma Lapor Polisi, Satu Hari Satu Oknum, hingga No Viral No Justice. Tagar tersebut bermunculan di media sosial dipicu terungkapnya kasus- kasus pembiaran oleh kepolisian. Lantas, perubahan seperti apa yang diharapkan dari kepolisian? Sejauh ini apakah Polri serius berbenah? Rekomendasi apa saja yang diajukan Kompolnas untuk perbaikan Korps Bhayangkara? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Poengky Indarti dan Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Muhammad Isnur. Simak juga pernyataan dari Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Wakil Ketua Komisi bidang Hukum di DPR RI Ahmad Sahroni soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Polemik penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 kembali mencuat. Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan UMP Jakarta 2022 yang semula 0,85 persen menjadi 5,1 persen. Padahal, rata-rata kenaikan UMP 2022 hanya sekitar 1,09 persen. Kalau dirupiahkan, kenaikan awal itu sebesar Rp37 ribu, jadi besaran UMP-nya sekitar Rp4,4 jutaan. Belakangan, direvisi menjadi Rp225 ribu-an, atau 6 kali lipatnya. Sehingga besaran UMP sekitar Rp4,6 jutaan. Tentu saja, keputusan ini membuat kelompok buruh bersorak. Tetapi, kalangan pengusaha jelas menolak. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut, keputusan Anies itu diambil sepihak dan tidak mempertimbangkan dunia usaha yang masih terpuruk karena pandemi. Pengusaha mengakui ekonomi memang tumbuh dan mulai pulih. Tapi, bukan berarti kondisi sudah balik ke normal seperti sebelum pandemi. Apindo mengancam akan menggugat keputusan Gubernur Anies merevisi UMP Jakarta 2022 ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN. Lantas, apakah pernyataan Anies terkait revisi kenaikan UMP 2022 yang diklaim sudah sesuai inflasi dan asas keadilan? Bagaimana dampak kenaikan UMP DKI sebesar 5,1 persen terhadap daya beli masyarakat? Kita akan cari tahu hal ini bersama dengan Peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Agus Herta Sumarto dan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo DKI Jakarta Bidang Pengupahan dan Jamsos, Nurjaman. Simak juga pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua KSPI Said Iqbal soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Tak cukup dua dosis, kini desakan pemberian dosis ketiga atau booster terus menguat. Ini disebabkan mutasi virus Corona yang terus bermunculan. Terbaru ada varian Omicron yang masuk kategori variant of concern WHO. Artinya Omicron lebih cepat menular ketimbang varian Delta dan menurunkan tingkat efikasi atau kemanjuran vaksin. Makanya, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM kini tengah memproses izin darurat penggunaan booster Covid-19. Suntikan booster ini dipandang sebagai cara paling ampuh melawan varian Omicron, berdasarkan rilis Strategic Advisory Group of Expert. Di Indonesia, kelompok masyarakat sipil yang mengawal penanganan pandemi, yaitu LaporCovid-19 turut menekankan pentingnya pemberian dosis ketiga. Namun, mereka menolak rencana pemerintah menerapkan kebijakan booster berbayar. Di lain pihak, LaporCovid juga menyoroti ketimpangan vaksinasi antardaerah. Situasi ini diperparah dengan minimnya transparansi informasi mengenai distribusi vaksin dosis pertama dan kedua. Lantas, kenapa vaksinasi booster belum mendesak dilakukan di Indonesia, padahal sudah ada temuan varian Omicron? Seperti apa dampak varian Omicron terhadap efikasi vaksin? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny K Lukito dan Penasihat Senior Dirjen WHO Diah Satyani Saminarsih. Simak juga pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Afrika, Inggris dan negara-negara Eropa serta Amerika Serikat sedang kewalahan menghadapi Omicorn, varian baru dari Covid-19 yang kabarnya lebih cepat menular. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat saat ini ada 89 negara, termasuk Indonesia yang telah terdeteksi kasus Covid-19 Omicorn. Ini bikin WHO tak henti-hentinya mewanti-wanti penanganan pandemi. Pasalnya, jumlah kasus Omicorn dapat meningkat dua kali lipat dalam waktu 1,5 sampai 3 hari terakhir. WHO sendiri mengakui nih soal keterbatasan penelitian sifat varian baru Covid-19 itu. Artinya masih banyak yang belum kita ketahui soal varian ini. Berdasarkan rilis Kementerian Kesehatan, per Jumat (17/12) pekan lalu, ada 3 kasus konfirmasi varian Omicorn. Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi mengatakan dua pasien tersebut merupakan hasil pemeriksaan sampel dari 5 kasus probable Omicron dari pelaku perjalanan luar negeri. Terkait temuan ini, Nadia menghimbau masyarakat tetap waspada dan tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Soal hal ini kita akan bincangkan lebih lanjut bersama dengan Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harmadi, Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno, dan Executive Director International Paediatrics Association (IPA) & President Asia Pacific Paediatrics Association (APPA) dokter Aman Bhakti Pulungan. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Belum reda kemarahan netizen atas dugaan kasus pemerkosaan puluhan santriwati di Garut oleh guru pesantren bernama HW, kini jagat sosial dihebohkan dugaan kasus pemerkosaan Guru Agama berinisial MMS kepada 10 santrinya di sebuah majelis taklim di kawasan Beji, Depok, Jawa Barat. Sementara Menteri PPPA Bintang Puspayoga juga menuturkan, Pemerintah tidak ingin hanya bersifat sebagai “pemadam kebakaran”. Artinya, baru melakukan pencegahan, pada saat pemerkosaan sudah terjadi. Bintang mengimbau masyarakat, bila mengetahui ada keganjilan dan pelanggaran norma susila di pesantren dan sekolah berasrama, agar segera melapor melalui Call Center 129, atau WhatsApp nomor 0811-1129-129. Tapi sayangnya, kasus-kasus kekerasan seksual itu tak kunjung juga membuat DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di sidang paripurna kemarin. Lantas, apa tanggapan dari Asosiasi Pesantren NU dan LBH APIK soal hal ini? Kita akan cari tahu bersama dengan Pengurus Bidang Divisi Media Asosiasi Pesantren NU Abdullah Hamid dan Direktur LBH APIK Jakarta, Siti Mazumah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pemerintah mencatat terjadi lonjakan kedatangan WNI pada Desember ini yang mencapai hingga empat ribu orang per hari. Sedangkan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap data Angkasa Pura terkait kenaikan signifikan hingga dua kali lipat penerbangan tujuan luar negeri pada kondisi normalnya. Pemerintah mengklaim terus memperketat pintu-pintu masuk kedatangan internasional dari jalur udara, laut dan darat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pelaku perjalanan internasional paling banyak melalui jalur udara di bandara Soekarno Hatta. Kata dia, seluruh pelaku perjalanan internasional yang masuk dari berbagai jalur tersebut dilakukan tes PCR. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Hari pertama penyuntikan vaksinasi anak usia 6-11 tahun telah dilalui. Kemarin menjadi kickoff vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 6-11 tahun yang dimulai di tiga lokasi, yaitu di Jakarta, Depok, dan Tangerang Selatan. Vaksin yang digunakan adalah Sinovac sesuai izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM menyatakan vaksin Sinovac aman untuk anak usia 6-11 tahun. Sebelumnya Instruksi Mendagri mengatur, daerah yang bisa melakukan vaksinasi untuk anak, harus sudah mencapai target minimal 70 persen vaksinasi dosis pertama, dan minimal sudah vaksinasi 60 persen dosis pertama bagi Lansia. Ada seratusan kabupaten kota di sebelas provinsi yang sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan vaksinasi anak. Di antaranya Provinsi Banten, Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Bali. Kegiatan vaksinasi diselenggarakan di Puskesmas, rumah sakit, ataupun pos pelayanan vaksinasi dan sentra vaksinasi serta lembaga kesejahteraan sosial anak seperti panti asuhan. Apa saja catatan Koalisi Masyarakat Pemantau Wabah, LaporCovid menyoal vaksinasi anak usia 6-11 tahun? Terkait prokes dan KIPInya seperti apa? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Relawan Koalisi Masyarakat Pemantau Wabah, LaporCovid Amanda Tan, Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) Sri Rezeki Hadinegoro, dan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Basarah Yanuarso. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Persidangan Rachel Vennya di Pengadilan Negeri Tanggerang, 10 Desember 2021 menarik perhatian netizen tanah air. Betapa tidak, usai sidang, kata kunci #RachelVennya dengan #Sopan ramai di media sosial hingga menjadi trending topic. Influencer Rachel Venna menjalani persidangan itu dalam kasus pelariannya dari karantina usai perjalanan internasional. Terbongkarnya aksi ini juga mengundang reaksi keras dari warganet kala itu. Selama proses hukum berjalan, masyarakat menanti-natikan hukuman apa yang akan diberikan bagi pelaku pelanggaran karantina tersebut. Dan, rasa penasaran pun akhirnya terjawab di persidangan lewat vonis yang dijatuhkan sang hakim. Atas perbuatan Rachel Vennya, majelis hakim menjatuhkan hukuman empat bulan penjara, dengan ketentuan delapan bulan masa percobaan. Dengan demikian sang Influencer itu tak perlu menjalani hukuman penjara, asalkan selama delapan bulan masa percobaan tidak berbuat tindak pidana. Disamping itu, ia juga dikenakan denda Rp50 juta subsider kurungan satu bulan. Dalam putusannya hakim mengatakan, vonis rachel diringankan karena dia mau mengakui perbuatannya, tidak berbelit-belit dan sopan. Inilah yang belakangan menjadi sorotan di lini media sosial. Hakim juga mengatakan karena hasil tesnya negatif maka dinilainya kecil kemungkinan untuk menularkan Covid-19. Lantas, bagaimana pandangan Epidemiolog terkait penegakan aturan karantina di masapandemi Covid-19 ini? Apa yang kurang dari kebijakan karantina di Indonesia? Dan akankah kasus ini jadi preseden buruk kedepannya? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman. Simak juga pernyataan soal hal ini dari Praktisi Hukum dan pendiri Rumah Pancasila Yosep Parera melalui kanal YouTube Rumah Pancasila, 13 Desember 2021. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak Kementerian Agama membuat Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Berbasis Agama. Desakan itu menyusul terungkapnya kasus rudapaksa atau perkosaan paksa di pesantren di Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya, guru pesantren Tahfidz Madani di Bandung berinisial HW diduga memperkosa 21 santrinya dimana rata-rata korban masih dibawah umur. Delapan di antaranya sampai melahirkan anak. Koordinator P2G Satriwan Salim menegaskan pentingnya regulasi yang mengatur bagaimana metode atau strategi dari guru atau pengajar pengasuh, untuk mencegah terjadi kekerasan seksual di satuan pendidikan berbasis agama mengingat tingginya jumlah kekerasan seksual tersebut. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil meminta terduga pelaku mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Alasannya menurut Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, perkara ini mencoreng dunia pendidikan. Emil juga menyerukan pemerintah dan organisasi pendidikan terkait melakukan pengawasan ketat agar kejadian serupa tak terulang lagi. Para orangtua juga diharapkan dapat aktif memerhatikan anaknya dan segera melakukan tindakan jika muncul gejala ketidakwajaran tertentu. Lantas bagaimana Kementerian Agama merespon hal ini? Perbaikan apa saja yang harus dilakukan Kementerian Agama terkait kasus ini, mengingat tingginya kasus kekerasan seksual? Kita akan cari tahu hal ini bersama dengan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Garut, Jawa Barat, Diah Kurniasari Gunawa, dan Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pemerintah mengklaim masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi yang tinggi, berdasarkan hasil sero survei yang dilakukan pemerintah. Inilah yang menjadi dasar pembatalan PPKM level 3 bagi seluruh wilayah Indonesia yang tadinya bakal diterapkan saat libur Natal dan Tahun Baru ini. Kementerian Kesehatan menegaskan meski penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh Indonesia saat libur Natal dan Tahun Baru batal dilaksanakan, pengetatan tetap dilakukan. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi meminta masyarakat harus tetap waspada terhadap penularan Covid-19. Apalagi karena terdapat ancaman dari varian Covid-19 seperti delta maupun Omicron. Sementara, Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Ede Surya Darmawan menilai perubahan kebijakan itu membuat pemerintah tidak konsisten. Kata dia, jika melihat cakupan vaksinasi di Indonesia, belum bisa dikatakan memiliki kekebalan antibodi. Apalagi kata Ede, masih banyak negara-negara di Eropa kasusnya meningkat tajam meski vaksinasinya sudah mencapai 70-80 persen dari yang ditargetkan. Lantas, Bagaimana Lembaga Biologi Molekuler Eijkman merespon hal ini? Seberapa pentingkah penerapan kebijakan yang konsisten dan apa pengaruhnya pada penanganan pandemi? Kita akan bahas bersama dengan Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Alexander K. Ginting, Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua PHRI Banyuwangi Zainal Mutaqien, dan Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Negara-negara di dunia hari ini tengah memperingati Hari Antikorupsi Sedunia, tak terkecuali Indonesia. Namun bagaimana jika kita menggunakan peringatan ini sebagai refleksi apa saja praktik korupsi yang masih merongrong dan perlu dibasmi di negara ini? Praktik pungutan liar atau pungli di lembaga pelayanan publik di Indonesia masih banyak terjadi. Ombudsman Republik Indonesia mencatat adanya 1.800-an aduan masyarakat soal praktik pungli. Tingginya kasus pungli dan suap di Indonesia juga ditemukan lembaga Transparency International. Dalam survei Global Corruption Barometer 2020, Transparency International menyebut praktik suap dan pungli di Indonesia paling banyak terjadi di sektor layanan publik, terutama di Kepolisian, sektor Kependudukan dan Catatan Sipil, hingga sekolah. Praktik suap di layanan Kepolisian bahkan berada di urutan empat terbanyak di Asia di bawah Taiwan, Thailand dan India. Belum lagi, soal korupsi dana bantuan sosial. Karena yang menjadi korban adalah masyarakat, maka Lembaga antikorupsi Indonesia ICW mengajak agar momentum hari Antikorupsi Dunia ini dapat menjadi titik balik perlawanan masyarakat terhadap korupsi. Lantas, tindak korupsi apa yang masih perlu disoroti di Hari Antikorupsi Sedunia tahun ini? Apa yang harusnya dilakukan pemerintah? Cukupkah edukasi yang dilakukan selama ini? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Peneliti ICW, Dewi Anggraeni. Simak juga pernyataan dari Mantan penyidik KPK yang menangani kasus korupsi dana bansos, Andre Dedy Nainggolan dan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Penanganan darurat paskaerupsi Gunung Semeru masih berlangsung. Data terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kemarin, menyebut ada tiga ribu lebih jiwa yang mengungsi. Sementara, sebanyak 56 korban luka-luka, 17 jiwa hilang dan 34 jiwa meninggal dunia. Namun, data masih terus mengalami pemutakhiran dan validasi. Terkait dengan perkembangan erupsi Gunung Semeru, BNPB mengimbau warga untuk tetap waspada dan siaga dengan memperhatikan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). BNPB terus memantau dan melakukan koordinasi dengan BPBD setempat dalam penanganan darurat erupsi. Sementara itu, akun media sosial PVMBG menjelaskan bahwa Peringatan Dini untuk bahaya erupsi gunung api sudah dilakukan bukan hanya di Semeru, tetapi juga di 69 gunung api aktif yang dipantau oleh PVMBG melalui pemasangan peralatan pemantauan, serta pengamatan visual selama 24 jam. Masyarakat bisa mengakses aktivitas gunung api terkini melalui MAGMA Indonesia. Lantas, apa yang harus dilakukan agar sistem peringatan dan pemberian informasi aktivitas gunung vulkanik lebih efektif? Kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Vulkanolog dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Mirzam Abdurrachman. Simak juga pernyataan dari Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian ESDM Andiani, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Anggota Dewan Penasihat dan Perlindungan SAR DIY, MPBI, Surono soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Dukungan untuk mengusut tuntas kasus mahasiswi NW, korban dugaan kekerasan seksual yang mengakhiri hidupnya di Mojokerto, Jawa Timur mengalir deras di media sosial. Pacar dari korban yang merupakan seorang polisi berinisial RB telah ditetapkan sebagai tersangka dan akan dijerat sanksi etik dan pidana. Sejumlah figur publik turut menyuarakan keprihatinannya terhadap korban mulai dari Cinta Laura, Ernest Prakarsa hingga komposer Addie MS. Menteri Bintang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga menyatakan kasus tersebut menyadarkan dan memicu semua pihak untuk lebih aktif melakukan pencegahan agar tidak timbul lagi korban. Menurutnya, kasus itu adalah bentuk Dating Violence atau Kekerasan dalam Berpacaran. Kata dia, kekerasan dalam pacaran adalah suatu tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak dan berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan hak secara sewenang-wenang kepada seseorang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Ia pun berpesan kepada seluruh perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, agar melapor ke layanan dan penjangkauan korban di SAPA 129 atau bisa menghubungi Call Centre 08111-129-129 agar segera mendapatkan pertolongan. Lantas, bagaimana catatan dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK Jakarta) terhadap penanganan kasus NW ini? Bagaimana dengan temuan Komnas Perempuan? Kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi dan Direktur LBH APIK Jakarta Siti Mazumah. Simak juga pernyataan dari Wakapolda Jawa Timur Slamet Hadi soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut, kepala desa yang korupsi tidak perlu dipidana, jika duit yang diambil tak seberapa. Menurutnya, pelaku cukup mengembalikan uang hasil korupsi, lalu diberhentikan. Sehingga tidak perlu ada proses pemidanaan yang membutuhkan biaya besar. Sebab, banyak kepala desa terjerat korupsi karena tidak memahami aturan hukum dan pengelolaan anggaran. Pernyataan pimpinan KPK Alexander Marwata dinilai tak berdasar. Pasalnya, tidak ada regulasi yang mengatur proses hukum koruptor berdasarkan nominal uang. Kalaupun KPK akan membuat aturan itu, mestinya tidak hanya berlaku di tingkat desa saja. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi Hukum DPR Johan Budi yang juga pernah menjabat sebagai Juru Bicara KPK. Kalangan masyarakat sipil juga menyoroti pernyataan pimpinan KPK Alexander Marwata. Menurut Peneliti LSM pemantau korupsi ICW, Kurnia Ramadhana, pengembalian uang hasil korupsi tidak akan menghilangkan unsur kesalahan pada pelaku. Koruptor harus tetap dihukum sekalipun telah mengembalikan kerugian negara. Hal itu sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Lantas, Adanya ketimbangan anggaran antara pengusutan kasus hingga kepengadilan dengan jumlah uang yang dikorupsi menjadi alasan kepala desa tidak perlu dipidana, ini bagaimana? masuk akalkah? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Anggota Komisi Hukum DPR Johan Budi dan Peneliti ICW Kurnia Ramadhana. Simak juga pernyataan dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional 2021. Di tahun ini, tema yang diusung adalah “Kepemimpinan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Menuju Tatanan Dunia Yang Inklusif, Akesesibel dan Berkelanjutan Pasca Covid 19”. Dan, di Rabu kemarin (1/12/2021) di Istana Negara, Presiden Joko Widodo melantik kepengurusan pertama Komisi Nasional Disabilitas. Ada tujuh orang yang dilantik, empat diantaranya merupakan penyandang disabilitas. Sebagai ketua adalah Dante Rigmalia, seorang konsultan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Masa jabatan keanggotaan KND ini akan berjalan selama lima tahun sejak pelantikan. Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas merupakan amanat UU tentang Penyandang Disabilitas. Tujuan dari Komisi Nasional Disabilitas ini untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Sebagai lembaga nonstruktural independen, nantinya KND akan bertugas melakukan pemantauan, evaluasi dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Lantas, apa saja sih tantangan bagi komisioner Komnas Disabilitas? Apa pokok permasalah yang ada dari pemenuhan hak kelompok disabilitas? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal bersama dengan Ketua Komnas Disabilitas Dante Rigmalia, Staf Khusus Presiden, Angkie Yudistia, dan Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Gufroni Sakaril. Dibagian akhir simak juga obrolan Reporter KBR Lea Citra bareng Bapak Abynprima Rizki, Director of Marketing, Communication & Community Development Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) soal Momentum promosi Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), pada 11 November 2021 yang ditetapkan sebagai Hari Fintech Nasional dan menjadi kick-off Bulan Fintech Nasional. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Wacana efisiensi menguar setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan rencananya menggantikan pegawai negeri sipil (PNS) dengan robot kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Ini disampaikan Jokowi pada pembukaan Musrenbangnas RPJMN 2020-2024. Jokowi menganggap digitalisasi, khususnya di bidang pelayanan publik akan mempermudah dan mempercepat kinerja pemerintahan, serta tidak bertele-tele. Melansir CNBC, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbebani dengan tingginya anggaran pembayaran gaji dan tunjangan PNS. Per 30 Juni 2021 ada 4 jutaan PNS dan 49 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Angka ini sudah mengalami penyusutan ketimbang 2015 yang angkanya melebihi 4,5 juta PNS. Perampingan PNS lalu dianggap dapat mengurangi beban APBN kita. Kekosongan yang ada di tubuh pemerintah akibat perampingan rencananya akan diisi dengan robot-robot atau artificial intelligence. Muncul juga anggapan bahwa robot dapat mengatasi persoalan pungutan liar atau pungli. Lantas, jika hal ini dilakukan apa saja dampaknya? Bisa bermanfaat untuk masyarakat seperti diklaim oleh pemerintah? Besarkah pengaruhnya terhadap pemberantasan tindak korupsi? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah dan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan dalam Kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Senin kemarin mengungkapkan bahwa, dirinya melihat kolaborasi erat antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Menurutnya, Kemendikbud Ristek sebagai penggagas acara dengan program Merdeka Belajar, telah menjadi solusi kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dengan industri. Kata dia, karakter bangga Buatan Indonesia perlu ditanamkan sejak dini, sebagai pondasi untuk mencetak generasi yang peduli dengan produk dalam negeri, siap berwirausaha dan berkompetisi. Luhut pun mewanti Mas Menteri Nadiem Makarim sebagai Mendikbud Ristek, agar dapat mengawal hal ini dan memasukkannya dalam kurikulum pendidikan. Dalam kesempatan itu, Menko Luhut juga berharap agar karya pendidikan vokasi dapat dimanfaatkan oleh industri dalam negeri, termasuk Kementerian/Lembaga/Pemda. Lantas, perlukah nilai-nilai cinta produk dalam negeri dimasukkan dalam kurikulum pendidikan? seberapa besar minat masyarakat terhadap produk dalam negeri saat ini? masihkah produk Indonesia kalah saing dengan produk luar di negeri sendiri? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira dan Pengamat pendidikan, Doni Kusuma. Simak juga pernyataan dari Mendikbud Ristek Nadiem Makarim soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pemerintah Indonesia akan mengevaluasi daftar negara mana saja yang boleh berkunjung ke Indonesia, terutama untuk tujuan wisata di tengah seluruh dunia mewaspadai masuknya varian baru covid-19, Omicron. Hal ini diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, saat konferensi pers di Jakarta, Senin (29/11/2021) lalu. Sandiaga pun menyayangkan munculnya varian baru covid-19, Omicron yang disebut lebih berbahaya dan cepat menular dari varian delta. Apalagi, lanjutnya, di Agustus hingga Oktober lalu, wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mengalami peningkatan, dan membuat perekonomian sektor wisata kembali bergairah, khususnya di Bali dan Lombok. Hanya saja, katanya, munculnya varian baru ini, maka pemerintah akan kembali membuat kebijakan yang akan kembali membuat perekonomian lesu. Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Alexander Ginting menyatakan daftar Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki riwayat perjalanan di 11 negara terdampak parah kasus Covid-19 varian Omicron bisa bertambah. Daftar sebelas negara tersebut yaitu Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong. Kebijakan larangan masuk bagi WNA yang memiliki riwayat perjalanan ke sebelas negara mulai berlaku kemarin, Senin 29 November 2021. Alexander mengatakan, antisipasi dan pencegahan masuknya varian Omicron ini juga dilakukan dengan penambahan masa waktu karantina WNA dan WNI dari luar sebelas negara itu wajib karantina tujuh hari, lebih lama tiga hari dari aturan sebelumnya. Lantas, cukupkah hanya dengan pengkajian daftar negara saja? Dengan adanya varian baru masih adakah potensi peningkatan jumlah wisman di akhir tahun nanti? Kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Generasi Pesona Indonesia (GenPI Nasional) Siti Chodijah. Lebih lanjut kita obrolin aja langsung bareng kak Siti dan Ahli Epidemiologi dari Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman. Simak juga pernyataan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja diputuskan bertentangan dengan Undang- undang Dasar 1945. Keputusan itu disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat membacakan putusan sidang uji formil terhadap Undang-undang Cipta Kerja kemarin. Meski begitu, MK tidak membatalkan Undang-undang itu. MK hanya meminta pemerintah memperbaiki undang-undang dalam kurun dua tahun, tanpa boleh membuat aturan turunan baru. Polemik Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober 2020 itu terus berkepanjangan. UU Cipta Kerja memuat lebih dari seribu halaman. Omnibus law ialah metode pembuatan aturan dengan menggabungkan beberapa regulasi yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Salah satu yang digabung adalah aturan ketenagakerjaan. Pengesahannya direspons kaum buruh dengan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang putusannya keluar akhir pekan lalu itu. Soal hal ini kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, Kuasa Hukum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Salahudin, dan Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Hasil survei daring yang diselenggarakan oleh Jakarta Feminist di akhir tahun 2020 menunjukkan jumlah laporan kekerasan berbasis gender mengalami kenaikan yang sangat signifikan selama pandemi, khususnya kekerasan berbasis gender online. Hampir separuh (48%) dari korban kekerasan berbasis gender pernah mengalami kekerasan secara daring, misalnya berupa ancaman dan tindakan penyebaran foto/video intim. Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (Jakarta Feminist) merupakan komunitas feminis muda-mudi lintas gender di Indonesia dan juga merupakan inisiator Women’s March Jakarta. Merespons hasil survei itu, Jakarta Feminist pun menggelar Feminist Festival. Tahun ini, tema yang diusung adalah “Untuk Internet yang Lebih Feminis”. Festival itu digelar mulai hari ini Jumat, 26 November hingga hari Minggu, 28 November 2021. Dalam festival ini juga bakal diluncurkan chatbot Cari Layanan untuk mengakses lembaga layanan bagi korban kekerasan di manapun, kapanpun. Merespons naiknya kekerasan berbasis gender online selama pandemi, dan seperti apa komunitas Into The Light ID menyorotinya? Bagaimana urgensinya menciptakan internet ramah perempuan, dan bagaimana ini mendukung kesehatan mental para perempuan? Kita akan cari tahu lebih lanjut bareng Aktris dan Media Volunteer Into The Light ID, Anne Yasmine. Simak juga pernyataan dari Program Manager Jakarta Feminist, Noval Auliady soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Presiden Joko Widodo meminta capaian target 70 persen vaksinasi Covid-19 bisa tercapai di akhir tahun. Untuk itu, dia memerintahkan jajarannya proaktif jemput bola agar target terpenuhi. Kepala negara turut menekankan setiap daerah yang capaian vaksinasinya masih rendah, diberikan perhatian khusus. Kementerian Kesehatan pun mengklaim terus mendorong percepatan vaksinasi di sejumlah daerah untuk mengejar target 70 persen vaksinasi nasional di akhir tahun. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menyebut, pemerintah daerah harus menciptakan terobosan supaya capaian vaksinasi harian bisa sesuai atau melampaui target. Sementara itu, Ahli Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menyarankan agar target vaksinasi ditingkatkan dari rencana awal, yakni minimal 85 persen dari total populasi vaksinasi penuh agar kekebalan komunal bisa benar-benar terbentuk. Berdasarkan data pemerintah, total sekitar 70 juta orang atau 50-an persen sudah mendapatkan vaksin dosis pertama. Sedangkan sekira 40 juta orang atau 30 persen mendapatkan vaksin dosis kedua. Kemudian pada program vaksinasi Gotong Royong, terdapat 1 juta-an orang atau 8 persen telah divaksinasi dosis pertama dan 1juta orang atau 7 persen telah mendapat dosis kedua. Lantas, bagaimana upaya Kemenkes untuk mempercepat/menggenjot vaksinasi di Indonesia? adakah evaluasinya? Apakah target 70 persen vaksinasi di RI cukup efektif untuk mencapai kekebalan komunal? Kita akan cari tahu hal ini bersama dengan Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi dan Ahli Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman. Simak juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Vaccinated Travel Lanes telah diterapkan di banyak negara. Ini adalah kebijakan melonggarkan syarat masuk bagi pelaku perjalanan yang sudah mendapat vaksinasi lengkap. Pemerintah Singapura membuka akses masuk bagi wisatawan mancanegara, bahkan menghapus syarat karantina bagi pelancong yang telah mendapat vaksinasi lengkap. Singapura telah menerapkannya sejak Oktober lalu untuk beberapa negara yang sudah memiliki tingkat vaksinasi tinggi. Kebijakan Vaccinated Travel Lanes atau jalur masuk khusus tanpa karantina bagi wisatawan yang sudah divaksin lengkap juga diterapkan beberapa negara lain seperti Thailand dan Australia. Kini, Indonesia pun sedang mempertimbangkan membuat kebijakan yang sama. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, pemerintah tengah mengkaji kebijakan itu untuk diterapkan di Indonesia. Bagaimana kajian penerapan vaccinated travel lanes yang memungkinkan turis masuk tanpa karantina? mengingat sebelumnya anda mewanti-wanti adanya kemungkinan ini? Bagaimana dampak dari Vaccinated travel lanes yang sudah diberlakukan di beberapa negara seperti Singapura dan Filipina? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Ketua Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia (ICPI), Azril Azahari. Simak juga pernyataan dari Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Anggota Komisi Kesehatan DPR Netty Prasetiyani Heryawan, dan Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Belakangan kabar peretasan server milik Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi sorotan. Juga, menjadi ironi karena keduanya merupakan lembaga yang bertanggungjawab atas keamanan siber. Markas Besar Kepolisian mengklaim terus mengusut peretasan atau pembobolan data anggota kepolisian. Juru bicara Mabes Polri Dedi Prasetyo mengatakan, pengusutan dilakukan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim. Dedi menjamin, server data hingga sejumlah aplikasi Polri dan sistem keamanannya, hingga kini masih dalam kategori aman. Sebelumnya, tiga server web milik Polri dikabarkan bobol akibat ulah peretas yang mengaku dari Brazil. Peretas itu membeberkan informasi pribadi ribuan anggota Polri termasuk nomor telepon selular dan alamat surat elektronik. Peretasan oleh orang atau kelompok yang sama juga menyasar situs Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada bulan lalu. Juru Bicara BSSN Anton Setiawan mengatakan, peretasan situs pusmanas.bssn.go.id menjadi bahan evaluasi bagi lembaganya. Serangan peretasan sekaligus menjadi ancaman yang serius, meskipun tidak berdampak pada data. Beberapa pihak menilai kondisi ketahanan dan keamanan siber di Indonesia saat ini sangat lemah. Lantas, bagaimana penyelesaian kasus-kasus peretasan di Indonesia, mengingat ini bukan kasus pertama? Bagaimana dengan nasib RUU Perlindungan Data Pribadi juga tak kunjung disahkan, padahal sudah banyak kasus peretasan yang menimpa lembaga negara? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Perwakilan Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi, Wahyudi Djafar. Simak juga pernyataan dari Pakar keamanan siber Lembaga CISSReC, Pratama Persadha soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Setiap tahun ada sekitar 20 ribu mahasiswa bidang ilmu kesehatan yang gagal wisuda lantaran tak lolos uji kompetensi. Hal ini disoroti Direktur perusahaan konsultan perguruan tinggi, SEVIMA, Ridho Irawan. Situasi ini sangat disayangkan mengingat lulusan ilmu kesehatan sangat dibutuhkan dalam penanganan pandemi Covid-19 seperti saat ini. Jika tidak lulus ujian kompetensi, mahasiswa bersangkutan belum bisa dinyatakan lulus dari kampus. Sistem ujian kompetensi ini disebut sebagai exit exam. Mahasiswa yang tidak lulus ujian kompetensi pun harus ujian ulang di tahun berikutnya sehingga wisuda juga akan tertunda. Lantas, Apa yang "salah" di sini sampe banyak yang nggak lulus? Seperti apa kebutuhan lulusan ilmu kesehatan di tengah pandemi seperti ini? Bisakah kita menghasilkan SDM bidang kesehatan yang lebih mumpuni dengan jumlah yang mencukupi tanpa mengesampingkan kualitas lulusannya? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji. Simak juga pernyataan dari Direktur Perusahaan Konsultasi Perguruan Tinggi (SEVIMA), Ridho Irawan dan Direktur Poltekkes Kemenkes Malang, Budi Susatia soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan akan menerapkan kebijakan PPKM Level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia selama masa libur Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Kebijakan ini akan berlaku mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Aturan ini nantinya disahkan melalui Instruksi Mendagri (Inmendagri) terbaru. Diketahui, PPKM Level 3 dalam Inmendagri terdahulu diantaranya mengatur kegiatan di tempat ibadah maksimal kapasitas 50 persen, kegiatan di bioskop dan tempat makan minum maksimal kapasitas 50 persen. Selain itu, kegiatan di pusat perbelanjaan maksimal kapasitas 50 persen sampai pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan ketat, dan menutup fasilitas umum seperti alun-alun dan lapangan terbuka. Lantas, apakah kebijakan ini mampu menekan mobilitas masyarakat pada libur nataru? Satgas Covid-19 sempat menyebut masyarakat sudah antipati terhadap aturan pemerintah. Bagaimana mengatasinya? Kita cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra. Simak juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi mengatakan, saat ini masih ada 63 daerah di Indonesia yang institusinya tidak patuh protokol kesehatan. Kata Sonny, kepatuhan institusi menjadi salah satu upaya berlapis yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan protokol kesehatan di masyarakat. Menurutnya, jika kepatuhan institusi baik, maka perubahan perilaku disiplin prokes di masyarakat juga akan berjalan baik. Dalam diskusi di kanal Kemenkominfo Jumat lalu, Sonny mengatakan, data yang dihimpun Satgas saat ini ada 136 Kabupaten/Kota dengan kepatuhan institusi menjalankan prokes diatas 85 persen. Kata dia, kepatuhan institusi yang dimaksud adalah penyediaan tanda-tanda jaga jarak, menyediakan tempat cuci tangan, menyediakan petugas untuk mengukur suhu, menyediakan petugas untuk pengawas pemakaian masker, menyediakan masker cadangan. Rendahnya kepatuhan protokol kesehatan dari institusi di 63 daerah Indonesia, dinilai pakar epidemiologi dari Unair, Laura Navika Yamani, akan mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat. Padahal Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid- 19, Wiku Adisasmito mengungkap selama sepekan ini tingkat kepatuhan masyarakat masih bagus. Lantas, bagaimana pengawasan dan razia prokes yang berjalan selama ini? Tidak cukupkah untuk memastikan institusi ini melakukan prokes? Atau justru tidak berjalan? Apa yang mesti dilakukan terhadap institusi abai prokes ini? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal bersama dengan Pakar epidemiologi dari Unair, Laura Navika Yamani. Simak juga pernyataan dari Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi dan Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pemerintah memperkirakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) buruh tahun depan sebesar 1,09 persen. Hal ini mengikuti aturan PP 36 tahun 2021 turunan Undang-undang Ciptakerja yang menyebut, pengupahan dihitung dari kenaikan ekonomi dan inflasi nasional. Meski demikian Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri mengatakan, kenaikan itu disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi. Padahal sebelumnya, kelompok buruh menuntut kenaikan upah hingga 10 persen. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) mendesak pemerintah menaikkan upah minimum di 2022 sebesar 7 hingga 10 persen berdasar survei kebutuhan hidup layak di 24 provinsi ini menggunakan 60 komponen hidup layak. Sementara itu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI yang menuntut kenaikan dengan besaran sama, menyebut aksi buruh akan terus dilakukan di akhir 2021 apabila permohonan KSPI tidak dituruti. Kini, sejumlah gubernur masih menyusun penghitungan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022. Nantinya, para gubernur harus sudah menetapkan besaran UMP 2022 paling lambat 21 November. Sedangkan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 paling lama 30 November. Lantas, apakah pertumbuhan ekonomi kita tidak memungkinkan kenaikan ump lebih dari 1 persen? Apakah kenaikan 1 persen ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat gak? Kita cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad. Simak juga pernyataan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengawasi bisnis tes PCR atau Polymerase Chain Reaction di masa pendemi yang digunakan untuk diagnosa Covid- 19. Direktur Ekonomi KPPU, Mulyawan Ranamanggala pun mengungkap adanya indikasi memaksimalkan keuntungan seperti praktik bundling tes PCR. Dia pun mencontohkan, bundling tes PCR dengan konsultasi dokter yang membuat konsumen atau masyarakat mengeluarkan biaya hampir dua kali lipat dari harga tes PCR. Menurutnya, hal tersebut perlu diantisipasi dan diawasi oleh pemerintah. Ia juga mengklaim telah menyampaikan rekomendasi itu ke pemerintah. Lantas, apa saja temuan KPPU dalam mengawasi bisnis PCR yang berjalan selama pandemi? Hal-hal apa saja yang mestinya diperhatikan pemerintah terkait pengawasan praktik-praktik testing PCR di tengah pandemi ini? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala. Simak juga pernyataan dari Koordinator Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek, dan Inovasi, Carmelita Hartoto, dr. Dyah Anggraeni dari Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia (ILKI), Sekretaris Jenderal Gakeslab Indonesia & Wakil Komite Tetap Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kadin, dr. Randy H. Teguh, dan Anggota Komisi bidang Perdagangan DPR RI Andre Rosiade soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Presiden Joko Widodo optimistis keberadaan Sirkuit Mandalika akan memunculkan pertumbuhan ekonomi baru di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Keyakinan itu disampaikan Jokowi usai meresmikan Sirkuit Mandalika yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, NTB, kemarin Jumat. Kendati demikian, Jokowi belum memastikan perhelatan mana yang lebih menjanjikan untuk menyumbang perekonomian daerah tersebut. Dalam waktu dekat, sirkuit yang menghabiskan biaya pembangunan hingga Rp1,1 triliun itu bakal menggelar seri penutup World Superbike 2021 pada 19 hingga 21 November 2021. Kemudian, dilanjutkan dengan perhelatan Moto GP di Maret 2022. Kepala Negara juga mengajak masyarakat hadir di KEK Mandalika menyaksikan perhelatan yang digelar di Sirkuit Mandalika, dengan tetap menjalankan protoko kesehatan, lantaran masih dalam suasana pandemi covid-19.Kata dia, Satgas juga telah diperintahkan untuk mendampingi tata kelola event besar itu. Seberapa besar pengaruhnya sirkuit baru itu terhadap pertumbuhan ekonomi? Apakah dengan adanya dua ajang internasional ini bisa menarik wisatawan untuk berwisata ke tempat wisata lainnya? Tidak hanya ke Mandalika saja? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah dan Ketua Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia (ICPI), Azril Azahari. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Berdasar survei Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemenristek-Dikti) pada 2019, kawasan kampus menempati urutan ketiga sebagai lokasi rawan kekerasan seksual setelah jalanan dan transportasi umum. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan niat dari dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi. Kata dia, peraturan itu untuk menjerat para pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual bakal dikenakan sanksi ringan hingga berat, semisal dikeluarkan dari kampus. Kata dia, Permendikbud Ristek ini disusun sejak 2020 dengan menggandeng berbagai pihak, di antaranya perwakilan perguruan tinggi. Mendikbud Ristek Nadiem Makarim melalui kanal YouTube Najwa Shihab, 10 November 2021 juga menampik tuduhan pelegalan seks bebas dari peraturan yang dikeluarkannya itu. Sebelumnya muncul keberatan dari Muhammadiyah terhadap Pasal 5 ayat (2) yang memuat frasa "tanpa persetujuan korban" karena dianggap mengandung makna bahwa kegiatan seksual dapat dibenarkan apabila ada "persetujuan korban (consent)". Sehingga dalam rilisnya Muhammadiyah menyebut Permendikbud 30 mengandung unsur legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. Alasan inilah yang mendorong Diktilitbang PP Muhammadiyah menolak pengesahan Permendikbud 30 dan meminta pemerintah untuk segera mencabut dan memperbaikinya. Lantas sistem pelaporan seperti apa yang harus diterapkan kampus? Bagaimana membuat skema pelaporan di kampus yang pro kepada korban? Kita cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) dan Rektor UGM, Prof. Panut Mulyono dan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kota Batu, Malang hingga saat ini masih perlu waktu untuk berbenah pascabencana banjir bandang yang melanda pekan lalu. Sektor Pariwisata menjadi salah satu yang terdampak dan perlu perbaikan. Betapa tidak, kota ini dikenal menjadi tujuan wisatawan untuk menghabiskan waktu libur. Jadi, bisa dibayangkan kerugian yang harus ditanggung masyarakatnya. Dilansir dari website organisasi lingkungan hidup Walhi, banjir kemarin adalah yang terparah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Curah hujan di Kota Batu dari 2018 ke 2019 berdasarkan catatan BMKG menunjukkan anomali curah hujan, terutama dalam bulan November hingga Desember. Menurut Walhi, naik turunnya hujan yang tidak konsisten adalah bagian dari anomali cuaca sebagai dampak turunan perubahan iklim. Anomali cuaca terkadang panas berkepanjangan, tetapi tiba-tiba hujan deras, merupakan bahaya hidrometeorologi yang resikonya setiap tahun meningkat akibat dari perubahan iklim yang semakin masif. Dan, Kota Batu merupakan wilayah yang sangat tampak terpengaruh perubahan iklim dimana suhu disana rata-rata kini mengalami peningkatan sekitar satu derajat celcius jika dibandingkan dengan lima tahun lalu. Apa kata generasi muda soal hal ini? Adakah upaya dari masyarakat untuk mengatasi hal ini? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Tim Public Relation dari Youth for Climate Change ( YFCC) Zalfa Alfianisa dan santri Pesantren Nurul Musthofa, Ahmad Aushof Muktafa. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Sejumlah pihak memperkirakan lonjakan kasus virus korona akan terjadi usai libur Natal dan Tahun Baru. Pemerintah pun menyiapkan stok obat-obatan terapi pasien COVID-19. Ini adalah bagian dari strategi penanganan di hilir atau terapeutik yang dilakukan pemerintah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku telah melobi perusahaan farmasi asal Amerika Serikat, Merck untuk mendapatkan obat Molnupiravir. Kata dia, Molnupiravir adalah obat untuk pasien dewasa dengan gejala ringan. Tujuannya untuk menekan angka pasien yang dirawat di rumah sakit hingga 50 persen. Obat ini digadang-gadang menjadi antivirus oral pertama untuk pasien Covid-19. Cara kerjanya dengan mengacaukan kode genetik virus agar tidak bereplikasi atau memperbanyak diri di tubuh inang. Studi laboratorium yang dilakukan Merck menunjukkan, Molnupiravir efektif melawan varian virus corona, termasuk jenis Delta. Hasil penelitian itu menyebut, obat tersebut paling mujarab bila diberikan pada tahap awal infeksi. Lantas, selain kesediaan obat, apa lagi yang harus diperhatikan pemerintah, jika terjadi lonjakan kasus? Akankah kelangkaan obat bisa dicegah atau pemerintah harus mencegah kenaikan kasus bukan hanya menyetok obatnya saja? Selain menyetok obat, langkah apa lagi yang perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya kelangkaan obat saat lonjakan kasus? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Pakar Farmakologi dan Farmasi Klinik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Zullies Ikawati. Simak juga pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Kepala BPOM Penny Lukito soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Belakangan vaksin Covid-19 yang kedaluwarsa di beberapa daerah jadi sorotan. Belum lama ini Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah melaporkan ada sekitar empat ribu dosis vaksin Covid-19 kedaluwarsa. Ini diduga terjadi karena masalah distribusi. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Pandemi Covid-19, Wiku Adi Sasmito mengatakan, rantai distribusi dari semua pihak harus selaras dan cepat agar program vaksinasi tidak terhambat. Namun tak hanya di Kudus, beberapa media lokal pun memberitakan daerah-daerah lain yang juga menghadapi masalah vaksin yang hampir kedaluwarsa maupun yang sudah kedaluwarsa. Di Bengkulu, ada 500 dosis vaksin telah kedaluwarsa. Sementara di Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi sampai menghibahkan ratusan ribu dosis vaksin Covid 19 yang mendekati kedaluwarsa, ke daerah lain seperti Subang, maupun Cianjur, Jawa Barat. Sesungguhnya seperti apa sih tata kelola vaksin Covid-19? Bagaimana pandangan dunia terhadap negara yang menyebabkan vaksin kedaluwarsa sementara negara lain berebut dan sulit mendapatkan vaksin covid-19? Ada pengaruh jatah vaksin ke Indonesia nggak nanti? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Ketua Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) Prof. Dr. Sri Rezeki Hadinegoro. Simak juga pernyataan dari Bupati Kudus Hartopo, Gubernur Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, Juru bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito, dan Menteri Kesehatan Indonesia Budi Gunadi Sadikin soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Belum lama ini kecelakaan maut di jalan tol yang melibatkan publik figur menyedot perhatian publik. Belakangan juga viral video dari sebuah akun TikTok yang menuding bahwa jalan tol di Indonesia tidak aman. Narasi yang disertakan dalam video itu adalah soal penggunaan jalan beton yang disebut tidak mempunyai daya cengkeram antara ban mobil dengan permukaan perkerasan jalan. Kemudian juga, disebutkan bahwa pembatas dinding beton yang tebal dan kokoh di tengah jalan semestinya berupa rumput. Lantas, apa sajakah faktor yang bisa mengakibatkan kecelakaan parah saat berkendara di jalan tol? Bagaimana standar pelayanan minimal jalan tol di Indonesia? Sudah sesuai standarkah? Kita akan cari tahu soal hal ini lebih lanjut bersama dengan Pengamat Transportasi dari Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Kota Semarang, Djoko Setijowarno, Pembalap mobil sekaligus instruktur keselamatan berkendara Fitra Eri, dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Salah satu ancaman kesehatan yang dihadapi pekerja dalam situasi WFH atau Work From Home) adalah Computer Vision Syndrome. Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI) Sidik, mengungkap bahwa bekerja dengan komputer berlama-lama berpotensi mengakibatkan Computer Vision Syndrome, yakni kondisi dimana mata memerah, berair, gatal, kadang-kadang sampai sakit kepala. Computer Vision Syndrome itu dikibatkan bekerja terlalu lama menggunakan komputer dengan jarak yang sama dan terus-menerus atau berjam-jam. Lebih lanjut Sidik menjelaskan cara kerja yang demikian berdampak kekakuan pada otot mata, sehingga saat melihat ke arah jauh objek terlihat ganda atau buram, namun efek tersebut hanya sesaat dan akan menjadi bahaya jika terbiasa seperti itu. Untuk mencegah hal itu, dr. Sidik menyarankan menggunakan komputer maksimal selama 2 jam kemudian istirahat 10 menit sampai 15 menit. Waktu istirahatnya pun harus terbebas dari gawai. Istirahat bisa dilakukan dengan melihat objek yang jauh atau dengan tutup mata, dr. Sidik biasa menyebutnya dengan 'rule of twenty'. Ia menjelaskan setelah 20 menit bekerja dengan komputer mata istirahat selama 20 detik dengan melihat objek pada jarak 20 feet atau 6 meter. Untuk mengetahui lebih lanjut soal Computer Vision Syndrome dan Komunitas Mata Sehat Indonesia, kita akan ngobrol bareng: Dokter Spesialis Mata Gilbert Simanjuntak dan Pendamping di Komunitas Mata Sehat Indonesia Yan Budiman. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum untuk tahun depan. Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, kenaikan upah minimum 2022 menjadi keharusan, karena kebutuhan hidup masyarakat juga semakin meningkat. Selain itu kata dia, dengan kenaikan upah minimum, maka daya beli masyarakat bisa pulih dan ekonomi nasional juga tumbuh. KSPI menuntut kenaikan UMK 2022 itu sebesar 7 sampai 10 persen. Desakan kenaikan upah untuk tahun depan itu, mendapat dukungan Anggota Bidang Ketenagakerjaan DPR, Rahmad Handoyo. Menurutnya, permintaan kenaikan upah dari para buruh itu cukup masuk akal. Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menyarankan pemerintah menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai kenaikan inflasi. Menurutnya, dalam kondisi pandemi memang harus ada penyesuaian, namun kenaikan itu tidak harus sebesar permintaan buruh. Lantas, apakah komponen kebutuhan hidup layak (KHL) masih akan jadi acuan dalam merumuskan kenaikan UMP 2022? Apa usulan HIPMI soal kenaikan UMP 2022? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira dan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi, Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad. Simak juga pernyataan dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim tengah berlangsung di Glasgow, Skotlandia pekan ini. Dalam forum itu, Presiden Joko Widodo mengklaim telah melakukan berbagai upaya untuk antisipasi dampak perubahan iklim. Salah satunya menekan laju deforestasi dan juga menurunkan angka kebakaran hutan di Indonesia hingga 82 persen. Jokowi mengklaim upaya itu berdampak besar dalam penurunan gas emisi. Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar juga mengatakan salah satu upaya mengurangi dampak perubahan iklim adalah dengan menekan angka kebakaran hutan. Ia mengklaim Indonesia berhasil melewati dua tahun tanpa kebakaran besar sepanjang 2020-2021. Tahun ini, potensi titik api bahkan menurun drastis hingga 50 persen dibanding tahun lalu. Sementara itu, para pegiat lingkungan di Indonesia mengkritik klaim-klaim Presiden Joko Widodo mengenai penanganan perubahan iklim di Indonesia. Pengkampanye Hutan dari LSM Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik menyebut, pemerintahan Jokowi justru tidak bisa menangani masalah deforestasi dengan baik. Selain itu, perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Monica, menyebut klaim menurunnya deforestasi dan kebakaran hutan berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di wilayah adat. Sedangkan Manajer Kampanye Perubahan Iklim Walhi Yuyun Harmono justru mempertanyakan komitmen Jokowi dalam transisi menuju energi terbarukan. Lantas, kapan Indonesia akan meninggalkan energi kotor lalu beralih menggunakan sumber energi bersih dan terbarukan? Apa saja kontribusi yang bisa diberikan anak muda soal hal ini? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Manajer Kampanye Perubahan Iklim Walhi Yuyun Harmono, Pengkampanye Hutan dari LSM Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik, dan Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Cerah, Adhityani Putri. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Belum lama ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi. Menurut Mendikbudristek Nadiem Makarim, peraturan tu untuk menekan angka kekerasan seksual di perguruan tinggi yang jumlah semakin meningkat. Mas Menteri Nadiem menegaskan, para pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual bakal dikenakan sanksi ringan hingga berat, semisal dikeluarkan dari kampus. Kata dia, Permendikbud Ristek ini disusun sejak 2020 dengan menggandeng berbagai pihak, di antaranya perwakilan perguruan tinggi. Berdasar survei Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemenristek-Dikti) pada 2019, kawasan kampus menempati urutan ketiga sebagai lokasi rawan kekerasan seksual setelah jalanan dan transportasi umum. Lantas, bagaimana sistem penanganan kasus kekerasan seksual di kampus selama ini? Bisakah persoalan silent treatment atau keengganan mengungkapkan kasus kekerasan seksual di kampus bisa dituntaskan dengan aturan baru ini? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK Indonesia, Khotimun Sutanti dan Koordinator BEM SI Kaharuddin. Simak juga pernyataan dari Ketua Subkomisi Pendidikan Komnas Perempuan, Alimatul Qibtiyah soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Belakangan ini, polemik PCR, mulai dari tarif hingga pemberlakuannya sebagai syarat perjalanan udara Jawa-Bali mengemuka. Malah, ada kemungkinan pemberlakuan test PCR untuk semua moda transportasi. Dan, Kementerian Kesehatan pada Rabu lalu pun resmi menurunkan tarif batas atas tes Covid-19 PCR menjadi 275 rupiah dari sebelumnya 495 ribu rupiah di Jawa-Bali. Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 menyebut, pemerintah masih menganalisis implementasi kebijakan wajib tes PCR bagi penumpang pesawat terbang yang sudah diterapkan saat ini sebagai masukan penyesuaian pengaturan mobilitas ke depannya. Sementara Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono menilai penerapan tes PCR untuk syarat perjalanan, efektif mencegah penularan Covid-19. Namun, kata dia, penggunaan tes PCR di semua moda transportasi merupakan kebijakan yang tidak rasional. Sebab itu akan membebani masyarakat. Lantas apakah penerapan tes PCR sebagai syarat mobilitas di semua transportasi ini akan menekan laju pergerakan orang? atau penurunan angkutan? Mungkinkah tes PCR diaplikasikan di seluruh moda transportasi? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono dan Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno. Simak juga pernyataan dari Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Wiku Adisasmito soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Sejak 14 Oktober lalu, pemerintah masih menyempurnakan sejumlah regulasi dan integrasi data terkait pembukaan wisatawan mancanegara ke Bali dan Kepulauan Riau yang telah berlangsung. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyebut akan mengevaluasi pembukaan pariwisata di Bali setiap minggunya. Sandi tak ingin Bali menjadi lokasi sumber penularan Covid-19 usai pembukaan wisata, apalagi tahun depan Bali akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Pekan lalu, Pemerintah Provinsi Bali menyebut banyak proses persiapan yang dilalui wisatawan mancanegara mulai dari dokumen persyaratan hingga pemesanan tiket. Menurut Wakil Gubernur Bali, Tjok Oka Artha Ardana meski belum ada penerbangan asing yang mendarat di Bali saat pembukaan pintu bagi wisatawan, namun diperkirakan ada 20 ribuan wisman masuk ke provinsi itu, November mendatang. Wakil Gubernur Bali, Tjok Oka Artha Ardana menambahkan, wisatawan domestik yang ke Bali juga meningkat, terutama saat akhir pekan. Lantas, sudah mumpunikah pengawasan ( termasuk 3T) dan implementasi prokes bagi turis asing? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Direktur Indonesia Ecotourism Network Ary Suhandi. Simak juga pernyataan dari Wakil Gubernur Bali, Tjok Oka Artha Ardana, Ketua Komunitas di bidang pariwisata, Generasi Pesona Indonesia (Genpi) Siti Chotijah, dan Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kata kunci Menwa menjadi Trending Topic di Twitter kemarin. Ini mengacu pada peristiwa meninggalnya mahasiswa Universitas Sebelas Maret Solo atau UNS saat menjalani Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) resimen mahasiwa (Menwa). Menwa sendiri menjadi salah satu unit kegiatan mahasiswa yang meningkatkan kesadaran bela negara di kalangan mahasiswa. Juru bicara UNS Solo, Sutanto, mengatakan UNS, keluarga, dan kepolisian masih menunggu hasil otopsi jenazah mahasiswa tersebut. Sutanto pun mengungkapkan rasa duka mendalam kematian mahasiswa UNS tersebut. Lebih lanjut Sutanto mengungkapkan UNS saat ini mendukung upaya kepolisan mengumpulkan fakta dan bukti peristiwa meninggalnya seorang mahasiswa peserta diksar Menwa itu. Sementara itu kepolisian masih menelusuri kasus ini. Kasatreskrim Polresta Solo, Djohan Andika, mengatakan polisi mengumpulkan bukti, keterangan saksi, dan olah TKP di berbagai lokasi diksar. Lebih lanjut kata Djohan, polisi masih mendalami kronologi kematian mahasiswa UNS saat menjalani diksar tersebut. Lantas, apa yang perlu di evaluasi dari kegiatan mahasiswa yang melibatkan kekerasan seperti ini? Bakal terus ada apa bisa dihapus? Peran dan tanggung jawab kampus seperti apa untuk setiap kegiatan mahasiswa? KIta akan cari tahu lebih lanjut hal ini bersama dengan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji. Simak juga pernyataan dari Juru bicara UNS Solo, Sutanto dan Kasatreskrim Polresta Solo, Djohan Andika soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Baru-baru ini, sekelompok relawan yang menamakan diri Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES), mendeklarasikan dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi capres pada Pilpres 2024. Di hari yang sama, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Bandung, Jawa Barat menyatakan sikap mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres 2024. Sebelum muncul dua gerakan tersebut, relawan Generasi Muda Pejuang Nusantara atau Gema Puan telah mendeklarasikan dukungan kepada Puan Maharani untuk maju sebagai bakal capres 2024. Dan sebulan lalu, puluhan milenial di Jawa Timur menggelar deklarasi dukungan kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dengan nama “Gerdu Muhaimin”. Sementara itu, hasil survei Litbang Kompas yang dirilis awal pekan lalu menunjukkan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menempel ketat elektabilitas Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Sebelumnya, elektabilitas Prabowo selalu teratas, tapi Oktober lalu, Ganjar berhasil menempel ketat dengan angka sama yaitu 13,9 persen. Sedangkan menurut hasil survei Poltracking Indonesia tentang Capres 2024 dua hari lalu, mencatat elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menempati posisi teratas dengan angka 22,9 persen dalam simulasi 15 nama. Di posisi berikutnya, menyusul nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan elektabilitas 20 persen dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 13,5 persen. Lantas, apa saja yang diharap dari tokoh-tokoh yang nantinya maju ke pilpres 2024 nanti? Apakah bakal ada pertarungan media sosial nanti? Kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Alwan Ola Riantoby Dewan Pengarah Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) sekaligus Direktur Kata Rakyat. Simak juga pernyataan dari Direktur Riset SMRC Deni Irvani dan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Syarat terbaru untuk perjalanan udara menuai protes. Kini penumpang pesawat diwajibkan mengantongi hasil tes negatif PCR 2x24 jam sebelum keberangkatan, selain sertifikat vaksinasi Covid-19 minimal dosis pertama. Aturan wajib tes PCR itu berlaku bagi penumpang pesawat dari dan ke daerah Pulau Jawa serta Bali dimana sebelumnya cukup hanya dengan hasil negatif dari tes rapid antigen. Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito dalam pesan singkatnya mengatakan syarat tes PCR diberlakukan lantaran kapasitas penumpang pesawat sudah boleh 100 persen. Sedangkan untuk moda lain, kata dia, masih menggunakan tes antigen lantaran kapasitas masih dibatasi maksimal 70 persen. Lantas, apa alasan pemerintah menjadikan tes PCR sebagai syarat penerbangan? Apakah kebijakan ini akan berdampak buruk terhadap masakapai dan sektor penerbangan yang ada? Kita akan cari tahu lebih lanjut hal ini bersama dengan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dan Pengamat Transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kasus kematian anjing bernama Canon menyedot perhatian publik bahkan sampai masuk jajaran trending topic di Twitter. Video satpol PP dalam menangkap Canon, anjing di Pulau Banyak Aceh itu pun viral dan mendapat kritik dari netizen. Pihak Satpol PP mengklaim tengah berusaha mengamankan anjing itu. Sementara, akun Rosayeoh menerangkan bahwa sebelumnya akan menjemput Canon dan Coco untuk dibawa ke Medan, namun meminta waktu beberapa hari. Ia menyangkan kenapa Canon mesti dibawa secara paksa saat tidak ada mereka Belum lama ini kasus penjagalan kucing Tayo juga menjadi viral di media sosial. Dan, pelakunya telah divonis 2,5tahun penjara. Untuk saat ini, giliran pemilik anjing Canon memperjuangkan keadilan untuk kasus kematian anjingnya. Berbicara soal perlakuan semena-mena terhadap hewan, sebelumnya, Asia For Animals Coalition juga merilis riset yang menunjukkan Indonesia sebagai negara nomor satu di dunia yang paling banyak mengunggah konten penyiksaan hewan di media sosial. Nah, kita bakal bahas lebih lanjut di WHAT’S TRENDING Berikut ini **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Beberapa pelonggaran diberikan pada masa Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kali ini. Misalnya, pemerintah kembali membuka wahana permainan anak di pusat-pusat perbelanjaan atau mal, anak-anak juga boleh masuk bioskop, dan sebagainya. Pemerintah memang membolehkan anak usia di bawah 12 tahun untuk masuk ke mal dan pusat perbelanjaan khusus untuk wilayah PPKM Level 1 dan 2. Anak usia di bawah 12 tahun pun dibolehkan masuk ke mal dengan syarat didampingi orang tua. Tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam mal dan pusat perbelanjaan juga dibuka dengan syarat orang tua harus mencatatkan alamat dan nomor telepon untuk kebutuhan tracing atau pelacakan jika ada kasus. Selain itu, semua pengunjung dan pegawai mal atau pusat perbelanjaan juga diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Meski begitu, perlu diingat adanya kemungkinan ledakan kasus di akhir tahun. Lantas, bagaimana catatan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) terkait pelonggaran kegiatan anak-anak ini? Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan pihak pengelola mall, tempat bermain anak, tempat hiburan atau rekreasi agar anak tetap aman dari Covid-19? Kita akan cari tahu lebih lanjut hal ini bersama dengan Sekretaris Satuan Tugas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Prof dr Soedjatmiko. Simak juga pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan dan Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga, Windhu Purnomo soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Dua pekan sudah, Kota Blitar, Jawa Timur terapkan new normal atau adaptasi kenormalan baru. Koordinator Penanganan Covid-19 wilayah Bali dan Jawa, Luhut Binsar Pandjaitan, pun mengklaim uji coba penerapan new normal di Kota Blitar berjalan positif karena situasi Covid-19 di Kota Blitar tetap rendah dan terkendali. Hal itu, disebut Luhut karena didorong oleh tingkat tracing (pelacakan kasus), vaksinasi, dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang terus meningkat. Sebelumnya, Kota Blitar menjadi satu kota pertama yang masuk level 1, dan kemudian dijadikan sebagai uji coba menuju New Normal dimana sebagian besar aktivitas masyarakat dapat dilakukan mendekati kehidupan normal. Menurut Menteri Luhut, contoh baik di Kota Blitar itu perlu menjadi contoh dan pembelajaran bagi penanganan pandemi Covid-19 di kabupaten kota lainnya. Lantas, penanganan pandemi seperti apa yang bisa dicontoh atau diaplikasikan dari PPKM level 1 di Blitar? Menjelang libur natal dan tahun baru bisakah kondisi kasus rendah dan terkendali di Blitar dipertahankan? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo. Simak juga pernyataan dari Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Wali Kota Blitar, Santoso soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Hari libur peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw yang mestinya kemarin, digeser menjadi hari ini 20 Oktober 2021. Melalui pers rilisnya, Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin mengatakan pemerintah mengantisipasi lonjakan kasus dengan menggeser hari liburnya, namun Maulid Nabi Muhammad Saw tidak berubah, tetap 12 Rabiul Awal. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga telah menyiapkan pedoman penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan, seperti Maulid Nabi Saw, Natal, dan hari besar keagamaan lainnya pada masa pandemi Covid-19. Menurut Menag, pedoman penyelenggaraan disusun dengan memperhatikan kondisi atau status daerah dalam konteks pandemi Covid-19. Untuk daerah level 2 dan level 1 misalnya, peringatan hari besar keagamaan bisa dilaksanakan tatap muka, tapi dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Sedangkan daerah level 4 dan level 3, peringatan hari besar keagamaan dianjurkan dilaksanakan secara virtual atau daring. Dalam penyelengaraan tatap muka dianjurkan menyediakan QR Code PeduliLindungi. Peserta yang hadir juga dianjurkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi di rumah ibadat dan tempat lain yang digunakan untuk menggelar Peringatan Hari Besar Keagamaan Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kita simak di WHAT’S TRENDING Brikut ini **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Jonatan Christie menjadi penentu kesuksesan Indonesia di Piala Thomas dengan menang lewat rubber game atas Li Shi Feng. Di partai pertama, Anthony Sinisuka Ginting mengalahkan Lu Guang Zu, dan di partai kedua ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto mengalahkan He Ji Ting/Zhou Hao Dong dengan dua gim langsung. Ditengah euforia kemenangan ini, permasalahan larangan pengibaran bendera merah putih ini merusak banget yaa. Hampa gitu tim Indonesia menang, lagu Indonesia raya digemakan, tapi bendera merah putih gak boleh berkibar. Nah persoalan ini tak lepas dari sorotan mantan pemain bulu tangkis tunggal putra, Taufik Hidayat. Lewat media sosial Instagramnya, Taufik Hidayat memberikan selamat atas kerja keras tim bulu tangkis Indonesia. Tapi dia juga memberikan keritik keras. Ia mempertanyakan kinerja LADI dan pemerintah selama ini. Apa dampak dari sanksi WADA terhadap LADI kedepannya? Kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Pengamat bulutangkis Indonesia Yacob Rusdianto dan Pengamat Olahraga Nasional Budiarto Shambazy. Simak juga pernyataan dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali dan Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Presiden Joko Widodo menyoroti maraknya masyarakat yang menjadi korban pinjaman online ilegal. Ia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempercepat literasi keuangan dan digital hingga ke pelosok pedesaan. Sehingga perkembangan ekonomi digital bisa bermanfaat dan masyarakat tidak lagi terjerat pinjaman online ilegal. Sementara itu untuk menindaklanjuti keresahan yang sudah lama ini, tim khusus pemberantasan pinjaman online ilegal dibentuk oleh Bareskrim Polri. Dirtipideksus Bareskrim Polri, Helmy Santika mengatakan, ada 2 tim yang bekerja di timsus tersebut dan bekerja di bawah koordinasi Wadirtipideksus Whisnu Hermawan. Tim ini diklaim akan bertindak aktif mencari informasi seputar pinjol online ilegal yang meresahkan dan tidak sekedar menunggu pelaporan dari masyarakat. Sebelumnya, Bareskrim Polri juga menerima 371 laporan dari masyarakat mengenai pinjaman online ilegal sejak 2020-2021. Dari ratusan laporan itu, baru 91 kasus yang berhasil diungkap. Bagaimana proses penegakan hukum di lapangan? Apa dasar hukum untuk menindaklanjuti pelaku Pinjol Ilegal? Kita cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta Arif Maulana. Simak juga pernyataan dari Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, dan Sekjen Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Siapa yang tidak mengenal tokoh superhero produksi DC Comics "Superman"? Karakter "Man of Steel" Superman punya banyak penggemar lintas generasi juga lintas negara. Nah, belakangan DC Comics mengeluarkan komik terbarunya yang menceritakan putra Superman dengan kekuatan super dari sang ayah. Jonathan Kent ini muncul di komik terbaru sebagai seorang biseksual yang rupanya menuai polemik, tak hanya di negara asalnya, Amerika, tapi juga di Indonesia. Si penulis, Tom Taylor dalam pernyataannya menyebut Superman kini mewakili cakupan yang lebih luas. Dan, kini lebih banyak orang yang bisa melihat dirinya dalam sosok pahlawan super itu. Warganet di media sosial pun cukup ramai menanggapi hal ini. Lantas apa tanggapan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) soal hal ini? Apakah komik tersebut bisa berbahaya bagi anak? Kita cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Komisioner KPAI Jasra Putra, Aktivis Arus Pelangi Yuli Rustinawati, dan Pecinta Komik sekaligus Admin dari geekinoutID, Norman Karel. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi mengungkapkan bahwa Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Jumat (08/10/2021) lalu, telah menyampaikan Nota Diplomatik soal dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jemaah umrah asal Indonesia. Kata Retno, di dalam Nota Diplomatik tersebut juga disebutkan bahwa kedua pihak dalam tahap akhir pembahasan mengenai pertukaran link teknis dengan Indonesia berkaitan dengan vaksin dan akan memfasilitasi proses masuknya jemaah. Menurutnya, Komite khusus di Kerajaan Saudi Arabia sedang bekerja saat ini guna meminimalisir segala hambatan yang menghalangi kemungkinan tidak dapatnya jemaah umrah Indonesia melakukan ibadah umrah. Sementara itu, dilansir dari CNN, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Eko Hartono mengatakan, meski telah mengakui Vaksin Sinovac dan Sinopharm, Arab Saudi masih menetapkan empat jenis vaksin yaitu Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson, dan Moderna sebagai syarat sah bepergian ke negara itu. Kata Eko, jika calon jemaah umrah baru menerima dua dosis vaksin Sinovac dan Sinopharm, mereka harus mendapat satu lagi suntikan vaksin booster dari Pfizer, AstraZeneca, J&J, atau Moderna. Lantas, bagaimana Kementerian Kesehatan merespons syarat vaksinasi booster bagi jemaah umrah? Bagaimanakah dampak persyaratan vaksinasi booster dari Pemerintah Arab Saudi kepada para jemaah? Akankah persyaratan ini memberatkan atau menyulitkan proses ibadah tersebut di tanah suci? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal bersama dengan Juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dan Kepala Bidang Umrah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Zaky Zakaria Anshary. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan perlunya uji coba terkait rencana pembukaan periwisata bagi turis asing di Bali. Menurut Dicky, uji coba harus dilakukan untuk memastikan efektivitas penerapan protokol kesehatan. Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (Asita), Budijanto Ardiansjah mengklaim telah mengingatkan pelaku usaha perjalanan wisata di Bali untuk melengkapi paket wisata dengan kit protokol kesehatan. Ia mewanti agar pembukaan pariwisata Bali untuk wisatawan mancanegara dilakukan dengan sangat hati-hati memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Pemerintah pun mengklaim bakal menerapkan protokol ketat di pintu masuk kedatangan bandara saat pembukaan kembali pariwisata di Bali untuk turis asing, mulai besok, Kamis, 14 Oktober 2021. Selain Bali, kegiatan pariwisata juga bakal dibuka untuk wisatawan mancanegara di Bintan dan Batam. Lantas bagaimana komitmen pelaku sektor pariwisata untuk menerapkan segala aturan dan prokesnya? Pemerintah menyampaikan masa karantina pelaku perjalanan internasional bakal dikurangi jadi 5 hari. Apa resikonya? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Wakil Ketua Asita, Budijanto Ardiansjah dan Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman. Simak juga pernyataan dari Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Koordinator PPKM Jawa-Bali soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Tak dapat dipungkiri besarnya pamor serial drama Korea di seluruh dunia tak terkecuali di Indonesia. Daebak! Yang terbaru, dan lagi hits adalah Squid Game! Co-CEO Netflix Ted Sarandos seperti dilansir dari ABC News, menyebut Squid Game saat ini menjadi pertunjukan terbesar sejarah Netfix dalam bahasa apa pun. Squid Game, merupakan serial drama Korea soal permainan bertahan hidup. Menceritakan beberapa pemain yang putus asa dan ingin bertahan hidup sehingga tak segan mengorbankan hidup pemain lain agar bisa memenangkan permainan. Serial ini tayang perdana pada 17 September 2021 lalu, dan langsung menduduki trending 1 di 83 negara yang menyediakan layanan streaming Netflix. Organisasi pembela HAM, Amnesty Internasional Indonesia melalui akun Twitternya juga mencuit soal tayangan ini. Bahkan, @amnestyindo membuat utas untuk membedah beberapa pelanggaran HAM yang ditampilkan dalam serial tersebut. Selain itu, ulasannya juga dibagikan lewat Instagram mereka. Amnesty Internasional Indonesia juga mengajak warganet untuk mengidentifikasinya saat menonton tayangannya. Terkait unggahan Amnesty Internasional Indonesia di Instagram, apa saja sih poin pelanggaran HAM di serial Squid Game? Apa saja pelanggaran HAM di Squid Game yang relate dengan pelanggaran HAM di Indonesia? Pelajaran yang bisa kita tarik dari serial ini? Kita akan bahas lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Media Officer Amnesty International Indonesia, Karina M. Tehusijarana. Di paruh terakhir What's Trending simak perbincangan soal Housing Forum Indonesia 2021 “Membangun Hunian yang Inklusif demi Masa Depan yang Lebih Baik” bersama Susanto, Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia dan Etty Retnowati Kridarso, Ketua Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kasus dugaan pemerkosaan yang dialami tiga anak dibawah umur 10 tahun di Luwu Timur sedang menjadi perhatian masyarakat. Terduga pelaku merupakan ayah kandung, sementara dan sang ibu korban telah melaporkan kasusnya kepada polisi pada 2019 lalu. Namun, polisi justru menghentikan proses dugaan pidana dalam kasus itu dengan alasan tak cukup bukti. Tulisan lengkap cerita pemerkosaan ini dimuat di portal Project Multatuli hingga menjadi trending topic di media sosial di akhir pekan kemarin. Hingga Jumat (08/09) sore, tagar #PercumaLaporPolisi telah dicuit puluhan ribu kali oleh warganet merespons kasus tersebut. Anindya Restiviani, direktur program Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta yang kerap mendampingi korban kekerasan seksual menjadi salah satu orang yang menyoroti kasusnya. Lewat akun @anindyavivi, ia menyinggung hasil survei kekerasan berbasis gender selama pandemi yang dilakukan Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta. Ia mencuit, dari hampir 400an responden, cuma 7% yang lapor ke polisi dan dari semua itu cuma satu orang yang berhasil sampai proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti pun turut bersuara. Menurut Retno, karena ada perbedaan antara hasil visum polisi dengan hasil visum yang dipegang sang ibu, maka sebaiknya kasus tidak lagi ditangani pihak Polres Luwu Timur, namun sebaiknya di tangani Polda Sulawesi Selatan atau Mabes Polri. Selain itu, Visum juga pemeriksaan psikologis secara independent dilakukan sebagai pembanding dengan temuan Polres Luwu Timur & Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Luwu Timur. Ini untuk menghindari konflik kepentingan. Dan, ia menekankan proses harus transparan dan diawasi juga oleh Kompolnas. Bagaimana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) merespon hal ini? Adanya tagar #PercumaLaporPolisi apakah netizen menilai kepolisian kurang responsif terhadap kasus semacam ini? Kita cari tahu hal ini lebih lanjut bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga, Juru bicara Mabes Polri Rusdi Hartono, dan Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Aziz Dumpa. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Sejumlah peserta PON ke-20 Papua saat ini menjalani perawatan medis akibat positif terinfeksi COVID-19. Jumlah sementara, ada 29 orang yang tertular virus korona. Mereka terdiri dari atlet, ofisial dan panitia pelaksana. Rinciannya, 13 orang terinfeksi di Timika, tujuh di Kabupaten Jayapura, enam di Kota Jayapura, dan tiga lagi di Merauke. Menurut Satgas Penanganan COVID-19 Papua, puluhan pasien dari klaster PON mengalami gejala ringan hingga tanpa gejala. Pemerintah pun mengakui terjadi penularan virus korona di ajang PON ke-20 Papua. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengklaim temuan kasus positif korona di PON ke-20 Papua termonitor, terdeteksi dan langsung dilakukan pengawasan oleh pemerintah. Tujuh atlet yang menjalani perawatan isolasi itu berasal dari kontingen DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Kondisi semua atlet dilaporkan cukup baik. Sebelumnya, mereka rata-rata terdeteksi saat pemeriksaan PCR untuk kepentingan penerbangan kembali ke daerah asal masing-masing. Lantas seberapa siapkah fasilitas dan tenaga kesehatan di Papua? Apa akibatnya jika kasus ini tidak segera ditekan? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Ketua Panitia Pengawas dan Pengarah PON ke-20 Papua Suwarno, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Alexander Ginting, dan Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo. Di segmen terakhir simak podcast pemenang lomba yang digelar KBR bareng Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan tema "Berkarya Tanpa Narkoba". *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kota Blitar, Jawa Timur telah ditetapkan pemerintah untuk uji coba pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 1 atau new normal. Ini karena, Kota Blitar telah memenuhi syarat indikator WHO. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers mengatakan, penerapan PPKM Level 1 ini, akan mendekati aktivitas kehidupan masyarakat yang normal. Meski demikian, tindakan surveillance, pengetesan, pelacakan, dan peningkatan disiplin protokol kesehatan terus dilakukan. Disamping itu, pelaksanaan PPKM Level 1 di Kota Blitar akan dipantau dan akan dijadikan role model untuk kota atau kabupaten lain. Sementara itu, Wali Kota Blitar, Santoso berharap, penetapan Kota Blitar sebagai daerah percontohan menuju kenormalan baru bisa menjadi momentum pemulihan ekonomi masyarakat. Tepatkah langkah yang diambil pemerintah mengenai proyek percontohan new normal untuk Kota Blitar? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Epidemiolog dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Laura Navika Yamani. Simak juga pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Wali Kota Blitar, Santoso terkait hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Belakangan Teluk Jakarta menjadi perbincangan karena tercemar Paracetamol. Sebelumnya, Tim peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasiona (BRIN) dan University of Brighton UK merilis hasil dari studi pendahuluan mengenai kualitas air laut di beberapa situs terdominasi limbah buangan, diantaranya di muara sungai Angke dan muara sungai Ciliwung Ancol. Hasilnya, Parasetamol terdeteksi di sana. Konsentrasi Parasetamol yang cukup tinggi ini, memunculkan kekhawatiran soal risiko lingkungan yang terkait dengan paparan jangka panjang terhadap organisme laut di Teluk Jakarta. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), diperpanjang mulai hari ini hingga 18 Oktober mendatang seperti yang telah diumumkan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Kata Airlangga terkait dengan jenis pembatasan kegiatan masyarakat masih tetap sama dengan periode sebelumnya. Sebelumnya, pemerintah juga akan memberi izin kegiatan skala besar seperti resepsi pernikahan, pesta, festival, hingga konser musik. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyebut rencana itu mengikuti rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, terkait izin kegiatan berskala besar di masa pandemi Covid-19. Pembukaan aktivitas itu, kata dia, dilakukan berdasarkan tolok ukur jelas dan tidak asal-asalan. Menurutnya, izin penyelenggaraan kegiatan bakal diberikan selama kasus Covid-19 terkendali. Ia meminta komitmen dari penyelenggara kegiatan untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan, karena risiko penularan Covid-19 selalu ada ketika kerumunan terjadi. Lantas, apa tanggapan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) soal hal ini? Dan bagaimana cara mengurangi resiko dari pembukaan acara besar? Kita kan cari tahu hal ini bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) Hosea Andreas Runkat, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI) Siti Nadia Tarmizi, dan Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Hasil dari sebuah survei menunjukkan, lebih dari 19 persen remaja di Indonesia kecanduan internet. Selain itu, survei tersebut juga mengungkap bahwa lebih dari 14 persen dewasa muda kecanduan internet. Ahli Adiksi Perilaku dr. Kristiana Siste mengatakan angka itu diperoleh berdasarkan survei yang dilakukan pihaknya kepada anak-anak dari 34 provinsi di Indonesia pada Mei sampai Juli 2020. Siste pun mengungkap bahwa orang dengan kecanduan internet mengalami perubahan di otak yaitu terjadinya penurunan konektivitas fungsional otak antara area parietal lateral dan korteks prefrontal lateral. Hal ini, menurutnya menyebabkan seseorang sulit membuat keputusan, sulit konsentrasi dan fokus, pengendalian diri buruk, prestasi menurun, penurunan kapasitas proses memori, serta kognisi sosial negatif. Sementara itu, Psikiater Ahli Adiksi Perilaku Enjeline Hanafi menyebut fenomena yang terjadi bahwa anak-anak sering diberi handphone orang tuanya supaya tidak rewel. Selain itu orang tua juga sering memberikan tambahan waktu dalam menggunakan gadget sebagai reward jika anak mau melaksanakan tugasnya. Lantas bahaya apa yang mengintai anak-anak saat mengakses internet baik media sosial atau gim? Modus-modus kejahatan apa yang banyak terjadi pada anak? Kasus-kasusnya seperti apa? Kita cari tahu lebih lanjut bersama Pendiri Yayasan Semai Jiwa Amini (Sejiwa) Diena Haryana, Psikiater Ahli Adiksi Perilaku Enjeline Hanafi, dan Ahli Adiksi Perilaku dr. Kristiana Siste. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Hari Sabtu, 2 Oktober 2021 besok secara resmi Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua akan dibuka. Ada 37 cabang olahraga yang akan dimainkan dengan total lebih dari tujuh ribu atlet. Namun yang perlu diingat, PON kali ini akan dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Sehingga potensi penularan virus korona masih mengintai. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyatakan, pelaksanaan protokol kesehatan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua akan mengikuti tata cara pelaksanaan Olimpiade Tokyo 2020. Namun demikian, Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto mengatakan tidak semua peraturan akan ditiru akan tetapi disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Gatot menjelaskan, setiap kontingen wajib datang tiga hari sebelum pertandingan, dan pulang tiga hari setelah bertanding demi meminimalisir penularan Covid-19. Seluruh atlet, juga diwajibkan melakukan tes Covid-19 PCR saat berangkat maupun pulang. Kita akan bincangkan hal ini lebih lanjut bersama Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, Epidemiolog dari Perkumpulan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Papua, Hasmi, Supervisor Subsatgas Protokol Kesehatan PON XX Kabupaten Jayapura, Marsekal Muda Asep Chaerudin, dan Pengamat Olahraga Nasional Budiarto Shambazy. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Tak semua orang memiliki kenangan indah saat di sekolah. Apalagi yang kerap mengalami perundungan atau bullying. Bahkan terkadang pengalaman buruk itu menyebabkan trauma yang berkepanjangan. Pasalnya, perundungan yang berupa perilaku tak menyenangkan baik secara verbal maupun fisik atau sosial di dunia nyata maupun maya ini bisa membuat korbannya merasa tertekan dan sakit hati. Nah kini pemberantasan tindakan bullying di lingkungan sekolah telah menjadi perhatian pemerintah. Belum lama ini, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim bahkan menyoroti aksi bullying yang masih kerap terjadi di lingkungan sekolah. Mas Menteri Nadiem menyebut ada tiga "dosa" yang ada di sistem pendidikan nasional. Tiga "dosa" itu adalah sikap intoleran, perundungan atau bullying, dan kekerasan seksual. Pekan lalu, Nadiem berjanji akan membasminya dari sistem pendidikan kita. Direktorat Sekolah Dasar, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud-Ristek 2021 juga telah menerbitkan Buku Saku Stop Bullying. Menurut buku itu, ciri satuan pendidikan yang melangengkan praktik bullying adalah tidak adanya pola keteladanan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan. Selain itu juga adanya perilaku kekerasan, baik yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan dan siswa. Sementara itu, korban bullying berpotensi mengalami gangguan jiwa hingga timbul keinginan untuk bunuh diri, sedangkan pelaku perundungan/bullying akan belajar bahwa tidak ada risiko apapun bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan, agresi maupun mengancam anak lain. Pemerintah mau menghapus bullying dari sistem pendidikan Indonesia. Apakah hal ini mungkin dilakukan? Seberapa parah atau mengakarnya bullying ini di sistem pendidikan Indonesia? Apakah bullying ini hanya terjadi antar murid? Kita cari tahu soal hal ini bersama dengan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji. Simak juga pernyataan dari Widyaprada Ahli Muda, Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbud-Ristek, Setiawan Witaradya dan Pendiri Yayasan SEJIWA, Diena Haryana soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memproyeksikan hingga akhir tahun ini bakal ada 2.800 lebih perusahaan yang berpotensi gulung tikar dan 140-an ribu orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini diungkap Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri saat raker dengan komisi ketenagakerjaan DPR, 28 September 2021 kemarin. Selain itu, Kemnaker juga meramal akan ada sekitar sejuta orang lebih yang dirumahkan. Ramalan dibuat berdasar tinjauan Dinas Ketenagakerjaan terkait permasalahan hubungan industrial akibat covid-19. Indah juga menambahkan bahwa angka tersebut belum final karena masih dilakukan mediasi oleh pihaknya. Ia masih berharap angka itu bisa turun. Di sisi lain, Indah menyebut angka tersebut berbeda dengan catatan BPJS Ketenagakerjaan yang menunjukkan lebih besar jumlah pekerja yang sudah mengklaim Jaminan Hari Tua (JHT) akibat PHK. Sejauh ini kondisi ekonomi di Indonesia diklaim membaik dengan pertumbuhan yang positif. Lantas kenapa prediksi tingkat perusahaan gulung tikar dan PHK masih juga tinggi? Kita akan bincangkan hal ini lebih lanjut bersama Ekonom LIPI Maxensius Tri Sambodo. Simak juga pernyataan dari Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri dan Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Roswita Nilakurnia soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi bersama Kementerian Agama sedang menggodok materi kurikulum penguatan moderasi beragama. Materi itu nantinya akan disisipkan dalam kurikulum program Sekolah Penggerak, mulai dari jenjang PAUD sampai SMA. Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan moderasi beragama dibutuhkan untuk mengurangi tiga dosa dalam sistem pendidikan nasional, terutama sikap intoleran. Sebelumnya, Mas Menteri Nadiem menyebut ada tiga "dosa" yang ada di sistem pendidikan nasional. Tiga "dosa" itu adalah sikap intoleran, perundungan atau bullying, dan kekerasan seksual. Kamis lalu, Nadiem berjanji akan membasminya dari sistem pendidikan kita. Materi apa saja yang harus dicakup dalam kurikulum moderasi beragama? Apa yang masih jadi PR pemerintah soal intoleransi pada sistem pendidikan kita? Kita cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Wahid. Simak juga pandangan dari Artis Cinta Laura soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyebut ada tiga “dosa” yang ada di sistem pendidikan nasional. Tiga “dosa” itu adalah sikap intoleran, perundungan atau bullying, dan kekerasan seksual. Kamis lalu, Nadiem berjanji akan membasminya dari sistem pendidikan kita. Kalau kita tilik dari catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), ada 51 laporan yang diterima terkait kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dalam rentang tahun 2015 hingga Agustus 2020. Perguruan tinggi menduduki peringkat pertama, sebesar 27%, lalu diikuti pesantren 19%, SMA/SMK 15%, SMP 7%, dan TK/SD/SLB 3%. Sementara, Pelaku kekerasan terbanyak adalah guru/ustadz, disusul kepala sekolah, dosen, dan yang terakhir peserta didik lain. Para korban yang umumnya peserta didik berada dalam kondisi tidak berdaya karena relasi kuasa korban dengan guru/ustaz, dosen, atau kepala sekolah yang dipandang memiliki kuasa otoritas keilmuan dan juga termasuk tokoh masyarakat. Sedangkan hambatan penanganan kasus kekerasan seksual adalah impunitas terhadap pelaku di lingkungan pendidikan yang lebih memberikan perlindungan terhadap pelaku ketimbang korban demi menjaga nama baik institusi. Masih tinggikah tingkat kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan? dan bagaimana penanganannya, sudahkah maksimal? Kita cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim, Psikolog dan pemerhati masalah kekerasan seksual Lita Widyo Hastuti dan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat, hingga 22 September terdapat hampir 1.300 klaster Covid-19 pada pembelajaran tatap muka (PTM). Secara total, ada lebih dari 15 ribu peserta didik dan 7 ribuan tenaga pendidik yang tertular virus korona selama PTM berlangsung. Kasus penularan paling banyak ditemukan di jenjang SMA yakni 100-an klaster. Untuk jumlah pelajar yang positif, paling banyak dilaporkan di jenjang SD dengan 7 ribu lebih kasus. Padahal, jauh sebelum sekolah dibuka, sebetulnya sejumlah pakar telah memperingatkan potensi penularan Covid-19 ketika PTM dilangsungkan, meski di daerah PPKM Level 1-3. Lantas bagaimana kesiapan faskes dan nakes hadapi klaster sekolah? Apa tanggapan DPR RI menyikapi hal ini? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama Dirjen PAUD dan Pendidikan Dasar Menengah di Kemendikbudristek Jumeri, Ketua Komisi (X) Bidang Pendidikan DPR RI Syaiful Huda, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim, dan Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Prof dr Cissy Rachiana Sudjana Prawira Kartasasmita. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Studi yang dilakukan oleh WHO dan ILO mengungkap ada hampir 2 juta orang meninggal, yang penyebabnya terkait pekerjaan. Contohnya penyakit yang disebabkan panjangnya jam kerja serta polusi udara. Studi yang dipublikasi pada Jumat, 17 September 2021, mengungkap ada sejumlah penyakit dan luka, yang terkait dampak pekerjaan. Dilansir Reuters, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur WHO, berharap temuan ini bisa menjadi peringatan. Pasalnya, penyakit dan luka yang terkait dampak pekerjaan itu telah menyebabkan kematian pada 1,9 juta orang pada 2016. Menurut studi tersebut, ada 19 faktor risiko, diantaranya jam kerja yang panjang, namun ruang kerja terpapar polusi udara, karsinogen bahkan kebisingan. Studi mengungkap bahwa jam kerja yang panjang telah menewaskan setidaknya 745 ribu orang dalam setahun lewat penyakit stroke dan jantung. Sementara, ruang kerja juga bisa menjadi penyebab kematian akibat paparan polusi udara seperti gas dan asap serta partikel kecil terkait emisi industri. Polusi udara telah dianggap bertanggung jawab atas kematian 450 ribu kematian pada 2016. Sedangkan luka akibat bekerja telah menewaskan 360 ribu orang. Lantas sistem kerja seperti apa yang harusnya diterapkan agar kesehatan pekerja juga terjamin? Apakah perusahaan atau pengusaha sudah sadar akan pentingnya membuat sistem kerja yang sehat? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos dan Pengamat Ketenagakerjaan Hadi Subhan. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pemerintah menegaskan Bali belum menerima kunjungan wisatawan asing. Pintu masuk lewat Bandara Ngurai Rai pun hingga kini belum dibuka. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan orang asing yang datang ke Pulau Dewata hanya untuk kepentingan bisnis dan kenegaraan. Syarat perjalanannya pun diperketat. Kata Sandi Senin (20 September 2021) kemarin, pintu masuk penerbangan internasional yang dibuka pada saat ini baru bandara Manado dan Jakarta, namun airport Bali yakni Bandara Ngurah Rai belum dibuka. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Bali mengusulkan pariwisata untuk turis asing bisa mulai dibuka November mendatang. Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana mengatakan, wisatawan asing yang masuk nantinya akan tetap dibatasi dengan aneka persyaratan ketat. Lantas seperti apa langkah pemerintah mengantisipasi masuknya varian baru virus Covid-19 dari pelaku perjalanan internasional? Bagaimana kesiapan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menghadapi kedatangan wisatawan asing? Kita cari tahu hal ini bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)i Luhut B. Pandjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Berapa persen gaji anda yang habis untuk belanja di e-commerce? Tak dipungkiri kian banyak masyarakat yang memilih belanja secara daring. Bahkan e-commerce Indonesia turut tumbuh hingga berada di ranking satu dunia. Sebelumnya, hasil riset Katadata Insight Center (KIC) dan Kredivo menunjukkan, masyarakat menggunakan sekitar 3% hingga 5% dari pendapatan bulanannya untuk belanja di e-commerce. Generasi Z dan milenial adalah yang paling banyak yang menghabiskan gajinya berbelanja di e-commerce. Hasil riset menunjukkan bahwa semakin muda, rasio pendapatan yang dibelanjakan di e-commerce kian besar. Masyarakat berusia 18-25 tahun rata-rata nilai transaksi mereka di e-commerce pun setara dengan 5,4% dari pendapatan bulanannya yang berkisar di angka Rp 4,6 juta per bulan. Sementara untuk kelompok usia 26-35 tahun punya rata-rata pendapatan yang lebih besar, yakni Rp 5,7 juta per bulan. Dari jumlah tersebut, pendapatan yang dibelanjakan di e-commerce sebesar 5,2%. Lantas adakah pengaruhnya kepada perekonomian Indonesia? Apa efeknya terhadap toko-toko atau warung-warung kecil yang selama ini berjualan secara offline? Kita akan bincangkan soal hal ini lebih lanjut bersama dengan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih, CEO Tokopedia William Tanuwijaya, dan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengutuk keras tindak kekerasan terhadap para nakes di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). PB IDI menegaskan keselamatan para nakes, di mana pun berada, harus terjamin. PB IDI juga turut mengucapkan bela sungkawa atas gugurnya Suster Gabriella Meilani yang menjadi korban saat kelompok bersenjata membakar gedung puskesmas, kantor Bank Papua, dan bangunan sekolah dasar di sana, Senin (13/9/2021) lalu. Atas peristiwa itu juga, sebanyak 200-an tenaga kesehatan (nakes) di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, menggelar aksi long march turun ke jalan dan menyalakan seribu lilin pada Kamis (16/9) kemarin. Aksi tersebut sebagai ungkapan rasa dukacita dan penghormatan untuk rekan sejawat mereka, Gabriella Meilani. Mereka menyerukan bahwa nakes adalah garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh negara dan seluruh lapisan masyarakat. Apa tanggapan PB IDI atas penyerangan nakes dan pembakaran fasilitas kesehatan di Distrik Kiworok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua? Apa tuntutan dan desakan IDI terhadap pemerintah terkait perlindungan terhadap keselamatan nakes ini? Soal hal ini kita cari tahu lebih lanjut bersama Ketua Satgas Covid-19 PB IDI, Zubairi Djoerban. Simak juga pernyataan dari Jubir Mabes Polri Rusdi Hartono dan Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Sadar Wisata (Masata) Panca Rudolf Sarungu menyampaikan konsep destinasi desa wisata tengah naik daun dan dengan cepat menggerakkan perekonomian. Menurutnya, desa dan alam terbuka dalam kurun waktu 2-3 minggu mudah dijadikan destinasi wisata dan dipasarkan langsung viral. Ini diungkapnya kemarin Kamis, 16 September 2021, saat rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Sayangnya, kata dia yang masih jadi kendala adalah pemasaran yang masif di media sosial serta penerapan protokol kesehatan yang kuat. Penerapan kesehatan di desa wisata menjadi tantangan karena saat pengunjung datang masih terdapat beberapa destinasi yang penduduknya tidak memakai masker dan belum memperhatikan aspek CHSE. CHSE adalah program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berupa penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan) **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pengetatan pintu masuk kedatangan internasional akan dilakukan pemerintah, untuk mengantisipasi masuknya varian baru virus korona dari luar negeri. Ia menyebut, syarat pelaku perjalanan internasional akan diperketat dan hanya diperbolehkan masuk melalui Bandara Soekarno Hatta Cengkareng dan Bandara Sam Ratulangi Manado. Sebelumnya Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi memaparkan bahwa sepanjang Agustus 2021 terdapat 4,5 persen pelaku perjalanan internasional terkonfirmasi positif COVID-19, dari total kedatangan 36 ribuan orang. Pelaku perjalanan itu terbanyak berasal dari Arab Saudi, disusul Malaysia, Uni Emirat Arab, Korea Selatan dan Jepang. Sementara pada pekan pertama September 2021, terdeteksi sebanyak dua persen pelaku perjalanan internasional terkonfirmasi positif COVID-19 dari total kedatangan tujuh ribuan orang. Mereka berasal dari Arab Saudi, Malaysia, Turki, Uni Emirat Arab dan Singapura. Nadia juga mengatakan bahwa mereka yang datang itu dinyatakan positif setelah dilakukan pemeriksaan kembali di pintu masuk kedatangan Indonesia. Meskipun, hasil tes negara asal menyatakan pelaku perjalanan negatif covid-19. Sementara itu Plh Sekretaris Utama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Ahmad Kartiko mengungkap, total kedatangan Pekerja Migran Indonesia dari berbagai negara selama periode 1 Januari - September 2021 sebanyak sembilan ribuan orang. Kartiko menerangkan, butuh kerja sama dan sinergi antar stakeholder dalam mengantisipasi kepulangan PMI, khususnya dalam pengawasan, pencegahan penyebaran virus Covid-19, dan memulangkan sampai ke daerah asalnya. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha menyebut perlu pengetatan pintu masuk di luar tiga pintu utama agar tidak terjadi lonjakan kedatangan di pintu tidak resmi. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kementerian Kesehatan telah mengklaim terlewatinya masa puncak kasus konfirmasi, kasus perawatan di rumah sakit dan kasus kematian di rumah sakit saat eskalasi beberapa waktu yang lalu. Hal ini diungkap Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dalam Konferensi Pers PPKM pada Senin, 6 September 2021. Wamenkes pun mengungkapkan momentum penurunan kasus ini akan digunakan pemerintah untuk memperkuat ketahanan medis. Sebab, dibeberapa daerah masih terdapat infrastruktur medis yang masih minim, oleh karenanya perlu peningkatan baik dari segi kapasitas maupun kapabilitas yang dimiliki. Selain dimaksudkan untuk mengantisipasi apabila terjadi gelombang kenaikan kasus, penguatan ketahanan medis ini juga diharapkan sebagai bentuk pemerataan pelayanan kesehatan di berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan bahwa kabar baik ini tak lantas menurunkan kewaspadaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi COVID-19. Sebab, di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Filipina dan Vietnam masih mencatatkan kenaikan kasus yang tinggi. Perlukah kita khawatir karena varian covid selalu berkambang? Adakah potensi meluas ke provinsi sekitar? Apakah perbaikan yg harus dilakukan berkaca dari penanganan gelombang sebelumnya? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Epidemiolog Universitas Airlangga Surabaya Laura Navika Yamani. Simak juga pernyataan dari Koordinator PPKM Jawa Bali sekaligus Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Dari aplikasi pelacakan kontak digital PeduliLindungi terlacak tiga ribuan warga yang positif Covid-19 namun mengunjungi area-area publik, terbanyak ke pusat perbelanjaan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, warga positif Covid-19 yang terdeteksi PeduliLindungi masih mengunjungi area publik pada enam sektor utama yang potensial menjadi klaster korona, akan dilakukan isolasi oleh petugas. Enam sektor tersebut antara lain, perdagangan, transportasi, pariwisata, kantor/pabrik, keagamaan dan pendidikan. Menkes Budi menambahkan, PeduliLindungi digunakan pemerintah untuk membantu implementasi protokol kesehatan berbasis digital. Kata dia, data PeduliLindungi sudah terhubung dengan basis data vaksinasi dan laboratorium tes Covid-19, sehingga memudahkan petugas untuk tracing kasus Covid-19. Di sisi lain, Kabid Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19, Sonny Harry B. Harmadi menjelaskan, penyebab ribuan pasien itu masih bisa berbaur dengan masyarakat lantaran lemahnya pengawasan terhadap pasien isolasi mandiri di rumah. Apa tanggapan dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia soal hal ini? Bagaimana memastikan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi agar lebih efektif? Kita akan cari tahu lebih lanjut hal ini bareng Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Alphonzus Widjaja, dan Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Program booster vaksin covid-19 di Indonesia mulai berjalan sejak 14 Juli 2021 yang dilakukan kepada kelompok tenaga kesehatan. Namun, booster vaksin untuk masyarakat umum telah menjadi sorotan publik beberapa pekan terakhir. Bahkan, sempat viral juga flyer dari beberapa layanan kesehatan tentang booster vaksin COVID-19 berbayar. Selain itu, LaporCovid-19 mengaku menerima beberapa laporan warga terkait booster vaksin yang diterima pejabat serta keluarganya. Relawan Laporcovid19 Andika Ramadhan pun meminta pemerintah memberikan sanksi kepada pihak yang menyalahgunakan vaksin yang ditujukan bagi tenaga kesehatan itu. Relawan Laporcovid19 Andika Ramadhan mengungkapkan temuan penyelewengan vaksinasi dosis tiga sebagian besar terjadi di Jabodetabek. Dari catatan Laporcovid19, sepanjang Agustus setidaknya 28 orang dilaporkan menerima vaksin booster padahal tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan. Selain itu, muncul pesan berantai berupa undangan pelaksanaan vaksin booster untuk pejabat dan keluarga pejabat. Kemudian informasi penawaran vaksin booster berbayar yang dilakukan salah satu rumah sakit swasta di Tangerang Banten. Lantas seperti apa tindak lanjut dari LaporCovid-19 terkait beberapa laporan penyalahgunaan tersebut? Jika melihat dari segi hukum, siapakah yang bisa disanksi atas penyalahgunaan vaksin booster ini? Kita akan cari tahu lebih lanjut hal ini bersama dengan Tim advokasi laporan warga LaporCovid-19 Hana Syakira, Amanda Tan dari Tim Laporcovid19, dan Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) Muhammad Rasyid Ridha. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Program booster vaksin covid-19 di Indonesia mulai berjalan sejak 14 Juli 2021 yang dilakukan kepada kelompok tenaga kesehatan. Namun, Pelaksanaan Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu, Selasa (7/9) kemarin mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan skema pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga atau booster untuk masyarakat umum pada tahun 2022. Booster vaksin untuk masyarakat umum telah menjadi sorotan publik beberapa pekan terakhir. Bahkan, sempat viral juga flyer dari beberapa layanan kesehatan tentang booster vaksin COVID-19 berbayar. Selain itu, LaporCovid-19 mengaku menerima beberapa laporan warga terkait booster vaksin yang diterima pejabat serta keluarganya. Salah satu pendiri platform LaporCovid-19, Ahmad Arif, pun meminta pemerintah untuk konsisten mempercepat program vaksinasi. Utamanya, bagi kelompok masyarakat yang berhak mendapat dosis pertama dan kedua, ketimbang berbicara soal booster atau suntikan ketiga. Sebenarnya seberapa besar urgensi booster vaksin booster ini? Bagaimana skemanya? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Pelaksanaan Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu, Dokter sekaligus influencer Nadia Alaydrus, dan Co-Inisiator LaporCovid-19 Ahmad Arif. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Angka kasus positif di Indonesia sempat melonjak tinggi dan mencapai puncak pada Juli lalu akibat munculnya varian Delta. Namun, di tengah penurunan kasus ini muncul lagi ancaman mutasi virus COVID-19 varian baru, yaitu varian B.1621 (be satu enam dua satu) atau varian Mu. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO menetapkan varian baru virus korona yaitu varian Mu itu sebagai variant of interest atau masuk daftar pengawasan. Varian Mu dikabarkan lebih menular dibandingkan varian virus korona pertama di Wuhan, Cina dan menurunkan efikasi vaksin Covid-19. Seberapa menularkah varian Covid Mu? Kalau belajar dari pengalaman varian sebelumnya, perlukan ada langkah antisipasi khusus dari pemerintah? KIta cari tahu lebih lanjut soal hal ini bareng Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio. Simak juga peryataan dari Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dan Ahli Epidemiologi Universitas Griffith Australia Dicky Budiman. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pekan lalu, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar rapat pleno penyusunan draf Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebelumnya RUU itu dikenal dengan nama Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang pembahasannya sudah memakan waktu lima tahun. Setelah dinanti cukup lama, akhirnya tak hanya nama yang berubah tapi beberapa pasal juga menghilang dari draf sebelumnya. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) melalui website-nya, menyoroti ketentuan yang 'hilang' dan 'kurang' sehingga mengakibatkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual menjadi jauh dari rasa keadilan dan kepastian hukum. Diantaranya, diubahnya istilah tindak pidana perkosaan menjadi pemaksaan hubungan seksual dalam draf RUU PKS BALEG DPR-RI menyempitkan definisi atas tindak pidana perkosaan. Konsekuensi logis bahwa pengubahan nomenklatur ini juga mempersulit korban perkosaan karena pembuktian terbatas pada pembuktian fisik akibat tindakan penetrasi alat kelamin. Selain itu draf baru pun tak memuat tindak pidana kekerasan berbasis gender online (KGBO). Padahal ini menjadi bentuk kekerasan seksual yang paling marak hari ini. Mengapa sejumlah pasal direduksi? Apa bisa UU ini nanti menjawab perkembangan zaman? Apa konsekuensi yang akan ditimbulkan? Kita cari tahu lebih lanjut bersama Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Willy Aditya dan Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Antikekerasan Seksual (KOMPAKS) Naila Rizqi Zakiah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Papua bersiap gelar Pekan Olahraga Nasional (PON) XX. PON ke-20 Papua dilaksanakan mulai 2 hingga 15 Oktober 2021. Ada 37 cabang olahraga yang dipertandingkan di empat klaster, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, dan Kabupaten Mimika. Namun di tengah persiapan pesta olahraga nasional terbesar yang diikuti para atlet dan ofisial dari seluruh provinsi ini, muncul seruan agar tak menggunakan mahkota Burung Cendrawasih sebagai suvenir PON. Belakangan ramai di media sosial gambar mahkota burung cenderawasih dengan tulisan "Tolak Mahkota Cenderawasih Sebagai Souvenir PON". Penolakan itu disertai tagar #save cenderawasih dan #mahkotarajabukanuntukorangbiasa. Sebelumnya, perlindungan atas burung Cendrawasih telah dilakukan di Papua melalui Surat Edaran Nomor 660.1 tertanggal 5 Juni 2017, tentang larangan penggunaan Burung Cenderawasih asli sebagai aksesoris dan cenderamata. Lantas bagaimana pendangan dari Dewan Adat Papua soal hal ini? Bagaimana sebetulnya masyarakat Papua memaknai burung Cendrawasih, selama ini mahkota burung ini memiliki arti apa? Kita cari tahu soal hal ini lebih lanjut bersama Sekretaris Dewan Adat Papua, John Gobai. Simak juga pernyataan dari Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Keluarnya pesohor SJ dari penjara dan kemunculannya kembali di layar kaca menjadi sorotan publik. Hal ini terlihat dari hadirnya petisi yang meminta agar ia diboikot dari tayangan televisi. Pasalnya, pelaku kejahatan seksual yang wara-wiri di televisi, dikhawatirkan memicu trauma kembali bagi korban. Lewat situs change.org, sebuah petisi pun muncul demi memboikot mantan narapidana tersebut untuk dapat kembali tampil di televisi nasional serta Youtube. Petisi dibuat oleh Lets Talk and enjoy dan ditujukan kepada Komisi Penyiaran Indonesia. Petisi tersebut meminta untuk tak membiarkan mantan narapidana pencabulan anak masih berlalu-lalang dengan bahagia di dunia hiburan, sementara korbannya masih terus merasakan trauma. Selain itu juga berharap agar stasiun televisi melakukan hal yang sama dengan melakukan boikot. Kemarin, petisi telah ditandatangan lebih dari 327 ribu orang. Sebelumnya, yang bersangkutan harus menjalani 8 tahun penjara sebagai akumulasi hukuman atas kasus tindak pidana pencabulan dan suap yang dilakukannya. Ia pun bebas pada Hari Kamis, 2 September 2021 lalu setelah mendapat remisi 30 bulan. Saat keluar dari lapas, SJ mengaku trauma usai menjalani hukuman penjara. Seperti apa sikap KPAI dan KPI terkait adanya petisi ini? Adakah dasar hukum untuk pelarangan bekas pelaku pencabulan tampil di media mainstream? Kita cari tahu lebih lanjut soal hal ini bareng Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra dan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nuning Rodiyah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Jagat maya digemparkan dengan kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Perkara ini jadi sorotan luas karena KPI itu kan lembaga negara. Korbannya, pria berinisial MS, karyawan KPI Pusat. Pengakuan MS dituangkan dalam rilis pers tertanggal 1 September 2021, yang dibuat pengacaranya, Mualimin Madah. Riwayat pelecehan seksual dan perundungan yang dialami MS terjadi sejak 2012. Pelakunya adalah 7 seniornya di kantor. Pada 2015, MS mengaku ditelanjangi, dilecehkan dan dirundung secara beramai-ramai. Buah zakarnya bahkan dicorat-coret dengan spidol. Peristiwa ini membuat MS stress dan trauma berat. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa kasus dari 2012, tapi baru mencuat 9 tahun kemudian. Nah versi pengacara koban, di 2017 MS sebenarnya melaporkan kasusnya ke Komnas HAM, kemudian ke Polsek Gambir pada 2019. Namun, tidak ada tanggapan, malah MS diminta lapor saja ke internal KPI. Usai kasus ini viral, kepolisian langsung mendatangi MS dan memintanya membuat laporan. Rabu malam, 1 September lalu, MS didampingi Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah membuat laporan ke Polres Jakarta Pusat. Bagaimana sikap KPI terhadap dugaan kasus pelecehan seksual dan perundungan yang dialami MS? Apakah Komnas HAM bakal mengawal kasus ini? Kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Ketua KPI Pusat Agung Suprio dan Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara. Simak juga pernyataan dari Juru bicara Polda Metro Jaya, Yusri Yunus, soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Ada kabar baik nih dari dunia militer kita. Tes keperawanan akhirnya dihapuskan dari penilaian seleksi di Korps Wanita TNI Angkatan Darat. Kebijakan progresif ini disampaikan oleh Kepala Pusat Kesehatan TNI AD, Mayjen Budiman saat konferensi pers Penghapusan Tes Keperawanan Angkatan Bersenjata, kemarin. Keputusan ini tertuang dalam petunjuk teknis (juknis) pemeriksaan uji badan TNI AD tanggal 14 Juni 2021. Budi mengungkapkan, peniadaan pemeriksaan himen atau selaput dara karena tidak lagi sesuai dengan dinamika zaman. Sebenarnya tuntutan penghapusan tes keperawanan atau tes dua jari di TNI dan Polri sudah lama lho digaungkan. Jadi langkah maju ini buah dari perjuangan panjang. Ya better late than never lah. Memang sudah semestinya himen itu dihapus dari obyek tes. Soalnya itu merupakan bentuk kekerasan berbasis jender, menurut Human Rights Working Group. Praktiknya juga sudah banyak ditinggalkan. Bahkan sejak November 2014 alias 7 tahun silam, Badan Kesehatan Dunia WHO sudah tegas menyatakan tidak ada tempat bagi tes keperawanan karena tak punya dasar ilmiah. Apakah paradigma maupun praktik diskriminatif soal tes keperawanan semacam ini masih terjadi, baik di lembaga lain maupun masyarakat? Hal-hal apa saja yang mesti dibenahi terkait diskriminasi gender? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan aktivis perempuan, Tunggal Pawestri. Simak juga pernyataan dari Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat Mayjen TNI Budiman dan Polisi Wanita (Polwan) Sri Rumiyati soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Siapa yang udah kangen berat, pengin hang out, ngumpul-ngumpul, makan-makan, jalan-jalan, atau sekedar ngopi cantik bareng teman-teman selepas kerja? Nah selama pandemi Covid-19 hal-hal itu sulit dilakukan ya. Kan kita kudu mengurangi aktivitas di luar rumah, kerja aja dari rumah. Tapi don't worry, be happy. Pemerintah lagi menyiapkan strategi transisi pandemi menjadi endemi. Tapi sebenarnya apa sih bedanya pandemi dan endemi? Mengutip dari laman Universitas Airlangga. Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas, baik negara/benua. Dengan kata lain, penyakit sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia. Sedangkan kalau endemi berarti penyakit yang muncul dan menjadi karakteristik di wilayah tertentu, misalnya penyakit malaria di Papua. Baru-baru ini, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi menjelaskan kenapa transisi pandemi ke endemi perlu disiapkan. Sebab, Covid-19 diasumsikan tak bakal hilang dalam waktu cepat, tapi berubah menjadi endemi. Muhadjir menyamakan penyebaran Covid-19 dengan wabah yang sporadis di tempat-tempat tertentu seperti flu, demam berdarah, dan lain sebagainya. So, kita dianggap tak punya pilihan lain, selain disiplin menjalankan protokol kesehatan dan hidup berdampingan dengan Covid-19. Apakah transisi ini sudah memungkinkan? Kriteria apa yang harus dipenuhi sebuah negara untuk bisa dikatakan masuk fase endemi? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bareng Pakar Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman. Simak juga pernyataan dari Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Setelah sekian lama anak-anak menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ), akhirnya pada 30 Agustus kemarin, 610 sekolah di DKI Jakarta resmi menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas tahap 1. Pembelajaran pun dilakukan dengan segala protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Melalui keterangan persnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana mengungkapkan, pelaksanaan PTM terbatas ini menyusul penerapan PPKM level 3 yang berlangsung sejak 24 Agustus lalu. PTM Terbatas di Jakarta digelar dengan kapasitas 50 persen pada tiap satuan pendidikan. Kecuali untuk PAUD dan sekolah luar biasa di semua jenjang, maksimal 5 siswa per kelas, dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Selain itu, semua guru dan tenaga kependidikan di sekolah yang menjalani PTM terbatas dipastikan sudah divaksin Covid-19 lengkap. Adakah hal-hal yang masih jadi kendala bagi sekolah dalam pelaksanaan belajar tatap muka terbatas ini? Berdasarkan hasil evaluasi, apakah PTM ini layak dilanjutkan dan diperluas? Untuk mengulas bagaimana pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas tahap pertama ini. Kita obrolin bareng Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Fahriza Marta Tanjung. Simak juga pernyataan dari Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim dan Kepala Sekolah SMAN 77 Jakarta, Sri Rahmina Utami soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Beberapa hari lalu Indonesia di ramaikan dengan isu para pejabat yang mengaku telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster Covid-19. Jadi, percakapan Presiden Joko WIdodo saat kunjungan kerja di Samarinda Kalimantan Timur sempat bocor. Percakapan ini lalu dihilangkan dari kanal YouTube Sekertariat Presiden. Isinya percakapan antara Presiden Jokowi, Menhan Prabowo Subianto, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Wali Kota Samarinda Andi Harun yang membicarakan soal sejumlah pejabat yang telah mendapat vaksinasi dosis ketiga. Walhasil kecaman dan kritikan datang dari netizen lantaran di saat yang sama distribusi vaksin dosis ketiga bagi Tenaga Kesehatan (Nakes), baru mencapai 34 persen. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per hari minggu kemarin (29/8), total vaksinasi dosis pertama baru mencapai lebih angka 61an juta dosis atau 29,60 persen. Sedangkan dosis kedua sekitar 34 juta atau 16,74 persen. Rendahnya tingkat vaksinasi ini jadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota DPR bidang Kesehatan, Aliyah Mustika Ilham menganggap para pejabat yang telah mendapatkan booster tidak memiliki kepekaan dan empati kepada masyarakat yang kesulitan mendapatkan vaksinasi. Apakah ada akibat yang ditimbulkan dari pemberian booster saat vaksinasi Covid 19 belum merata? Kapan vaksinasi booster bagi masyarakat umum bisa dilakukan di Indonesia? Apakah ada kriteria yang harus dipenuhi sebelum mendapat vaksinasi booster? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Penasihat Senior untuk Direktur Jenderal WHO, Diah Satyani Saminarsih. Simak juga pernyataan dari Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki dan CO-Inisiator LaporCovid-19, Ahmad Arif. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Annyeong haseyo! Saya yakin sapaan dalam bahasa Korea ini familiar di telinga masyarakat Indonesia, terutama bagi penggemar tayangan Drama Korea atau drakor. Memang, Drama Korea mampu menarik hati penonton lintas negara tak terkecuali bagi masyarakat Indonesia. Tak heran, begitu besar pamornya di Indonesia. Daebak! Terlebih di masa pandemi Covid-19 seperti ini. Bahkan, menurut survei yang dilakukan LIPI pada Agustus 2020, 91,1 persen responden lebih memilih untuk menonton drama korea selama pandemi COVID-19. Tak hanya soal kisah percintaan, ada banyak ragam cerita lain yang diangkat drama maupun film Korea yang bisa dinikmati mulai dari tema sosial, hukum, hingga isu-isu hak asasi manusia. Terlebih National Human Rights Commission of Korea (NHRCK) telah lama menjadikan drama maupun film sebagai media dalam melakukan pendidikan HAM. Bagaimana dengan pendapat pecinta Drama Korea di Indonesia? Perlukah meningkatkan pemahaman HAM kepada masyarakat Indonesia diperbanyak melalui pendekatan film dan sinetron? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan penggemar Drakor, Dania. Simak juaga pernyataan dari Komisioner Komnas HAM RI, Beka Ulung Hapsara dan Aktivis HAM Tunggal Pawestri soal hal ini. Di paruh akhir What's Trending KBR Pagi hari ini, kita ngobrolin soal "Membangun Fondasi yang kuat bagi LSM dan Perusahaan Sosial" bareng David Christian, Founder dari Evoware. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional bakal digelar perdana tahun ini. Namun dalam kesiapannya, rupanya masih ada kesalahan persepsi beberapa pihak mengenai asesmen tersebut. Hal ini diakui sendiri oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim. Kata mas menteri, banyak salah persepsi yang dilakukan sekolah dalam menerapkan asesmen nasional dan perlu lebih banyak sosialisasi agar pihak sekolah paham dalam menjalankan sistem pengganti ujian nasional tersebut. Pasalnya, Nadiem mendapat laporan adanya beberapa sekolah yang meminta muridnya beli laptop untuk latihan asesmen. Ia pun menegaskan asesmen nasional digelar untuk memetakan sejauh mana pendidikan di setiap sekolah. Program ini tidak dilakukan untuk menilai kecakapan tiap siswa atau kompetensi sekolah seperti ketika UN. Nadiem juga mengingatkan kembali bahwa digantinya ujian nasional yang selama ini dipandang menakutkan itu adalah demi menghapuskan kekhawatiran siswa dan beban sekolah. Sehingga menurutnya, siswa tak perlu lagi repot mengikuti bimbingan belajar seperti saat era masih adanya UN, karena tak berpengaruh terhadap keberhasilan murid ataupun sekolah dalam menjalani Asesmen Nasional. Apa yang menjadi penyebab dari kesalahan presepsi terkait Asesmen Nasional ini? Apakah sosialisasinya masih kurang? Kita cari tahu soal hal ini bersama dengan Pengamat Pendidikan Doni Koesoema. Simak juga pernyataan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dan Perbukuan, Kemendikbudristek, Anindito Aditomo soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Sudah sejak Selasa pekan lalu, Pemerintah resmi menetapkan batas biaya tertinggi tes COVID-19 berbasis PCR, dari sebelumnya Rp900 ribu menjadi Rp495 ribu. Namun, Koalisi masyarakat LaporCovid-19 mengklaim menerima aduan adanya rumah sakit dan klinik mandiri yang masih memasang tarif tes PCR di atas ketentuan pemerintah. Ada yang tetap mematok harga di atas ketentuan tersebut, ada pula yang masih memasang harga RP900 ribu Rupiah. Untuk itu, relawan LaporCovid-19 Amanda Tan mengatakan, bakal melapor ke Kementerian Kesehatan jika aduan semakin bertambah. Ia mengungkapkan, penetapan harga di atas batas tertinggi itu dilakukan oleh klinik dan rumah sakit swasta dengan modus memainkan durasi hasil tes. Tarif ditetapkan lebih mahal jika warga ingin hasil keluar lebih cepat. Markas Besar Kepolisian pun mengimbau masyarakat aktif melapor jika menemukan penyedia layanan tes PCR yang mematok tarif di atas harga yang ditetapkan pemerintah. Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Agus Andrianto mengatakan, kepolisian akan melakukan pengawasan, pemantauan, serta pengamanan terkait tes PCR tersebut. Kata Agus, Polri akan mengerahkan personel mulai dari tingkat Bareskrim hingga reserse kewilayahan untuk mengawasi tarif tes PCR. Dia berjanji akan menindak tegas oknum yang nekat memasang tarif melebihi Rp495 ribu. Apa yang harus dilakukan jika masyarakat menemukan kasus PCR yang masih di atas harga yang ditetapkan? Idealnya sanksi bagi pelanggarnya seperti apa? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bareng Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Simak juga pernyataan dari Relawan LaporCovid-19 Amanda Tan dan Peneliti ICW Wana Alamsyah soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kemarin, bekas Menteri Sosial Juliari Peter Batubara divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain itu, ia juga dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp 14,59 miliar. Vonis itu lebih tinggi daripada Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi yang menuntut 11 tahun penjara. Juliari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi, yaitu menerima suap dari para rekanan penyedia Bansos Covid-19 di Kementerian Sosial. Hal memberatkan menurut majelis hakim, Juliari tidak mendukung program pemerintah memberantas KKN. Selain kasus korupsi yang dilakukan Juliari, penyelewengan dana bantuan sosial masih marak terjadi. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Dewi Anggraeni menyebut, hasil pemantauan ICW di 11 daerah pada tahun 2020 lalu, menemukan 239 kasus penyelewengan bantuan sosial. Dewi mengatakan, modus-modus penyelewengan bansos yang paling banyak ditemukan adalah pungutan liar (pungli) dan pemotongan oleh pihak-pihak perangkat desa ataupun pendamping di daerah-daerah. Lantas, bagaimana cara menutup celah korupsi dana bantuan sosial negara untuk masyarakat terdampak pandemi dan mengejar para pelakunya di semua level? Kita akan bahas hal ini bersama dengan Peneliti Pukat UGM, Yuris Reza Kurniawan. Simak juga pernyataan dari Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Dewi Anggraeni soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Berbagai tawaran pinjaman dana bisa jadi menggiurkan bagi masyarakat yang membutuhkannya di masa pagebluk ini. Akan tetapi, pemerintah mewanti agar masyarakat tak gegabah memilih penyelenggara pinjaman online (pinjol) ilegal untuk meminjam uang. Pasalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan Satgas Waspada Investasi (SWI) menerima lebih dari 7.000 pengaduan terkait pinjol ilegal dari masyarakat. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan data ini terangkum di tahun ini, setidaknya hingga Juli 2021. Wimboh Santoso menjelaskan pengaduan yang termasuk dalam kategori ringan adalah suku bunga yang terlalu tinggi, dan penagihan sebelum jatuh tempo. Sedangkan yang berat contohnya ancaman penyebaran data pribadi atau penagihan dengan intimidasi. Karena itu, sudah ada lebih dari tiga ribu entitas pinjol ilegal yang sudah dihentikan operasinya sebagai tindak lanjut dari pengaduan yang dilakukan masyarakat. Selain itu, kini telah dipublikasikan daftar fintech lending yang ada di OJK dengan harapan masyarakat bisa membedakan antara yang legal dan ilegal. Berdasarkan data yang masuk per Juli tahun ini, ada 121 penyelenggaran pinjol yang telah berizin atau terdaftar resmi di OJK. Secara nasional akumulasi pinjaman yang disalurkan kepada 60-an juta entitas mencapai lebih dari Rp200 triliun. Lantas, bagaimana advokasi kepada para korban dan apa yang diperlukan untuk menangani masalahnya? Masalah apa saja yang bisa menjerat masyarakat ketika tak cermat dalam meminjam dana lewat pinjol? Kita akan cari tahu lebih lanjut sola hal ini bersama Direktur LBH Jakarta Arif Maulana. Simak juga pernyataan dari Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Mungkin kalian sering mendengar kebebasan berekspresi, yang baru-baru ini menjadi bahan perbincangan hangat netizen. Tapi, apakah kalian juga familiar dengan istilah kebebasan berkesenian? Adakah bedanya? Ternyata, kebebasan berekspresi itu masuk dalam salah satu dari enam hak yang tercakup dalam kebebasan berkesenian. Lima lainnya adalah hak berserikat, hak berpindah tempat, hak berpenghasilan layak, hak sosial dan ekonomi, serta hak semua warga negara untuk memiliki akses ke berbagai karya seni. Jika hak kebebasan berkesenian terpenuhi, maka dampaknya akan terasa pula bagi kesejahteraan masyarakat. Lebih penting lagi, kebebasan berkesenian ini menjadi bagian dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Dan, Indonesia sudah meratifikasinya. Lantas apa saja pelanggaran kebebasan berkesenian yang paling tinggi terjadi di negara kita? Kebijakan seperti apa yang lebih baik untuk mendorong kebebasan berkesenian? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Manajer Komunikasi Koalisi Seni, Bunga Manggiasih. Simak juga pernyataan dari Cholil Mahmud, vokalis Efek Rumah Kaca dan seniman visual Ika Vantiani soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Di ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 kemarin, berseliweran di mediamassa, ungkapan doa dan harapan dari netizen supaya negara ini segera bebas dari Covid-19. Banyak pula yang keluhkan bosan dan ingin pandemi segera berakhir. Tapi bagaimana, kalau pandemi ini masih bakalan berlangsung lebih panjang? Katakanlah, sampai sepuluh tahun lamanya. Melalui akun Youtube Kemenkeu 17 Agustus kemarin, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut kemungkinan pandemi covid yang bisa berlangsung hingga sepuluh tahun. Padahal setahun pandemi saja, sudah muncul fenomena Pandemic Fatigue. Dan menurut WHO, kelelahan masyarakat akan pandemi ini bisa membuat mereka mulai tidak mematuhi protokol pencegahan penyebaran virus Corona. Namun kata Menkes Budi, pandemi ini memberikan pengalaman yang berharga bagi kita. Lalu ia menegaskan bahwa pemerintah bakalan memastikan bahwa laju penularan virus selalu di bawah kapasitas dari layanan kesehatan yang disediakan. Bagaimana nantinya reaksi masyarakat dengan adanya situasi pandemi yang makin panjang? Adakah potensi makin besarnya pandemi fatigue (kelelahan pandemi) dan dampaknya di kehidupan masyarakat? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Sosiolog Universitas Gadjah Mada, Sunyoto Usman. Simak juga pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Sebuah kasus yang terkait review skin care sempat menjadi trending topik di media sosial. Kala itu seorang dokter harus berurusan dengan hukum, bermula dari tinjauannya terhadap suatu produk kecantikan yang diunggah di media sosial. Dokter tersebut dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Namun bagaimana kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat? Saat ini masyarakat sebagai konsumen seolah terombang ambing dengan membludaknya promosi produk di media sosial. Sudahkah memadai informasi dan edukasi bagi mereka? Kita cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Koordinator Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sularsi. Simak juga pernyataan dari Pengacara Hotman Paris Hutapea, dokter Richard Lee, dan artis Kartika Putri soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia! Di saat semua warga Indonesia merayakan hari kemerdekaan, beberapa kelompok masyarakat sampai saat ini mengaku masih harus berjuang untuk dapat beribadah dengan bebas. Seperti kasus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin. Seperti kita tahu beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota Bogor resmi memberikan lahannya dan menyerahkan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan gereja GKI Yasmin, di kelurahan Cilendek Barat, Kota Bogor. Penyerahan itu dilakukan secara langsung oleh Walikota Bogor Bima Arya pada Minggu, 8 Agustus 2021 lalu. Namun sebelumnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai Bima Arya mengabaikan putusan Mahkamah Agung (MA) dan rekomendasi Ombudsman RI tentang GKI Yasmin tahun 2011. Waktu itu, MA memutuskan bahwa Izin Mendirikan Banguan (IMB) yang dimiliki GKI Yasmin sah secara hukum dan Ombudsman merekomendasikan pemkot Bogor untuk menjalankan putusan tersebut. Pasalnya, lokasinya lahan yang kini dihibahkan Pemkot Bogor, berbeda dengan gereja sebelumnya. Padahal di lokasi lama, pihak GKI Yasmin telah mengantongi IMB sejak tahun 2001. Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur pada Juni lalu mengatakan, pihaknya siap memberikan bantuan hukum untuk memenangkan kembali hak para jemaat. Apa yang masih harus diperjuangkan di kemerdekaan Indonesia yang ke 76 ini terkait dengan toleransi beragama? Apa yang menjadi tantangan dalam mempertahanan kebhinekaan? Kita akan cari tahu hal ini bersama dengan Direktur Riset SETARA Institute, Halili Hasan dan Juru bicara GKI Yasmin, Jayadi Damanik. Simak juga pernyataan dari Wali Kota Bogor, Bima Arya soal penghormatan kepada hak-hak asasi manusia saat menyerahkan IMB untuk GKI Yasmin. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Sebuah mural atau lukisan di dinding sedang jadi perbincangan hangat. Mural yang dimaksud adalah mural yang terletak di Batuceper, Tangerang, Banten, tepatnya di terowongan inspeksi Tol Kunciran-Bandara Soekarno Hatta. Mural itu bergambar wajah mirip Presiden Joko Widodo disertai tulisan '404: Not Found'. Setelah viral, polisi serta jajaran aparat terkait menghapus mural itu dengan menimpanya menggunakan cat warna hitam. Tapi rupanya tak hanya muralnya yang dihapus, pembuat mural pun tengah dicari polisi. Menurut Kapolsek Batuceper, David Purba, meski telah memeriksa dua saksi, namun kepolisian belum menentukan pelakunya. Selain itu ada juga sebuah mural di daerah lain yang jadi sorotan. Kali ini lokasinya berada di salah satu sudut jalan di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Pada mural tersebut terdapat tulisan "Dipaksa Sehat di Negeri yang Sakit". Bernasib sama, mural itu juga dihapus. Apakah pembuatan mural bisa dijerat pidana? Bagaimana seharusnya kepolisian dalam menyikapi para pembuat mural di zaman sekarang ini? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto. Simak juga pernyataan dari Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur dan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Bidang Komunikasi Faldo Maldini soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Belakangan santer jadi bahan pembicaraan perihal data kasus kematian di Indonesia yang katanya dihapus hingga manuai polemik. Menurut sejumlah pakar wabah, menghapus angka kematian, sama saja dengan tidak peduli seberapa parah kondisi pandemi di Indonesia. Sebab, akan semakin banyak kematian pasien COVID-19 yang tidak terdeteksi. Sebelumnya, Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Panjaitan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian PPKM level. Alasannya, input data tidak update sehingga menimbulkan distorsi penilaian. Lalu pada Rabu (11 Agustus 2021) kemarin, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi pun membantah pemerintah menghapus indikator kematian dari daftar asesmen level PPKM. Kata dia, bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian. Menurutnya, pemerintah menemukan bahwa banyak angka kematian yang ditumpuk-tumpuk, atau dicicil pelaporannya, sehingga dilaporkan terlambat. Sementara itu, Ketua Bidang penanganan Kesehatan Satgas Covid-19, Alexander Ginting, mengatakan angka kematian tidak dihapus dan tetap dipakai sebagai indikator untuk menangani pandemi. Menurut Alex, pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B Panjaitan, merujuk pada penetapan untuk status level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan bukan untuk penanganan pandemi secara keseluruhan. Lantas seberapa penting angka atau tingkat kematian sebagai indikator penanganan pandemi? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra. Di bagian terakhir kita simak obrolan reporter KBR Lea Citra bareng: Ketua Acara Turun Tangan Volunteer Summit 2021, Azmi Kautsar soal kegiatan TurunTangan Volunteer Summit 2021. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pemerintah akan membuat roadmap atau peta jalan hidup berdampingan dengan Covid-19 jika pandemi berlangsung hingga bertahun-tahun. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan peta jalan ini dibuat agar masyarakat bisa tetap menjalani kehidupan sehari-hari. Menkes merinci, enam aktivitas utama yang dijadikan percobaan adalah perdagangan, kantor dan industri, transportasi, pariwisata, keagamaan, serta pendidikan. Dalam masa percobaan ini, pemantauan protokol kesehatan akan diatur lewat aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi itu akan diintegrasikan dengan sejumlah mal, transportasi udara, dan sektor lainnya. Kata Budi, pemantauan dan pengawasan tidak hanya dilakukan pemerintah, namun juga oleh asosiasi di setiap sektor secara digital. Apa kata Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) soal hal ini? Akankah efektif kebijakan ini nantinya? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Wakil Ketua Umum PB IDI Slamet Budiarto dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Agus Pambagio. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Data Kementerian Sosial menyebut, sekitar 11 ribuan anak menjadi yatim piatu, yatim atau piatu, sebab orangtuanya meninggal dunia akibat virus korona. Menyikapi banyaknya anak yatim piatu akibat Covid,19 Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan, kementeriannya melalui Balai/Loka Rehabilitasi Sosial dan Pendamping Rehabilitasi Sosial telah mendapatkan laporan mengenai anak-anak yang yatim piatu ini dengan nama dan alamat, atau by name by adress akibat ditinggal orang tua yang meninggal karena terpapar Covid-19. Risma mengakui, sejauh ini data akurat terkait anak yatim, piatu dan yatim piatu yang orangtuanya meninggal karena terpapar Covid-19 masih dalam proses pengumpulan oleh timnya di lapangan. Selain pendataan dan respons kasus bagi anak-anak yang kehilangan orangtua karena Covid-19, Kementerian Sosial juga telah memberikan dukungan lewat Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti obat-obatan, vitamin, tes swab/PCR, vaksinasi dan kebutuhan dasar anak lainnya. Termasuk konseling kepada anak-anak yang orang tuanya meninggal dan keluarganya. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pimpinan KPK baru-baru ini menerbitkan sebuah aturan bagi lembaga antirasuah itu. Yakni, sebuah Peraturan Pimpinan (Perpim) Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 30 Juli 2021. Perpim itu, belakangan mendapat kritikan dan dikhawatirkan merusak marwah KPK. Dalam Perpim yang dimaksud, disebutkan antara lain perjalanan dinas dalam rangka untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara. Pimpinan KPK menyebut biaya perjalanan dinas merupakan biaya operasional kegiatan, bukan gratifikasi apalagi suap. Pegawai KPK tetap tak diperkenankan menerima honor apabila menjadi narasumber untuk menjalankan tugas-tugas KPK. Dan sejumlah kegiatan pada bidang penindakan tetap menggunakan anggaran KPK untuk mengantisipasi timbulnya konflik kepentingan pada proses penanganan suatu perkara. Dengan aturan baru, KPK mengklaim bisa mengakomodasi adanya pembiayaan kegiatan bersama yang dibebankan antar-lingkup ASN, yakni dengan kementerian maupun lembaga. Sharing pembiayaan agar pelaksanaan program kegiatan tidak terkendala karena ketidaktersediaan anggaran pada salah satu pihak. Peraturan tdk berlaku utk kerja sama dengan pihak swasta. Ada yang dikhawatiran dengan aturan baru itu? Apa pengaruhnya? Kita akan cari tahu soal hal ini bersama dengan Bekas pimpinan KPK Busyro Muqqodas. Simak juga pernyataan dari Sekertaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Hardianto Harefa dan Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung wacana menjadikan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat masyarakat mengakses tempat umum seperti pergi ke Malioboro. Hal itu dikatakannya saat memantau pelaksanaan vaksinasi di Gedung Setda Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat(6/8/2021) kemarin. Soal syarat menunjukkan sertifikat vaksinasi di tempat publik telah lebih dulu berlaku di Jakarta. Beberapa mall di ibukota yang mensyaratkan sertifikasi vaksinasi diantaranya, Plaza Blok M. Dalam pengumuman resminya di media sosial Instagram pada 4 Agustus 2021, semua orang yang masuk Plaza Blok M baik pengunjung, karyawan, staf toko dan kontraktor harus sudah divaksin dengan menunjukkan sertifikasi vaksinasi Covid-19. Sementara weekend kemarin, pada 7 Agustus 2021 mall Grand Indonesia juga berlakukan aturan serupa, yakni para pengunjung harus sudah melakukan vaksinasi minimal tahap pertama, kecuali untuk mereka yang mempunyai kendala dalam hal kesehatan dengan menunjukkan surat keterangan dokter. Untuk menunjukkan sertifikat vaksin dapat mengunduh aplikasi PeduliLindungi. Adakah potensi pelanggaran yang mungkin terjadi? Akankah menyuburkan praktik-praktik pemalsuan kartu sertifikat vaksinasi? Adakah kebijakan lain yang juga perlu diterapkan pemerintah? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio. Simak juga pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pembangunan "Jurrasic Park" di kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur disoroti oleh UNESCO. Hingga, Komite Warisan Dunia UNESCO belum lama ini meminta pemerintah Indonesia menghentikan seluruh proyek pembangunan infrastruktur pada satu-satunya habitat asli di dunia bagi hewan purba itu. Keputusan itu tertuang dalam dokumen Komite Warisan Dunia UNESCO yang diterbitkan setelah konvensi virtual pada 16 hingga 31 Juli 2021. Informasi itu disebar melalui unggahan akun Twitter dan Instagram ‘Kawan Baik Komodo’. Penghentian proyek itu perlu dilakukan sampai pemerintah Indonesia mengajukan revisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk ditinjau oleh Uni Internasional Konservasi Alam (IUCN). Mengutip dokumen UNESCO di halaman 253, Unesco menyebut pada 9 Maret 2020 mereka sudah mengirim surat ke pemerintah Indonesia meminta klarifikasi terhadap informasi mengenai proyek pembangunan di Pulau Rinca, dan mendapat jawaban pada 30 April dan 6 Mei 2020. Termasuk data yang diajukan pemerintah mengenai populasi komodo yang masih berkisar 2.400 hingga 3000 ekor. Apa kata Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) soal hal ini? Ancaman apa terhadap TN Komodo yang dikhawatirkan? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nusa Tenggara Timur (NTT) Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi. Di paruh akhir whats's trending kita juga akan mendengarkan wawancara bersama Rahmat Darmawan (Founder Podcast Campus Digital Creative) soal Podcast Campus Digital Creative. Suatu komunitas yang menghimpun para anak muda untuk bisa berkarya dalam dunia podcast. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pengecatan pesawat kepresidenan tak lepas dari kritik. Pengeluaran hingga sekitar dua Miliar Rupiah itu dipertanyakan urgensinya dan bahkan dituduh foya-foya. Soal itu, pihak istana menjelaskan bahwa pengecatan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 itu sudah direncanakan sejak tahun 2019. Pesawat tersebut baru dicat tahun ini karena menunggu jadwal perawatan yang jatuh pada 2021. Kepada Kompas, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan bahwa pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) itu sudah berusia tujuh tahun, sehingga secara teknis memang harus memasuki perawatan besar. Kata dia, itu harus dilakukan untuk keamanan penerbangan. Selain itu, cat pesawat sudah waktunya untuk diperbaharui. Dipilihnya warna merah putih sesuai dengan warna bendera nasional dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Lantas, bagaimana Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) memandang pengecatan ulang pesawat keperesidenan ini? Apa pengaruhnya terhadap penanganan pandemi? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama Sekretaris Jenderal FITRA, Misbah Hasan. Simak juga penjelasan dari Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Lagu Indonesia Raya telah dikumandangkan di Olimpiade Tokyo 2020 yakni di Musashino Forest Sport Plaza, Tokyo, atas kemenangan tim bulu tangkis ganda putri Indonesia, Greysia Polli/Apriyani Rahayu. Pasangan Greysia Polli/Apriyani Rahayu mencetak rekor ganda putri pertama Indonesia yang berhasil meraih medali emas pada ajang Olimpiade. Kemenangan mereka terasa spesial karena menjadikan Indonesia sebagai negara yang pernah mencicipi semua emas dari seluruh nomor di cabang olahraga bulu tangkis. Menyusul pasangan Greysia-Apriyani, pebulutangkis tunggal putra Anthony Ginting juga mempersembahkan medali bagi Indonesia. Ginting berhasil menyabet medali perunggu meski ini merupakan Olimpiade pertama baginya. Dengan hasil ini, kontingen Indonesia telah berhasil mengumpulkan lima medali sepanjang Olimpiade Tokyo 2020 digelar. Tiga medali lain disumbang cabang angkat besi dengan satu perak dan dua perunggu. Membahas lebih jauh prestasi tim Merah Putih di ajang Olimpiade Tokyo 2020, kita obrolkan bareng: Eks Pemain Butu Tangkis Tunggal Putra Era 90-an, Hariyanto Arbi. Simak juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir soal Emas Indonesia di Olimpiade Tokyo ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 di sejumlah daerah sejak akhir Juli lalu, tingkat pelacakan kasus menjadi salah satu aspek yang perlu pembenahan. Koordinator Tracing di Satgas Penanganan Covid-19 Masdaline Pane mengakui, upaya pelacakan yang dilakukan pemerintah selama dua pekan terakhir tidak sesuai dengan tujuan awal, sehingga penanganan tidak maksimal. Masdalina mengatakan mulai 2 Agustus kemarin sistem pelacakan yang semula diambil alih Kementerian Kesehatan, akan dikembalikan kepada Satgas Covid-19. Di tengah tantangan terkait pelacakan dan pengetesan kontak erat pasien Covid-19, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan memperbaharui sistem pelacak Covid-19 menjadi digital. Pembaharuan sistem pelacakan ini dilakukan karena sistem manual memiliki batasan. Aplikasi PeduliLindungi pun akan diintegrasikan dengan New All Record (NAR) dan Silacak. Sementara pemerintah berupaya mengatasi tantangan terkait tracing dan testing, lalu bagaimana dengan treatment atau kapasitas perawatan pasien? Apakah penerapan PPKM level empat mampu menurunkan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR)? Soal hal ini kita akan cari tahu hal ini bersama dengan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Lia G Partakusuma. Simak juga pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Koordinator Tracing Satgas Percepatan Penangan Covid-19 sekaligus Epidemiolog, Masdalina Pane. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Ucapan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait hari raya umat Baha'i dalam sebuah video beberapa waktu lalu sempat menarik perhatian netizen. Ada yang pro dan mengapresiasi sikap sang menteri, namun ada pula yang kontra dan mempertanyakan sudahkah Baha'i menjadi agama yang diakui di Indonesia. Hingga kemudian, Menteri Agama memberikan konfirmasi bahwa kehadirannya di acara komunitas Baha'i dalam konteks untuk memastikan negara menjamin kehidupan warganya. Dan, itu sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang- undangan. Dilansir detik.com, Menteri Agama menjelaskan bahwa konstitusi kita tidak mengenal istilah agama 'diakui' atau 'tidak diakui', juga tidak mengenal istilah 'mayoritas' dan 'minoritas'. Hal ini, merujuk pada UU PNPS tahun 1965. Sementara itu, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi melalui laman kemenag.go.id menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Menteri Yaqut adalah bagian dari kewajiban konstitusional yang melekat sebagai pejabat negara yang mengharuskan memberikan pelayanan kepada semua warga negara, tanpa pengecualian. Wamenag juga menjelaskan, bahwa Kementerian Agama terus mengembangkan dan menyosialisasikan penguatan moderasi beragama yang tujuannya tak lain untuk menghadirkan keharmonisan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menegaskan, moderasi beragama tidak akan dapat tercipta tanpa pinsip adil dan berimbang. Lantas, bagaimana agar prinsip ini mengakar di masyarakat? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, Dosen studi agama dan keyakinan, Zainal Abidin Bagir dan Direktur Riset SETARA Institute, Halili Hasan. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Presiden Joko Widodo meminta penanganan limbah medis beracun pada masa pandemi Covid-19 lebih insentif dan sistematis. Itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya usai rapat terbatas dengan Presiden, hari ini. Siti menuturkan, limbah medis seperti infus bekas, masker, jarum suntik, hingga alat tes antigen, mencapai 18 ribuan ton. Data itu berdasarkan laporan dari masing- masing provinsi hingga 27 Juli. Menteri LHK Siti Nurbaya menilai data yang dilaporkan provinsi belum terlalu lengkap. Sebab perkiraan dari asosiasi rumah sakit, limbah medis bisa mencapai 380-an ton per harinya. Fasilitas pengolahan limbah medis juga masih banyak yang terpusat di Jawa. Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengaku mengembangkan beberapa teknologi karya anak bangsa untuk mengatasi limbah B3 atau medis. Menurut Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, beberapa teknologi dikembangkan untuk membantu peningkatan jumlah kapasitas pengolahan limbah di skala yang lebih kecil dan sifatnya mobile. Beberapa teknologi itu diklaimnya ramah lingkungan. Bahaya apa yang mengancam masyarakat jika limbah ini tak tertangani? Kita kan cari lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Manajer Kampanye Perkotaan dan Energi Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) Dwi Sawung. Simak juga pernyataan dari Menteri LHK Siti Nurbaya, dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Baru-baru ini, studi kolaborasi dari peneliti pusat pengendali dan pencegahan penyakit Jiangsu, Fudan University dan Sinovac menunjukkan antibodi dari penyuntikan vaksin 2 dosis Sinovac akan menurun selama 6 bulan. Sehingga dibutuhkan dosis ketiga atau booster untuk meningkatkan kembali kekebalan tubuh. Namun penelitian ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut terkait durasi antibodi usai penyuntikan dosis ketiga. Soal itu, Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut bahwa bila ditemui kondisi antibodinya tidak mencukupi lagi untuk memberikan efek perlindungan individual maka perlu dilakukan vaksinasi lagi atau yang disebut booster. Dilansir CNN Indonesia, Wiku pun mengatakan bahwa setiap vaksin memiliki kemampuan menimbulkan antibodi yang berbeda-beda pada setiap orang maupun populasi. Dan, itu bisa diketahui apabila individu atau populasi yang divaksin diperiksa titer antibodinya secara berkala. Lantas, rekomendasi dari WHO seperti apa? Bagaimana dengan kecukupan vaksin dan pengejaran kekebalan komunal? Kita akan cari tahu hal ini bersama dengan Penasihat Senior Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Diah Satyani Saminarsih, dan Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pemberitaan mengenai masyarakat yang tak mudah untuk mencari oksigen medis bagi pasien Covid-19, mewarnai media belakangan ini. Hingga, situasi ini menggerakkan ratusan organisasi yang tergabung dalam Koalisi Warga Untuk Hak Atas Kesehatan melayangkan somasi kepada pemerintah. Somasi ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan, dan Menteri Perdagangan, atas kelangkaan oksigen di tengah lonjakan kasus Covid-19. Dalam somasi terbuka pada Minggu 25 Juli 2021 itu, perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, Afif Abdul Qoyim mengungkapkan, banyak pasien Covid-19 yang melakukan perawatan mandiri dan tidak tertolong. Menurut Afif, pemerintah gagal mengendalikan harga dan ketersediaan oksigen maupun obat-obatan yang kini sangat dibutuhkan warga. Koalisi warga, kata dia, meminta Pemerintah responsif mengatasi krisis di masa pandemi Covid-19, terutama dari sisi kebijakan. Apa yang melatarbelakangi masyarakat sipil melayangkan somasi ke Presiden dan menteri terkait dan apa yang dituntut? Ditengah masyarakat banyak bermunculan platform penggalangan dana, bagaimana pengaruhnya? *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Data worldometer mengungkap kematian akibat Covid-19 selama sepekan terakhir di Indonesia masih menempati puncak tertinggi di dunia. Kasus kematian akibat Covid- 19 periode 20-26 Juli 2021 melonjak 35 persen dibandingkan sepekan sebelumnya. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap, penyebab tingginya kasus kematian Covid-19 diantaranya terkait kapasitas rumah sakit yang penuh, pasien yang datang ke fasilitas kesehatan dengan kondisi yang sudah buruk, serta meninggal akibat tidak terpantau saat isolasi mandiri di rumah. Presiden Joko Widodo pun menginstruksikan agar angka kematian akibat Covid-19 ditekan agar tidak terus melonjak. Terutama bagi daerah-daerah dengan kasus kematian tinggi. Terlebih, Jokowi menyebut, adanya ancaman varian baru di tengah meningkatnya kasus Covid-19 secara global, yang lebih mengkhawatirkan terhadap upaya penanganan Covid-19 sesuai dengan pernyataan organisasi kesehatan dunia (WHO). Apa yang mesti dilakukan terkait tingginya kasus kematian akibat Covid-19 di Indonesia? Sudahkah kita mencapai puncak untuk kemudian dapat melandai dalam waktu dekat? Soal hal ini kita akan cari tahu bersama Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan, dan Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga Dr Windhu Purnomo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di sejumlah wilayah Pulau Jawa dan Bali hingga 2 Agustus. Sebelumnya, PPKM Darurat diperpanjang selama lima hari dengan istilah PPKM Level 4 pada 20-25 Juli. Kini PPKM Level 4 kembali diperpanjang oleh pemerintah. Dalam konferensi pers, Minggu (25/7) kemarin, Presiden Joko Widodo menyebut perpanjangan itu mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial. Dari aspek kesehatan, beberapa waktu belakangan yang juga termasuk jadi sorotan adalah mengenai ketersediaan obat-obatan. Bahkan, Presiden Joko Widodo pada Jumat lalu melakukan inspeksi mendadak atau sidak. Presiden Jokowi mengecek ketersediaan beberapa obat yang belakangan ini banyak dibutuhkan masyarakat. Namun, petugas apotik menyebut bahwa obat-obatan yang dicari presiden waktu itu sudah kosong stoknya selama beberapa waktu. Jokowi pun lekas menelepon Menteri Kesehatan Budi Gunadi di depan sebuah apotik tempatnya sidak. Presiden Jokowi mengecek ketersediaan beberapa obat yang belakangan ini banyak dibutuhkan masyarakat. Namun, petugas apotik menyebut bahwa obat-obatan yang dicari presiden waktu itu sudah kosong stoknya selama beberapa waktu. Seperti apa sesungguhnya tingkat ketersediaan obat yang tengah banyak dicari masyarakat saat ini? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Pengurus Harian YLKI Agus Suyanto dan Pakar Farmakologi dan Farmasi Klinik UGM, Zullies Ikawati. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Seruan agar warga bantu warga kian didengungkan. Ada pula ajakan bagi pekerja yang bergaji bulanan dan yang pekerjaannya tidak beresiko di tengah ketidakpastian pandemi COVID-19 ini untuk berdonasi. Melalui platform Bagirata.id, bantuan finansial dapat tersalurkan kepada sesama pekerja. Bagirata.id menjadi wadah berbagi untuk sesama utamanya membantu teman-teman pekerja di sektor industri jasa, kreatif, pariwisata dan perhotelan, seni, budaya, serta hiburan. Pasalnya penutupan tempat usaha, pembatalan acara, pembatalan komisi proyek, pengurangan shift kerja, maupun dirumahkan tanpa gaji merupakan situasi yang sulit bagi mereka. Platform ini dikembangkan, dan dipantau oleh publik dengan semangat kolektif. Pengamat Ketenagakerjaan, Hadi Subhan menyebut bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam mengurus dan memberi bantuan para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah mengklaim bahwa bantuan sosial terus digulirkan di tengah pandemi, cukupkah hingga perlu adanya platform seperti ini? Seberapa masif gerakan membantu pekerja atau pedagang yang kesulitan mencari nafkah saat pembatasan? Lebih lanjut soal hal ini kita cari tahu bareng Inisiator Bagirata.id, Ivy Vania, dan Pengamat Ketenagakerjaan, Hadi Subhan. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Tagar Rektor UI menjadi trending topik di Twitter, kemarin. Adapun rektor UI saat ini adalah Ari Kuncoro, yang disoroti warganet karena belakangan ini diduga merangkap jabatan sebagai komisaris di salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sementara itu, santer juga diberitakan bahwa Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia. Peraturan tersebut mengubah aturan rangkap jabatan pimpinan universitas di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam PP terbaru tersebut, menyebut bahwa rangkap jabatan di BUMN/BUMD hanya dilarang untuk jabatan direksi. Akibatnya, rektor Universitas Indonesia diperbolehkan merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Lantas, seperti apa Ombudsman Republik Indonesia melihat hal ini? Bagaimana pengaruh rangkap jabatan rektor UI yang kemarin jadi sorotan warganet itu terhadap sektor pendidikan? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Mokhammad Najih, dan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke PPKM Darurat telah dijalani masyarakat sepanjang dua pekan. Selama itu pula berbagai pandangan soal kebijakan ini meramaikan media sosial. Pro dan kontra mewarnai. Begitupun ketika menginjak pada waktu akhir, keputusan untuk memperpanjang atau tidak PPKM darurat itupun menuai kontroversi. Sebagian menginginkannya berakhir dengan alasan memberatkan perekonomian. Sementara, sebagian lagi meminta dilanjutkan karena kasus Covid-19 yang makin melonjak hingga membuat fasilitas beserta tenaga kesehatan kewalahan. Meski begitu, pemerintah kemarin malam telah memutuskan untuk memperpanjang PPKM darurat. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan PPKM sampai tanggal 25 Juli 2021. Presiden Jokowi juga meminta kita semua bisa bekerjasama dan bahu membahu untuk melaksanakan PPKM ini, dengan harapan kasus akan segera turun dan tekanan kepada rumah sakit juga menurun. Jokowi juga mengaku telah memerintahkan kepada para Menteri terkait untuk segera menyalurkan bansos tersebut kepada warga masyarakat yang berhak. Lantas bagaimana efektifitas kebijakan PPKM Darurat ini? Bagaimana seharusnya PPKM dilaksanakan? Untuk membahas soal hal ini kita akan berbincang bersama Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah dan Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke "Selamat Iduladha 1442 H. Walau pandemi belum berakhir, semangat berbagi rezeki kepada sesama jangan terhenti, melalui Kurban tahun ini." Pada Iduladha kali ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah organisasi masyarakat Islam, sepakat untuk melaksanakan ibadah salat Iduladha, dengan protokol kesehatan yang ketat. Kesepakatan itu diambil dalam rapat yang dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Minggu, 18 Juli 2021. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga menegaskan pelaksanaan ibadah salat Iduladha di masjid dan lapangan ditiadakan. Keputusan tersebut dilakukan lantaran penularan Covid-19 di Indonesia tengah mengalami kenaikan dan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Dalam keteranganpers secara daring, 16 Juli 2021, Menteri Agama menegaskan, keputusan meniadakan kegiatan ibadah di masjid dan lapangan tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menag Nomor 17 Tahun 2021. Dalam SE tersebut juga diatur terkait larangan melakukan takbir keliling atau di masjid yang berpotensi menimbulkan kerumunan serta petunjuk pemotongan hewan kurban di masa pandemi. Kata dia, penerbitan SE bukan berarti untuk melarang umat melakukan ibadah melainkan upaya melindungi keselamatan masyarakat. Bagaimana protokol kesehatan yang mesti ditaati saat pelaksanaan Iduladha? Cara seperti apa yang mesti dilakukan jika masih ada masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan? KIta cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Epidemiolog dari Universitas Airlangga Laura Navika Yamani. Simak juga pernyataan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Epidemiolog dari Universitas Airlangga Laura Navika Yamani soal hal ini. Ajakan untuk tidak membaca, mengunggah dan membagikan berita tentang Covid-19 beredar di beberapa daerah belakangan ini. Seruan tersebut disampaikan melalui media sosial bahkan poster digital dan teks tertulis. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dalam rilisnya mengungkap ada setidaknya 9 poster digital dengan desain mirip yang mengatasnamakan warga Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Purbalingga, Banyumas, Semarang, Yogyakarta, Majalengka, dan Cirebon. Seruan dalam bentuk tertulis dengan pesan serupa juga menyebar melalui grup-grup WhatsApp. Ada kesamaan pesan agar masyarakat tidak membaca, mengikuti informasi dan berita tentang Covid-19 di media, karena dianggap bisa menganggu imun. Belum diketahui siapa yang menjadi otak di balik penyebaran poster digital dan teks tertulis tersebut. Namun AJI menilai hal ini merupakan bagian dari propaganda keliru yang bisa membahayakan keselamatan publik. Ajakan ini dinilai bisa menyebabkan masyarakat terjebak pada rasa aman palsu (toxic positivity), yang justru akan membuat mereka abai dengan protokol kesehatan. Informasi yang akurat mengenai skala penularan dan dampak dari pandemi ini justru dibutuhkan warga untuk membangun kesiapsiagaan. Tindak lanjut apa yang diharapkan terkait maraknya ajakan tersebut? Bagaimana ancaman kesehatan masyarakat ketika tdk mendapatkan informasi yang memadai saat menghadapi pandemi ini? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Sasmito Madrim, dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Belakangan pemakaman dengan protokol Covid-19 meningkat seiring dengan kasus kematian pasien Covid-19 baik dari rumah sakit maupun yang dari isolasi mandiri. Bahkan, melalui media sosial Instagram pada 6 Juli lalu, Wagub DKI Jakarta, Riza Patria mengungkap adanya antrean pemakaman jenazah dengan protokol Covid-19 di TU Rorotan, Jakarta Utara. Kata dia, selama dua minggu terakhir, 22 Juni - 5Juli 2021, sebanyak 803 warga Jakarta meninggal karena COVID-19. Sedangkan data pemakaman harian dengan protokol COVID-19 di DKI Jakarta, sejak 1 Mei 2021 sampai dengan 3 Juli 2021 menunjukkan peningkatan yg signifikan. Untuk pemakaman harian dengan protokol COVID-19 pada 3 Juli 2021 berjumlah 392 pemakaman. Angka itu 15 kali lipat lebih dari angka pemakaman harian dengan protap Covid-19 pada 1 Mei 2021. Ia pun mengapresiasi seluruh petugas pemakaman yang bekerja keras karena meningkatnya jumlah pemakaman. Ia juga mengatakan bahwa pemprov DKI meningkatkan lahan pemakaman. Seperti apa pengalaman dari Tim Pemulasaran Jenazah di Rimah Sakit? Seberapa sulit mendapatkan tempat pemakaman bagi jenazah Covid-19? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Tim Pemulasaran Jenazah RS Islam Pondok Kopi, Basuki Sudarwo, Koordinator Tim Detasemen Tutup Bumi 19 (Dentum 19) Banjarnegara, Gunadi, dan Manager Program Badan Pemulasaran Jenazah (Barzah) Dompet Dhuafa, Ustaz Madroi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Vaksinasi pelajar telah digelar serantak di 32 lokasi di 14 provinsi di Indonesia, kemarin. Presiden Joko Widodo yang menyaksikan secara virtual pelaksanaannya mengatakan, ada 49 ribu pelajar dari SMP dan SMA yang mengikuti vaksinasi Covid- 19 serentak itu. Presiden Joko Widodo meminta agar vaksinasi bagi pelajar dipercepat untuk mencapai kekebalan komunal. Dia juga berpesan agar pelajar tetap menggunakan masker dan jaga jarak, ketika nantinya sekolah tatap muka dibuka. Vaksinasi untuk pelajar pertama kali dimulai di Jakarta pada 1 Juli lalu. Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan persetujuan penggunaan darurat vaksin Sinovac untuk kelompok usia di atas 12 tahun. Kalau melihat berjalannya vaksinasi anak saat ini, sudah cukupkah untuk memulai pembelajaran tatap muka terbatas? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama Ketua Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Z Haeri. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Jumlah pasien Covid-19 yang meninggal saat menjalani isolasi mandiri terus meningkat. Menurut data lembaga Lapor Covid-19, jumlah pasien yang meninggal saat isolasi mandiri mencapai lebih dari 450 orang. Inisiator Lapor Covid-19, Ahmad Arif menyebut ratusan orang yang meninggal saat isolasi mandiri itu tercatat dari 12 provinsi dan 62 kabupaten kota. Jawa Barat dan Yogyakarta menjadi daerah dengan angka tertinggi kasus meninggalnya pasien saat isolasi mandiri. Inisiator Lapor Covid-19, Ahmad Arif menjelaskan, sebagaian besar pasien meninggal saat isolasi mandiri karena tidak terpantau atau terlambat dibawa dan ditangani rumah sakit. Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa pemerintah bakal berupaya menambah lokasi isolasi terpusat, dengan mengkonversi rumah sakit untuk perawatan pasien covid, menyediakan tenda darurat, hingga rumah sakit lapangan untuk menampung pasien covid. Lantas apa saja letak kelemahan atau celah penanganan pasien isoman di Indonesia? Bisakah layanan telemedicine dan pemberian obat gratis untuk menekan angka kematian pada pasien isoman? Kita akan cari tahu soal hal ini bersama dengan Inisiator Lapor Covid-19, Ahmad Arif, dan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi, Juru bicara Satgas Penangaan COVID-19, dr. Reisa Kartikasari Broto Asmoro, dan Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Penjualan vaksin berbayar untuk individu ditunda. Mestinya, PT Kimia Farma Diagnostika (KFD) cucu usaha PT Kimia Farma membuka vaksinasi gotong royong untuk individu mulai Senin 12 Juli 2021 kemarin. Rencananya Vaksin Gotong Royong (VGR) Individu itu dijual oleh 8 klinik di 6 kota di yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, dan Bali dengan total kapasitas vaksinasi sebanyak 1.700 peserta per hari. Alasan penundaan adalah tingginya animo masyarakat, sehingga perusahaan akan memperpanjang waktu sosialisasi serta mengatur pendaftaran calon peserta. Penundaan dilakukan sampai ada pemberitahuan berikutnya. Menurut aturan Kemenkes VGR Individu bisa didapat dengan harga Rp321.660 per dosis, dengan biaya layanan sebesar Rp117.910. Untuk dua dosis vaksin, maka warga yang memilih vaksinasi jalur ini harus mengeluarkan uang Rp879.140. Sebelumnya, program vaksinasi COVID-19 berbayar itu mendapat penolakan dari banyak pihak. Salah satunya dari relawan LaporCOVID19, Amanda Tan yang mengingatkan kembali bahwa sesuai pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), vaksin merupakan barang milik publik. Karena itu, menurut Amanda, vaksin tidak boleh diperjualbelikan. Bahkan seharusnya, pemerintah wajib menyediakannya secara gratis untuk seluruh rakyat. Untuk membahas hal ini kita akan cari tahu bersama Relawan LaporCOVID19, Amanda Tan, Diah Suminarsih Senior Advisor on Gender and Youth for WHO Director General dan Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga Surabaya Windhu Purnomo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Vaksin berbayar untuk individu mulai dijual. PT Kimia Farma Diagnostika (KFD) cucu usaha PT Kimia Farma mulai membuka vaksinasi gotong royong untuk individu pada hari ini, Senin 12 Juli. KFD menyediakan 8 klinik di 6 kota di yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, dan Bali. Total kapasitas pelayanan Vaksin Gotong Royong individu dari 8 klinik ini sebanyak 1.700 peserta per hari. Sementara itu Kementerian BUMN lewat media sosial Instagramnya menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif PT Kimia Farma yang akan membuka klinik vaksinasi individual secara resmi mulai Senin ini. Inisiatif itu dipandang sebagai usaha untuk mendukung percepatan vaksinasi. Wakil Menteri BUMN Pahala N. Mansyuri menyatakan bahwa Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Individu dapat mempercepat pembentukan kekebalan komunal (herd immunity) sehingga pemulihan perekonomian nasional dapat berjalan lebih cepat. Vaksinasi Gotong Royong individu ini disebut sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Lalu seperti apa teknisnya untuk mendaftar vaksinasi gotong royong individu ini? Jenis vaksin apa yang digunakan? Akankah program ini menganggu program vaksinasi dari pemerintah dan vaksinasi gotong-royong dari perusahaan? KIta akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Plt. Direktur Utama KFD Agus Chandra, Sekretaris Perusahaan PT Bio Farma (Persero) Bambang Heriyanto dan Anggota Komisi IX yang Membidangi Kesehatan DPR RI, Kurniasih Mufidayati. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pergerakan masyarakat akan dilacak dengan menggunakan teknologi digital selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali 3- 20 Juli 2021. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jodi Mahardi menyebutkan bahwa pemerintah pusat telah menjalin kerja sama dengan beberapa platform digital dan media sosial serta provider telekomunikasi yang dapat melakukan tracking perjalanan masyarakat selama pemberlakuan PPKM darurat ini. Menurutnya, jika di lapangan masih terlihat pergerakan yang cukup masif, sistem akan memberikan notifikasi dan akan disampaikan kepada pemerintah daerah (Pemda). Selanjutnya, aparat yang akan menindaklanjuti untuk mitigasi. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate juga melakukan pemantauan dari jaringan telekomunikasi warga. Kata dia, pihaknya memanfaatkan traffic internet melalui BTS, merefleksikan pergerakan, sekaligus menertibkan wilayah yang mengindikasikan kerumunan. Lantas apakah hal ini cukup efektif membatasi mobilitas? Bagaimana dengan privasi dan keamanan data masyarakat? Lebih jelasnya soal hal ini akan kita bincangkan hal ini bersama dengan Perwakilan Konsorsium Masyarakat untuk Kesehatan Publik Asfinawati. Simak juga pernyataan dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate dan Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves), Jodi Mahardi soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Beredar video inspeksi mendadak yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di salah satu kantor non esensial di kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa kemarin. Anies berharap agar tak ada lagi pemilik dan petinggi perusahaan yang bisa bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) dengan aman, sementara pekerjanya diharuskan pergi dari rumah, masuk kerja dan ambil resiko. Karenanya ia mengajak masyarakat melaporkan jika tempatnya bekerja masih mengharuskan masuk 100 persen meski bukan sektor esensial. Selain itu juga perusahaan yang masuk lebih dari 50 persen untuk sektor esensial. Pelaporan bisa dilakukan lewat JAKI secara anonim, dan kerahasiaan pelapor dijamin. Sementara itu, Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Padjaitan yang juga Menko Maritim dan Investasi meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah segera mengeluarkan surat perintah agar perusahaan sektor non esensial tidak memaksa karyawannya bekerja di kantor, dan wajib memerintahkan seluruh karyawannya bekerja dari rumah. Menurut Luhut, pemerintah mewajibkan perusahaan sektor nonesensial agar memberlakukan sistem bekerja dari rumah, dan tidak memaksa karyawan bekerja di kantor. Ia juga menyarankan pekerja melapor ke dinas ketenagakerjaan, jika dipecat dari pekerjaannya karena tidak kerja di kantor semasa PPKM darurat. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun meminta manajemen perusahaan dan pekerja/buruh untuk mematuhi kebijakan pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlaku pada 3-20 Juli 2021 di Jawa dan Bali. Soal hal ini kita akan bahas bersama dengan Ketua bidang Kebijakan Publik Apindo, Sutrisno Iwantono, dan Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio. Simak juga pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat sidak di salah satu kantor di kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa kemarin. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Buat masyarakat yang dinyatakan positif Covid-19 dan harus menjalani isolasi mandiri, kini bisa mengakses layanan telemedicine yang telah diakomodasi pemerintah. Apalagi bagi yang memiliki gejala sehingga perlu mendapatkan resep dokter beserta obat-obatan, layanan telemedicine dapat diakses tanpa perlu keluar rumah. Layanan kesehatan telemedicine juga diharap meringankan beban rumah sakit di tengah lonjakan kasus Covid-19 dan penyebaran varian Delta. Pemerintah pun, menggratiskan biaya konsultasi dan obat-obatan di layanan yang telah bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan para pasien positif Covid-19 yang menjalankan isolasi mandiri membutuhkan konsultasi, ketenangan, perhatian, dan kepastian bahwa mereka menerima pengobatan yang benar. Dokter pun bisa mengidentifikasi kondisi pasien berdasarkan hasil konsultasi. Efektifkah cara ini untuk mengurangi beban Rumah Sakit? Apakah pelayanan telemedicine bisa diandalkan masyarakat? Kita akan cari tahu soal hal ini bersama dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Obat-obatan untuk terapi COVID-19 mulai sulit ditemukan di pasaran. Warga dan keluarga pasien COVID-19 mengaku sulit mendapatkan obat untuk pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang tengah melakukan isolasi mandiri. Kementerian Kesehatan pun meminta produsen dan distributor obat mematuhi aturan harga penjualan 11 obat yang biasa digunakan menangani pasien Covid-19. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin bahkan telah mengeluarkan edaran ketetapan harga eceran tertinggi (HET) obat-obatan Covid-19 yang belakangan diduga langka dan harganya tinggi. Polri pun menyatakan akan mengawasi aktivitas penjualan online obat-obatan jenis antibiotik yang biasa digunakan selama Pandemi Covid-19 atau virus corona. Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, pemantauan penjualan di situs online tersebut untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan dan permainan harga dari jenis obat tersebut. Kata dia, pihak kepolisian tidak akan ragu ataupun segan melakukan tindakan tegas kepada distributor dan oknum penjual nakal lainnya, apabila melakukan penimbunan dan menaikan harga yang tidak wajar. Selain secara online, Polri juga melakukan pengawasan langsung ke pabrik pembuatan obat serta jalur distribusi penyalurannya. Hal itu untuk mencegah adanya penimbunan dan harga jual yang ditawarkan dari eceran tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah. Soal hal ini kita akan cari tahu lebih lanjut bareng Menteri Koordinator Maritim dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Ahli farmasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zullies Ikawati, dan Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Di tengah lonjakan kasus infeksi Covid-19 yang menyerang pernapasan, tabung oksigen menjadi kebutuhan yang sangat penting. Tanpa alat bantu pernapasan ini, pasien Covid-19 bergejala berat dengan gangguan pernapasan bisa saja tidak tertolong. Sayangnya, ketersediaan oksigen diberitakan makin langka dalam pekan ini. Kelangkaan terjadi di beberapa daerah seperti Jabodetabek, Bandung, Banjarnegara, dan beberapa daerah lainnya. Di tengah kelangkaan ini, Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Niam Sholeh menyatakan, fatwa MUI yang mengharamkan penimbunan oksigen. MUI menduga kelangkaan oksigen disebabkan adanya kepanikan masyarakat yang memborong berbagai kebutuhan, seperti tabung oksigen, vitamin dan obat-obatan. Menurut Asrorun Niam Sholeh, tabung oksigen adalah kebutuhan vital dari pasien Covid-19 yang memiliki permasalah pernapasan dan tak boleh ada penimbunan. Dilansir dari Antara, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, Polri akan menindaklanjuti informasi kelangkaan tabung oksigen tersebut dengan melakukan pengecekan di lapangan. Menurutnya, Polri akan melakukan pengecekan ketersediaan tabung oksigen untuk pasien Covid-19 guna mengantisipasi kemungkinan adanya kecurangan oknum seperti penimbunan. Kelangkaan tabung oksigen ini pun memicu sejumlah gerakan, seperti "Gerakan Tabung Oksigen untuk Kemanusiaan" dan "Oksigen untuk Warga." Lantas apa tanggapan dari Kemenkes soal hal ini? Seperti apa laporan atau aduan-aduan terkait kelangkaan oksigen ini? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Kepala Bagian Umum RSUD Kota Bandung Holidon, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, Latifa Hesti Purwaningtyas, Sekretaris Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Lia Pertakusuma, Menteri Kesehatan Budi Sadikin, dan Koordinator Tim Kerja dari Gerakan Solidaritas Sejuta Tes Antigen untuk Indonesia, Alif Iman Nurlambang. Mulai besok sampai 20 Juli mendatang, Pemerintah akan memberlakukan PPKM Darurat. Ini adalah pembatasan kali ke sekian yang dilakukan pemerintah untuk menahan laju penyebaran Covid-19. Kali ini khusus wilayah Jawa-Bali. Turunannya banyak: sekolah kembali daring, pembatasan jam operasional supermarket dan lainnya. Nah, Pemerintah juga menggencarkan pengetesan Covid-19 nih. Tapi hari gini ya, kalau mau keluar rumah kan horor. Apalagi varian Delta ini kan memang tingkat penularannya sangat cepat dan masif. Coba tengok Whats App Group masing-masing, udah mulai sering kan terima pesan kalau si ini sakit, si itu bergejala? Nah kalau kita yang menunjukkan satu-dua gejala Covid-19, hati jadi nggak tenang kalau belum dites. Jadi gimana? Apa perlu nih kita beli alat tes swab antigen yang banyak di market place? Kita akan cari tahu soal hal ini bersama dengan Head of Content and Promotion Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Vriana Indriasari dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 PB IDI Prof. Zubairi Djoerban. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Berdasarkan data Perhimpunan Obstetri dan Ginekolog Indonesia (POGI), ada lebih dari 530 kasus positif korona pada ibu hamil. Data ini dihimpun dari April tahun lalu hingga April tahun ini. Dari jumlah itu, lebih dari setengahnya merupakan kasus positif ibu hamil tanpa gejala dan tanpa bantuan napas. Kasus positif pada usia kehamilan di atas 37 minggu cukup tinggi, lebih dari 70 persen. Sedangkan, kematian komplikasi Covid-19 sebanyak 3 persen dan perawatan internsif (ICU) sebesar 4,5 persen. Selain besaran angka nih, hal yang perlu diwaspadai adalah adanya penyebaran varian Covid-19 dari India. Yaps apa lagi kalau bukan varian delta yang lebih berbahaya dan cepat penularannya. Nah tingginya kasus ibu hamil Covid-19 dan penyebaran yang makin masif mendorong POGI merekomendasikan vaksinasi terhadap ibu hamil. Dalam surat rekomendasinya, POGI mengklaim vaksin buatanSinovac yaitu Coronavac aman dan dapat memberikan proteksi pasif, serta tidak berhubungan dengan keguguran atau kelainan konjenital. POGI juga menyebut federasi dokter ahli kandungan internasional FIGO telah memberikan penegasan untuk mengikutsertakan ibu hamil dan menyusui pada fase 3 penelitian vaksin Covid-19 untuk seluruh produsen vaksin. Seberapa besar angka Covid-19 pada ibu hamil? dan bagaimana resikonya jika terpapar? Adakah hal yang perlu dipersiapkan ibu hamil sebelum dan setelah vaksinasi atau jika terjadi KIPI? Kita akan cari tahu hal ini bersama dengan Dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), dr. Arietta Pusponegoro. Simak juga pernyataan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Di tengah peningkatan kasus Covid-19 pada anak, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin Sinovac pada anak usia 12-17 tahun. Terbitnya izin vaksinasi untuk anak ini pastinya disertai beberapa pertimbangan, seperti pemberian dosis medium yang dinilai lebih baik ketimbang dosis rendah, adanya uji klinis fase 1 dan 2, dan sistem imun pada remaja usia 12-18 tahun yang dianggap sesuai dengan orang dewasa. Nah buat anak-anak usia di bawah 12 tahun, masih harus bersabar ya. Karena BPOM belum kasih lampu hijau vaksinasi. Soalnya subjek uji klinis pada anak usia di bawah 12 tahun masih kurang. Kecukupan jumlah subjek uji klinis ini penting untuk memastikan keamanan vaksin pada kelompok usia tersebut. Salah satu lembaga yang mengusulkan percepatan vaksinasi pada anak adalah Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Hal ini didasari tingginya kasus Covid-19 pada anak yang mencapai 12,6 persen di Indonesia. Dalam Webinar tentang kajian kesiapan pembelajaran tatap muka di Jakarta, Sabtu (26/6) kemarin, Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI Aman Pulungan mengungkap hasil survei lembaganya terhadap orang tua murid di Indonesia tentang vaksinasi. Hasilnya, 84 persen orang tua murid bersedia divaksin dan 78 persen orangtua setuju anaknya divaksin. Vaksinasi anak ini juga dinilai sangat penting, khususnya untuk keberlangsungan rencana pembelajaran tatap muka. Lantas apakah berjalannya vaksinasi ini bisa melancarkan rencana pelaksanaan sekolah tatap muka Juli nanti? Kita akan cari tahu hal ini bersama dengan Wakil Presiden Maruf Amin, Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman, dan Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Prof dr Cissy Rachiana Sudjana Prawira Kartasasmita. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke #TheKingOfLipService menjadi trending topik di media sosial Twitter pada Senin, 28 Juni kemarin. Ramainya tagar ini berawal dari postingan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di media sosial Twitter dan Instagram yang menyematkan gelar King of Lip Service alias Raja Membual kepada Presiden Joko Widodo. Label yang diberikan BEM UI terhadap Presiden Joko Widodo ini pun tak luput dari pro dan kontra. Melansir Detik.com, pihak Universitas Indonesia menganggap kritikan tersebut melanggar aturan. Sehingga pihak kampus memanggil 10 orang mahasiswa yang menjadi bagian dari BEM UI dan DPM UI. Kepala Humas dan KIP UI, Amelita Lusia menjelaskan, mahasiswa harusnya menyampaikan kritikan sesuai aturan yang ada. Namun di sisi lain dia mengklaim UI sangat menghargai penyampaian pendapat di muka umum. Berdasarkan rilis yang diterima KBR. BEM UI mengindikasikan pemanggilan ini sebagai bentuk pemberangusan kebebasan berpendapat. Akun Instagram BEM UI langsung diserbu beragam komentar baik pro maupun kontra. Mereka menduga hal itu dilakukan barisan pendengung alias buzzer, tanpa menyebut spesifik asalnya. Konten-konten BEM UI di media sosial menyajikan meme dengan data soal kondisi kebebasan sipil yang dinilai diberangus di Indonesia. Mulai dari represifitas aparat pada massa aksi, kebebasan berpendapat yang dibungkam melalui pasal karet UU ITE, pelemahan KPK, dan adanya intervensi presiden terhadap supremasi hukum. Apa yang menjadi dasar pelabelan Jokowi sebagai King of Lip Service? Lantas bagaimana seharusnya mahasiswa mengemukakan kritikannya? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra, dan Pengamat pendidikan Doni Koesoema. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Dilihat data, pada Sabtu (26/6) kasus harian Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 21.000, setelah beberapa hari lalu pecah rekor di 15 ribu. Ini angka harian loh, bukan mingguan lagi. Artinya kita harus benar-benar patuh nih sama protokol kesehatan. Nah dalam sebuah diskusi online, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih meminta ulama dan tokoh agama bergerak untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan. Sebab masyarakat kita cenderung lebih mengenal dan mendengarkan tokoh-tokoh agama ketimbang ahli-ahli kesehatan, epidemiolog atau pejabat pemerintahan. Lewat pemuka agama ini diharapkan masyarakat makin paham soal bahaya pandemi dan pastinya tidak termakan hoaks ya. Lantas seperti apa peran pemuka agama dalam penanganan pandemi selama ini? KIta akan cari tahu soal hal ini bersama dengan Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas, Sekretaris Jendral Keuskupan Agung Jakarta, Adi Prasojo, dan Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Rekor harian kasus Covid-19 pada hari kamis (24/6) kemarin tembus 20 ribu. Ini memprihatinkan. Di saat perhatian kita tertuju pada angka kasus yang makin tinggi dan makin minimnya kapasitas rumah sakit, warganet juga dihebohkan dengan tuduhan kalau sejumlah selebritas mengendorse Covid. Beberapa nama pesohor seperti Bunga Citra Lestari (BCL), Bintang Emon, hingga Youtuber Gaming Sarah Viloid dituduh mempromosikan atau mengendorse Covid-19, karena mempublikasikan kondisi kesehatannya yang terkena Covid-19. Isu ini disebarkan oleh Drummer Superman Is Dead (SID), Jerinx yang belum lama ini bebas dari bui. Usai dipenjara atas kasus penghinaan terhadap IDI sebagai "kacung" Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Jerinx sepertinya tidak kapok nih. Dia terus saja menyebarkan infodemik mengenai tuduhan seleb-seleb Indonesia, hollywood, bahkan hampir semua seleb di dunia dibayar untuk mengaku-ngaku Covid-19. Pernah kebayang, gimana info-info menyesatkan, hoaks, konspirasi hingga endorse Covid-19 ini mempengaruhi kinerja para tenaga medis dan tentunya pasien covid-19? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) drg. Iing Ichsan Hanafi dan Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasodjo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Belakangan lagi ramai dibahas soal wacana yang muncul dari Direktur Eksekutif Indo Barometer atau Penasihat Relawan Joko Widodo-Prabowo Subianto (Jokpro) untuk 2024 Muhammad Qodari. Qodari mengatakan, saat ini relawan tengah fokus menggalang dukungan terkait usulan Jokowi 3 periode. Tentu saja ha itu tidak lepas dari kritik. Misalnya Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Direktur Center for Media and Democracy di LP3ES Wijayanto menilai, usulan ini hanya akan membenamkan Indonesia ke dalam jurang otoritarianisme. Usulan ini kata dia sebenarnya sudah lama bergulir, menyusul adanya usulan amandemen UUD 1945. Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan menyatakan menolak usulan/wacana itu. Landasannya ya Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tetang jabatan maksimal presiden selama 2 periode. Dia bilang sih gak minat juga jadi Presiden 3 periode. Apa bahaya dari perpanjangan masa jabatan presiden dan bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi demokrasi serta politik di Indonesia? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Direktur Komunikasi Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Ade Armando, Wakil Ketua MPR Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid dan Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperketat sejumlah aturan di masa PPKM skala Mikro. Ini gak laen karena melonjaknya angka kasus Covid 19 dan kapasitas rumah sakit rujukan Covid di Jakarta yang udah mencapai 90 persen. Pengetatan dilakukan terkait jam operasional tempat usaha, belajar mengajar, hingga kapasitas kantor. Ini sih sudah berlaku sejak 15 juni lalu hingga 28 Juni 2021 mendatang. Tidak pakai masker denda kerja sosial membersihkan fasilitas umum, sampai denda administratif maksimal Rp250 ribu. Sedang sanksi bagi pelaku usaha pelanggar prokes berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan dengan pemasangan segel di pintu masuk, denda administratif maksimal Rp50 juta, pembekuan sementara izin dan atau pencabutan izin. Dalam sidak prokes bersama Kapolda Metro Fadil Imran dan Pangdam Jaya Mulyo Aji, Anies menemukan sejumlah resto atau rumah makan yang masih aja langgar prokes. Bandelnya resto dan rumah makan ini dinilai sebagai praktik tidak bertanggung jawab di tengah pandemi. Banyak resto yang kedapatan mempersilakan pengunjung dengan kapasitas melebihi 50 persen. Kalau kapasitas tempat makan lebih dari 50 persen bakal sulit kita jaga jarak supaya gak sial kena droplet. Apakah pengetatan PPKM Mikro dan denda memberi efek jera dan meredam pelanggaran prokes? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pandemi belum akan selesai. Angka kasus makin tinggi, variannya makin banyak. Terbaru adalah varian delta yang dikabarkan mudah menular dan mendorong lonjakan kasus. Selama dua pekan terakhir, kenaikan jumlah kasus positif mencapai 500 lebih per hari. Kapasitas rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) rumah sakit rujukan covid 19 kini telah malampaui standar BOR yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sebesar 60%. Sejumlah RS rujukan di Jawa Barat bahkan ada yang sudah 100 persen terisi. Tak hanya rumah sakit yang semakin kebanjiran pasien, tenaga medis juga mulai kewalahan, bahkan ikut terpapar. Di tengah situasi genting dorongan agar pemerintah kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga lockdown wilayah muncul dari sejumlah pihak. Dan kemarin Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro, mulai hari ini, 22 Juni hingga 5 Juli mendatang. Ketua KPC-PEN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengkaim penerapan PPKM mikro efektif untuk menurunkan kasus aktif Covid-19 dengan cara mengatur berbagai kegiatan dalam zonasi yang sudah ditentukan terkait kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan kedisiplinan masyarakat di 11 sektor. Tapi kenapa PPKM Mikro? Kenapa nggak PSBB atau lockdown wilayah? Kita akan cari tahu soal hal ini lebih lanjut bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Jenderal Persi Lia G Partakusuma, dan Epidemiolog dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Laura Navila Yamani. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Rencananya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dimulai pada bulan Juli. Pelaksanaannya mengikuti kebijakan daerah terkait Covid-19. Nah, perkembangan situasi kasus covid-19 saat ini memang perlu dicermati dengan baik. Sejumlah wilayah kembali masuk dalam zona merah, belum lagi kabar soal penyebaran varian delta yang katanya mudah menular di tengah tingginya tingkat keterisian Bed Occupancy Rate (BOR) di banyak rumah sakit. Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Aman B Pulungan mengatakan proporsi kasus Covid-19 pada anak mencapai 12,5 persen. Di mana ada 1 dari 8 kasus konfirmasi Covid-19 diketahui adalah usia anak. Hal ini disampaikan saat Press Conference 5 Organisasi Profesi Dokter Melonjaknya Kasus COVID-19 pada 19 Juni 2021. Aman B Pulungan mengungkapkan data IDAI menunjukkan case fatality rate pada anak sebesar 3-5 persen. Ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kasus kematian anak paling tinggi di dunia. Selain itu ICU khusus anak tidak tersedia di sebagian besar rumah sakit. Kita juga kekurangan tenaga medis dan tingkat testing yang masih rendah. Lantas, sudah tepatkah langkah pemerintah untuk setop PTM hanya di zona merah PPKM Mikro? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur, dan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang pendidikan Retno Listyarti. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pagi ini kita mau ngomongin soal “Prank”. Siapa yang hobi ngeprank? Hati-hati lho, karena sanksi pidana bakal mengintai para pelaku prank! Prank yang menurut laman Cambridge Dictionary - I (BACA: Cambridge Dictionary One) adalah trik yang bertujuan sebagai candaan tanpa menimbulkan bahaya dan kerusakan ini terkadang menyimpang dari tujuan awalnya. Karenanya di draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengatur sanksi untuk menjerat prank yang dapat merugikan orang lain. Seperti apa ketentuannya? Kita bakalan bahas pagi ini. Sementara itu, di paruh kedua nanti kita juga mau ngobrol asik bareng Komunitas Ketimbang Ngemis Jakarta! Udah ga sabar kan? **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kasus Covid-19 varian Delta kian mengkhawatirkan. Pada awal pekan ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap, varian virus corona asal India telah mendominasi terjadinya lonjakan kasus di sejumlah daerah di Indonesia. Kata dia, varian Delta dari mutasi virus asal India sudah terkonfirmasi di Kudus, Bangkalan, dan DKI Jakarta. Ia menyebut, varian ini dapat menyebar dengan cepat. Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada pun telah mengeluarkan hasil penelitian Whole Genome Sequencing rujukan dari Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan. Berdasar rilis Kementerian Kesehatan, penelitian ini dilakukan menyusul terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah setelah libur Idul Fitri. Dalam penelitian tersebut ditemukan sekitar 82% merupakan varian Delta dari COVID-19. Varian Delta ini terbukti meningkat setelah adanya transmisi antarmanusia. Dan sudah terbukti di populasi di India dan di Kudus. Menurut penelitian terbaru dari jurnal medis The Lancet, diketahui varian Delta ini bisa menginfeksi kembali pasien COVID-19 dan makin memperlemah kekebalan tubuh pasien. Padahal seharusnya apabila sudah terinfeksi COVID-19 pasien mendapatkan antibodi secara alami. Bagaimana penjelasan Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito terkait efektifitas vaksin yang ada untuk melawan varian Delta? Lebih lanjut kita akan mencari tahu hal ini bersama dengan Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Berdasar data mingguan yang dikumpulkan di masing-masing daerah, IDAI menemukan banyaknya kasus Covid-19 pada anak. Dan, setidaknya ada ribuan kematian anak di Indonesia setiap minggunya. Hal ini diungkap Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Prof Aman Bhakti Pulungan 13 Juni 2021. Kata dia, setiap minggu ketua IDAI di setiap cabang daerah bertemu untuk membicarakan kasus Covid-19 pada anak di Indonesia. Sementara itu, sebuah studi di International Journal of Infectious Diseases mengungkap tingginya angka kematian pada pasien anak yang terkonfirmasi COVID-19 mencapai 40 persen. Data tersebut diperoleh dari hasil penelitian RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dalam rentang Maret-Oktober 2020. Selama masa itu, tercatat secara total ada 490 pasien anak yang dikategorikan sebagai suspek Covid-19 di RSCM. Seperti apa data kasus kematian pada anak yang ditemukan oleh IDAI? Sudahkah program perlindungan kesehatan masyarakat terhadap COVID-19 selama ini sudah cukup melindungi anak-anak dari Covid-19? Lebih lanjut kita akan cari tahu hal ini bersama dengan Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Prof Aman Bhakti Pulungan, dan Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Ciput Eka Purwianti. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Sejak 8 Juni lalu, Amerika keluarkan Travel Advisory bagi warganya yang hendak pergi ke Indonesia. Dalam laman resminya imbauan itu menyebut bahwa pusat pengendalian penyakit mereka mengeluarkan peringatan atau Travel Health Notice untuk Indonesia di level 3. Angka tersebut mengindikasikan kasus Covid-19 di Indonesia berada di level yang tinggi. Karena itulah pemerintah Amerika meminta warganya untuk mempertimbangkan kembali keputusan untuk datang ke Indonesia dalam kurun waktu ini. Selain kasus Covid-19, imbauan perjalanan itu juga menyoroti persoalan terorisme yang dianggap bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan di kantor polisi, tempat ibadah, hotel, bar, klub malam, pasar atau pusat perbelanjaan, serta restoran. Disamping terorisme, bencana alam juga jadi perhatian seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus yang bisa berdampak pada gangguan transportasi, infrastruktur, sanitasi dan ketersediaan fasilitas kesehatan. Lantas apakah penanganan pandemi kita diragukan? Standar internasional penanganan pandemi yang dianggap baik seperti apa? *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Presiden Joko Widodo telah memerintahkan penindakan atas aksi premanisme dan pungutan liar. Saat berada di Pelabuhan Tanjung Priok, Presiden mendapat laporan adanya pemalakan terhadap para pengemudi truk container di sana. Seketika, Jokowi menelepon Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk membereskannya. Merespons perintah Presiden, Kapolri Listyo Sigit pun mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajarannya di wilayah untuk menindak aksi premanisme dan pelaku kejahatan konvensional lainnya yang meresahkan masyarakat. Kapolri menegaskan akan memberikan teguran kepada Kapolda dan Kapolres yang saat ini belum melakukan penindakan terhadap aksi premanisme di wilayahnya masing-masing. Selain itu, Kapolri mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan Hotline 110 ketika mendapatkan aksi premanisme. Layanan tersebut tersedia 24 jam bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dari aparat kepolisian. Bisakah aksi pembersihan preman ini berkelanjutan? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal bersama dengan Pakar Kriminologi dan Kepolisian, Adrianus Meliala. Simak juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo dan Kepala Humas Polri Argo Yuwono soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Wacana sembako bakal dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi sorotan hingga menjadi treding topik di media sosial. Pemerintah berencana untuk mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tiga skema yakni tarif umum, tarif berbeda (multitarif) dan tarif final. Tarif umum akan dikenakan pada barang-barang di luar kebutuhan pokok dan barang mewah sebesar 12 persen, sedangkan multi tarif akan akan dikenakan untuk kebutuhan bahan pokok mulai dari lima persen. Bahan pokok itu meliputi beras, jagung, susu, telur, buah, sayur dan gula. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan, rencana menaikan PPN sembako merupakan arahan jangka panjang di mana pelaksanaannya akan di mulai setelah pandemi mereda. Sedangkan untuk jumlah kenaikan dan juga sektor mana saja yang akan dikenakan kenaikan pajak, Yustinus mengatakan masih akan dibahas bersama DPR dan para pemegang kebijakan lain. Apa alasan perlunya PPN terhadap sembako? Dan apa pengaruhnya bagi masyarakat sebagai konsumen? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, Ketua umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri, dan Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Presiden Joko Widodo telah menyetujui revisi terbatas pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Revisi itu dilakukan pada empat pasal yang dianggap bermasalah dalam undang-undang tersebut. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Selasa (8/6) kemarin. Mahfud mengatakan tim khusus pengkaji Undang- undang ITE sudah menyelesaikan tugas sejak dibentuk pada Februari lalu. Sementara itu, koalisi masyarakat sipil belumlah puas dengan rencana revisi terbatas pada empat pasal dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), lantaran tidak cukup menghilangkan esensi dari pasal karet yang dipermasalahkan. Perwakilan tim koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk mencabut pasal karet yang ada dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal-pasal ini dinilai berpotensi memenjarakan masyarakat dan multitafsir. Alasan itu disampaikan oleh Oky Wiratama Siagian, mewakili LBH Jakarta Seperti apa rencana revisi terbatas pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)? Lantas apakah Revisi UU ITE terbatas mampu menghilangkan multitafsir dan tindakan kriminalisasi? Kita akan bahas lebih lanjut hal ini bersama dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Pengacara Publik LBH Jakarta, Oky Wiratama. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Sudah cukup efektifkah menurut anda pengawasan setiap program siaran yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia? Kalau KPI sendiri, sih mengaku bahwa selama ini hanya ada empat pemantau yang mengawasi satu televisi selama 24 jam sehari. Itulah mengapa, mereka berencana untuk menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan untuk memantau semua siaran televisi. Ketua KPI Pusat Agung Suprio mengatakan, hal tersebut dilakukan lantaran siaran televisi saat ini semakin banyak dan akan bertambah banyak di masa mendatang. Menurut Agung, KPI berkaca pada kasus lolosnya tayangan sinetron, yang di dalamnya ada artis di bawah umur memainkan peran dewasa. Menurutnya, apabila acara televisi semakin banyak, maka tidak akan efektif dengan jumlah pemantau yang dimiliki KPI. Oleh karena itu, Agung menyebut akan lebih efektif apabila pemantauan televisi dilakukan dengan menggunakan teknologi AI. Sudah siapkah teknologinya dan sudah sampai mana persiapannya? Sejauh mana efektivitas penerapan sanksi untuk memberikan efek jera? Kita cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Ketua KPI Pusat Agung Suprio dan Anggota Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran, Bayu Wardhana. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan pembelajaran tatap muka di sekolah, hanya boleh dilakukan sebanyak dua kali selama sepekan. Hal ini menyusul akan diberlakukannya belajar tatap muka di sekolah mulai tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Jokowi menekankan bahwa sekolah tatap muka terbatas harus dijalankan dengan ekstra hati-hati. Selain itu, Presiden juga menekankan agar opsi menghadirkan anak ke sekolah ditentukan sepenuhnya oleh orang tua. Keputusan ini diungkapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, kemarin Senin (7/6/2021). Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyayangkan masih banyaknya satuan pendidikan yang urung juga melaksanakan PTM. Nadiem bersikeras akan pentingnya menyegerakan penyelenggaraan PTM demi keberlangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak Indonesia. Apakah jalan satu-satunya mengejar ketertinggalan hanya pembelajaran tatap muka (PTM)? Melihat kesiapan sekolah saat ini bagaimana, bisakah PTM dilakukan dengan aman di tengah pandemi Covid-19? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bareng Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, dan Pengamat pendidikan Doni Koesoema. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Belakangan bergaung istilah Work from Bali (WFB). Ini mengacu pada wacana pemerintah mengadakan program Work from Bali atau kerja dari Bali bagi aparatur sipil negara. Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman memang sedang merancang kegiatan bekerja dari tempat-tempat wisata. Dan, Bali bakal menjadi daerah pertama yang menjajal program tersebut. Itu mengapa muncul konsep Work from Bali tersebut. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan meminta 25 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah kemenetriannya bekerja dari Bali selama seminggu. Hal ini bertujuan agar perekonomian di Bali yang sangat terpuruk akibat pandemi Covid-19 kembali bergeliat. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Odo RM Manuhutu mengatakan program ini untuk mendorong agar perekonomian di daerah membaik. Odo mengatakan kementeriannya sejak awal telah merancang kegiatan tersebut, dengan mempercepat dan memperbanyak proses vaksinasi di Bali. Hingga saat ini lebih dari 1,3 Juta penduduk Bali telah mendapat vaksin Covid-19. Hal itu dilakukan agar memberi kepercayaan publik terhadap pariwisata di Indonesia. Sementara itu, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno mengatakan sampai saat ini beberapa wilayah seperti Lombok dan Labuan Bajo juga tengah mengajukan kesiapan daerahnya untuk melaksanakan program tersebut. Lantas, tepatkah wacana WFB (Work from Bali) ditengah pemulihan dan krisis ekonomi ini? Bagaimana Kementerian Kesehatan menanggapi hal ini? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali I Putu Astawa, Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi NTB Lalu Hasbulwadi, Juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, dan Direktur Eksekutif INDEF Ahmad Tauhid. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kerinduan umat Muslim di Indonesia akan tanah suci belum bisa tertuntaskan. Umat Muslim masih harus menahan rindu dan bersabar, sebab Kementerian Agama melalui keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 660 tahun 2021 memutuskan tidak akan memberangkatkan jemaah haji Indonesia 1442 H/2021 M. Dalam rilis Kemenag, keselamatan jemaah di tengah pandemi Covid-19 serta kebijakan yang diambil oleh otoritas pemerintah Arab Saudi menjadi pertimbangan pemerintah terkait pembatalan tersebut. Pengambilan keputusan ini juga disebut telah melibatkan dan mendapatkan persetujuan dari MUI serta ormas-ormas islam lainnya. Pemerintah kerajaan Arab Saudi sendiri hingga saat ini belum mengundang pemerintah Indonesia membahas nota kesepahaman persiapan penyelenggaran ibadah Haji 2021. Kedepannya pemerintah dan stake holder terkait akan melakukan sosialisasi mengenai kebijakan ini. Lantas bagaimana dampak pembatalan Haji 2021 terhadap kuota dan antrian haji, dan sejauh mana persiapan haji di Indonesia? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Kepala Bidang Umrah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Zaky Zakaria Anshary, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Ketua Komisi VIII Yandri Susanto. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam laman resminya mengaku bersyukur atas keluarnya izin kompetisi Liga 1 dan 2 tahun 2021-2022. Kompetisi pun disebut-sebut bakal menerapkan sistem bubble to bubble atau gelembung. Dengan sistem ini, sejumlah pertandingan akan dipusatkan di satu area untuk mengurangi mobilitas peserta. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali mengatakan, sistem gelembung diterapkan lantaran kompetisi digelar di tengah ancaman penularan Covid-19. Menpora menjelaskan, kompetisi dijadwalkan mulai pada Juli mendatang dan berakhir pada Maret tahun depan. Awal pekan ini, Kapolri Listyo Sigit Prabowo resmi menerbitkan izin untuk penyelenggaraan kompetisi sepak bola Liga 1 dan 2 musim 2021-2022. Sigit mengatakan, izin diberikan setelah Polri mendengar paparan rencana kompetisi dari penyelenggara. Kata dia, izin diterbitkan juga atas hasil evaluasi Piala Menpora yang digelar beberapa waktu lalu. Kapolri Listyo Sigit Prabowo mewanti-wanti tidak ada arak-arakan atau kerumunan seperti yang terjadi di akhir Piala Menpora lalu. Kata dia, setiap pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di Liga 1 dan 2, akan menjadi bahan evaluasi kepolisian. KIta akan bincangkan hal ini lebih lanjut bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Tommy Welly Pengamat Sepakbola atau Bung Towel. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 1.271 pegawai KPK menjadi ASN pada Selasa, (1/6/2021) kemarin. Pelantikan itu tetap dilaksanakan meski dalam polemik tes wawasan kebangsaan yang diprotes berbagai pihak. Pelaksanaan pelantikan dilakukan secara daring dan luring dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemanggilan dilakukan dalam rangka pemeriksaan atas aduan dugaan maladministrasi peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Sebelumnya, bekas Ketua Ombudsman RI Alamsyah Saragih menilai polemik Tes Wawasan Kebangsaan untuk pegawai KPK harus diselesaikan oleh penilaian wasit. Wasit dalam hal ini adalah lembaga negara seperti Ombudsman yang dapat mengukur validitas dan reliabilitas TWK yang digunakan dalam alih status pegawai KPK menjadi ASN. Lantas, bagaimana pengaruh pelantikan itu di tengah polemik TWK yang masih bergulir? Kita obrolkan bareng Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Yuris Reza Kurniawan. Simak juga pernyataan dari Ketua KPK Firli Bahuri saat Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Madya KPK, 1 Juni 2021 dan Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Selama ini Abdi Negara Nurdin dikenal luas sebagai gitaris grup musik Slank. Namun baru-baru ini, ia ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Tohir sebagai komisaris PT Telkom Indonesia. Netizen pun meresponsnya secara beragam, mulai dari kritik hingga dukungan mewarnai media sosial hingga membuat nama Abdee Slank menjadi Trending Topic. Sementara itu, melalui akun resmi di Instagram, pihak Slank menulis selamat untuk sang gitaris karena menjadi komisaris independen perusahaan pelat merah itu. Slank berharap Abdee bisa amanah dalam menjalankan tugas dan mampu membawa perubahan yang lebih baik. Apa alasan Menteri BUMN Erick Tohir memilih Abdee sebagai komisaris PT Telkom Indonesia? Bagaimana sebetulnya kriteria penunjukan komisaris BUMN? Apa saja nanti yang menjadi kerja dan tanggung jawab seorang komisaris BUMN? Kita cari tahu lebih lanjut soal hal ini bareng Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance alias Indef, Tauhid Ahmad. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi serta pemerintah daerah mempertimbangkan kembali rencana membuka sekolah secara serentak pada tahun ajaran baru, Juli mendatang. Menurut Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti, pihaknya mendorong pemerintah daerah juga mempertimbangkan jumlah kasus Covid-19 ini yang naik sehabis lebaran. Pasalnya, banyak orang tetap mudik meski dilarang. Selain itu, libur kenaikan kelas sebentar lagi juga bakal menimbulkan kepadatan massa di tempat liburan. KPAI mengingatkan bahwa dalam membuka sekolah itu penting sekali memperhatikan kasus penyebarannya. Kata Retno, kalau positivity rate-nya diatas 50 persen, sebaiknya sekolah jangan dibuka meskipun sekolah punya kesiapan. Retno juga menambahkan, meski kesiapan sekolah sudah baik, tetap ada potensi penularan kepada siswa, terutama saat siswa dalam perjalanan berangkat maupun pulang sekolah. Sebelumnya, pada 2020 KPAI melakukan pengawasan penyiapan buka sekolah di 49 sekolah di 21 kabupaten dan kota di sembilan provinsi. Hasilnya, hanya 16,7 persen sekolah yang siap untuk pendidikan tatap muka di masa pandemi. Pada Januari hingga Mei 2021, KPAI kembali melakukan pengawasan uji coba tatap muka di 19 sekolah pada 10 kabupaten/kota di empat provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten. Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang pendidikan Retno Listyarti, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Iwan Syahril dan Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Prof dr Cissy Rachiana Sudjana Prawira Kartasasmita. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memberikan angin segar bagi perguruan-perguruan tinggi untuk membangun start up atau perusahaan rintisan. Namun, pembangunan start up harus bekerja sama dengan industri. Salah satu tujuannya adalah memberikan pengalaman terkait dunia usaha, industri dan dunia pekerjaan terhadap para mahasiswa di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengungkapkan dana padanan kampus vokasi itu sebesar Rp 180 miliar untuk mendorong dibangunnya start up di kampus, serta beberapa program lainnya. Program lain itu diantaranya membentuk pusat riset dan melakukan hilirisasi produk. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Paristiyanti Nurwardani mengatakan terdapat enam tahapan untuk para startup founder. Yang pertama adalah kegiatan seminar dari para pelaku dan regulator industri start up. Kemudian, kegiatan berjenjang antarpeserta dari daerah masing-masing. Selain itu, juga pembekalan teknis dan nonteknis dari pembangunan ide hingga launching, aktivitas brainstorming, melakukan validasi costumer, hingga masa incubation 1 on 1. Sejauh mana program ini berjalan? Mampukah program seperti ini menumbuhkan entrepreneur? Apakah cukup menarik juga bagi sisi industri? Kita akan bahas lebih lanjut soal hal ini bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Direktur Jenderal Pendidikan, Wikan Sakarinto, dan Direktur Eksekutif Institute for Creative Technologies, Heru Sutadi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan, saat ini tercatat ada 54 kasus Covid-19 akibat terpapar mutasi virus varian baru. Dante menyebut, ada tiga varian baru virus Covid-19 yang saat ini menjadi perhatian pemerintah, yaitu varian dari Inggris, varian dari India dan varian dari Afrika Selatan. Dante mengatakan, faktor mutasi virus ini turut berperan dalam peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia. Kata dia, mutasi varian baru dan mobilisasi masyarakat saat libur lebaran kemarin menjadi dua faktor yang mendorong peningkatan kasus harian Covid-19 di Indonesia. Langkah apa yang mesti dilakukan untuk menghadapi kasus korona varian baru yang mulai meningkat di Indonesia? Kita bahas lebih lanjut soal ini bersama dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Ahli Biologi Molekuler Ahmad Rusdan Utomo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kementerian Kesehatan meminta masyarakat cermat dan tak mudah terbujuk rayuan pihak lain yang menawarkan vaksinasi. Juru bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi meminta masyarakat hanya mengikuti aturan dari pemerintah soal vaksinasi. Siti Nadia juga mengimbau masyarakat tak mencari jalan lain guna mendapatkan vaksin, selain dari pemerintah. Kata dia pemerintah memastikan seluruh masyarakat bakal mendapatkan vaksinasi, sesuai giliran. Sebelumnya, Polda Sumatera Utara mengungkap kasus jual beli vaksin Sinovac di Sumatera Utara dan menetapkan empat orang tersangka kasus penjualan vaksin COVID-19 secara ilegal. Vaksin COVID-19 Sinovac yang merupakan jatah narapidana dijual secara ilegal dan menyebabkan tiga dokter dan 1 orang pengusaha ditangkap. Kasus ini sedang ditangani kepolisian. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid -19 meminta seluruh pemerintah daerah mewaspadai adanya klaster keluarga usai libur lebaran Idulfitri. Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19, Dewi Nur Aiysiah mengatakan ada beberapa potensi sumber penularan covid-19 pasca lebaran. Antara lain para pemudik atau pelaku perjalanan, salat tarawih, kegiatan halal bihalal, kerumunan di pusat perbelanjaan dan kerumunan di lokasi wisata. Sementara, Satuan Tugas Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI menilai kenaikan kasus aktif covid-19 di Tanah Air terlihat sejak 4 hari terakhir. Menurut Ketua Satgas Covid-19 IAKMI, Budi Haryanto, kenaikan kasus aktif itu imbas dari mobilitas masyarakat sebelum dan sesudah lebaran. Ia menambahkan, peningkatan kasus juga tercermin dari tingginya keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit Covid-19 di seluruh provinsi Indonesia. Lantas, antisipasi apa yang harus dilakukan pemerintah agar lonjakan kasus tidak semakin parah? Dan, bagaimana kesiapan rumah sakit di seluruh Indonesia terkait lonjakan kasus Covid-19? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Kita simak penuturan Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19 Dewi Nur Aiysiah, Ketua Satgas Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Budi Haryanto dan Sekretaris Jenderal Persi, Lia G. Partakusuma. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Dugaan bocornya data pribadi penduduk Indonesia yang disebut-sebut berasal dari BPJS Kesehatan viral di media sosial. Kabar tersebut sontak membuat warganet geram sekaligus khawatir akan perlindungan data pribadinya. Pihak BPJS Kesehatan menyatakan telah melakukan penelusuran untuk memastikan apakan benar data tersebut berasal dari BPJS Kesehatan. Sementara pendalaman oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dilansir Kompas, menyimpulkan bahwa sampel dataset tersebut diduga kuat identik dengan data milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal tersebut didasarkan pada struktur data yang terdiri dari Noka (Nomor Kartu), Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan, dan status Pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan. Apa saja langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dugaan kebocoran data pribadi milik Warga Negara Indonesia? Bagaimana UU PDP yang tak kunjung disahkan mestinya bisa jadi solusi? Kita cari tahu lebih lanjut soal hal ini bareng Juru bicara Kemenkominfo, Dedy Permadi, Anggota Komisi yang membidangi Komunikasi dan Informatika DPR RI Sukamtam dan Pakar Keamanan Siber Lembaga Riset Siber CISSRec Pratama Persadha. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kementerian Perdagangan mengklaim perlengkapan rumah tangga menjadi salah satu produk yang laris diperdagangkan semasa pandemi covid-19. Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Oke Nurwan, larisnya perlengkapan rumah tangga itu karena masyarakat banyak beraktivitas di rumah. Bahkan menurut Oke Nurwan, perubahan perilaku pada akhirnya mempengaruhi pola konsumi masyarakat. Kata dia, pola perdagangan juga mulai bergeser ke peningkatan di perdagangan berbasis sistem elektronik melalui e-commerce. Lantas, dagangan yang saat ini laris di market place online? Kita akan bincangkan hal ini bersama Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Oke Nurwan, dan Head of Content and Promotion Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Vriana Indriasari. Di segmen terakhir kita simak obrolan bareng Dul Jaelani dan Tissa Biani terkait film "Dear Imamku" yang diprodksi oleh MAIN PICTURES dan disutradarai Dian W. Sasmita. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Ramai diberitakan adanya seorang siswi SMA di Bengkulu yang diduga dikeluarkan dari sekolah pasca mengunggah video menghina Palestina lewat akun TikTok-nya hingga menjadi viral. Dilansir dari antaranews, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Kabupaten Bengkulu Tengah, Adang Parlindungan, mengatakan pihak sekolah sudah melakukan pendataan terhadap tata tertib poin pelanggaran siswi berinisial MS tersebut. Dari situ, poin tata tertib MS sudah melampaui dari ketentuan yang ada sehingga yang bersangkutan pun dikembalikan ke orangtuanya. MS pun telah menyampaikan permintaan maaf dan mengaku menyesali perbuatannya yang telah menghina Palestina. Sementara itu Kapolres Bengkulu Tengah AKBP Ary Baroto mengatakan penyelesaian kasus ini dilakukan dengan restorative justice, yang mana setiap penyelesaian permasalahan tidak selalu diselesaikan dengan pidana. Sejauh mana perilaku siswa yang melanggar tata tertib bisa dikeluarkan dari sekolah? Sudahkah institusi pendidikan ambil bagian dalam literasi media sosial? KIta akan bincangkan hal ini bersama Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Kabupaten Bengkulu Tengah, Adang Parlindungan, Direktur Pusat Pendidikan Perempuan dan Anak (PUPA) Susi Handayani, dan Pengamat pendidikan Doni Koesoema. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pelaksanaan vaksinasi gotong royong untuk pekerja telah digelar perdana, kemarin. Presiden Joko Widodo turut meninjau jalannya program vaksinasi yang dilakukan serentak untuk pekerja dari 19 perusahaan di Jabodetabek melalui konferensi video. Vaksinasi COVID-19 itu dilakukan di pabrik PT Unilever Indonesia di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan, pada tahap pertama sudah ada 420 ribu dosis vaksin gotong royong. Presiden memastikan suplai vaksin untuk program ini akan lebih banyak lagi, sehingga bisa mempercepat pemenuhan target vaksinasi nasional. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan biaya vaksinasi Gotong Royong yang diperuntukkan perusahaan. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto pada 10 Mei lalu mengatakan bahwa satu kali penyuntikan vaksinasi Gotong Royong dibanderol seharga Rp500.000. Sementara, Organisasi Kamar Dagang dan Industri KADIN memastikan biaya vaksin gotong royong ditanggung 100 persen oleh perusahaan. Ketua KADIN DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan sejak awal gagasan ini muncul, KADIN telah meminta perusahaan untuk menanggung keseluruhan biaya apabila ingin mengikuti program tersebut. Ia juga mengatakan semua perusahaan yang telah terdaftar wajib memenuhi perjanjian awal terkait pembiayaan yang tidak melibatkan para pekerja dalam hal apapun. Lantas, mampukah program vaksinasi ini mempercepat kemerataan vaksinasi dan terbentuknya kekebalan kelompok (herd immunity) di Indonesia, tanpa menganggu program vaksinasi bagi kelompok prioritas? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal bersama Presiden Direktur Perseroan Unilever Ira Noviarti, Ketua Umum KADIN Indonesia Rosan Roeslani, dan Pakar epidemiologi Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani. Simak juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kecelakaan tenggelamnya kapal wisata di Waduk Kedung Ombo Boyolali, Jawa Tengah menelan korban jiwa sembilan orang. Kapal wisata mengangkut 20 orang itu tenggelam sebelum mencapai warung apung di tengah waduk saat liburan Lebaran, akhir pekan kemarin. Diduga kapal kelebihan muatan dan dinahkodai anak berumur 13 tahun. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pun meminta pemerintah daerah untuk menindak tegas obyek wisata yang mengabaikan keselamatan pengunjung. Ia mengungkapkan, peringatan tersebut dikeluarkan pasca insiden kecelakaan tenggelamnya perahu wisata di Waduk Kedung Ombo, Boyolali yang menewaskan sebagian penumpang pada Sabtu (15/05) kemarin. Menurut Ganjar, dengan adanya insiden tersebut diharapkan menjadi perhatian bupati/walikota terkait dengan keselamatan pengunjung di obyek wisata. Ia meminta pemerintah daerah untuk tak ragu menutup/mencabut izin operasi destinasi wisata yang melanggar aturan hingga mengancam keselamatan. Soal hal ini lebih lanjut kita akan bincangkan bersama dengan Kapolda Jateng Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Ketua Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azahari. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Libur Lebaran kelar, kini saatnya bersiap menghadapi arus balik pemudik dari kampung halaman. Pemerintah pun menyiapkan strategi testing atau pengetesan di sejumlah titik, terhadap seluruh pemudik yang melakukan arus balik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, proses testing dilakukan di berbagai titik lokasi di pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Kata dia, seluruh pemudik yang akan kembali ke daerah asal akan diperiksa di titik penyekatan yang telah ditentukan. Budi Karya mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Korps Laliu-lintas Polri untuk memperketat skrining di posko penyekatan, baik jalan tol maupun rest area alias tempat peristirahatan. Di lokasi tersebut, petugas akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kesehatan penumpang. Sementara, Menurut Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, selain menyediakan alat tes antigen, Satgas juga menyiapkan tempat isolasi seperti wisma atau rusun bagi mereka yang reaktif Covid-19 untuk dilakukan karantina. Tempat isolasi telah disiapkan di masing-masing lokasi pengujian spesimen. Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, dan Pengamat Transportasi Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Bagaimana nih lebaran anda, endless video call? Well ya, nggak apa-apa..namanya juga demi menjaga kesehatan jiwa orang-orang yang kita cintai atau sayangi kan? Sekarang itu hari jumat, hari kedua lebaran pas weekend pulaa…punya rencana buat liburan atau berwisata bareng keluarga? Biasanya gitu sih ya kalau pas lebaran. Kalau lebaran-lebaran sebelumnya, tempat-tempat wisata jadi rame banget sama wisatawan, tapi mudah-mudahan itu nggak terjadi di tahun ini. Yaaa, meski pemerintah memutuskan buat tetap membuka destinasi atau objek wisata. Kudunya pengelola objek wisata menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan kita, sebagai pengunjung..kudu patuh yekan? Agaknya kebijakan pemerintah yang melarang mudik tapi membolehkan tempat wisata buka pas libur lebaran ini, bikin bingung. Mudik dilarang lantaran menekan penyebaran, sementara penyebaran bisa saja terjadi kalau ada kerumunan orang kan? Aturan yang kayak gimana sih yang kudunya diterapkan buat objek-objek wisata yang buka selama libur lebaran? Kita akan bahas soal hal ini bersama Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan dan Ketua Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azahari. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 pun mengimbau masyarakat yang berada di zona merah dan oranye agar melakukan silaturahmi secara virtual saat Hari Raya kali ini. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito Seruan untuk silaturahmi digital juga disampaikan kepala daerah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. Dalam rapat koordinasi antardaerah Senin kemarin, disepakati anjuran agar masyarakat tidak saling mengunjungi dalam momentum Lebaran, meski dalam wilayah yang sam Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengklaim akan memastikan kualitas jaringan telekomunikasi aman saat digunakan dalam momen Lebaran, utamanya untuk bersilaturahmi secara daring **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Lebaran tahun ini, dirayakan saat pandemi masih berlangsung. Beberapa hal yang menyangkut tradisi pun mau tak mau urung tuk diwujudkan. Pertimbangannya karena situasi pandemi yang bisa mengancam kesehatan. Ditambah lagi kondisi ekonomi yang belum membaik. Bagi para pekerja yang menerima Tunjangan Hari Raya (THR), mesti bijak juga mengatur peruntukannya, nih. Dari pada habis untuk belanja baju lebaran, disarankan agar bonus itu disisakan sebagai dana darurat di masa yang sedang tidak menentu ini. Lantas, bagaimana alokasi THR yang tepat mengingat lebaran kali ini masih pandemi dan ekonomi belum menentu? Kita cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah dan Certified Financial Planner Metta Anggriani. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperkirakan masyarakat akan tetap nekat mudik meski sudah dilarang oleh pemerintah. Perkiraan itu sebelumnya juga sudah disampaikan lewat hasil survei Kementerian Perhubungan yang menemukan sekitar 7 persen masyarakat akan nekat mudik meski dilarang oleh pemerintah. Angka 7 persen itu setara dengan 18 juta orang. Daerah tujuan terbanyak yakni Jawa Tengah dan Jawa Barat. Puncak masyarakat yang nekat mudik menurut Menhub, diprediksi terjadi pada hari ini, Selasa 11 Mei 2021. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengklaim, selama empat hari periode larangan mudik yakni 6-9 Mei, tidak ada kenaikan volume kendaraan yang tinggi. Ia menyebut sudah ada penurunan jumlah kendaraan yang signifikan, baik di udara, darat, laut, maupun kereta api. Ia memperkirakan, sebagian masyarakat sudah pulang kampung terlebih dahulu sebelum periode larangan mudik berlaku. Sementara itu, Mabes Polri menjamin pos penyekatan larangan mudik beroperasi selama 24 jam non-setop. Juru bicara Mabes Polri Rusdi Hartono mengatakan, kepolisian mengerahkan 94 ribuan personel yang tersebar di 381 titik. Jika pos penyekatan tak beroperasi 24 jam, Polri akan memberi sanksi terhadap petugas di lapangan yang berjaga. Kita akan bahas lebih lanjut soal hal ini bareng Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Juru bicara Mabes Polri Rusdi Hartono, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kapospam Tol Kalikangkung Wahono, dan Pengamat Transportasi Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Melalui media sosial seperti Twitter, Kementerian Tenaga Kerja terus mengajak masyarakat untuk mengadu jika menghadapi masalah terkait Tunjangan Hari Raya atau THR. Akun @KemnakerRI mencuit, untuk memberikan pelayanan informasi, konsultasi, maupun pengaduan atas pelaksanaan pembayaran #THR2021, Kemnaker mendirikan Posko THR 2021 yang dapat diakses secara luring maupun daring. Sementara itu, meski mengapresiasi pembentukan posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR), Ketua Departemen Media dan Komunikasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Kahar S. Cahyono pun mendesak pemerintah melakukan evaluasi posko tersebut. Ia meminta agar pemerintah khususnya Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tidak hanya membuat bilik aduan, tetapi menindaklanjuti dengan tegas perusahaan yang belum membayar THR pada tahun lalu. Sanksi administratif, teguran tertulis dan penghentian sementara usaha dapat menjadi opsi untuk perusahaan yang belum membayar tunjangan hari raya. Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia juga berjanji melakukan pengawasan dan pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 bagi pekerja atau buruh. Hingga kini, Ombudsman RI telah menerima 1500an laporan terkait keterlambatan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) oleh perusahaan kepada pekerja. Apa saja pelanggaran yang ditemukan dan penyelesaiannya? Bagaimana pemanfaatan posko pengaduan THR kemenaker? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Komisioner Ombudsman RI Robert Endi Jaweng dan Ketua Departemen Media dan Komunikasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Kahar S. Cahyono. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Beberapa hari ini perhatian publik tertuju pada nasib Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah gugatan uji materi dan uji formil atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditolak oleh Mahkamah Konstitusi Selasa lalu, lembaga antirasuah itu disorot lantaran beredar sebanyak 75 orang pegawai KPK dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). TWK adalah satu dari serangkaian tes seleksi ulang pegawai KPK untuk menjadi paratur sipil negara (ASN). Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan mereka yang tidak memenuhi syarat menjadi ASN terdiri dari penyidik dan penyelidik serta pegawai unit lain. Dia tidak menyebut nama. Namun di media sosial beredar daftar nama mereka. Selain Novel Baswedan, ada Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko, hingga Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Giri Suprapdiono. Banyak pihak khawatir KPK berada di titik nadir kehancuran, tidak lagi independen dalam memberantas korupsi. Kita cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, Ketua KPK Firli Bahuri, dan Eks Pimpinan KPK, Busyro Muqoddas. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Gak hanya keramaian Pasar Tanah Abang atau pusat perbelanjaan yang jadi sorotan publik akhir-akhir ini nih ya. Kerumunan yang disebut berpotensi menimbulkan klaster baru covid-19. Hal lain yang juga jadi perhatian publik adalah soal mutasi virus Covid-19 dari India. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ada dua kasus Covid-19 di Indonesia yang terjadi akibat penularan virus varian mutasi dari India. Dua kasus tersebut ditemukan di DKI Jakarta. Upaya mencegah penyebaran virus gak bakal mempan kalau aturan main gak dilaksanakan oleh kita semua. Pemerintah emang kudu meningkatkan 3T (Tracing, Testing, Treatment) dan memperketat penerapan protokol kesehatan. Tapi kita perlu juga menahan diri untuk gak melakukan mobilitas yang gak perlu dan menghindari kerumunan. Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono memperingatkan soal kemungkinan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. Meski tidak setinggi di India, tidak menutup kemungkinan pelayanan kesehatan kita akan collapse, jika celah-celah penyebaran Covid-19 tidak ditutup dengan benar. Celahnya bisa dari mana saja? Dari orang-orang yang nekat mudik? Bisa. Dari yang nekat berkerumun berbelanja? Bisa juga. Dari yang melaksanakan ibadah bersama namun abai prokes? Bisa juga… Nahhh, gimana nih dengan ibadah puncak di Hari Raya nanti? Kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, dan Pakar biologi molekuler Ahmad Rusdan Handoyo Utomo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Rindu kampung halaman jadi salah satu alasan banyaknya masyarakat di perkotaan memilih mudik atau pulang kampung di momen Ramadan. Selain adanya libur panjang dan tunjangan hari raya (THR), momen idulfitri memang identik dengan tradisi kumpul bersama sanak saudara, alias silaturahmi. Mudik bukan hanya tradisi milik umat muslim saja di kala lebaran, tapi juga mereka yang non muslim ada yang mengambil momen libur panjang lebaran untuk pulang kampung. Seperti kita tahu Pemerintah telah mengeluarkan aturan terkait larangan mudik yang berlaku mulai dari 6 hingga 17 Mei mendatang. Korlantas Polri menambah titik penyekatan arus mudik dari 333 menjadi 381 titik yang tersebar di Jawa, Bali dan Sumatera. Penjagaan dilakukan di jalan tol, jalan alternatif, juga jalan-jalan kecil atau jalan tikus. Namun rupanya tak sedikit masyarakat yang justru mudik lebih awal dari tanggal larangan ini berlaku. Seberapa efektif kebijakan pelarangan mudik yang ditetapkan pemerintah? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno, Ketua Divisi Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Barat Ade Afriandim dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Ada tradisi unik menjelang lebaran di mana masyarakat kita bakal tumpah ruah di pusat-pusat perbelanjaan atau pasar untuk berbelanja aneka kebutuhan hari raya. Mulai dari beli baju, dekorasi rumah hingga aneka jenis kue atau bahan baku makanan. Sesungguhnya ini berkah tersendiri ya.. menggerakan roda perekomian. Namun ketika ini berlangsung di masa pandemi begini, kita juga agak khawatir. Ribuan orang yang berdesakan memadati setiap gerai toko di Pasar Tanah Abang menjadi sorotan publik beberapa hari ini. Gimana ngga, banyak dari mereka yang asik berbelanja tidak mengindahkan protokol kesehatan. Di saat penyebaran virus Covid-19 belum terkendali kondisi ini bikin ngeri. Upaya untuk mengurangi kepadatan di pasar Tanah Abang dilakukan dengan meniadakan jadwal perjalanan kereta rel listrik (KRL) dari dan menuju Stasiun Tanah Abang mulai Senin, 3 Mei 2021 kemarin. Selain itu, 2.500 petugas gabungan TNI, Polri dan Satpol PP akan mengawati pembatasan kapasitas pengunjung dan penerapan protokol kesehatan di Pasar Tanah Abang. Mampukah kebijakan ini mengurangi kepadatan di Pasar Tanah Abang dan seperti apa resiko penyebaran Covid-19, jika kepadatan tak bisa diuraikan? Kita bicarakan lebih lanjut soal hal ini bareng Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Dewan Pembina APPBI Handaka Santosa, dan DewanPakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Hardiknas, Hari pendidikan nasional 2021 jadi trending topic lini masa pada hari minggu 2 Mei kemarin. Halooo, apa kabar dunia pendidikan kita di kala pandemi? Baik-baik sajakah? Apa saja catatannya nih dari sistem pembelajaran selama setahun pandemi? Tentu kondisi yang sungguh menantang bagi semua pihak ya, baik itu para pendidik, peserta didik, penyelenggara pendidikan. Keluh kesahnya tentu banyak ya, sebab harus beradaptasi dengan situasi baru. Nah, kalau melihat catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kualitas pendidikan Indonesia pada masa pandemi disebut belum menyentuh anak-anak keluarga miskin. Komisioner KPAI Retno Listyarti mengungkapkan, pandemi telah berdampak signifikan terhadap menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia, bahkan meningkatnya angka putus sekolah. KPAI mencatat 119 anak anak putus sekolah karena menikah pada 2020, bertambah 33 anak lagi di 2021. Ada juga yang putus sekolah karena menunggak SPP, terpaksa bekerja, dan ada yang karena kecanduan gatget sehingga harus menjalani perawatan dalam jangka panjang. Catatan lainnya, kebijakan belajar daring yang terlalu bertumpu pada internet menimbulkan sejumlah masalah juga. Ini lantara beragamnya kondisi ekonomi keluarga peserta didik, kondisi daerah, dan kesenjangan digital. Jadi menurut KPAI gak bisa tuh menggunakan kebijakan tunggal dalam penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi. Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Fahriza Marta Tanjung, dan Psikolog sekaligus pendidik, Alissa Wahid. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Usaha mikro, kecil, dan menengah ( UMKM ) disebut sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Ini bukan isapan jempol sih. Kalau melihat data, UMKM berkontribusi sekitar 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan mampu menyerap sekitar 120 juta angkatan kerja. Dari sini jelas kalau memastikan keberlangsungan hidup UMKM jadi penting. Terlebih ketika dunia usaha diterpa badai pandemi begini. Sayangnya kesadaran para pelaku UMKM mengenai hak kekayaan intelektual (HKI) masih minim. Padahal, ini penting untuk melindungi inovasi mereka dalam menunjang keberlangsungan usaha. Data Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Universitas Indonesia pada 2014 lalu menyebut, kerugian akibat pelanggaran hak kekayaan intelektual mencapai triliunan rupiah. Salah satu pelanggaran di bidang perangkat lunak bahkan mencapai angka Rp 3,62 triliun. Banyak pelaku UMKM masih kesulitan membela diri saat tersangkut persoalan hukum di pengadilan, khususnya permasalahan yang menyangkut HKI. Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Penulis Marchella Febritrisia Putri, dan Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Penangkapan bekas Sekertaris Front Pembela Islam (FPI) Munarman menjadi trending topik di Twitter kemarin (28/4/2021). Bebagai komentar dukungan dan kritik mengalir dari netizen atas peristiwa penangkapan itu. Menurut keterangan polisi, Munarman ditangkap lantaran dia diketahui hadir dalam acara baiat teroris di beberapa kota. Di Jakarta, Makassar, dan Medan. Usai penangkapan, Densus 88 Antiteror juga melakukan penggeledahan di bekas kantor FPI di Petamburan, Jakarta Pusat. Dari penggeledahan tersebut, Densus mengklaim menemukan sejumlah bahan peledak Geger ya. Apalagi belum lama ini terjadi sejumlah beberapa peristiwa teror secara beruntun. Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ahmad Nurwakhid, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, Direktur Penais Kemenag Juraidi Malkan, dan Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kasus konfirmasi positif Covid-19 dari klaster perkantoran di Jakarta meningkat jumlahnya hampir 3x lipat dibanding pekan sebelumnya. Lonjakan terjadi dalam sepekan terakhir yaitu pada periode 12-18 April 2021. Dalam pekan tersebut, ada 425 kasus positif dari 177 perkantoran di Ibu Kota. Padahal pekan sebelumnya tercatat 157 kasus di 78 perkantoran. Bagaimana satgas Covid-19 menanggapi klaster perkantoran? Lantas bagaimana tanggapan pengusaha soal ini? Kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi, Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman, Ketua Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia Adib Khumaidi, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan pemerintah akan mengevaluasi penyelenggaraan turnamen Piala Menpora 2021 yang baru usai digelar. Ketua Umum PSSI, Mochammad Iriawan mengatakan evaluasi dilakukan terutama terkait penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 selama turnamen. Evaluasi ini bakal menjadi dasar pengajuan izin kompetisi Liga Indonesia, mulai dari Liga 1 hingga Liga di bawahnya. Menurut Iriawan, kompetisi sepak bola kemungkinan akan digelar Juli mendatang. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali optimistis Mabes Polri bakal mengeluarkan izin keramaian kompetisi sepak bola Liga 1 dan Liga 2, pada Juli mendatang. Hal ini ia sampaikan setelah melihat secara langsung penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada pelaksanaan turnamen Piala Menpora 2021 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Ia mengatakan bakal mengeluarkan rekomendasi untuk kegiatan olahraga, jika pelaksanaan prokes bisa dipertahankan. Kita akan bahas lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Ketua Umum PSSI Mochammad Iriawan, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali, dan Akmal Marhali Pengamat Sepak Bola Nasional Sekaligus Koordinator Save Our Soccer (SOS). *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kota Salatiga Jawa Tengah terpilih menjadi kota tujuan program Peace Train Indonesia yang digelar akhir pekan kemarin. Alasannya karena oleh SETARA Institute, kota tersebut dinilai menjadi kota paling toleran di Indonesia tahun 2021. Deputy Direktur Yayasan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Ahmad Nurcholish sebagai salah satu pendiri Peace Train mengungkapkan bahwa program kali ini akan belajar cara merawat keragaman dan perdamaian sekaligus mengetahui segala tantangan dan hambatan terkait dengan upaya mewujudkan toleransi dan perdamaian di kota Salatiga. Penyelenggaraan Peace Train Indonesia ke-12 ini merupakan kerjasama ICRP dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dengan mendapatkan dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia (BNPT) RI. Selain itu Yayasan Percik dan Sobat Muda Salatiga juga digandeng sebagai mitra lokal. Peace Train Indonesia adalah program traveling lintas iman/agama dengan menggunakan moda kereta api, menuju ke satu kota yang telah ditentukan. Di kota tujuan peserta akan mengunjungi komunitas agama-agama, komunitas penggerak perdamaian, rumah-rumah ibadah, dan tokoh-tokoh yang dianggap sebagai aktor penting toleransi dan perdamaian antar agama. Mereka juga akan berproses untuk saling belajar, berbagi cerita, berdialog, bekerjasama, mengelola perbedaan, berkampanye, dan menuliskan pengalaman perjumpaan dalam semangat kebersamaan dan persaudaraan. Bagaimana cara kota Salatiga merawat kebhinekaan yang layak dicontoh kota-kota lain di Indonesia? Apa yang dipelajari dalam program Peace Train? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Direktur Pelaksana Yayasan Percik Haryani Saptaningtyas dan peserta Peace Train ke-12 Angelique Maria Cuaca peserta asal Padang Sumatera Barat. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kapal selam KRI Nanggala-402 dikabarkan hilang kontak sejak Rabu kemarin, 21 April 2021 di perairan Bali. Kapal ini membawa 53 kru di dalamnya. Menurut juru bicara TNI Achmad Riad, ada lima KRI pencari dan satu helikopter yang diturunkan, dengan kekuatan lebih dari 400 orang dalam pencarian kapal selam tersebut. Kemudian juga bantuan dari Singapura, yang menggunakan kapal penyelamat diperkirakan akan sampai ke lokasi pada 24 April. Lalu, Malaysia juga menawarkan kapal Mega bakti yang akan datang pada 26 April. Selain kapal TNI dan kapal negara sahabat yang akan menuju lokasi, Basarnas, BPPT dan KNKT juga akan segera bergabung. Kejadian ini pun dinilai menjadi sinyal kuat perlunya perhatian pemerintah dalam pengadaan dan kesiapan alat utama sistem persenjataan alias Alutsista. Wakil Ketua Komisi yang membidangi Pertahanan Utut Adianto memandang perlunya peremajaan alutsista milik TNI. Solusinya, Presiden, Panglima TNI, Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan duduk bersama membicarakan kesiapan alutsista. Menurutnya, melihat dari fakta yang ada banyak insiden kecelakaan akibat alutsista yang kondisinya sudah tidak baik. Kita akan bahas hal ini lebih lenjut bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Kertopati. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendorong agar pemerintah Indonesia melakukan strategi antisipatif untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 seperti halnya di India. WHO mengatakan, ada karakteristik populasi yang sama antara India dengan Indonesia. Semisal jumlah perkotaan yang padat penduduk dan banyaknya masyarakat ekonomi rendah yang memaksa warganya untuk bekerja di luar rumah. Sementara itu, Epidemiolog mendorong pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan- kebijakan yang kontraproduktif dengan protokol kesehatan Covid-19. Semisal perizinan wisata maupun terawih dan salat Idulfitri berjamaah di Masjid. Kita akan cari tahu soal hal ini lebih lanjut bersama dengan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, Epidemiolog UI Tri Yunis Miko Wahyono, dan Penasihat Senior Dirjen WHO Diah Satyani Saminarsih. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pemberian vaksin Covid-19 kembali dilakukan kepada 500 orang seniman yang terdiri dari budayawan, sastrawan, pelaku perfilman, pelaku bidang tari, teater, musisi, dan fesyen, kemarin 19 April 2021. Mereka yang mengikuti vaksinasi tersebut diantaranya Komedian Cak Lontong, Sutradara Nia Dinata, dan Vokalis Band Gigi, Armand Maulana. Sebelumnya, vaksinasi massal juga telah dilaksanakan kepada Budayawan dan Seniman di Padepokan Seni Bagong Kussudiardja, Bantul DIY pada Maret lalu. Jubir Pemerintah untuk Vaksinasi COVID-19, dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mendukung para pekerja seni untuk tetap bisa berkarya dan bisa mengharumkan seni di Indonesia. Ia berharap dengan vaksinasi yang dilakukan ini sedikit bisa mengendalikan pandemi COVID-19. Di Jogja, beberapa seniman senior yang mengkuti vaksinasi ini diantaranya Seniman Didi Nini Towok, dan Butet Kartarajasa. Lantas bagaimana pengaruh program vaksinasi bagi seniman ini terhadap keberlangsungan sektor seni? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama Manajer Komunikasi Koalisi Seni Bunga Manggiasih, Aktor senior Indonesia Slamet Rahardjo, dan Komedian Cak Lontong. Simak juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo dan Menteri Pariwisata, Sandiaga Uno. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Siapa tak bangga memiliki kawasan wisata yang digadang-gadang akan menarik wisatawan dunia? Namun bagaimana jika pembangunannya mesti ternodai dengan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia? Beberapa waktu lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Pelapor Khusus PBB untuk Kemiskinan Ekstrem dan HAM Oliver De Schutter menilai pembangunan KEK Mandalika di NTB melanggar HAM. Pasalnya, ia menilai pembangunannya dilakukan dengan menggusur dan merampas tanah masyarakat setempat. Oliver menyebut banyak rumah, sumber air, hingga peninggalan budaya mengalami kerusakan karena pembangunan. KEK Mandalika ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Tahun 2014 untuk menjadi kawasan pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Di kawasan tersebut, akan dibangun objek-objek wisata, hotel berkelas, hingga jalan yang nantinya akan digunakan untuk sirkuit Moto GP. KEK Mandalika diproyeksikan bisa menarik investasi Rp40 triliun. Apa tanggapan Komnas HAM dan Walhi soal hal ini? Apakah aspek HAM diperhitungkan dalam pembangunan sebuah kawasan pariwisata? Apakah ini juga bisa berpengaruh terhadap sentimen wisatawan dalam memilih destinasi? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Menparekraf Sandiaga Uno, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, Direktur Eksekutif Walhi Nasional Nur Hidayati, Direktur utama ITDC Abdulbar M Mansoer, dan Ketua Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia (ICPI), Azril Azahari. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Di bulan puasa, apa nih jajanan takjil favorit kalian? Biasanya suka beli ke deretan penjaja takjil atau pilih bikin sendiri? Bagaimana juga cara anda memilih takjil yang aman dan sehat. Pasalnya di bulan puasa kita harus hati-hati terhadap oknum penjual takjil yang menggunakan tambahan zat berbahaya. Zat berbahaya itu bisa mengakibatkan masalah kesehatan bagi tubuh kita. Nah soal hal ini, yuk kita cari tahu lebih lanjut bersama dengan Kasi Perbekalan dan Farmasi Dinkes Tulungagung Masduki, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Rita Endang dan Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pemerintah mengingatkan pelaksanaan buka puasa bersama atau bukber harus mematuhi ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah pada Ramadhan dan Idul Fitri 1422 Hijriah. Buka puasa bersama tetap bisa dilaksanakan di daerah yang berada dalam kategori zona aman Covid-19. Namun harus mematuhi jumlah kehadiran paling banyak 50 persen dari kapasitas ruangan serta menghindari kerumunan. Meski begitu, dianjurkan buka puasa bersama dilakukan di rumah saja. Seperti apa ketentuan buka puasa bersama tahun ini menurut Kementerian Agama (Kemenag)? Bagaimana daerah menyokapi hal ini? Apa dampak atau resiko dari kebijakan diperbolehkannya buka bersama ini? Ada potensi untuk abai prokes di waktu bukber? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag Fuad Nasar, Kabid Pendidikan dan Pelatihan Masjid Istiqlal, Faried F. Saenong, Walikota Solo, Gibran Rakabuming, dan Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga Windhu Purnomo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Lembaga kajian hak asasi dan keberagaman, SETARA Institute mencatat terdapat 180 peristiwa dan 422 tindakan pelanggaran Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) sepanjang pandemi tahun 2020. Itu artinya intoleransi beragama dan kekerasan atas nama agama masih menjadi persoalan sekalipun dalam situasi pandemi Covid-19. Pelanggaran atas KBB, intoleransi dan diskriminasi, masih tercatat tinggi. Dari 422 tindakan yang terjadi, lebih dari setengahnya dilakukan oleh aktor negara. Tindakan tertinggi yang dilakukan oleh aktor negara adalah diskriminasi, sedangkan tindakan tertinggi oleh aktor non negara adalah intoleransi. Pada kategori aktor negara, Pemerintah Daerah dan Kepolisian menjadi pelaku pelanggaran tertinggi. Sedangkan aktor non negara tertinggi adalah kelompok warga dan ormas keagamaan. Meski demikian, beberapa kepala daerah mengklaim berupaya mengatasi persoalan tersebut. Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama Halili Hasan Direktur Riset SETARA Institute, Walikota Malang Sutiaji, dan Walikota Salatiga Yuliyanto. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pemerintah tetap melaksanakan vaksinasi Covid-19 selama Ramadan 2021. Juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan RI, Siti Nadia Tarmizi mengklaim vaksinasi Covid-19 tidak akan memengaruhi kondisi tubuh umat Muslim yang sedang berpuasa. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa mengajak umat Islam di Indonesia tetap mengikuti vaksinasi Covid-19 meskipun sedang berpuasa. Ketua Komisi Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Niam Sholeh menegaskan puasa tidak menjadi halangan untuk melakukan vaksinasi. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa bahwa tes swab, rapid test, hingga vaksinasi Covid-19 tidak membatalkan puasa. Kita akan bincangkan lebih lanjut bersama dengan Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Asrorun Ni'am Sholeh, Juru bicara vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi, dan Dokter Spesialis Gizi Samuel Oetoro. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pemerintah menetapkan 13 April 2021 sebagai awal Ramadan 1442 Hijriah. Pemerintah juga telah memutuskan aturan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Kegamaan bagi pekerja atau buruh pada tahun ini. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengingatkan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarganya dalam merayakan Idulfitri. Pembayaran Tunjangan Hari Raya Idulfitri tahun ini wajib dibayarkan penuh dan tepat waktu, kepada pegawai swasta maupun negeri. THR pun dinilai akan meningkatkan konsumsi masyarakat dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional. Seperti apa jelasnya aturan pembaran THR tahun 2021 ini? Bagaimana reaksi buruh terkait dengan THR 2021 ini? Bagaimana momen Idulfitri mempengaruhi sektor ekonomi? Kita akan cari tahu lebuh lanjut bareng Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Dian Septi, Ketua Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah di Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Adi Mahfudz dan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan larangan operasi bagi semua moda transportasi untuk kegiatan mudik Idulfitri yang berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Sebagai alternatif, pemerintah menyarankan agar masyarakat tidak bepergian keluarkota dan berlibur di daerah asalnya masing-masing. Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno. Menurutnya, momentum libur lebaran saat ini bisa diganti dengan staycation yang tak perlu menempuh perjalanan jarak jauh. Sementara itu, Relawan COVID-19, dr Tirta Mandira Hudhi di postingan Intagram pribadinya, 6 April 2021 berharap agar kebijakan pemerintah terkait lebaran tahun ini sinkron antar kementerian. Tepatkah kebijakan pemerintah yang larang mudik tapi tak larang wisata? Bagaimana dampaknya terhadap kepatuhan masyarakat atau berjalannya aturan ini? KIta akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Relawan COVID-19 dr Tirta Mandira Hudhi, Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, Menparekraf Sandiaga Uno di Kemenko PMK, Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, dan Analis kebijakan publik Universitas Trisakti Jakarta, Trubus Rahadiansyah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke TMII atau Taman Mini Indonesia Indah masuk dalam jajaran Trending Topic di Twitter kemarin siang. Sebabnya, pengelolaan aset negara itu diambil alih pemerintah setelah selama hampir 44 tahun oleh pihak swasta, yakni Yayasan Harapan Kita. Untuk diketahui Yayasan Harapan Kita didirikan oleh istri Presiden RI ke-2 Soeharto, Tien Soeharto. Menurut Menteri Sekretariat Negara Pratikno dalam jumpa pers virtual, Rabu (7/4) kemarin, pengambilalihan pengelolaan TMII kepada Kemensetneg itu agar ke depannya bisa memberikan manfaat yang lebih luas untuk masyarakat. Selain itu, pengelolaan TMII ini nantinya dapat berkontribusi pada keuangan negara. Hal tersebut ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021. Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati, dan Ketua Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia (ICPI), Azril Azahari. Simak juga informasi menarik soal film produksi LAM HORAS FILM yang berjudul 'Invisible Hopes' bareng Sutradara Tiar Simorangkir. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Meski tahun ini masih dalam kondisi panggebluk Covid-19, pemerintah telah resmi mengizinkan pelaksanaan salat tarawih di Masjid. Aturan ini berbeda dengan tahun lalu, dimana pemerintah melalui surat edarannya hanya mengizinkan Salat Tarawih di rumah, serta meniadakan Salat Idul Fitri. Anjuran soal Salat Tarawih itu berbeda dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menganjurkan jamaahnya untuk Salat Tarawih di rumah apabila di daerah tersebut ada kasus penularan Covid-19. Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy resmi mengizinkan salat tarawih dan ied di masjid. Alasannya, karena kasus aktif Covid-19 diklaim sudah menurun. Kendati membolehkan pelaksanaan salat tarawih dan ied di masjid, pemerintah mewanti-wanti agar pelaksanaan salat ibadah di bulan Ramadhan itu harus dengan mekanisme kondisi darurat Covid-19. Semisal diatur agar tidak berlama-lama dan para jamaah yang hadir hanyalah dari lingkup komunitas. Selain itu wajib diterapkan jaga jarak, terutama saat para jamaah bubar usai salat dilaksanakan. Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Sekretaris Dewan Masjid Jateng Multahzam Ahmad, dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan terus berupaya menangani konten berbau radikalisme dan terorisme di ruang siber. Data Kemenkominfo menyebut, sebanyak 11 ribu lebih konten radikalisme telah diblokir sejak tahun 2009 sampai tahun 2019. Facebook, Instagram, dan Twitter jadi platform yang paling banyak diblokir, sebab memuat rata- rata 8 ribuan konten radikalisme dan terorisme. Sementara itu, Badan Intelijen Negara (BIN) menyebutkan banyak kelompok teroris yang memanfaatkan media sosial untuk mengajak generasi muda bergabung. Narasi ajakan bergabung ke kelompok teroris kerap kali menyasar generasi muda. Kelompok teroris kerap menggunakan propaganda radikalisme yang dikemas dengan narasi ketidakadilan. Apa yang dilakukan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri untuk mendeteksi pergerakan kelompok teroris di internet dan media sosial? Hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah menyebarnya paham radikal? Dukungan psikologis yang harus diberikan kepada mereka yang sudah terpapar seperti apa seharusnya? Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bareng Juru bicara Mabes Polri Rusdi Hartono, Juru bicara BIN Wawan Hari Purwanto, Meity Arianty, Psikolog dari Asosiasi Psikologi Forensik (Apsifor). Simak juga pernyataan dari Wakil Presiden RI Maruf Amin soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kedatangan vaksin Covid-19 di tanah air diperkirakan terhambat pada beberapa bulan mendatang. Menurut Budi, kondisi ini terjadi akibat adanya embargo atau penahanan sementara vaksin Covid-19 yang dilakukan sejumlah negara. Pasalnya, terjadi lonjakan kasus di beberapa negara. Sehingga kata dia bisa mengganggu ketersediaan vaksin, terutama yang berasal dari negara-negara yang melakukan embargo tersebut. Hal ini diungkap Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam siaran pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat 26 Maret lalu. Budi mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan berhati-hati dalam mengatur laju penyuntikan vaksin guna menghindari terjadinya kekosongan vaksin Covid-19. Bagaimana WHO mengantisipasi kemungkinan negara-negara di dunia akan kesulitan mendapatkan vaksin termasuk Indonesia? Langkah apa yang mestinya diambil pemerintah, jika pengiriman vaksin tertunda dan program vaksinasi terhambat? Kita cari tahu soal hal ini bersama dengan Dirjen Pelayanan Kesehatan Abdul Kadir, Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir, Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, dan Penasihat Senior untuk Direktur Jenderal WHO, Diah Satyani Saminarsih. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Nama 'Atta Aurel' berada di posisi satu trending topic pada Hari Sabtu (3/4) seiring prosesi perkawinan pesohor Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang ditayangkan live di salah satu televisi swasta. Berbagai jenis komentar netizen penuhi linimasa terkait hajatan sang influencer. Di momen yang sama, Presiden Joko Widodo yang datang sebagai saksi perkawinan mereka juga sempat menjadi trending topic di Twitter. Akun Sekretariat Presiden pun sampai ikutan merilis siaran pers soal itu. Sebetulnya, layakkah urusan privat menjadi urusan publik? Kita akan bincangkan soal hal ini lebih lanjut bersama dengan Wakil Ketua KPI Mulyo Hadi Purnomo dan Anggota Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran Eni Maryani. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Presiden RI Joko Widodo meyakinkan masyarakat agar tetap tenang menjalankan ibadah karena negara menjamin keamanan umat beragama untuk beribadah tanpa rasa takut. Pernyataan ini disampaikannya pasca peristiwa serangan bom di Gereja Katedral Makasar pada Hari Raya Minggu Palma (28 Maret 2021) lalu.Sementara itu, Polres Banyumas mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengamankan perayaan paskah 2021. Sebab pengamanan harus dilakukan semua pihak, untuk memastikan tidak ada kejadian yang tak diinginkan.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meminta tenaga pendidik yang telah divaksin Covid-19 agar segera menyiapkan pembelajaran tatap muka. Menteri Nadiem mengatakan, sekolah yang sudah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka bisa terus melanjutkan meski tenaga pendidiknya belum divaksin Covid. Dia mengingatkan untuk tetap memperketat standar protokol kesehatan. Hingga kini, sebanyak 22 persen sekolah di seluruh Indonesia sudah melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka di saat pendemi Covid-19. Sebelumnya pemerintah mengumumkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri. SKB itu mendorong agar institusi dan pendidikan melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas mulai Juli mendatang. Keputusan ini melibatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Namun menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, tatap muka dapat dihentikan jika terjadi klaster baru. Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Tri Yunis Miko Wahyono. Mitigasi apa yang harusnya dilakukan untuk mencegah munculnya klaster Covid-19 di sekolah? Langkah antisipasi apa yang mestinya dilakukan pemerintah terhadap kluster sekolah seiring pembukaan pembelajaran tatap muka? *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Ketua Bidang Perubahan Prilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi mengingatkan, jika aturan pemerintah soal larangan mudik tak dipatuhi maka bakal berpotensi adanya lonjakan kasus harian, positivity rate yang meningkat serta bertambahnya kematian. Maka dari itu kata dia pemerintah bakal terus berupaya mengingatkan masyarakat agar tidak mudik dan liburan. Sonny mengatakan satgas Covid-19 juga berkoordinasi dengan daerah untuk merumuskan kebijakan yang mendukung aturan larangan mudik 2021. Sebelumnya pemerintah resmi melarang mudik Lebaran tahun 2021. Keputusan itu diambil usai rapat koordinasi tingkat menteri dan setelah rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo. Wakil Presiden Maruf Amin menuturkan larangan mudik Lebaran diputuskan lebih awal guna mencegah masyarakat mudik lebih awal. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, larangan mudik ini berlaku untuk seluruh masyarakat pada 6-17 Mei 2021. Kita akan bahas hal ini lebih lanjut bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno, dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Berbagai informasi mengenai teror bom di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan turut dikonsumsi oleh pengguna media sosial tak terkecuali anak anak. Karenanya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengharap para orangtua dapat menjadi benteng dari informasi tak layak anak itu. Seringkali peredaran foto, video, pernyataan, yang tidak layak massif beredar di media sosial, bahkan berita tersebut di produksi lagi, dengan tidak sesuai realita. AKhirnya menjadikan anak anak lebih bertumbuh kearah penyebaran kebencian ke orang lain. Resikonya, bisa membawa anak dalam perlakuan salah dan mengancam jiwanya seperti saling persekusi. Seberapa masifkah tingkat konsumsi anak-anak terhadap informasi ini di media sosial? Apa saja sih pengaruhnya terhadap anak? media juga berperan dalam menekan sikap intoleransi di kalangan anak muda. Kita akan cari tahu lebih lanjut hal ini bersama dengan Kepala Divisi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Jasra Putra, Peneliti International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Ahmad Zainul Hamdim, Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI Ninik Rahayu, dan Sekjen Aliansi Jurnalis Independen AJI Indonesia Ika Ningtyas. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Gereja Katedral Makasar menjadi trending topic di media sosial setelah terjadinya serangan bom di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin Minggu, 28 Maret 2021. Ungkapan duka dan simpati datang dari warganet hingga memenuhi linimasa. Wakil Presiden Maruf Amin melalui juru bicaranya Masduki Baidlowi menyesalkan dan mengutuk keras serangan bom yang terjadi di Gereja Katerdral, Makassar kemarin. Maruf Amin meminta masyarakat tak terprovokasi dan mempercayakan penanganan teror ini ke pihak kepolisian. Sementara, Perwakilan Vikaris Yudisial Keuskupan Agung Makassar RD Fransiskus Nipa menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut. Akibatnya rangkaian misa Hari Raya Minggu Palma untuk Paroki Katedral Makassar dari siang hingga malam dibatalkan. Romo Fransiskus menginformasikan bahwa sejumlah umat yang mengalami luka, telah dirawat di rumah sakit. Romo juga mengimbau seluruh umat untuk tetap tenang. Bagaimana masyarakat mesti menyikapi kejadian ini? Bagaimana agar peristiwa ini tak terus terjadi di negara ini? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Juru bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi, Perwakilan Vikaris Yudisial Keuskupan Agung Makassar RD Fransiskus Nipa, Juru bicara Mabes Polri Argo Yuwono, Pengamat terorisme Al Chaidar, dan Ketua Jaringan Gusdurian sekaligus Sekretaris Jenderal Gerakan Suluh Kebangsaan, Alissa Wahid. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Piala Menpora 2021 bergulir sejak 21 Maret hingga 25 April 2021 nanti. Turnamen ini berlangsung di empat kota di Pulau Jawa. Selain Solo, tiga lokasi lain yang menjadi tuan rumah ialah Bandung, Sleman, dan Malang. Sebanyak 28 pertandingan akan tersaji selama fase grup. Laga ini diikuti oleh 17 peserta Liga 1, minus Persipura. Tim tersebut telah dibagi ke dalam empat grup. Laga Piala Menpora disiarkan langsung di stasiun TV Swasta dan digelar tanpa penonton di stadion. Demi lancarnya perhelatan ini, kepolisian di Solo pun menyiagakan ratusan personil pengamanan laga Piala Menpora. Kapolresta Solo, Ade Safri mengatakan aparat juga diterjunkan guna memastikan penerapan protokol kesehatan dalam laga tersebut. Menurut Ade, ada pembatasan jumlah orang di dalam stadion Manahan. Kata dia, sesuai instruksi Mabes Polri, surat ijin keramaian laga Piala Menpora, hanya 299 orang saja yang berada di area pertandingan. Mereka pemain, official, panitia, aparat keamanan, awak media/ wartawan, dan tamu undangan. Selain itu, Polresta Surakarta dan TNI serta pemkot Solo gugus tugas pencegahan Covid 19 menerjunkan tim pengurai kerumunan. Kita akan bahas lebih lanjut soal ini bersama dengan Pengamat sepakbola Ario Yosia. Simak juga informasi terkini di Kota Solo, khususnya di lokasi penyelenggaraan Piala Menpora bersama Kontributor KBR di Solo, Yudha Satriawan. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Sistem tilang elektronik atau Elektronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tahap 1 secara nasional telah diluncurkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sejak Selasa (23/3) kemarin. Dalam tahap 1 ini, ada 12 provinsi yang akan menerapkan sistem tilang elektronik. Totalnya, kamera tilang elektronik akan ditempatkan di lebih 240 titik. Kapolri Listyo Sigit Prabowo berjanji, penerapan tilang elektronik ini akan diperluas hingga mencapai 34 provinsi. Nantinya, setiap pusat kota atau ibu kota kabupaten atau kota juga akan ditempatkan kamera tilang elektronik. Untuk tahap 1, ada 12 polda yang menerapkan sistem ini di antaranya Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda DIY, Polda Riau, Polda Jambi, Polda Sumatra Barat, Polda Lampung, Polda Sulawesi Selatan, Polda Banten, dan Polda Sulawesi Utara. Sistem tilang elektronik nasional ini merupakan salah satu program Listyo Sigit Prabowo sebelum menjabat Kapolri. Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kepala Operasional Satgas ETLE Kompol Arif Fazlurrahman, dan Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Skala Mikro (PPKM Mikro) mulai hari ini hingga 5 April 2021 mendatang. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 (KPCPEN) mengungkap, pada perpanjangan PPKM Mikro ini, ada sejumlah perubahan dibanding kebijakan PPKM Mikro sebelumnya. Perubahan itu meliputi perluasan daerah cakupan PPKM Mikro yang saat ini diberlakukan di lima Provinsi tambahan, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat sehingga total menjadi 15 Provinsi. Perubahan juga meliputi sektor yang mendapat pelonggaran izin, yakni kegiatan seni budaya dan belajar mengajar tatap muka di perguruan tinggi. Hal itu disampaikan Airlangga dalam pernyataan resminya yang disampaikan melalui akun resmi Perekonomian RI pada akhir pekan lalu. Lantas bagaimana daerah merespon hal ini? Untuk perkuliahan tatap muka cukupkah kampus mampu menerapkan prokes dengan ketat? Mahasiswa cukup dipercaya untuk disiplin prokes? Kita akan obrolkan hal ini bersama dengan Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji, Mahasiswa STP Pariwisata Bali Albert Kardinov, dan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 (KPCPEN). *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak bersama Majelis Ulama Indonesia dan tujuh Kementerian/Lembaga melakukan Deklarasi Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. Deklarasi yang dimulai Kamis 18 Maret 2021 lalu secara virtual itu merupakan wujud komitmen, kerja sama dan saling dukung antar Kemeneterian/Lembaga dalam melakukan berbagai upaya pendewasaan usia perkawinan dan peningkatan kualitas keluarga demi kepentingan terbaik bagi anak Indonesia. Sementara itu, Wakil Presiden Maruf Amin menilai perkawinan tanpa persiapan dan perencanaan matang acapkali berdampak buruk pada kehidupan keluarga. Karena itu menurut Wapres, hal paling utama untuk disiapkan sebelum perkawinan ialah kematangan kedua calon mempelai. Khususnya, kematangan mental terkait dengan pengetahuan dan kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami/istri dalam membina sebuah keluarga. Kita cari tahu lebih lanjut bersama dengan Wakil Presiden Maruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Miftachul Akhyar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, dan Executive Comite Indonesia Joining Forces to End Violence Against Children sekaligus Executive Director Yayasan Plan International Indonesia, Dini Widiastuti. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Belum sempat bertanding, tim Indonesia telah dipaksa mundur dari laga All England, melalui perintah otoritas pemerintah Inggris. Alasannya, di dalam pesawat yang ditumpangi tim Indonesia ke Birmingham Inggris akhir pekan lalu, ada penumpang lain yang dinyatakan positif COVID-19. Mereka pun diwajibkan menjalani isolasi selama 10 hari hingga mesti melewatkan pertandingan. Padahal, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) memastikan seluruh squad Merah Putih yang didelegasikan untuk bertanding di ajang bulutangkis dunia All England melakukan tes COVID-19 dengan metode PCR. Ketua Umum PP PBSI Agung Firman Sampurna mengatakan, tes tersebut sesuai dengan prosedur kesehatan Covid-19. Dia juga menegaskan bahwa seluruh atlet dan tim sudah menjalani vaksinasi Covid-19. Sementara itu, BWF dan Badminton England mengklaim bahwa keputusan untuk melaksanakan isolasi bagi Tim Indonesia serta rombongannya, dibuat secara independen oleh NHS Test and Trace. Menurut BWF, keputusan itu sesuai dengan syarat dan protokol COVID-19 dari pemerintah Inggris yang berlaku di perundang- undangan nasional, dan terpisah dengan pedoman yang ditetapkan BWF serta prosedur standar operasional Badminton England untuk YONEX All England Open 2021. Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Inggris Desra Percaya, Manajer Tim Bulutangkis Indonesia Ricky Soebagdja, dan Pengamat Olahraga Nasional Budiarto Shambazy. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pemerintah tidak melarang mudik Lebaran 2021. Itu disampaikannya saat Rapat Kerja dengan Komisi bidang Perhubungan DPR di Jakarta, Selasa (16/03) kemarin. Menteri Budi mengatakan akan segera menyusun mekanisme protokol kesehatan ketat bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Agus Pambagio pun mendesak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meralat pernyataannya soal mudik Lebaran tahun ini. Kata Agus, ucapan Menhub tak berdasar kajian yang matang. Sementara itu, Juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebut, kebijakan yang diambil sudah melalui kajian dan akan menyesuaikan dengan situasi ke depan. Apa yang mestinya jadi pertimbangan untuk mengambil kebijakan terkait hal itu? Kalau nantinya diizinkan dengan protokol kesehatan ketat, apa saja yang mesti dilakukan? Kita akan bahas lebih lanjut soal ini bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Pengamat kebijakan publik UI Agus Pambagio, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nasional Doni Monardo, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Sudah sejak beberapa waktu lalu Bareskrim punya satuan kerja baru yang bernama Virtual Police. Tugasnya, memantau jagat media sosial dan memberi teguran apabila terdapat konten yang berpotensi melanggar hukum pidana. Sementara, ruang lingkup kejahatan siber yang selama ini ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber diantaranya adalah penipuan online, pencurian data, pornografi online, pencemaran nama baik, hingga ujaran kebencian. Dilihat dari laman patrolisiber.id, jumlah aduan masyarakat beragam setiap kategori. Aduan masyarakat melalui patrolisiber.id terkait penipuan ada lebih dari 1.700 aduan. Kemudian, aduan terkait penghinaan atau pencemaran mencapai 460-an. Sementara itu aduan soal hoaks hingga lebih dari 90 dan aduan mengenai provokasi atau penghasutan hampir mencapai 40 aduan. Kini, lewat akun twitter, Siber Polri mengumumkan adanya Badge Award, yakni penghargaan Badge atau lencana kepada masyarakat yang aktif berpartisipasi melaporkan dugaan tindak pidana di media sosial. Soal hal ini kita akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Juru Bicara Mabes Polri Ahmad Ramadhan, Anggota Komisi Nasional Kepolisian (Kompolnas) Poengky Indarti, Anggota Divisi Kebebasan Berekspresi SAFEnet, Nenden Sekar Arum, dan Kriminolog UI Leopold Sudaryono. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Wabah Covid-19 yang menciptakan situasi darurat kesehatan ini sedikit banyak menimbulkan tekanan bagi masyarakat. Karenanya dibutuhkan upaya pencegahan masalah kesehatan jiwa yang memiliki pengaruh pada imunitas kesehatan raga. Salah satu caranya adalah dengan rekreasi mental. Hiburan sangatlah penting untuk meningkatkan imunitas tubuh, karena hiburan dapat mengurangi atau menghilangkan stress pada pasien Covid-19, ketika stress maka hormon kortisol meningkat yang mengganggu imunitas tubuh. Hal ini dijelaskan oleh Kepala RS Lapangan Indrapura Surabaya, dr. I Dewa Gede Nalendra. Karena itulah ia menggagas program untuk menghibur para tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 di bawah penanganannya. Ia menjelaskan, konsep diterapkannya dari awal adalah be happy. Kemudian di RS Darurat Wisma Atlet Jakarta juga tak jauh berbeda. Komandan Lapangan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet, drg Arifin mengungkapkan, adanya aktivitas rutin yang dilakukan pasien dan nakes untuk meningkatkan imunitas melalui olahraga, senam bersama, karaokre, dan sebagainya. Menurutnya, hal ini memberikan semangat juga bagi pasien yang bergejala berat, mereka juga ingin ikutan sehingga terdorong semangatnya untuk sembuh. Bagaimana cara mengukur rekreasi mental yang efektif dan tepat untuk kita? Seperti apa tips melakukan rekreasi mental ditengah pandemi dan keterbatasan? Kita cari tahu lebih lanjut bersama dengan Kepala RS Lapangan Indrapura Surabaya, dr. I Dewa Gede Nalendra, Komandan Lapangan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet, drg M. Arifin, dan Psikolog Universitas Pancasila, Aully Grashinta. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kemarin, 15 Maret kita memperingati Hari Konsumen Sedunia. Nah, sebagai konsumen, sudahkah kita peduli dengan sampah kemasan plastik dari barang-barang yang kita konsumsi?Di Hari Konsumen, pemerintah pun meminta adanya partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat selaku konsumen untuk turut mengurangi konsumsi plastik dalam aktivitas keseharian.Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono mengatakan bahwa pengawasan pelaksanaan kebijakan penggunaan plastik terhadap pelaku usaha di bidang retail modern dipastikan tidak akan efektif untuk memangkas volume sampah plastik yang kian menumpuk jika permintaan konsumen tetap tinggi.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pemerintah punya niat mengembalikan gairah perfilman Indonesia, salah satunya dengan rencana penggunaan alat deteksi Covid-19 GeNose C19 untuk penonton bioskop. Sejauh ini GeNose baru digunakan untuk pengguna transportasi umum di stasiun dan akan menyusul penggunaannya di pelabuhan serta bandara. Rencana penggunaan tes Covid-19 berbasis embusan napas, GeNose di bioskop itu telah diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Kata dia, hal ini untuk menjamin keamanan penikmat film agar tidak ragu untuk pergi ke bioskop dan kembali menikmati film produksi sineas tanah air. Muhadjir mengklaim sudah ada pembicaraan dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, soal pengamanan bioskop yang akan dipasang GeNose untuk gedung-gedung bioskop. Teknisnya saat ini masih dibicarakan. Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia Djonny Syafruddin, Produser film Manoj Punjabi, dan Aktris Marcella Zalianty. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengajak para pelaku usaha bidang pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran atau MICE dan event di Indonesia bersiap melakukan kick off, untuk menggelar kembali event yang sempat tertunda. Namun, Sandi menegaskan, event-event tersebut dapat dijalankan dengan memperhatikan standar protokol kesehatan berbasis kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan atau CHSE. Sandi juga meminta arahan Kepala Kepolisian Indonesia Listyo Sigit Prabowo terkait penyelenggaraan event olahraga, musik, dan pameran.Kapolri Listyo Sigit mengatakan, Kepolisian mendukung program-program dari Kementerian Pariwisata dan industri event. Listyo mengklaim Polri sudah memberikan izin untuk beberapa kegiatan olah raga seperti sepak bola dan basket, yang diselenggarakan tanpa penonton. Kita akan bahas lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Kepala Kepolisian RI Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) Hosea Andreas Runkat. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mewanti agar dalam rangka libur Isra Miraj ini mengurangi mobilitas dan menghindari keramaian serta disiplin protokol kesehatan karena tambahan kasus varian baru kasus B117. Pasalnya, baru sepekan penemuan varian baru virus corona yakni B117 diumumkan di Indonesia, kini kasusnya ditemukan sudah tersebar di lima provinsi. Selain dua kasus pertama di Jawa Barat, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengonfirmasi tambahan kasus virus corona mutasi B.1.1.7 tersebar di empat provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Bagaimana mestinya mitigasinya kasus varian baru agar tak makin membesar? Bagaimana menguatkan kewaspadaan masyarakat yang mulai lelah dengan pandemi? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Indonesia sedang bersiap untuk menerapkan asuransi pengangguran atau ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja. Sekitar 80 negara lain sudah lebih dulu menerapkan program serupa, seperti yang dilansir laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO) tahun 2020 bertajuk "Praktik Internasional Perlindungan Pendapatan bagi Penganggur: Implikasi bagi Republik Indonesia". Laporan itu menyebut bahwa skema asuransi pengangguran di Jepang dan Republik Korea masing-masing dimulai pada tahun 1947 dan 1995, sedangkan di Thailand dimulai pada tahun 2004. Vietnam mengikuti pada tahun 2009 dan Malaysia pada tahun 2018. Di Indonesia, program perlindungan itu bernama Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan berada di bawah BPJS Ketenagakerjaan. Lebih lanjut soal hal ini kita akan bincangkan bersama Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI Retno Pratiwi, Staf Program untuk Perlindungan Sosial ILO (Organisasi Buruh Internasional) Christianus Panjaitan, dan Pakar Hukum Perburuhan Universitas Trisakti, Andari Yurikosari. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Selamat Hari Musik Nasional! Pada peringatan kali ini, musisi masih harus berhadapan dengan pandemi sebagai situasi yang kurang menguntungkan mereka. Menolak untuk patah arang, beberapa musisi bergabung untuk menggelar beberapa konser virtual dalam merayakan Hari Musik Nasional. Konser virtual memang menjadi semakin marak belakangan ini. Di tengah pandemi, panggung daring menjadi salah satu andalan musisi untuk menyapa para penikmat musik. Namun cukupkah itu menopang kesejahteraan musisi? Lantas bagaimana dengan digitalisasi musik yang juga digadang menjadi solusi di era pandemi? Kita akan bahas lebih lanjut di Hari Musik Nasional ini, bersama Pengamat Musik Bens Leo dan Direktur Industri Kreatif Musik, Seni Pertunjukan dan Penerbitan Kemenparekraf/Baparekraf Mohammad Amin. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Setiap tahun, pada 8 Maret, diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day (IWD). Peringatan ini untuk merayakan pencapaian sosial, ekonomi, budaya, dan politik perempuan. Mengutip laman IWD, Hari Perempuan Internasional juga dirayakan sebagai kampanye untuk mempercepat tercapainya kesetaraan gender. Pada perayaan tahun 2021, tema yang diusung adalah 'Choose to Challenge' atau 'Memilih untuk Menantang'. Tema ini diangkat dengan alasan bahwa perempuan dapat memilih untuk melakukan penentangan dan menyuarakan bias dan ketidaksetaraan gender. Lalu bagaimana potret kesetaraan gender di Indonesia? Kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi. Ini bisa dilihat dalam paparan catatan tahunan Komnas Perempuan 2021. Selain kasus perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan disabilitas. Hal lain yang tak kalah mengkhawatirkan adalah melonjaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi oleh teknologi informasi. Ini yerjadi di situs jejaring sosial, situs kencan, situs hiburan atau akun online personal. Umumnya menyasar tubuh perempuan dan berkaitan dengan konten pornografi. Kita akan bahas hal ini bersama dengan Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi dan Dhyta Caturani, Pendiri Purple Code. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Siapa diantara kamu yang selama pandemi covid-19 ini nonton konser musik secara virtual? Gimana rasanya? Memang sih pengalaman nonton konser musik secara live dan virtual itu ga bisa dibandingkan. Bagaikan langit dan bumi ya, bor! Tapi, kembali menggelar konser musik atau pertunjukan seni apapun secara live itu, apakah sudah memungkinkan ya saat ini? Kita akan bincangkan hal ini bareng Ketua Umum Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI) Dino Hamid dan Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menegaskan soal rencana dimulainya sekolah dengan sistem tatap muka pada tahun ajaran baru, Juli mendatang. Pernyataan ini menuai pro kontra di masyarakat. Sebagian menyambut gembira, lainnya resah. Bukan hanya angka kasus Covid-19 yang masih terus bertambah secara siginifikan, tapi belakangan kita dengar juga adanya varian mutasi virus baru yang sudah masuk ke Indonesia. Lantas bagaimana upaya mitigasi yang perlu disiapkan pemerintah? Kita akan obrolkan hal ini bareng Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Fahriza Marta Tanjung dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Indonesia sudah hadapi pandemi selama satu tahun sejak kasus pertama Covid-19 di negara ini diumumkan. Beragam langkah penanganan telah ditempuh pemerintah, untuk menekan penyebaran virus penyebab wabah ini. Akan tetapi di saat pandemi belum juga berakhir, kita mesti was-was dengan penemuan varian mutasi virus Covid-19 di Indonesia. Penting untuk melakukan intervensi untuk kesehatan publik dengan tracing, testing, dan treatment (3T), kemudian mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak (3M), serta pembatasan mobilitas dan interaksi. Di satu sisi, istilah pandemic fatigue mulai menguat belakangan ini. Pandemic Fatigue mengacu pada kondisi kelelahan terhadap pandemi yang tak berkesudahan. Situasi ini tercipta diantaranya karena rasa bosan di rumah dan lelah menjalani protokol kesehatan. Bagaimana fenomena pandemic fatigue di masyarakat? Setahun pandemi ini adakah pengaruhnya terhadap pandemic fatigue di masyarakat? Kita akan bahas lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo, Wakil Menteri Kesehatan Dante S. Harbuwono, dan Inisiator LaporCovid-19 Irma Hidayana. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pusat vaksinasi dengan jalur Drive-Thru di Bali, diklaim menjadi yang pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggandeng Grab Indonesia dan Good Doctor Technology Indonesia menggelar vaksinasi massal COVID-19 bagi 5000 pelaku pariwisata, mitra transportasi online maupun angkutan umum selama sepekan ke depan. Pusat vaksinasi pun didirikan di Bali Nusa Dua Convention Center yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Melalui kemitraan ini diharapkan semakin luas cakupan vaksinasi, sehingga kekebalan kelompok (herd immunity) bisa segera tercapai. Soal hal ini kita akan obrolkan bareng Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Bali I Wayan Koster, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Direktur Indonesia Ecotourism Network Ary Suhandi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan program vaksinasi gotong royong atau mandiri dapat dilaksanakan mulai April mendatang. Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan perusahaan yang telah mendaftar, akan menanggung seluruh biaya vaksinasi Covid-19 bagi karyawan dan keluarganya. Nadia mengatakan dalam pelaksanaan vaksinasi, perusahaan harus melaporkan jumlah karyawan dan karyawati berserta keluarga kepada Kemenkes. Selain itu, Ia menegaskan alasan pemilihan PT Bio Farma sebagai satu-satunya perusahaan yang dapat mengimpor vaksin untuk vaksinasi gotong royong, berdasarkan konsultasi Kemenkes dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti apa jelasnya pengaturan soal vaksinasi gotong royong ini? Bagaimana kelompok buruh menyikapi program vaksinasi mandiri atau gotong royong? Kita akan bahas lebih lanjut soal ini bersama dengan Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, Juru Bicara Kementerian BUMN Arya Sinulingga, Ketua bidang Properti dan Kawasan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar, dan Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Belum lama kita memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Di momen tersebut, sudahkah Anda peduli dengan sampah yang dihasilkan setiap hari? Kemanakah sampah itu berakhir? Adakah yang akhirnya masuk ke sungai dan terbawa hingga ke laut? Demi menanggulangi sampah di sungai, Pemerintah Kota Bekasi bersama Waste4Change untuk pertama kalinya meluncurkan SeeHamster, perahu pembersih sungai buatan Jerman, di Kali Bekasi, Jawa Barat. Perahu pembersih sungai SeeHamster ini bertujuan mengumpulkan, memilah, dan mendaur ulang sampah dari sungai di Kota Bekasi. Pada saat peluncuran, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi optimis dengan tiga kapal SeeHamster pihaknya bisa membersihkan sampah di sungai Bekasi. Meski begitu ia mengajak seluruh elemen mengambil peran untuk ikut serta menjaga sungai Bekasi dari hulu sampai hilir. Lebih lengkapnya kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan Head of Communication & Engagement Waste4Change Hana Nur Auliana. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Di kesempatan yang spesial ini, saya tak sendiri karena Wakil Presiden Ma'aruf Amin bersedia meluangkan waktunya untuk berbincang bareng terkait beberapa hal yang menjadi Trending Topic ditengah masyarakat. Nah, bagaimana sih Wakil Presiden Ma'aruf Amin merespons beberapa Trending Topic yang menjadi sorotan netizen belakangan ini di media sosial?**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pemerintah menjamin program vaksin gotong royong atau vaksin mandiri untuk melawan COVID-19 tidak akan mengurangi hak para penerima vaksin gratis. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan program vaksin gotong royong justru membantu pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi COVID-19 untuk mencapai target kekebalan kelompok. Menurut Menteri Budi, vaksinasi COVID-19 harus terus dipercepat. Ia khawatir, kekebalan penerima vaksin hilang ketika pandemi belum berakhir, dan kekebalan kelompok belum tercapai. Kementerian Kesehatan menetapkan empat panduan terkait vaksin gotong royong alias vaksin mandiri. Diantaranya, tidak menghilangkan hak seluruh rakyat untuk mendapatkan vaksin gratis. Selain itu, vaksin mandiri tidak boleh menimbulkan persepsi publik bahwa orang mampu bisa mendapat vaksin lebih cepat dari yang tidak mampu. Panduan berikutnya adalah vaksinasi mandiri bukan program mencari keuntungan bisnis. Pemerintah merencanakan, vaksinasi mandiri mulai dilakukan Maret nanti. Namun rencana ini tak luput dari adanya penolakan. Inisiator 'Lapor Covid-19' Irma Handayani mengatakan, vaksinasi mandiri tidak akan mempercepat tercapainya kekebalan kelompok kalau yang divaksin bukan kelompok prioritas. Di masa darurat seperti saat ini, kelompok masyarakat rentan yang seharusnya divaksin lebih dulu. Kita akan cari tahu soal hal ini bersama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Inisiator 'Lapor Covid-19' Irma Handayani, Ketua Kelompok Kerja Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Erlina Burhan, dan Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) dokter Marius Widjajarta. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pemerintah mulai mengkaji pasal-pasal yang dinilai karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, kajian dilakukan untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan revisi terhadap undang-undang tersebut. Kata Mahfud, proses kajian dilakukan diperkirakan selama dua sampai tiga bulan. Berdasar Surat Keputusan Menkopolhukam, tim mulai aktif kemarin, 22 Februari hingga 22 Mei 2021 dengan melibatkan tim pelaksana, akademisi, praktisi, aktivis, kelompok media, hingga korban UU tersebut. Menko Polhukam Mahfud MD menambahkan, jika dari hasil kajian diperlukan revisi, pemerintah bisa meminta DPR untuk mempercepat revisi undang-undang tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membuka ruang bagi revisi pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE. Koalisi Masyarakat Sipil pun mendukung pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam membuka wacana Revisi UU ITE tersebut, namun pernyataan tersebut diharap tak sebatas pernyataan tanpa tindaklanjut dengan langkah-langkah konkrit. Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berharap pembentukan tim oleh pemerintah tersebut bukanlah sekadar formalitas belaka. Untuk lebih lenkapnya kita cari tahu bersama dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, dan Koordinator media BEM SI Andi Khiyarullah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Di Hari Sabtu (20/2), "Banjir Jakarta" menjadi trending topic di media sosial Twitter. Linimasa pun dipenuhi unggahan foto maupun video rekaman netizen terkait banjir yang terjadi di beberapa lokasi. Banjir melanda sejumlah wilayah provinsi DKI Jakarta setelah adanya hujan deras yang turun sejak Jumat sampai Sabtu kemarin hingga menyebabkan genangan dan banjir di sejumlah titik. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati melalui rilis menyebutkan berdasarkan laporan banjir pada PetaBencana.id dan BPBD DKI Jakarta hingga Sabtu malam (20/2), dalam 24 jam terakhir telah terkumpul 349 laporan dari masyarakat dan 142 RW di Jakarta telah terdampak banjir. Pada kurun waktu itu, terjadi kenaikan hingga 2.000 persen dalam platform tersebut. Angka itu menunjukkan keinginan warga memanfaatkan informasi banjir untuk menghindari bahaya dan mengambil keputusan darurat. Lantas bagaimana penjelasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait banjir di Jakarta akhir pekan lalu? Bagaimana dengan ruang terbuka hijau untuk penyerapan air di Jakarta saat ini? Di saat program vaksinasi berjalan ini, seperti apa pengaruhnya? Kita cari tahu lebih lanjut bareng Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Muhammad Zainal Fatah, Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Dwi Sawung dan Jubir Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Buat kalian yang suka belanja produk secara online, suka juga nggak sih dengan kemasannya? Coba kita hitung ya, untuk satu buah barang kecil saja itu dikemas pakai plastik, kadang ditambahkan bubble wrap, kadang Styrofoam, dikardusin atau mungkin pakai kayu, terus dilakban, dan dibungkus plastik lagi dari ekspedisi pengirim. Alhasil nih, repot banget ngurusin sampah kemasan sehabis buka paket. Ya, nggak? Dan, berapa banyak nih konsumen belanja online yang rajin nyimpen bubble wrap bekas dan menggunakannya kembali? Lebih banyak mana, nih dibandingkan yang langsung buang saja ke tempat sampah? Padahal nih, menurut penelitian LIPI, mayoritas warga Jabodetabek melakukan belanja online yang cenderung meningkat. Dari yang sebelumnya hanya 1 hingga 5 kali dalam satu bulan, menjadi 1 hingga 10 kali selama PSBB/WFH. Selotip, bungkus plastik, dan bubble wrap menjadi pembungkus berbahan plastik yang paling sering ditemukan. Bahkan di kawasan Jabodetabek, jumlah sampah plastik dari bungkus paket mengungguli jumlah sampah plastik dari kemasan yang dibeli. Kita kan cari tahu lebih lanjut mengenai hal ini bersama dengan Kasubdit Barang dan Kemasan di Ditjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 KLHK Ujang Solihin Sidik, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga, dan Manajer Program Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) Dithi Sofia. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Awal Februari lalu, Ombudsman melakukan penelitian terkait limbah medis yang menumpuk selama pandemi. Hasilnya, jika dirata-ratakan sampah medis yang dihasilkan rumah sakit mencapai 138 ton per hari atau naik 30 persen sebelum pandemi terjadi, jumlah tersebut belum diakumulasi dengan limbah medis yang berasal dari masyarakat. Menurut Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati, sampah masker menjadi limbah medis kalau berasal dari rumah sakit, klinik dan rumah tangga yang menjadi tempat isolasi mandiri pasien COVID-19. Ia juga menyebut, ada sanksi berat bagi masyarakat yang membuang limbah medis sembarangan, seperti sarung tangan atau masker tanpa perlakuan khusus. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo menyinggung soal penemuan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yakni tumpukan sampah medis yang mencemari Teluk Jakarta belum lama ini. Padahal menurutnya, Teluk Jakarta adalah salah satu lokasi budidaya ikan untuk ketahanan pangan di Indonesia. Kita akan cari tahu lebih lanjut soal hal ini bersama dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Peneliti Fisika LIPI Bambang Widiyatmoko, Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 KLHK Sinta Saptarina Soemiarnom dan Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Dwi Sawung. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Presiden Joko Widodo mengusulkan agar Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) direvisi, terutama menghapus pasal-pasal yang multitafsir. Presiden Jokowi menginginkan agar UU ITE menjunjung tinggi prinsip keadilan. Karenanya, Ia meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi UU tersebut. Koalisi Masyarakat Sipil pun mendukung pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam membuka wacana Revisi UU ITE tersebut, namun pernyataan tersebut diharap tak sebatas pernyataan tanpa tindaklanjut dengan langkah-langkah konkrit. Koalisi yang terdiri dari beberapa lembaga diantaranya Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), SAFENet, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, dan lainnya itu pun memberikan beberapa catatan. Apa saja? Kita akan cari tahu bersama soal hal ini bersama dengan Presiden RI Joko Widodo, Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman, Aktivis dan Jurnalis Dandhy Dwi Laksono, dan Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi Safenet Ika Ningtyas. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menekankan bahwa Pemerintahan Jokowi Ma'ruf terbuka terhadap kritik. Mahfud mengatakan hal itu menanggapi mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang dalam acara bertajuk 'Mimbar Demokrasi Kebangsaan' mempertanyakan bagaimana mengkritik pemerintahan agar tak dipolisikan. Di sisi lain, Mahfud juga menyebut bahwa warga pun bebas untuk melapor ke polisi untuk kemudian ditindak lanjuti. Menurut dia, ini merupakan bentuk demokrasi. Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk aktif mengkritik demi perbaikan pelayanan publik. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga meyakinkan masyarakat agar tak ragu menyampaikan keluhannya kepada pemerintah. Menurut dia, untuk menyelesaikan permasalahan, pemerintah telah menyediakan sarana keluhan dan kritik di situs lapor.go.id. Kata nya, warga yang melapor tak akan ditangkap. Soal hal ini akan kita cari tahu lebih lanjut bareng Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Muzakir, dan Peneliti ICJR Maidina Rahmawati. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Belakangan ini, ramai menjadi perbincangan di media sosial perkara dugaan promosi pernikahan anak yang disebar di media sosial dan flyer yang dilakukan oleh oknum bernama Aisha Weddings. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam hal ini. Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan, ketika menikah muda, anak kehilangan semua hak-hak terbaiknya, seperti hak pendidikan, hak mendapatkan kesehatan yang prima, hak-hak tumbuh kembang dan lainnya. Ia berharap bahwa anak-anak ini harus dilindungi. Salah satunya dari perlakuan eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual. Berkenaan dengan itu, sejumlah aktivis perempuan yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Sipil untuk Penghapusan Perkawinan Anak juga merilis enam tuntutan. Antara lain, mendesak kepolisian menegakkan hukum terhadap pengelola situs aishaweddings.com dan situs-situs serupa, yang diduga jaringan perdagangan dan eksploitasi anak. Para aktivis juga mendesak Kominfo memblokir seluruh konten daring, yang mempromosikan perkawinan anak. Soal hal ini, kita kan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak Jasra Putra, Anggota Children Youth Advisory Network Save the Children Indonesia Roudhotul Esa Maharani, Facilitator Voice Now Riski Anisa dan Poernomo, serta Psikolog Anak dari Universitas Sugiyopranoto Semarang Endang Widyorini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Bagaimana perayaan Imlek di tahun ini? Demi melindungi diri dan keluarga dari resiko penularan Covid-19, perayaan kali ini diharapkan lebih banyak melalui media digital. Ini pun sejalan dengan imbauan pemerintah. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengimbau agar masyarakat yang merayakan hari raya Imlek, dilakukan bersama keluarga di rumah. Menurut dia, dalam masa pandemi covid-19, banyak cara baru yang bisa dilakukan agar tetap bisa berkumpul, salah satunya dengan pemanfaatan platform digital.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Menyusul Denmark, Swedia baru saja merencanakan sertifikat vaksin digital atau paspor vaksin yang bisa digunakan untuk syarat perjalanan. Dua negara Skandinavia itu mewacanakan sertifikat vaksin Covid yang akan didesain untuk memungkinkan para pelancong bepergian ke luar negeri. Meski begitu, Denmark juga menunggu dilakukannya lebih banyak riset terkait potensi orang yang telah divaksin dalam menularkan virus. Sementara beberapa waktu lalu, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin juga menyinggung wacana pemberian insentif bagi masyarakat yang telah divaksin dengan sertifikat digital. Dengan adanya sertifikat ini, ia pun mencontohkan penggunaannya untuk perjalanan ataupun acara. Meski dia juga tetap menekankan kewajiban menerapkan protokol kesehatan. Wacana ini ternyata tak lepas dari kritik. Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Windhu Purnomo khawatir wacana itu akan menimbulkan kesalahpahaman, bahwa seseorang yang mengantongi sertifikat vaksinasi bisa bebas dari potensi ditulari dan menulari virus penyebab Covid-19. Apa saja yang perlu diperhatikan dari pemberian sertifikat vaksinasi? Seperti apa contoh sertifikat vaksinasi digital sebagai insentif kepada masyarakat? Bagaimana registrasi dan sertifikat vaksin Covid-19? Kita akan obrolkan hal ini bersama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Peneliti Bioteknologi Universitas Putra Malaysia Bimo Ario Tejo, dan Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Windhu Purnomo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan vaksin CoronaVac dari Sinovac untuk warga lanjut usia (lansia) dan vaksinasi juga telah dimulai awal pekan ini. Namun, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny Lukito mengingatkan agar pemberian vaksin dilakukan dengan teliti dan hati-hati, mengingat lansia merupakan golongan berisiko tinggi. Ia mengklaim telah memberikan arahan kepada tim medis ataupun vaksinator terkait tata cara dan anjuran vaksinasi kepada lansia. Salah satunya terkait ketelitian saat melakukan screening. Jika lansia memiliki penyakit penyerta atau komorbid dan juga dalam keadaan yang tidak dapat menerima vaksin, maka tim medis tidak boleh melakukan vaksinasinya. Apa yang perlu diperhatikan soal vaksinasi Covid-19 untuk lansia? Efek samping/KIPI perlukah diwaspadai? Kita akan cari tahu hal ini lebih lanjut bersama dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito, Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan ( Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi, Anggota Ahli Penasihat Teknis Vaksin (ITAGI) Kusnandi Rusmil, dan Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), dokter Marius Widjajarta. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Mulai hari ini, Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro diberlakukan. Kalau sebelumnya PPKM sudah dijalankan di Jawa –Bali hingga dua jilid, kini Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar PPKM diterapkan dalam skala mikro. Kata Jokowi, PPKM mikro ini diharapkan dapat lebih efektif menekan laju penularan Covid-19 di Indonesia bahkan sampai ke level pedesaan, RW dan RT. Seperti apa sih PPKM skala mikro itu? Tepatkah untuk diterapkan? Kita akan cari tahu soal hal ini bersama dengan Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri Safrizal, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, dan Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Imam Prasodjo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Di saat pandemi COVID-19, pelaku usaha menjadi salah satu pihak yang paling terdampak. Pelaku usaha juga menjadi target pemerintah untuk menerima bantuan lewat Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Namun bagaimana pengalaman mereka dalam memperoleh bantuan dalam Program PEN tersebut? Hasil paparan dari Lembaga Survei Indonesia menyebut beberapa responden menyatakan bantuan tidak sampai di pengusaha. Di dalam survei juga ditanyakan persepsi mengenai aparat pemerintah dalam korupsi dan pemberian layanan, serta pengalaman suap atau gratifikasi pelaku usaha. Pelaku usaha yang diwawancara berasal dari kelompok Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB) di 34 provinsi di Indonesia. Sebelumnya, laporan dari Transparency International menyebut Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 memiliki skor 37, yang berarti turun dari tahun sebelumnya dengan skor 40. Peringkatnya pun mengalami penurunan dari peringkat 85 di tahun 2019 menjadi 102 dari 180 negara pada tahun ini. Apa saja bentuk-bentuk tindak korupsi yang justru marak di masa pandemi? Apa yang perlu diperkuat untuk mengatasi praktek korupsi di masa pendemi? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Bahlil Lahadalia, dan Wakil Koordinator Lembaga Pemantau Korupsi ICW Agus Sunaryanto. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Mulai hari ini, 5 Februari 2021, penggunaan Genose untuk penumpang kereta api mulai diberlakukan. GeNose C19 adalah alat deteksi Covid-19 lewat embusan napas. Dengan demikian, saat ini ada tiga pilihan tes Covid-19 untuk perjalanan menggunakan kereta api, yakni GeNose, Antigen atau PCR. Alat buatan Universitas Gadjah Mada itu akan dipakai di dua stasiun KA terlebih dahulu, yaitu Stasiun Pasar Senen, Jakarta dan stasiun Tugu, Yogyakarta. Selanjutnya akan bertahap digunakan di beberapa stasiun besar lainnya. Bagaimana sistem penggunaan GeNose di Transportasi Kereta Api di Stasiun Pasar Senen dan Tugu? Apa saja sosialisasi yang dilakukan terkait hal ini? Apa kata ahli epidemologi soal penggunaan GeNose ini? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, Ahli Epidemiolog Universitas Grififth Australia Dicky Budiman, dan Vice President Public Relations PT Kereta Api Indonesia Joni Martinus. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. Isinya menyebut bahwa pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan-aturan yang mewajibkan ataupun melarang penggunaan seragam dengan kekhususan agama paling lama 30 hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan. Soal hal ini kita kita simak obrolannya bareng Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Presiden Joko Widodo menyebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jilid pertama pada tanggal 11 hingga 25 Januari 2021 lalu tidak efektif. Jokowi juga menyebut mobilitas masyarakat masih tinggi dan kasus Covid-19 tetap naik. Presiden pun menginginkan agar efektifitas PPKM di tujuh Provinsi Jawa Bali bisa dievaluasi secara komprehensif. Saat ini PPKM sudah masuk ke tahap ke dua dan akan berakhir pada 8 Februari 2021 mendatang. Bagaimana kepala daerah merespon peringatan dari Presiden Jokowi? Lalu bagaimana dengan usulan penerapan lockdown saat weekend? Efektifkah turunkan kasus Covid-19? Kita akan bahas hal ini bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay, dan Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azahari. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Sepanjang pandemi ini kita sudah mengenal beberapa jenis tes Covid-19. Jenis tes Covid-19 yang umum digunakan saat ini adalah rapid test antigen dan swab PCR. Namun, pemerintah punya rencana mengganti metode tes PCR swab yang selama ini menggunakan cairan di belakang hidung, dengan tes PCR yang menggunakan air liur atau saliva. Apa itu pengetesan covid-19 dengan saliva? Apa bedanya tes kali ini dengan yang sudah ada sebelumnya? Kita akan cari tahu hal ini bersama dengan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Ahli Virologi dan Molekuler Biologi dari Universitas Udayana I Gusti Ngurah Mahardika, dan Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Belakangan, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan Virus Nipah. Virus ini menyebabkan kematian sekira 40-75 persen bagi orang yang terinfeksi. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO memasukan Nipah ke dalam salah satu patogen yang diidentifikasi sebagai ancaman kesehatan. Sementara menurut Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman, sejak awal ditemukan di Malaysia pada 1998, virus ini terus dipantau karena punya potensi menyebabkan pandemi. Ilmuwan pun menyarankan manusia menghindari interaksi langsung dengan kelelawar untuk mencegah tertular Virus Nipah. Peneliti Mikrobiologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Sugiyono mengatakan kelelawar ini berjenis Pteropus berukuran besar, berbeda dengan jenis kelelawar yang jadi inang Virus Korona. Kelelawar pembawa virus ini biasanya hidup di kawasan Asia, seperti Malaysia, Indonesia, India, dan Bangladesh. Di Indonesia, Sugiyono memperkirakan kelelawar jenis ini banyak muncul di daerah Sumatera yang secara geografis dekat dengan Malaysia. Lalu apa penyebab kelelawar ini bisa berekspansi ke populasi manusia? Seperti apa faktor resiko penyebaran virus nipah ini? Hal-hal apa saja yang dapat diantisipasi dari sisi masyarakat terkait penyebarannya? Kita akan obrolkan hal ini bersama dengan Peneliti Mikrobiologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Sugiyono, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kemenkes Didik Budijanto, dan Ahli Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dr Windhu Purnomo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Menjadi suatu kebanggaan jika produk lokal sebuah negara bisa dikenal internasional. Namun tak mudah memang, untuk dapat mencuri perhatian pasar global. Kondisi ini pun dialami beberapa industri kreatif di tanah air. Meski demikian, peluang mesti dicari. Salah satunya lewat market digital. Memasarkan produk lewat platform digital menjadi salah satu jalan menuju pasar global. Walau, kualitas juga wajib digenjot agar memenuhi standard internasional. Industri seperti fashion, kriya, film, maupun musik berpeluang merambah pasar internasional melalui platform digital dan bersaing dengan ratusan negara di dunia. Lantas apa saja yang diperlukan untuk penetrasi ke pasar internasional? Kita akan obrolkan hal ini bersama dengan Staf Khusus Menteri Bidang Digital dan Industri Kreatif Kemenparekraf RI Ricky Joseph Pesik, Fashion Designer dan Anggota Indonesia Fashion Chamber Savira Lavinia Raswari, dan Direktur Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kementerian Kesehatan menargetkan lansia dan pelayan publik, termasuk TNI-Polri bakal disuntik vaksin Covid-19 pada Maret dan April 2021 mendatang. Rancana ini diungkapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam acara 11th Kompas 100 CEO Forum, Kamis (21/1) lalu. Budi beralasan kedua kategori tersebut masuk prioritas karena dianggap rawan tertular virus Covid-19. Namun belum lama ini, 33 orang lanjut usia (lansia) di Norwegia meninggal dunia. Dan kebetulan, beberapa waktu sebelumnya mereka telah menerima vaksin Covid-19 buatan Pfizer-BioNTech. Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan, amankah vaksinasi bagi lansia? Kita akan obrolkan hal ini bersama dengan Jubir Pemerintah untuk Vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi, dan Ahli Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dr Windhu Purnomo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pemerintah memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 8 Februari 2021 mendatang. Sebelumnya PPKM di beberapa daerah Jawa-Bali yang telah dimulai 11 hingga 25 Januari 2021. Namun, hingga pekan kedua PPKM tahap pertama, belum ada penurunan kasus Covid-19. Kebijakan itu membuat pengusaha hotel dan restoran menjerit. Namun, dalam diskusi yang digelar satgas Covid-19 pada 19 Januari 2021 lalu, beberapa pelaku usaha makanan dan minuman (Food & Beverage) membeberkan beberapa strateginya dalam merespons PPKM agar bisnisnya terus dapat berjalan. Salah satunya adalah Pengusaha Food & Beverage, Efrat Tio. Efrat mengaku mampu memanfaatkan kondisi pandemi dengan cara menonjolkan protokol kesehatan yang diunggulkan oleh restorannya. Ini demi memberi keyakinan pada pengunjung untuk datang ke tempatnya. Selain itu, promosi besar-besaran dilakukan lewat media sosial hingga menjadi viral. Pada kesempatan yang sama, Pengusaha sektor makanan dan minuman lainnya bernama Masbukhin Pradana, juga menyampaikan strateginya bertahan di tengah Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Seperti apa? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Pengusaha Food & Beverage Efrat Tio, Pengusaha Food & Beverage Masbukhin Pradana, Walikota Solo Hadi Rudyatmo, dan Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Belakangan viral protes orang tua dari siswi berinisial JCH, karena menolak aturan seragam sekolah yang memintanya menggunakan jilbab. Pasalnya, pelajar SMKN 2 Padang, Sumatera Barat tersebut bukan beragama Islam. Saat dikonfirmasi wartawan, Kepala SMK Negeri 2 Padang Rusmadi mengungkapkan bahwa ada 45 siswi nonmuslim yang mengenakan kerudung di sekolahnya. Meski demikian, Rusmadi mengaku tak memaksa muridnya terkait pakaian seragam bagi nonmuslim. Ia kemudian meminta maaf atas segala kesalahan dari jajaran stafnya, dalam penerapan aturan dan tata cara berpakaian bagi siswi. Soal ini, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat mengklaim akan mengevaluasi aturan diskriminatif mengenai keharusan berjilbab bagi siswi di SMKN 2 Padang. Termasuk siswi nonmuslim. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Adib Alfikri, Pemprov Sumbar tidak pernah membuat surat mengenai aturan berpakaian khusus di sekolah. Ia menekankan, tidak boleh ada paksaan bagi siswi non-muslim untuk berjilbab. Termasuk diskriminasi lanjutan bagi siswi yang bersangkutan. Adib meminta semua sekolah di provinsi itu mengecek aturan kewajiban penggunaan jilbab di sekolah negeri. Tak tinggal diam, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim pun segera merespons kasus SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat itu. Mas Menteri melalui Instagram pribadinya, 24 Januari 2021, menegaskan bahwa segala peraturan yang menyasar kepada tindakan intoleransi tidak dapat dibenarkan. Kata Nadiem, sanksi yang tegas bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat akan diberikan termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan, menjadi pembelajaran bersama kedepannya. Kementeriannya juga bakal mengeluarkan surat edaran dan membuka hotline khusus pengaduan, untuk menghindari terulangnya pelanggaran serupa. Kita akan obrolkan hal ini bersama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan, dan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Bupati Sleman, Yogyakarta Sri Purnomo mengonfirmasi status positif Covid-19 lewat akun media sosialnya pada Kamis, 21 Januari 2021 lalu. Ini menjadi kabar yang mengejutkan karena sepekan sebelumnya, Bupati Sri Purnomo menerima suntikan vaksin Covid-19. Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan apakah infeksi yang dialami Bupati Sleman tersebut merupakan pengaruh vaksin? Dan, seperti apa tahap terbentuknya kekebalan tubuh seseorang yang telah menerima vaksin? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Bupati Sleman Sri Purnomo, Juru bicara vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi, dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Bagaimana minat anda untuk berwisata di tahun 2021? Apakah cara anda menghabiskan waktu libur telah bergeser dari kebiasaan tahun-tahun sebelumnya? Kalau menurut Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), tren pariwisata tahun 2021 ini diperkirakan lebih cenderung pada pemenuhan kebutuhan liburan dalam waktu kunjungan singkat. Ekonom dari Lembaga INDEF Bhima Yudhistira memperkirakan, destinasi pariwisata di sekitar Jabodetabek akan diminati masyarakat, karena kebutuhannya hanya berlibur dan menghibur diri dengan durasi kunjungan singkat, atau staycation. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bertekad akan berusaha mendongkrak kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tahun ini. Sandiaga mengatakan, dirinya akan mendorong dinas pariwisata daerah terus berinovasi, untuk memastikan Indonesia bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya, seperti mewujudkan puluhan desa wisata dengan sertifikasi berkelanjutan pada 2021. Soal hal ini, kita akan obrolkan bareng Ekonom dari Lembaga INDEF Bhima Yudhistira, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azahari. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pandemi masih belum rampung, tapi kegiatan belajar mengajar mesti jalan terus. Sebagian besar dengan cara daring, demi menyesuaikan situasi. Lalu, seperti apa kondisi kesehatan mental siswa selama menghadapinya? Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia meneliti soal kesehatan mental siswa Indonesia di masa pandemi terhadap siswa SD, SMP, dan SMA/SMK di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan, satu dari empat siswa (25%) ditemukan memiliki masalah kesehatan mental. Proporsi ini relatif serupa pada siswa dengan berbagai cara belajar dari semua jenjang dan provinsi yang berpartisipasi. Masih menurut penelitian, faktor psikologis disebut memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dibandingkan dengan faktor sosial terhadap kemunculan masalah kesehatan mental. Sementara, faktor sosial dengan pengaruh terbesar kemunculan masalah kesehatan mental adalah pendampingan belajar. Orangtua (terutama yang Work From Home) dinilai perlu memiliki strategi untuk menyediakan waktu bagi pendampingan belajar anaknya. Kita obrolkan hal ini bareng Anggota peneliti dari Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Fitri Fausiah, Ketua Satgas penanggulangan Covid-19 IPK Annelia Sari Sani, dan Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Tak sedikit permintaan atas donor plasma konvalesen bermunculan di media sosial. Ini karena kebutuhan untuk itu makin banyak. Atas kondisi tersebut, Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen resmi diluncurkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak penyintas Covid-19 donorkan plasma konvalesen. Dia meminta masyarakat khususnya para penyintas Covid-19 untuk mendonorkan plasmanya. Tujuannya, pasien yang saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit memiliki peluang selamat lebih besar. Kata Maruf, hal ini sebagai wujud peduli kemanusiaan dalam membantu menyelamatkan nyawa manusia sehingga diharapkan mampu menekan angka kematian akibat Covid-19. Seperti apa caranya berdonor, adakah kesulitan para penyintas saat akan berdonor? Apa syarat jadi donor plasma konvalesen? Kita akan bahas lebih lanjut bareng Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua Umum PMI Jusuf Kalla, dan Co-Founder Komunitas Pendonor Plasma Konvalesen, Andre Wicaksono. Petisi online menjadi salah satu cara publik untuk terlibat dan berpartisipasi menyuarakan gerakan sosial. Beberapa gerakan digital tak bisa dipandang remeh, karena dinilai mampu membuahkan perubahan. Seperti yang dapat ditemukan dalam wadah petisi online Change.org, pada kuartal pertama dan kedua 2020, isu mengenai pandemi Covid-19 mengemuka dan banyak petisi muncul dengan permintaan yang berbeda-beda. Sementara di kuartal ketiga dan keempat 2020, sebagian besar publik menyoroti isu mengenai demokrasi, kebebasan berpendapat, dan beberapa produk legislasi yang problematik. Lantas, seperti apa gerakan digital warganet selama 2020? Isu apa saja yang menarik perhatian netizen di sepanjang 2020? Kita cari tahu soal hal ini bareng Dhenok Pratiwi - Manajer Kampanye Change.org, Artis dan pegiat lingkungan Nadia Mulya, dan Praktisi media sosial, Wicaksono atau tenar dengan nama Ndoro Kakung. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Rangkaian bencana alam terjadi dalam kurun waktu yang berdekatan di bulan ini. Pada Sabtu, 9 Januari 2021 lalu terjadi longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Kemudian, pada Jumat kemarin (15/1), terjadi gempa yang mengguncang tiga provinsi di Pulau Sulawesi. Selain itu, sejumlah daerah di Kalimantan Selatan terendam banjir pada beberapa hari terakhir. Presiden Joko Widodo menyatakan akan terus memantau perkembangan bencana alam yang terjadi di Tanah Air, baik yang ada di Sumedang, Jawa Barat; Majene, Sulawesi Barat; hingga banjir di Kalimantan Selatan. Jokowi telah menginstruksikan jajaran di pusat maupun daerah untuk bergerak mengevakuasi dan memenuhi kebutuhan para korban. Selain itu, Presiden juga telah memerintahkan Kepala BNPB, Menteri Sosial, Kepala Basarnas, Panglima TNI dan Kapolri beserta jajarannya untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat. Hal ini bertujuan untuk mencari dan menemukan korban, serta melakukan perawatan kepada korban yang luka-luka di tiga lokasi bencana. Bagaimana kapasitas fasilitas dan tenaga kesehatan di lokasi bencana saat ini? Seperti apa pengaruhnya situasi bencana alam di saat yang sama dengan penanganan pandemi? Kita akan obrolkan hal ini bersama dengan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati dan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Lia Gardenia Partakusuma *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia telah diluncurkan sebagai dukungan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Indonesia yang terkena dampak pandemi Covid-19. Tujuannya, mengajak masyarakat membeli dan menggunakan produk lokal buatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sejak awal pekan ini Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia 2021 diluncurkan di tiga tempat yaitu Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bandara Yogyakarta International Airport, dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta.Tema yang diangkat adalah "Produk UMKM Indonesia Menjadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri". Melalui program ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Panjaitan meminta semua masyarakat mendukung dengan memesan dan berbelanja produk artisan Indonesia. Apalagi, saat ini sudah dipermudah melalui pembelanjaan secara digital. Apakah produk UMKM di pasar lokal dapat bersaing dengan produk impor? Apa saja yang masih jadi tantangan UMKM untuk berkembang? Dukungan macam apa yang diperlukan? Kita obrolkan lebih lanjut soal ini bareng Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Panjaitan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Proses penyuntikan vaksin pertama kali di Indonesia diberikan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, kemarin dan disiarkan secara langsung baik di media massa elektronik maupun lewat streaming akun YouTube Sekretariat Presiden. Tak lama kemudian, Tagar #JokowiDiVaksin pun memuncaki trending topic di media sosial. Untuk diketahui, proses vaksinasi dimulai dengan pengecekan data kesehatan serta riwayat sakit penerima vaksinasi, sebelum vaksin disuntikan. Menurut Juru Bicara Satgas Covid-19, Reisa Broto Asmoro, setelah melakukan vaksinasi maka peserta akan menunggu reaksi yang terjadi selama 30 menit. Pemantauan itu dilakukan untuk melihat apakah ada efek samping yang akan terjadi dari setiap peserta yang mendapat vaksinasi. Apa yang perlu dipahami soal Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) ini? Perlukah kita khawatir dengan KIPI pasca vaksin? Kita akan obrolkan hal ini bareng Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito, Sekretaris Eksekutif Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) Julitasari Sundoro dan Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) dr. Marius Widjajarta. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, Presiden Jokowi akan menjadi orang pertama yang mendapat vaksin Covid-19 di tanah air. Kata dia, nantinya akan ada pejabat lain yang juga divaksin. Proses penyuntikan vaksin atau vaksinasi Presiden Joko Widodo dipastikan akan berlangsung di Istana Negara, hari ini dan ditayangkan secara langsung melalui streaming. Menkes Budi Gunadi Sadikin saat rapat bersama Komisi Kesehatan DPR kemarin, menjelaskan vaksinasi untuk tenaga kesehatan tahap pertama akan dimulai pekan ini. Lebih dari 550 ribu nakes bakal disuntik pada Januari, sedangkan 900an ribu nakes berikutnya pada Februari. Total nakes yang akan divaksin lebih dari 1,4 juta orang. Sementara, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) mengingatkan masyarakat untuk tetap tidak melakukan kegiatan yang tidak mendesak di luar rumah meski telah tersedia vaksin COVID-19. Imbauan itu disampaikan Sekretaris Jenderal PERSI, Lia Gardenia Partakusuma melihat kondisi rumah sakit rujukan dan non- rujukan pasien covid-19 mengalami over kapasitas akibat lonjakan kasus positif beberapa hari ini. Bagaimana anda melihat kesiapan program vaksinasi dan persiapan tim vaksinator? Vaksinasi dilakukan bertahap, apa saja yang harus dipahami masyarakat di masa dilaksanakan vaksinasi ini? Kita cari tahu lebih lanjut mengenai hal ini bersama dengan Ketua Satgas Covid-19 PB IDI Zubairi Djoerban dan Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Tri Yunis Miko Wahyono. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut proses vaksinasi akan dimulai Besok, Hari Rabu, 13 Januari 2021. Hal itu dipastikan dengan adanya persetujuan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari BPOM dan label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait kehalalan vaksin Coronavac produksi Sinovac dari Tiongkok. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Edward Hiariej dalam sebuah webinar Sabtu (9/1) lalu,mengungkap bahwa masyarakat yang menolak vaksin bisa dikenai sanksi meski sanksi itu adalah jalan terakhir. Namun menurutnya, yang harus diutamakan adalah persuasif, dan lebih diutamakan lagi adalah sosialisasi dari tenaga kesehatan. Ungkapan pro dan kontra juga hoaks mengenai rencana vaksinasi dimunculkan warganet dan dapat dijumpai di media sosial. Seperti apa pro kontra dan juga soal hoaks di media sosial? Bagaimana semestinya masyarakat bersikap soal vaksinasi? Bagaimana seharusnya pemerintah menjalankan vaksinasi dan menyikapi penolak vaksin? Kita cari tahu lebih lanjut bareng Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Founder Drone Emprit Ismail Fahmi, Ketua Komite Pemeriksa Fakta MAFINDO Aribowo Sasmito, dan Ahli Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dr Windhu Purnomo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Segenap tim KBR Pagi turut menyampaikan duka mendalam atas peristiwa jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air SJY-182 di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Sabtu kemarin. Pesawat dengan rute penerbangan Jakarta-Pontianak itu mengangkut total 62 orang, terdiri dari 50 penumpang dan 12 kru. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan puluhan penumpang tersebut terdiri dari 40 dewasa, 7 anak-anak dan 3 bayi. Saat ini proses pencarian pesawat dan korban masih terus dilakukan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan arahan Presiden Joko Widodo, agar proses pencarian dilakukan maksimal oleh seluruh personel gabungan di lokasi kejadian. Sementara itu, Mabes Polri menyiapkan tim Disaster Victim Identification (DVI) untuk proses identifikasi korban. Selain itu Pusat krisis pun didirikan bagi keluarga korban yang hendak mencari informasi terkait kecelakaan pesawat tersebut. Bagaimana tingkat keamanan dan keselamatan maskapai Indonesia saat ini? Apa yang perlu diperbaiki kedepannya? Dan seperti apa hak-hak korban dalam musibah ini? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Juru bicara Mabes Polri Rusdi Hartono, Pengamat Penerbangan Alvin Lie, Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin, dan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pengembangan wisata olah raga atau sport tourism tengah dibahas oleh dua kementerian. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf) bakal bersinergi dalam mengembangkan wisata oleh raga di Indonesia. Menpora Zainudin Amali mengklaim bahwa, Kemenpora terus mendorong berkembangnya wisata olah raga yang ada di Indonesia, hanya saja, begitu pandemi semua kegiatan olahraga terhenti termasuk olahraga wisata. Ia juga mengutarakan dukungannya terhadap sport tourism pada ajang MotoGP Mandalika, Nusa Tenggara Barat nanti. Sementara Menparekraf, Sandiaga Uno mengatakan akan mendukung event besar olahraga yang berbasis sport tourism. Hal ini, untuk dapat menarik kunjungan wisatawan untuk datang ke destinasi wisata di Indonesia. Wisata olahraga dinilainya makin meningkat di tengah pandemi. Bagaimana perkembangan sport tourism di Indonesia? Apakah sport tourism mampu mengembalikan gairah pariwisata yang masih lesu karena pandemi dan pembatasan kegiatan? Kita akan bahas hal ini bareng Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainudin Amali, dan Ketua Generasi Pesona Indonesia (Genpi) Nasional Siti Chodijah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pemerintah bakal berlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai 11 hingga 25 Januari 2021. Ini bukanlah istilah yang baru didengar masyarakat, karena kebijakan tersebut telah beruang kali ditempuh dalam menganggulangi pandemi. Tapi kali ini, PSBB diterapkan di seluruh Provinsi Jawa dan Bali. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan, pembatasan dan pengetatan protokol kesehatan ditempuh, sejalan dengan terus meningkatnya jumlah kasus Covid-19 yang terjadi di wilayah tersebut. Mampukah PSBB Jawa-Bali itu menekan kasus Covid-19 yang tengah meroket belakangan ini? Atau perlukah ditempuh tindakan lain yang lebih ekstrem? Kita obrolkan bareng Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Ekonom LIPI Maxensius Tri Sambodo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Belum lama ini, Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Nomor 70/2020,tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitas dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Tindakan kebiri yang dimaksud dalam aturan tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2, yakni pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain kepada pelaku yang pernah dipidana karena praktik kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Bagaimana kejahatan seksual terhadap anak sejauh ini? Apakah Peraturan Pemerintah ini bisa mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak? Kita cari tahu bersama soal hal ini bersama dengan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Peneliti lembaga advokasi reformasi hukum ICJR Maidina Rahmawati, dan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak ( Komnas PA), Arist Merdeka Sirait. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Belakangan, penemuan benda asing yang disebut-sebut sebagai drone bawah laut milik asing di perairan Indonesia menyedot perhatian publik. Nelayan justru menjadi pihak yang menemukan alat berbentuk seperti rudal dengan sayap itu karena tak terdeteksi sebelumnya. Anggota Komisi Pertahanan DPR RI, Sukamta lantas meminta pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan patroli secara ketat. Seperti dilansir Tribunnews, menurut dia penemuan itu mengindikasikan bahwa selama ini wilayah laut Indonesia sangat mudah diterobos pihak asing. Kemarin, Kepala Satuan Angkatan Laut (KSAL) Yudo Margono telah menegaskan bahwa benda asing yang ditemukan di perairan Selayar, Sulawesi Selatan tersebut bukanlah drone pengintai. Namun demikian, Yudo mengaku belum mendapatkan informasi kepemilikannya. Selanjutnya, KSAL akan berkoordinasi dengan Kementerian Riset dan Teknologi untuk menyelidiki lebih lanjut drone tersebut. Kita cari tahu lebih dalam soal hal ini bersama dengan Kepala Satuan Angkatan Laut (KSAL) Yudo Margono dan Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pemerintah diminta mematangkan persiapan untuk pembukaan pembelajaran tatap muka di sekolah. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengatakan, kesiapan ini dibutuhkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan anak bersekolah di masa pandemi. Namun menurut Retno, pembukaan sekolah pada awal tahun ini sangat riskan karena kasus Covid-19 masih tinggi dan diprediksi melonjak akibat pilkada dan libur akhir tahun. Selain itu, dari pengawasan KPAI, baru 16 persen sekolah yang siap pembelajaran tatap muka. Sebelumnya, Pemerintah Pusat menyerahkan keputusan izin pembukaan sekolah pada Januari ini ke masing-masing daerah. Sementara itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menganggap tepat penetapan 4 Januari 2021 sebagai awal semester genap, namun tak berarti harus dimulai dengan pembelajaran tatap muka. Kita cari tahu mengenai hal ini bersama dengan Jumeri - Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud, Mansur - Wakil Sekjen FSGI, dan Dicky Budiman - Ahli Epidemiologi Universitas Griffith Australia. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Selamat Tahun Baru 2021! Beragam ungkapan pengharapan menyesaki timeline media sosial di hari pertama tahun baru ini. Warganet sepenuhnya berharap bahwa tahun yang dijalani ke depannya lebih baik dibanding setahun kebelakang. Mau tahu apa saja cuitan netizen? Kita simak berikut ini (BOX NETIZEN) Jika menilik tahun 2020 kemarin, pandemi Covid-19 mendominasi bahasan sepanjang tahun. Hampir seluruh perhatian tertuju pada wabah virus korona yang memporak poranda dunia. Nah pagi ini, kita mau rekap kembali apa saja isu-isu besar yang terjadi di sepanjang 2020 dan menyedot perhatian masyarakat. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Seorang figur publik menyandang status tersangka buntut dari tersebarnya video pribadi miliknya. Penyidik dari kepolisian menetapkan GA dan MYD menjadi tersangka dengan dasar UU Pornografi. Kasus ini pun menjadi trending topic di media sosial. Warganet ikut berkomentar atas penetapan sang artis menjadi tersangka. Sebagian mencela dan sebagian membela.Lembaga advokasi reformasi hukum (ICJR) mengingatkan catatan mendasar pada kasus ini, bahwa siapa pun yang berada dalam video tersebut, apabila sama sekali tidak menghendaki adanya penyebaran ke publik, tidak dapat dipidana.Peneliti ICJR, Maidina Rahmawati lantas meminta penyidik untuk memahami bahwa apabila GA dan MYD tidak menghendaki penyebaran video tersebut ke publik atau untuk tujuan komersil, maka mereka adalah korban yang harusnya dilindungi. Menurut Maidina, polisi harus kembali ke fokus yang tepat yaitu penyidikan kepada pihak yang menyebarkan video tersebut ke publik.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pemerintah Indonesia memutuskan melarang Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Indonesia mulai 1 Januari 2021 mendatang. Keputusan ini diambil karena munculnya varian mutasi baru virus corona yang memiliki daya tular yang sangat cepat. Selain aturan itu, Pemerintah juga mewajibkan WNA yang tiba di Indonesia sebelum 31 Desember untuk menunjukkan hasil negatif tes usap (PCR) dari negara asal yang berlaku, maksimal 2x24 jam sebelum jam keberangkatan. Surat tersebut harus dilampirkan pada saat pemeriksaan Kesehatan. Jika hasilnya negatif maka WNA melakukan karantina wajib selama lima hari terhitung sejak tanggal kedatangan.Keputusan ini juga diambil karena banyaknya lonjakan kasus positif di Indonesia yang berdampak langsung pada ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan. Sejumlah rumah sakit di DKI Jakarta bahkan sudah hampir terisi 90%. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Alat pendeteksi Covid-19 besutan para ahli UGM, GeNose, akhirnya mengantongi izin edar dan siap dipasarkan. Alat ini diklaim bisa mendeteksi Covid-19 dengan akurasi hingga 97% hanya dalam 3 menit. Harganya? Juga relatif lebih murah dari tes lain. Saat ini GeNose di patok sekitar Rp60.000.Setelah izin edar diperoleh maka tim akan melakukan penyerahan GeNose hasil produksi massal batch pertama untuk didistribusikan. Para peneliti di UGM berharap distribusi GeNose tepat sasaran. Contohnya, di bandara, stasiun kereta, dan tempat keramaian lainnya termasuk di rumah sakit. Banyak juga yang berharap tes ini mempermudah masyarakat yang membutuhkan hasil negatif covid sebagai syarat bepergian.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Berbagai organisasi dan individu malam nanti rencananya menggelar acara Haul atau peringatan meninggalnya KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur meninggal pada 30 Desember 2009 (atau 11 tahun lalu).Selain mengenang kepergian Gus Dur, acara itu juga untuk memperingati meninggalnya Riyanto, seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama yang meninggal karena ledakan bom saat mengamankan ibadah Natal di Gereja Eben Hezer di Mojokerto Jawa Timur, 24 Desember 2000.Sosok Gus Dur dan Riyanto selalu dikenang, terutama setiap Desember, sebagai sosok yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kemajemukan.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Perayaan Natal tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pandemi membuat perayaan natal harus dilangsungkan dengan protokol kesehatan ketat. Beberapa gereja tetap mengadakan misa tatap muka, ada pula yang memilih melangsungkan misa online. Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas meminta agar perayaan Natal 2020 digelar secara sederhana. Menag berharap, kebahagiaan Natal menyertai umat Kristiani dan mampu membangkitkan semangat mewujudkan kehidupan damai serta harmoni dalam kemajemukan Indonesia. Menag juga mengucapkan selamat merayakan Natal bagi seluruh umat kristiani di Indonesia. Ia yakin umat Kristriani dapat merefleksikan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi garam dan terang dunia, senantiasa membawa damai sejahtera serta mampu membangun semangat kebersamaan dan toleransi di antara pemeluk agama yang berbeda**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Dunia digegerkan dengan ditemukannya mutasi virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 di Inggris. Varian baru virus korona yang ditemukan sejak November lalu ini disebut lebih cepat menular. Lebih dari 40 negara pun menutup jalur penerbangan dari Inggris, guna mencegah masuknya varian baru virus ini. Sebetulnya mutasi virus COVID-19 sudah pernah ditemukan sejak Agustus lalu. Di Indonesia juga ditemukan varian mutasi virus SARS-CoV-2. Tapi respon saat itu tidak sebesar ketika mutasi ditemukan di Inggris. Sementara itu banyak perusahaan farmasi dan bioteknologi mengembangkan vaksin COVID-19. Apakah vaksin yang tengah dikembangkan ini bisa menghadang varian baru virus korona? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Siti Nadia Tarmizi - Juru bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Diah Satyani Saminarsih - Penasihat Senior untuk Direktur Jenderal WHO, dan Amin Soebandrio - Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kementerian Agama telah menerbitkan surat edaran berisi panduan ibadah dan perayaan Natal di masa pandemi. Dengan menempatkan keselamatan dan kesehatan seluruh warga, Kementerian Agama mengimbau umat Kristiani menggelar ibadah dan merayakan Natal di rumah masing-masing, atau beribadah menggunakan teknologi virtual, dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Kementerian Agama juga memberi panduan ibadah Natal di gereja dengan pembatasan-pembatasan, terutama jumlah jemaat dibatasi maksimal 50 persen dari kapasitas rumah ibadah. Apakah imbauan dari Kementerian Agama serta pembatasan dalam peribadatan dan perayaan Natal cukup efektif untuk mencegah klaster baru penularan COVID-19? Bagaimana cara aman merayakan natal tahun ini? Kita akan bahas hal ini bersama dengan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Sebentar lagi masuk libur panjang akhir tahun. Libur akhir tahun biasanya identik dengan perayaan, kumpul-kumpul atau keramaian. Sudah banyak orang beli tiket perjalanan luar kota. Di masa pandemi ini, libur akhir tahun justru memicu waswas karena berpotensi menjadi klaster penyebaran virus korona. Pemerintah, termasuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 meminta masyarakat menahan diri tidak ikut kerumunan di saat libur akhir tahun. Libur akhir tahun cukup dirayakan di dalam rumah. Pemerintah juga memperketat aturan perjalanan ke luar kota. Warga yang hendak bepergian ke luar kota lewat jalur darat seperti kereta api wajib rapid test antibodi. Sementara untuk pengguna pesawat udara wajib rapid test antigen dengan hasil negatif. Khusus untuk tujuan Bali, pendatang wajib menunjukkan hasil negatif tes usap atau PCR. Kebijakan dadakan ini memicu protes dari pengusaha pariwisata, karena banyak calon wisatawan membatalkan atau me-refund tiket mereka. Sejauh mana tingkat kepatuhan pelaku wisata dan pelancong dalam menerapkan prokes? Jenis-jenis wisata apa saja yang rekomended saat pandemi, dimana pelancong tetap bisa menjaga jarak? Kita cari tahu bersama dengan Dewi Nur Aisyah - Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19, Anton Thedy - Pengusaha Travel, dan Prof Azril Azahari - Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) . *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Sebuah penggalangan dana yang unik dan menyehatkan digelar untuk membantu guru-guru honorer dan sekolah yang terdampak Covid-19. Acaranya bertajuk Caritas Christmas Cross Challenge 2020 (4C). Ini adalah sebuah acara olahraga virtual yang diselenggarakan oleh Caritas Indonesia, Lembaga kemanusiaan resmi milik KWI (Konferensi Waligereja Indonesia). Event olahraga virtual berdonasi ini akan berlangsung sepanjang Desember 2020. Nantinya para relawan akan menebus setiap perolehan donasi dengan cara berlari atau berjalan ataupun bersepeda. Interaksi para donatur dan relawan akan menggunakan microsite dan aplikasi Aktivin, serta Strava aplikasi pencatat jarak berbasis data GPS. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai Caritas Christmas Cross Challenge 2020 (4C) bersama dengan Ketua pelaksana Caritas Christmas Cross Challange Christiano Hendra Wishaka dan Relawan Pelari, Ambrosius Wempi Saputra. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Mabes Polri mencurigai ada sekitar 13 ribu kotak amal yang digunakan untuk mendanai aksi kelompok teroris. Modus kotak amal sebagai pundi-pundi uang terorisme itu terungkap dari pemeriksaan tiga tersangka teroris, yang ditangkap Tim Densus 88 di Bekasi dan Lampung. Ketua Dewan Masjid Indonesia Wilayah Lampung Ahmad Dimyathi pun membeberkan kiat sebelum menyumbang lewak kotak amal. Antara lain, mengecek Nomor Statistik Pondok Pesantren atau NSPP, jika kotak amal itu menyebutkan untuk sumbangan pondok pesantren. Sebab, setiap pondok pesantren pasti memiliki registrasi NSPP, sehingga sulit disalahgunakan. Sedangkan sumbangan kotak amal untuk anak yatim piatu, biasanya dilengkapi nomor LKSA atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, sehingga terdaftar di Dinas Sosial. Tanpa itu, Dimyathi menyarankan masyarakat tidak memberi sumbangan. Namun, kata dia, yang sulit dilacak adalah kotak amal untuk pembangunan masjid, karena tidak memiliki nomor registrasi. Sementara itu, Pengamat Terorisme Al Chaidar menilai, pengumpulan dana oleh Yayasan Abdurrahman Bin Auf (ABA) melalui kotak-kotak amal di rumah makan dan minimarket bukan strategi baru. Modus yayasan itu sudah dilakukan sejak delapan tahun lalu. Yayasan ABA, menurut Al Chaidar, merupakan buatan kelompok terorisme Jamaah Islamiyah. Bagaimana Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menanggapi hal ini? Perlu pengawasan seperti apa untuk melindungi para filantropi keliru menyalurkan donasinya? Yuk kita simak perbincangan soal hal ini bareng Ketua Aprindo Roy Nicholas Mandey dan Hamid Abidin, Direktur Filantropi Indonesia. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pernahkah anda menjumpai penyebutan nama panggilan yang terkesan menyudutkan ras atau etnis tertentu dalam pergaulan sehari-hari? Atau, pernahkah anda mengalami atau menyaksikan diskriminasi ras dan etnis di sekitar anda? Bagaimana dengan siar kebencian terhadap ras atau etnis tertentu di media sosial? Dalam praktik keseharian, sering ditemukan peristiwa atau kejadian yang menimbulkan pertanyaan apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang bahkan Negara dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminasi ras dan etnis. Karena itulah, Komnas HAM mengeluarkan standar norma dan pengaturan (SNP) tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis (PDRE). Dalam laporannya, Komnas HAM menyebut bahwa konflik dalam skala yang lebih kecil berupa diskriminasi ras dan etnis masih tampak dalam sejumlah kebijakan, ungkapan/pernyataan dan aktivitas/praktik sehari-hari baik yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan maupun tokoh-tokoh formal dan informal, baik di level nasional maupun lokal. Lebih jelasnya mengenai Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnisjuga apa yang bisa dilakukan untuk menghapus praktik-praktik diskriminasi yang masih ada kita akan bincangkan bersama dengan Peneliti Komnas HAM dan Anggota Penyusun SNP PDRE Dian Andi Nur Aziz, Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga, dan Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Dimas Bagus Arya. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pemerintah merencanakan skema rencana vaksinasi Covid-19 yakni dengan mandiri dan ditanggung pemerintah. Vaksin gratis antara lain diperuntukkan untuk tenaga kesehatan, TNI-Polri, dan kelompok masyarakat rentan. Sementara, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga mengatakan, pemerintah memang menyediakan slot untuk vaksin COVID-19 mandiri atau berbayar. Tapi vaksin berbayar itu hanya diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi menengah atas saja. Untuk itu, ia mengajak para pengusaha untuk membeli vaksin mandiri, dan memberikan kepada semua karyawannya. Vaksinasi gratis akan didistribusikan melalui dinas kesehatan daerah. Sedangkan vaksinasi berbayar melibatkan rumah sakit BUMN dan swasta. Kementerian Kesehatan bertugas menangani vaksinasi gratis untuk lebih dari 100 juta orang. Sedangkan vaksinasi berbayar untuk 75 juta orang, menjadi kewenangan Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 Erick Thohir. Kita akan cari tahu hal ini bersama Menteri BUMN Erick Thohir (Webinar Kerja Bareng untuk Negeri, 12 Desember 2020), Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan, dan Sulfikar Amir- Associate Profesor dari Nanyang Technological University Singapore. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Sebuah alat untuk mendeteksi dan mendiagnosis apakah seseorang terinfeksi Covid- 19 atau tidak, dirancang oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan nama GeNose. Keunggulannya, hanya dengan hembusan napas, alat ini dapat dioperasikan oleh seseorang secara mandiri dan efisien. Dalam laman ugm.ac.id dijelaskan bahwa alat ini mendeteksi Volatile Organic Compound (VOC) yang terbentuk karena adanya infeksi Covid-19 yang keluar bersama napas seseorang. Napas orang diambil diindera melalui sensor-sensor lantas datanya diolah dengan bantuan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) untuk pendeteksian dan pengambilan keputusan. Bisakah jadi alat tes massal dan menggantikan tes yang selama ini ada seperti rapid maupun PCR? Seberapa efektifkah alat ini? Berpengaruhkah terhadap penangganan pandemi? Kita cari tahu soal hal ini bersama Anggota tim peneliti GeNose Kuwat Triyono dan Epidemiolog UI Pandu Riono. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan terkait kebebasan beribadah. Jokowi menginginkan agar kebebasan beribadah umat beragama di Indonesia bisa diberikan ruang yang tepat agar tercipta kedamaian di masyarakat. Hal itu disampaikan Jokowi saat acara HAM sedunia yang digelar secara virtual, kemarin (10/12). Jokowi mengatakan bahwa pemerintah pusat maupun daerah harus berperan aktif untuk mengantisipasi adanya masalah yang timbul terkait kebebasan beribadah. Menurutnya, kebebasan beribadah merupakan salah datu bentuk tanggung jawab atas terpenuhinya hak asasi manusia (HAM). Jokowi menegaskan, dengan meningkatkan penghormatan perlindungan dan pemenuhan HAM, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang lebih beradab, tangguh dan maju. Kita akan bahas hal ini bersama dengan Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan dan Fasilitator Young Interfaith Peacemaker Yogyakarta, Ahmad Shalahuddin. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim proses pencoblosan Pilkada Serentak 2020 kemarin berjalan dengan lancar. Menurut Komisioner KPU Ilham Saputra, protokol kesehatan sudah dijalankan dengan baik oleh masyarakat. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 mencatat angka rata-rata tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan bagi daerah penyelenggara pilkada serentak, berada di atas 89 persen hingga 96 persen. Data tersebut didapatkan dari hasil Monitoring Kepatuhan Protokol Kesehatan Saat Pelaksanaan Pilkada di 309 daerah. Meski data yang menunjukkan tingkat rata-rata kepatuhan tersebut dinilai cukup baik, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo tetap meminta kepada seluruh unsur yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 untuk tidak cepat puas. Ke depannya menurut Doni masih akan ada beberapa kegiatan penghitungan suara yang juga berpotensi menimbulkan kerumunan. Oleh sebab itu dia mengharapkan agar seluruh unsur tidak lengah sampai batas akhir. Kita cari tahu lebih lanjut bersama Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan COVID-19 , Dewi Nur Aisyah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, dan Koordinator Nasional Sekretaris Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Hari ini pilkada serentak digelar, bertepatan pula dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia! Momen ini pun bisa diambil sebagai peluang mencari pemimpin daerah yang berintegritas dan memiliki semangat anti korupsi. Masyarakat memiliki peran besar untuk mewujudkannya. Tapi tentu saja kita ingatkan untuk pemilih agar tetap menerapkan protokol kesehatan ya, karena pesta demokrasi ini berlangsung di tengah pandemi Covid-19! Jangan sampai tercipta kasus-kasus baru dari klaster pilkada! Kita cari tahu mengenai pilkada ini bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono, dan Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Vaksin virus corona atau Covid-19 bernama Coronavac yang berasal dari produsen farmasi Sinovac di Tiongkok, telah tiba di Indonesia Minggu malam kemarin (6/12). Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin didatangkan dari negeri tirai bambu, menggunakan armada pesawat milik pemerintah langsung dari Beijing, Tiongkok. Presiden Joko Widodo dalam pernyataan resminya menyampaikan bahwa vaksin tersebut akan menjadi permulaan awal vaksinasi Covid-19 di Tanah Air. Meski vaksin sudah tersedia, pemerintah diminta bersabar menunggu izin penggunaan kedaruratan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio mengatakan, vaksin itu harus dipastikan terlebih dahulu efektivitas dan keamanannya. Selain itu, juga harus ada kajian mengenai manfaat dan efek sampingnya. Ia berharap Badan POM bisa mengkaji dokumen uji klinis vaksin itu dengan seksama. Sementara itu, sistem informasi satu data penerima vaksin COVID-19 tengah dibuat untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu data dan menghindari informasi data ganda. Lebih lanjut kita cari tahu bersama dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Direktur Digital Bisnis PT Telekomunikasi Indonesia Fajrin Rasyid dan Direktur LBM Eijkman Prof Amin Soebandrio. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Belum lama setelah Menteri KKP Edhy Prabowo dicokok KPK, kini giliran Menteri Sosial Juliari Batubara diduga terjerat tindak pidana Korupsi dana Bansos Covid-19. Presiden Joko Widodo pun mengatakan tidak akan melindungi pejabat yang terlibat korupsi. Jokowi juga mengatakan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK terkait penetapan Menteri Sosial Juliari P. Batubara sebagai tersangka. KPK menduga Mensos menerima suap sebesar Rp18 miliar sebagai "fee"pengadaan bantuan sosial sembako untuk warga terdampak Covid-19 di Jabodetabek. Seperti apa Kementerian Sosial menanggapi kasus yang menjerat menterinya? Lantas, bagaimana sebenarnya potensi tindak pidana korupsi dalam penyaluran bansos Covid di masa pandemi ini dan antisipasinya? Kita simak bersama obrolannya bareng Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo. Simak juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo dan Sekjen Kemensos RI Hartono Laras soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19) kembali mengingatkan risiko penularan Covid-19. Meski ada pengurangan hari, risiko libur tetap ada. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, libur panjang memicu kenaikan jumlah kasus positif virus korona. Peningkatan positivity rate di pekan ketiga dan keempat November, dampak dari libur panjang pada akhir Oktober sampai awal November. Sebelumnya, Pemerintah resmi mengurangi jumlah hari libur panjang akhir tahun ini. Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut cuti bersama yang dipangkas yaitu sebanyak tiga hari. Artinya, libur akhir tahun terbagi menjadi dua, yaitu libur Natal, 24 hingga 27 Desember. Kemudian libur pengganti Idul Fitri dan libur Tahun Baru, 31 Desember hingga 2 Januari. Ia menjelaskan pengurangan jumlah hari libur panjang dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Bagaimana langkah antisipasi penyebaran virus Covid-19 saat liburan natal dan akhir tahun, meski libur panjang telah dipangkas? Kita bakal bahas lebih lanjut bersama dengan Epidemiolog Universitas Airlangga, Surabaya, Laura Navika Yamani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Selamat Hari Disabilitas International! Peringatan Hari Disabilitas ini kita lakukan untuk membangun kesadaran di masyarakat mengenai disabilitas. Selain itu juga menghilangkan stigma terhadap penyandang disabilitas seperti tidak produktif dan tidak mampu. Padahal, kelompok disabilitas juga mampu berkarya dan berusaha produktif meski di masa pandemi seperti ini. Di tahun ini, Kementerian Sosial meluncurkan situs 'Creative Disabilities Gallery'. Ini merupakan galeri virtual yang memamerkan hasil karya penyandang disabilitas. Adapun tema Hari Disabilitas Internasional kali ini adalah: 'Membangun kembali kehidupan yang lebih baik ke arah yang inklusif, aksesibel dan berkelanjutan pasca pandemi COVID-19'. Bagaimana dampak pandemi Covid-19 kepada kelompok disabilitas? Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kelompok disabilitas? KIta bincangkan hal ini bersama dengan Pimpinan Adi Gunawan Institut, Adi Gunawan dan Wakil ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat/ MPM PP Muhammadiyah, Ahmad Ma'ruf. Seminggu lagi yakni pada Rabu, 9 Desember mendatang sebanyak 270 daerah akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Rinciannya 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B. Harmadi memperkirakan ekskalasi massa akan semakin meningkat menjelang hari H pencoblosan surat suara calon kepala daerah. Oleh karena itu, ia mendorong agar Satgas Covid-19 di daerah bersama Bawaslu mengetatkan pengawasan protokol kesehatan Covid-19. Terlebih ada 13 kabupaten/kota tercatat sebagai zona risiko tinggi persebaran Covid-19 dan 180 kabupaten/kota berisiko sedang. Sementara itu, Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono meminta penyelenggara pemilu memastikan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) nantinya tak malah jadi sumber penularan Covid19. Lantas bagaimana persiapan untuk memastikan Pilkada terselenggara dengan lancar dan aman di tengah pandemi? Kita simak perbincangnya bersama Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B. Harmadi, Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan bahwa fenomena pekerja anak semakin banyak di masa pandemi Covid-19. Menurut Komisioner KPAI Ai Maryati Solihah, beban ekonomi menjadi pemicu keluarga mempekerjakan anak. Dari hasil survei KPAI di 9 provinsi dan 20 kota/kabupaten, menemukan adanya kelompok pekerja anak yang rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Seperti apa temuan KPAI melalui survey mengenai fenomena para pekerja anak di masa pandemi? Cukupkah selama ini perlindungan terhadap anak-anak untuk menghindarkan mereka jadi pekerja anak? Kita obrolkan hal ini bareng Komisioner KPAI Ai Maryati Solihah dan Tim Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak (Jarak), Kepala Sekretariat PAACLA Indonesia Misran Lubis. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Tagar #PrayForSigi menjadi trending topik nomor satu Twitter Indonesia. Warganet menyampaikan rasa duka, ucapan bela sungkawa atas kejadian yang terjadi di Sigi, Sulawesi Tegah akhir pekan kemarin. Seruan ini berkaitan dengan aksi teror di sana. Jumat lalu (27/11), tujuh rumah di Desa Lemban Tongoa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dibakar dan empat orang dibunuh secara sadis. Kepolisian daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) pun telah melakukan penyelidikan atas kasus penyerangan warga di desa Lembantongoa, Kabupaten Sigi. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah mengutuk keras para pelaku dan menyatakan duka yang mendalam pada korban serta keluarganya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sulawesi Tengah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga bereaksi atas kasus ini. Bagaimana LSM Setara memandang peristiwa di Sigi? Mengapa aksi ini sampai terjadi? Apa yang disasar? Rekomendasi penuntasan aksi semacam ini di sana? Kita akan bahas lebih lanjut bersama Wakil Ketua Badan Pengurus Setara Bonar Tigor Naipospos. Simak juga pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, kemarin Minggu (29/11), dan Ketua Komnas HAM Sulteng Dedi Askary. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Memperingati Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, sebanyak 500 pasang sepatu berjajar di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu pagi lalu (24/11). Ini adalah bentuk aksi demonstrasi unik tanpa menimbulkan kerumunan. Demo senyap tersebut demi menuntut pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Di masing-masing deretan sepatu itu terdapat secarik kertas yang berisi tuntutan agar DPR segera mengesahkan RUU PKS. Aksi yang digelar oleh The Body Shop Indonesia bersama Yayasan Pulih dan Magdalene ini juga mengajak masyarakat menandatangani petisi yang mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU PKS. Sementara itu di kesempatan lain, Amnesty International Indonesia mengajak masyarakat berpartisipasi aktif mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU PKS melalui penulisan surat. Pekan ini, beberapa fraksi dalam DPR RI mengusulkan supaya Rancangan Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Seksual masuk ke dalam Prolegnas 2021 setelah sebelumnya terdepak dari Prolegnas 2020. Kita akan bahas lebih lanjut bersama Koordinator Seknas Forum Pengada Layanan (FPL) Bagi Perempuan Korban Kekerasan Veni Siregar, Ketua Badan Legislatif DRP RI, Supratman Andi Agtas, dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu dini hari kemarin. Penangkapan Edhy ini diduga terkait korupsi ekspor benih lobster. Sebelumnya kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) era Edhy Prabowo yang membuka keran ekspor benur menimbulkan polemik. Pasalnya kebijakan tersebut bertentangan dengan Menteri KKP sebelumnya Susi Pudjiastuti. Dalam akun twitter resmi milik Susi Pudjiastuti kala itu mencuitkan bahwa ekspor benur hanya menguntungkan pengusaha besar. Kemarin siang pun nama Susi Pudjiastuti menjadi trending topic di media sosial. Warganet menggaungkan keinginan agar bekas Menteri KKP tersebut kembali menjabat. Kita akan bahas lebih lanjut bersama Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin dan Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Tahukah nama-nama calon kepala daerah yang akan bertarung dalam pilkada di daerah Anda? Mengertikah dengan semua program-programnya? Bagi beberapa anak muda, pilkada serentak pada Desember 2020 nanti akan menjadi pengalaman pertama mereka dalam berpartisipasi untuk memilih melalui pemilu. Untuk melihat harapan dan persepsi mereka terhadap Pilkada 2020 maka, Warga Muda, Perludem, Golongan Hutan dan Campaign.id bekerja sama dengan Change.org Indonesia mengadakan sebuah survei terhadap ribuan anak muda Indonesia. Survei diadakan selama 1 bulan antara 12 Oktober-10 November 2020 terhadap lebih dari 9.000 responden di 34 provinsi secara daring. Mayoritas responden adalah anak muda di rentang usia 17-30 tahun yang merupakan warga muda aktif pengguna media sosial. Seperti apa hasilnya? Bagaimana tanggapan KPU? Kita obrolkan hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati. Simak juga penjelasan dari Komisaris Warga Muda, Wildanshah di kanal Youtube Changeorg Indonesia, 24 November 2020 dan Komisioner KPU Ilham Saputra soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kementerian Pendidikan dan Budaya buka peluang untuk memulai pembelajaran tatap muka Januari tahun depan. Mendikbud Nadiem Makarim pun, menyebut keputusan pelaksanaan pembelajaran tatap muka ditentukan oleh tiga pihak. Kepala Daerah, Kepala Kanwil Pendidikan, dan Komite Sekolah. Meski demikian, setiap orang tua punya kebebasan untuk menyetujui atau melarang putra-putrinya bersekolah tatap muka. Bagi orang tua yang tidak setuju, anaknya masih dapat melanjutkan pembelajaran dari rumah. Apakah kebijakan ini tepat jika dilihat dari kondisi pandemi saat ini di Indonesia? Simak obrolannya bersama dengan Ahli Epidemiologi dari Griffith University, Dicky Budiman, Lulu Dewi Angganita, orang tua siswa dari Depok Jawa barat dan Santi, orang tua siswa dari Jakarta. Simak juga pernyataan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nadiem Anwar Makarim di Kanal Youtube Kemendikbud RI, 21 November 2020 soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengungkapkan adanya 38 isu hoaks yang menyasar gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Sementara itu, Bawaslu telah periksa 380 konten internet yang berpotensi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melihat potensi mahasiswa yang begitu besar untuk terlibat dalam memerangi hoaks pilkada, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) luncurkan program mahasiswa periksa hoaks pilkada 2020. Lantas seperti apa upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam memerangi disinformasi terkait Pilkada? Untuk mengetahui hal ini lebih lanjut kita bincangkan bersama Pemeriksa Fakta Mafindo Dedy Helsyanto, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dan Juru Bicara Kemkominfo Dedy Permadi. Simak juga cerita dari Konaah (Universitas 17 Agustus 1945) Mahasiswa yang mengikuti Program periksa hoaks pilkada 2020 Mafindo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Observatorium Bosscha mengungkapkan, ada empat puncak fenomena hujan meteor di November ini. Bahkan fenomena ini dapat disaksikan tanpa alat bantu. Diantaranya, ada hujan meteor Taurid Utara yang puncaknya sudah terjadi di 12 November kemarin namun masih dapat Anda saksikan hingga awal Desember nanti. Kemudian ada juga hujan meteor Leonid yang puncaknya telah terjadi 17 November lalu. Tapi yang berikutnya, kita menyambut hujan meteor Alpha-Monocerotid yang terjadi dari 15 - 25 November 2020, dan puncaknya pada 21 November besok. Sedangkan hujan meteor Orionid, terjadi dari tanggal 13 November hingga 6 Desember 2020 dan puncaknya terjadi pada 28 November 2020. Menarik, bukan? Mau tahu lebih jelas soal fenomena hujan meteor yang berlangsung di sepanjang November ini? Kita tanyakan kepada: Staf Peneliti Observatorium Bosscha, Yatny Yulianty dan Pengurus Divisi Star party dari Himpunan Astronomi Amatir Jakarta (HAAJ), Rakean Shidqii. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Presiden Joko Widodo, saat melakukan kunjungannya ke Puskesmas Tanah Sareal, Bogor, Hari Selasa kemarin, (18/11) mengungkapkan pengadaan vaksin bisa saja mundur ke awal tahun 2021. Alasannya banyak persiapan yang harus matang, sebelum vaksin diberikan ke masyarakat. Jokowi juga menambahkan, vaksin yang dipakai itu harus masuk dalam daftar Badan Kesehatan PBB, WHO. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengharap vaksin tiba di Indonesia akhir bulan ini. Kata dia, sejumlah profesi akan didahulukan dalam rencana vaksinasi, seperti tenaga kesehatan, relawan, aparat keamanan, ASN yang mengurusi pelayanan publik serta tenaga pendidik. Namun Jokowi menyatakan siap menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19, jika harus meyakinkan kepada rakyat terhadap vaksin. Menurut Jokowi, vaksinasi itu tentu harus sesuai arahan dari tim yang menangani. Adakah pengaruh penundaan vaksinasi? Penyediaan calon vaksin, sudahkah sesuai aturan dan timeline, tidak dipaksakan dan terburu-buru? Bagaimana dengan semua kegiatan masyarakat seperti liburan akhir tahun, acara besar, sekolah dan perkantoran masih terus perlu pembatasan seperti sekarang? Kita obrolkan hal ini bersama dengan epidemiolog dari Universitas Airlangga (Unair), Laura Navika Yamani. Simak juga pernyataan dari Kepala BPOM Penny Lukito di rapat dengan Komisi Kesehatan DPR, kemarin Selasa (17/11). *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Sejak pemerintah Arab Saudi membuka kembali layanan ibadah umrah, lebih dari seribu jemaah asal Indonesia sudah diberangkatkan ke Mekah. Penyelenggara perjalanan umrah menargetkan ada 100 ribu calon jemaah asal Indonesia bisa diberangkatkan hingga akhir tahun ini. Namun, pada akhir pekan lalu ada 13 jemaah umrah Indonesia yang dinyatakan positif COVID-19. Meski demikian, Kementerian Agama menegaskan belum ada informasi resmi dari Arab Saudi untuk menghentikan penyelenggaraan ibadah umrah jamaah asal Indonesia. Terkait dengan izin umrah ini sebenernya seperti apa? Umrah dimasa pandemi ini, akankan ada pengetatan protokol kesehatan? Soal hal ini kita bahas lebih lanjut bersama dengan Kepala Bidang Umrah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Zaky Anshary dan Calon Jemaah Umrah Jumali. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Berapa banyak dari kita yang bersiap akan berlibur di akhir tahun nanti? Eits, tahan dulu, karena Satgas Penanganan Covid-19 membuka kemungkinan untuk menghapus libur panjang akhir tahun mendatang. Ketua Satgas Penanganan Covid- 19 Doni Monardo mengatakan, kemungkinan itu diambil jika kasus positif meningkat signifikan. Ia mengklaim, selama Oktober kasus Covid-19 dapat dikendalikan. Namun dua pekan terakhir, atau usai libur panjang akhir Oktober, terjadi peningkatan kasus. Doni mengatakan, Satgas akan mengamati penambahan kasus ini hingga seminggu ke depan. Seperti apa evaluasi antisipasi kasus Covid pada libur kemarin? KIta akan bahas hal ini bersama dengan Epidemiolog UI Pandu Riono. Simak juga pernyataan dari Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo di Kanal youtube BNPB, Sabtu 14 November 2020 dan KoordinatorRS Darurat Covid-19 Wisma Atlet, Tugas Ratmono di Kanal youtube BNPB Minggu 15 November 2020. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Tagar #Indonesiaterserah kembali digemakan oleh warganet hingg amenjadi Trending Topic dari Sabtu (14/11) dan masih eksis hingga Minggu siang. Dokter Tirta yang merupakan relawan Covid-19 sekaligus aktivis media sosial, melalui akunya @tirtha_hundhi, mengkritisi pemerintah karena memberikan 20 ribu masker ke sebuah acara pernikahan sembari mencantumkan tagar #Indonesiaterserah. Sebelumnya, Tirta juga menyoroti kerumunan massa yang tercipta akibat kampanye pilkada dan aksi unjuk rasa. Ia pun kembali mengingatkan banyaknya tenaga medis yang gugur dalam menangani pandemi Covid-19. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo pun meminta maaf perihal pemberian 20 ribu masker di acara Pernikahan putri dari Rizieq Shihab pada akhir pekan kemarin hingga mungkin menyebabkan banyak pihak yang kurang senang. Namun Doni menegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Sebenarnya bagaimana dampak dari adanya kerumunan massa di waktu pandemi dan kapan kira-kira akan terasa dampaknya? Bagaimana perlu menyikapi kerumunan yang terus tercipta di masa pandemi ini? Kita simak obrolannya bareng Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman. Simak juga pernyataan dari Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo di Kanal Youtube BNPB, Minggu 15 November 2020 dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pecinta Film Indonesia, khususnya genre horor pasti tak asing dengan Film berjudul Perempuan Tanah Jahanam. Dan, kabar baiknya nih, film besutan sutradara Joko Anwar tersebut kini telah resmi mewakili Indonesia untuk bersaing di ajang perhargaan bergengsi Academy Award atau Piala Oscar. Film ini bakal bersaing di kategori Film Fitur Internasional (International Feature Film) di Academy Award ke-93. Perempuan Tanah Jahanam atau di luar Indonesia tayang dengan judul "Impetigore", dipilih oleh Komite Seleksi Oscar Indonesia dari 59 film Indonesia lain. Sebelumnya, film ini telah terpilih untuk International Premiere di Sundance Film Festival tahun ini, film tersebut juga meraih Melies Award for Best Asian Film dalam Bucheon International Fantastic Film Festival di korea Selatan. Bagaimana tanggapan dari Sutradara Film Perempuan Tanah Jahanam, Joko Anwar? Dan bagaimana tanggapan dari Komunitas Film soal hal ini? Kita akan cari tahu hal ini bersama dengan Sutradara Film Perempuan Tanah Jahanam, Joko Anwar dan Zul Gucci dari Komunitas Gila Film. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Belakangan, viral kasus raibnya saldo tabungan atlet e-Sport Winda Lunardi dan ibunya, Floleta sebesar Rp 22 miliar. Kepolisian telah menetapkan Kepala Cabang (Kacab) Maybank Cipulir berinisial A sebagai tersangka. Saat ini, kasusnya masih dalam penyidikan kepolisian. Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memandang kasus dugaan hilangnya saldo milik nasabah tersebut sebagai preseden buruk, dan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, yang bisnisnya berbasis kepercayaan. Sesungguhnya seperti apa jaminan keamanan menyimpan uang di bank? Bagaimana sebetulnya perlindungan masyarakat sebagai nasabah sebuah bank? Kita obrolkan hal ini bersama dengan Wakil Ketua YLKI Sudaryatmo dan Pengamat Perbankan dari Indef Eko Listiyanto. Simak juga keterangan dari Juru bicara Mabes Polri, Awi Setiyono soal kasus hilangnya dana nasabah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kata "Bandara" menjadi trending topic teratas kemarin siang di media sosial dengan lebih dari 50 ribu tweet. Ini berkaitan dengan kerumunan massa simpatisan Rizieq Shihab di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten (10/11) kemarin. Peristiwa berkumpulnya kelompok orang dalam jumlah besar di masa Pandemi juga sebelumnya terjadi saat demonstrasi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Sementara, Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan klaster baru penyebaran virus corona berpotensi muncul saat terjadinya kerumunan massa di satu lokasi. Kata dia, angka positivity rate yang masih tinggi di Tanah Air, khususnya DKI Jakarta menjadi salah satu faktor yang patut dicermati. Selain itu, Juru Bicara Satgas penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan bahwa Indonesia saat ini masih menghadapi kondisi pandemi Covid-19. Ia menyebut, kerumunan bisa menimbulkan potensi penularan virus Covid-19. Terlebih kata dia, virus Covid-19 tak terlihat dan tak selalu menunjukkan gejala. Baaimana mesti diantisipasi klasternya? Bagaimana pemantauan peningkatan jumlah kasus setelah terjadi kerumunan? Kita obrolkan hal ini bersama dengan Kasudin Kesehatan Jakarta Pusat Erizon Safari dan Epidemiolog UI Pandu Riono. Simak juga pernyataan dari Juru Bicara Satgas penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers di kanal Youtube BNPB pada Selasa, 10 November 2020. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Rencana vaksinasi telah didengungkan, namun sebagian masyarakat masih ragu ataupun tak bersedia menerima calon vaksin yang saat ini tengah dipersiapkan. Sebelumnya, sebuah survei dilakukan oleh Laporcovid19.org menyebut hanya 31% responden menyatakan bersedia menerima vaksin Biofarma-Sinovac yang saat ini tengah menjalani uji klinis fase tiga. Sementara, sebanyak 69% responden menyatakan ragu-ragu hingga tidak bersedia. Apa tanggapan dari Koalisi Warga LaporCovid19.org soal hal ini? Bagaimana pula tanggapan Satgas Covid-19 IDI jika sampai saat ini masih ada yg mempertanyakan transparansi keamanan vaksin? Kita simak obrolannya bersama Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Masdalina Pane dan Ketua Satgas Covid-19 IDI Zubairi Djoerban. Simak juga pernyataan dari Koordinator Koalisi Warga LaporCovid19.org, Irma Hidayana dalam acara “Menguji Transparansi Keamanan Vaksin Covid-19” di Kanal Youtube AJI Indonesia, 4 November 2020. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Presiden Joko Widodo ucapkan selamat kepada Joe Biden dan Kamala Harris atas kemenangannya dalam Pilpres Amerika Serikat (AS). Jokowi sampaikan ucapan selamatnya tersebut lewat akun media sosialnya, Minggu (8/11) kemarin. Lewat Twitter, Jokowi pun menantikan kerjasama yang memperkuat hubungan Indonesia dan Amerika Serikat di sektor ekonomi, demokrasi dan multilateralisme. Pemilihan Presiden Amerika serikat memang menyedot perhatian dunia. Di media sosial pun, topic ini cukup trending. Pasalnya, hasil pemilihan pemimpin tertinggi Negeri Paman Sam ini dinilai bakal mempengaruhi kondisi perekonomian global kedepannya. Namun, apakah terpilihnya Joe Biden sebagai presiden baru Amerika Serikat ini membawa pengaruh bagi Indonesia? Soal hal ini kita simak obrolannya bareng Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah dan Pengamat Hukum Internasional Hikmahanto Juwana. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pandemi Covid-19 yang berjalan selama hampir setahun mengharuskan masyarakat membatasi mobilitasnya. Demi menghindari rasa jenuh, banyaknya waktu luang di rumah dihabiskan dengan mengeksplorasi hobi baru, seperti mengoleksi tanaman atau memelihara ikan hias. Karena tengah digandrungi banyak orang, maka tak tak mengherankan jika usaha tanaman hias semakin laris di tengah pandemi. Sebutlah aglonema, monstera hingga caladium adalah deretan tanaman hias daun yang lagi naik daun. Sementara, ikan hias seperti Cupang, Guppy, juga Angelfish, harganya kian berlipat karena banyak diburu orang. Anda sendiri pilih yang mana? Koleksi ikan hias atau tanaman hias? Kita akan cari tahu bersama Jidda Kusnandar, pengusaha tanaman di Bali yang berbisnis secara online dengan akun: ruanghijau_ , Murie Anandayu owner dari akun IG jual beli tanaman "metimefactory", dan Pengusaha ikan hias dari Cileduk, Tangerang bernama Zainuddin. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Seruan untuk memboikot produk-produk Prancis ramai di media sosial. Tak hanya menggema di dunia maya, namun pemboikotan sudah menjadi aksi di beberapa tempat seperti sweeping produk-produk Prancis di pertokoan oleh kelompok ataupun organisasi masyarakat. Kepolisian bahkan menyiapkan pengamanan di sejumlah daerah menyikapi ramainya ajakan untuk memboikot produk-produk dari Prancis. Juru bicara Mabes Polri Awi Setiyono mengatakan pihaknya telah menyiapkan cadangan kekuatan di sejumlah daerah untuk mengantisipasi jika terjadi situasi yang memanas. Aksi ini dipicu pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron karena dinilai menghina dan melukai perasaan umat Islam dunia. Sementara, Presiden Joko Widodo mengecam pernyataan Macron dan mengajak dunia mengedepankan persatuan dan toleransi beragama untuk membangun dunia yang lebih baik. Seberapa besar produk Prancis menguasai retail Indonesia? Bagaimana tingkat ketergantungan masyarakat terhadap produk Prancis? Kita cari tahu bersama Dewan Penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Tutum Rahanta dan Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Usai libur panjang, muncul kekhawatiran soal kemungkinan adanya penambahan kasus covid-19. Pasalnya, dalam empat hari rapid test di gelar di kawasan Puncak, Bogor saja, didapati lebih dari 60 wisatawan yang reaktif. Untuk Jawa Tengah sendiri, pemprov melaporkan lebih dari seratus wisatawan reaktif dari pemeriksaan tes covid secara acak pada masa libur kemarin. Kini, masyarakat kembali kepada rutinitasnya masing-masing. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) pun mendesak pemerintah, baik di pusat maupun daerah untuk menguatkan 3T, yakni: Testing, Tracing, Treatment. Perlukah tes dan tracing masif di tiap kota asal dan tujuan? Apa yang bisa masyarakat lakukan pasca liburan panjang ? Kita obrolkan lebih lanjut bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Koordinator RS Darurat Covid-19, Tugas Ratmono, dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan tidak ada kenaikan pada Upah Minimum Provinsi tahun depan. Hal itu tertuang Dalam Surat Edaran Menaker yang diterbitkan Senin 26 Oktober 2020 lalu. Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada gubernur se-Indonesia itu mengatur penetapan upah minimum 2021 pada masa pandemi Covid-19. Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusimengklaim, penetapan upah minimum 2021 berdasarkan masukan dari pekerja dan pengusaha. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkap keputusan tak ada perubahan pada besaran UMP 2021 telah mempertimbangkan kondisi ekonomi Indonesia pada masa pandemi ini. Berdasarkan Surat Edaran tersebut, para gubernur diminta untuk mengumumkan besaran upah pada 31 Oktober 2020. Bagaimana buruh merespons hal ini? Bagaimana kita harus menata keuangan di tahun depan jika UMP tak naik? Kita akan bahas hal ini bersama dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban, dan Metta Anggriani - Certifie Financial Planner. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Seorang siswa MTs di kota Tarakan bunuh diri, salah satu faktornya, diduga akibat tugas Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang menumpuk. Meski motif bunuh diri seseorang tidak pernah tunggal, namun beban PJJ disinyalir menjadi salah satu penyebab peserta didik depresi. Sementara itu, Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan, Kementerian Kesehatan dan Dinas-dinas Kesehatan di daerah seharusnya bersinergi dengan Dinas-dinas Pendidikan Kantor Kementerian agama di Kabupaten/kota maupun provinsi untuk ikut bantu membina kesehatan mental peserta didik. Walaupun PJJ telah memasuki fase II, namun FSGI masih mencatat beberapa persoalan yang muncul. Diantaranya: aturan Kemendikbud tidak ditaati Dinas dan Sekolah, mata pelajaran dan jadwal masih menggunakan kurikulum normal, sekolah tidak memiliki pedoman PJJ, adanya tugas yang menumpuk, kompetensi orang tua rendah, serta PJJ yang membosankan hingga sebabkan siswa stress. Kita bahas lebih lanjut soal hal ini bersama Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti, Wasekjen FSGI Fahriza Tanjung, dan Psikolog Universitas Pancasila (UP) Aully Grashinta. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Belakangan, viral foto di media sosial yang menunjukkan seekor komodo berhadap-hadapan dengan truk membawa perlengkapan konstruksi. Foto tersebut diduga berada di Pulau Rinca, NTT, Taman Nasional Komodo yang merupakan habitat hewan endemik, komodo. Komodo merupakan binatang purba yang masih bertahan hidup hingga saat ini. LSM pemerhati lingkungan Walhi menilai pembangunan berskala besar di lokasi tersebut justru mengancam kehidupan komodo. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengklaim pembangunan proyek di Taman Nasional komodo khususnya di Pulau Rinca terus dilakukan dengan hati-hati tanpa mengganggu populasi komodo. Meskipun, tak menampik jika pembangunan "Jurassic Park" yang ditargetkan rampung 2021 itu menggunakan alat berat. Yuk kita simak obrolannya bareng Direktur Walhi Nusa Tenggara Timur Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, Wiratno dan Ketua Asosiasi Kapal Wisata (Askawi) Ahyar Abadi dari desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Ahyar Abadi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pemerintah mengingatkan agar perayaan kegiatan keagaaman terus menerapkan protokol kesehatan. Seperti perayaan Maulid Nabi Muhammad kali ini. Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito meminta Pemda dan satgas daerah memastikan kegiatan-kegiatan perayaan dilakukan berpedoman dengan protokol kesehatan 3M. Kata Wiku, pemda juga harus berkomunikasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, pengelola hotel, pengelola tempat wisata, pelaku usaha dan pihak-pihak lain yang dirasa perlu sesuai karaktereristik masing-masing daerah dalam rangka pencegahan Covid-19 dan penegakan disiplin protokol kesehatan sesuai aturan yang berlaku. Lalu bagaimana tokoh agama juga dapat berperan dalam mengingatkan pentingnya protokol kesehatan di tengah pandemi? Apa yang bisa kita lakukan saat perayaan Maulid Nabi Muhammad di tengah pandemi tanpa mengurangi maknanya? Simak obrolannya bareng Ustazah Izza Farhati dan Ustazah Fera Rahmatin Nazila. Simak juga pernyataan dari Juru bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito di Kanal Youtube Sekertariat Presiden, 27 Oktober 2020 soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memprediksi kenaikan arus transportasi berkisar 10-20 persen pada libur bersama akhir Oktober 2020, memperingati Maulid Nabi Muhammad. Menhub Budi pun mengklaim pihaknya berupaya mengantisipasi adanya kemacetan transportasi darat dan penumpukan penumpang moda transportasi laut, udara, dan KA pada hari H puncak arus keberangkatan yang diperkirakan terjadi pada tanggal 27 dan 28 Oktober 2020 dan puncak arus balik diperkirakan terjadi pada tanggal 1 November 2020. Ia juga menghimbau operator moda transportasi untuk mempersiapkan sekaligus menerapkan protokol kesehatan ketat di lapangan saat libur panjang. Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menambah perjalanan kereta api yang melayani pelanggan sebanyak 13% menyambut libur panjang akhir Oktober. Penambahan perjalanan KA ini untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah pelanggan pada masa liburan tersebut. VP Public Relations KAI Joni Martinus melalui siaran pers menyebut pihaknya tetap mengedepankan protokol kesehatan saat melayani pelanggan pada libur Long Weekend. Lebih lengkapnya kita simak pernyataan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Simak juga obrolan bersama Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno dan Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Adakah rencana yang anda siapkan untuk menghabiskan waktu libur panjang pada pekan ini? Mulai besok, Rabu 28 Oktober sampai Minggu 1 November 2020, cuti bersama diberlakukan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Kekhawatiran adanya klaster kasus COvid-19 akibat mobilitas masyarakat saat libur muncul karena tren yang pernah terjadi sebelumnya. Kita simak perbincangan bersama Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, dan Sekretaris Jendral Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Maulana Yusran. Simak juga pernyataan dari Presiden Joko widodo, Menteri dalam Negeri Tito Karnavian, dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Seperti apa perubahan perilaku yang terjadi pada Anda selama masa pandemi? Lalu, bagaimana jika Anda menemukan orang di sekitar anda tak menjalankan protokol kesehatan? Mampukah kita menjadi duta perubahan perilaku bagi lingkungan terdekat? Pemerintah pun melibatkan berbagai pihak untuk menjadi duta perubahan perilaku demi mencegah penyebaran Covid-19. Mulai dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) bersama Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyelenggarakan program Duta Mahasiswa Perubahan Perilaku. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Nizam mengatakan bahwa sejak awal pandemi COVID-19, Kemendikbud bersama seluruh organisasi mahasiswa bidang kesehatan telah berhasil menjaring lebih dari 15.000 relawan untuk membantu pencegahan penyebaran COVID-19. Semua relawan ini, mendapatkan capacity building melalui webinar dari WHO, Kementerian Kesehatan dan Perhimpunan Dokter Spesialis. Sementara itu, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Sonny Harry B. Harmadi berharap, penyadaran dan perubahan perilaku tersebut dapat memutus rantai penularan COVID-19. Ia menyebut pembentukan Bidang Perubahan Perilaku pada Satgas Penanganan COVID-19 dimaksudkan untuk menangani permasalahan penularan COVID-19 dari hulu. Yaitu, dengan mendorong percepatan perubahan perilaku masyarakat agar patuh 3M (Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak). Kita simak bersama Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Sonny Harry B. Harmadi, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Nizam, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke KBR pada Rabu (21/10) kemarin, berkesempatan melakukan wawancara eksklusif Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil perihal uji klinis calon vaksin yang berlangsung di wilayahnya, juga simulasi pemberian vaksin yang telah dilakukan. Uji klinis dilakukan di Universitas Padjadjaran Bandung beberapa waktu lalu. Sementara, Depok menjadi tempat simulasi penanganan vaksin covid-19, mulai dari persiapan rumah sakit, puskesmas dan tenaga medis untuk menghadapi rencana vaksinasi awal secara terbatas yang direncanakan pemerintah. Kita simak bersama penjelasan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal hal ini. Simak juga cerita pengalamannya maju sebagai relawan uji klinis calon vaksin Covid-19 dari Sinovac,Tiongkok. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Presiden Joko Widodo menginginkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia tahun depan, bisa berlangsung aman dari penyebaran virus corona atau Covid-19. Jokowi menginstruksikan jajarannya agar mempersiapkan protokol kesehatan ketat saat Piala Dunia digelar di enam provinsi di Indonesia. Presiden menyampaikan itu saat memimpin rapat terbatas persiapan Piala Dunia U- 20 di Istana Bogor secara virtual awal pekan ini. Jokowi mengatakan Piala Dunia U-20 tahun depan, rencananya akan dilaksanakan di bulan Mei dan Juni. Dia pun meminta agar kesiapan sarana dan prasarana di stadion utama maupun pendukung, bisa selesai tepat waktu. Jokowi berharap penyelenggaraan bisa berjalan lancar dan aman meskipun dihelat saat pandemi virus corona. Kita simak pernyataan Presiden Joko Widodo soal hal ini lewat kanal Youtube sekretaris Presiden, 19 Oktober 2020. Simak juga penuturan Ketua Umum (Ketum) PSSI, Mochamad Iriawan soal kesiapan timnas dan Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali soal persiapan Piala Dunia U-20 terkait infrastruktur lapangan. Dibagian akhir, simak obrolan bareng pengamat sepakbola Ario Yosia soal kesiapan Timnas kita hadapi Piala Dunia U-20. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke ebuah survei dilakukan oleh Laporcovid19.org menyebut hanya 31% responden menyatakan bersedia menerima vaksin Biofarma-Sinovac yang saat ini tengah menjalani uji klinis fase tiga. Sementara, sebanyak 69% responden menyatakan ragu- ragu hingga tidak bersedia. Survei itu dilakukan bersama peneliti dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Magister Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta, dan Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana (FPT PRB), dan dipaparkan pertengahan Oktober lalu. Dari survei itu juga didapatkan bahwa penerimaan responden terhadap vaksin Merah Putih yang tengah dibuat LBM Eijkman-Biofarma sedikit lebih baik, yakni 44 % bersedia dan 56% responden menyatakan ragu-ragu hingga tidak bersedia menerima. Pengambilan data dilakukan secara online karena memperhitungkan keamanan di masa pandemi, menggunakan aplikasi survei Qualtrics pada 22 September – 3 October 2020. Jumlah responden lebih dari 2.000 dengan usia 18 tahun ke atas. Kita cari tahu soal hal ini bersama dengan Tim Pengembang Vaksin Merah Putih sekaligus Wakil Kepala Lembaga Eijkman Herawati Supolo Sudoyo, dan Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Widjajarta. Simak juga pernyataan dari Peneliti dan Pengajar pada Fakultas Psikologi UI dan Kolaborator ahli LaporCovid19, Dicky Pelupessy di kanal Youtube Lapor Covid 19 soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menemukan hampir 1200 isu hoaks atau berita bohong terkait Covid-19 di media sosial. Menkominfo Johnny G Plate menyebut, temuan isu hoaks itu tersebar di empat platform media sosial, yakni Facebook, Instagram, Twitter serta Youtube. Kata Menkominfo Johnny G Plate, saat ini pihaknya tengah memproses sekitar 260- an sebaran hoaks. Kemenkominfo, juga bekerja sama dengan kepolisian terkait patroli siber di media sosial. Saat ini, lebih dari 100 orang dijadikan tersangka oleh Kepolisian karena memproduksi dan menyebarkan hoaks. Dari jumlah itu, 17 orang di antaranya ditahan di Bareskrim dan di sejumlah Polda di Indonesia. Seperti apa perkembangan hoaks yang ditangani kementerian komunikasi dan informatika? Apa resiko atau dampak hoaks Covid-19 di tengah pandemi ini? Bagimana mestinya ini diatasi? Kita simak obrolannya bareng Epidemiolog dari Universitas Airlangga (Unair), Laura Navika Yamani. Simak juga pernyataan dari Menkominfo Johnny G Plate di Kanal Youtube Indikator Politik Indonesia, Minggu 18 Oktober 2020 dan juga Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Di antara demonstran penolak UU Cipta Kerja, terdapat pelajar SMA maupun SMK. Bahkan di Jakarta, ada diantaranya siswa SD dan SMP. Juru bicara Polda Metro Jaya Yusri Yunus menjelaskan, ada 1.300-an pemuda ditangkap di ibu kota dan 800-an diantaranya merupakan pelajar dari Jakarta, Depok, Tangerang dan Bogor. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pun mengingatkan Polri agar jangan sampai menuliskan catatan kriminal dalam dokumen anak-anak yang terlibat demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja. Misalnya, dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), karena akan berdampak sosial pada masa depan anak. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) biasanya menjadi salah satu syarat ketika melamar pekerjaan. Pernyataan KPAI ini berawal dari pihak kepolisian yang menyinggung bahwa aksi rusuh pelajar dalam demo bakal berdampak pada SKCK seperti yang diungkap oleh Kapolres Metro Depok Azis Andriansyah pada keterangan pers, Rabu lalu (14/10/20). Sebenarnya bolehkah pelajar melakukan demo? Seperti apa ketentuan penanganannya yang tepat? Benarkah tindakan demo yang dilakukan pelajar mempengaruhi SKCK? Kita bahas bersama Juru Bicara Kompolnas Poengky Indartidan Ketua KPAI, Susanto. Kita semua dapat melakukan bagian kita dalam mendidik orang dengan pengetahuan dan ide baru untuk mendorong kemajuan masyarakat. Sementara itu, dengan menguatnya jumlah pendengar podcast, makin besar pula potensinya sebagai media perubahan perilaku masyarakat melalui nilai-nilai edukasi yang disampaikan. Namun bagaimana membuat isu-isu yang mendidik ini bisa digemari? Ini menjadi tantangan tersendiri bagi produsen podcast. Nah, Podcast Party yang digelar KBR beberapa waktu lalu, menghadirkan sejumlah first movers dari podcast yang sifatnya edukatif dengan tema yang cukup serius -- dari soal lingkungan, feminisme, hak asasi manusia sampai kesehatan mental. Buat yang ketinggalan event-nya, tak perlu khawatir karena pagi ini, kita hadirkan kembali rangkumannya. Yuk kita simak bersama Prodita Sabarini Editor Chief The Conversation Indonesia, Editor in Chief Magdalene Devi Asmarani, Pendiri Yayasan Indonesia Cerah Adhityani Putri (Podcast Imaginacity), dan Deputi Direktur Human Rights Working Group Daniel Awigra (Podcast HAMburger). *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Di dunia, sudah banyak institusi dan perusahaan besar yang punya podcast. Podcast menjadi sarana untuk mengkomunikasikan value serta misi mereka kepada konsumen. Ini jadi sarana marketing yang baru untuk perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft, McDonald’s, GE atau eBay. Di Indonesia, beberapa brand atau institusi Indonesia yang mulai menggunakan media podcast, diantaranya adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Wardah, dan Ipot. Kita simak obrolannya bersama Marketing Project at IndoPremier Sekuritas Ipot, Masayu Bella, Kepala Biro Humas Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat Aulia Arriani, dan Public Relation Wardah Cosmetics, Wilda Arginisa. Pemerintah mengklaim bakal siapkan vaksin Covid-19 di Kuartal IV tahun ini. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan selama Kuartal-IV setidaknya dibutuhkan sebanyak 270-an juta vaksin. Airlangga berharap 30 juta bisa digunakan untuk vaksinasi di tahun 2020. Pemerintah pun mengaku menyiapkan Down Payment (DP) untuk pembelian vaksin Covid-19 asal Inggris, AstraZeneca. Menurutnya pemerintah saat ini tengah bernegosiasi agar mendapat slot pembelian vaksin. Selain AstraZeneca, sebelumnya pemerintah juga telah melakukan finalisasi terhadap beberapa supplier vaksin seperti Sinovac sebanyak 143 dosis, yang saat ini ditangani oleh Bio Farma. Sinopharm 15 juta dosis dan CanSino 100 ribu dosis di akhir 2020, dan 15 juta di tahun 2021. Vaksin-vaksin tersebut menurut Airlangga akan diberikan kepada tim medis, TNI dan Polri, aparat hukum, petugas pelayanan publik dan lainnya secara bertahap. Kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan Juru bicara Bio Farma, Iwan Setiawan dan Epidemiolog, Pandu Riono. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Akhir pekan kemarin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan keluarkan surat terkait imbauan pembelajaran secara daring dan sosialisasi UU Cipta Kerja. Dalam surat yang ditujukan kepada para pimpinan perguruan tinggi itu memuat beberapa hal. Diantaranya, permintaan kepada mereka untuk mengimbau para mahasiswa atau mahasiswinya untuk tak ikut serta dalam kegiatan demonstrasi/unjuk rasa/penyampaian aspirasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan di masa pandemi ini. Selain itu, tersurat juga permohonan agar membantu mensosialisasikan isi UU Cipta Kerja dan mendorong kajian-kajian akademis obyektif atas UU tersebut. Hasil pemikiran dan aspirasi dari kampus hendaknya disampaikan kepada Pemerintah maupun DPR melalui mekanisme yang ada dengan cara-cara yang santun. Seperti apa cara lain mahasiswa menyampaikan aspirasi ke pemerintah jika tak berdemo? Akankah ada penerapan sanksi bagi mahasiwa yang tetap melakukan aksi atau unjuk rasa? Kita akan bahas hal ini bersama Ketua Forum Rektor Indonesia, Arif Satria dan Presiden BEM UNAIR Agung Tri Putra. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Di saat Ibu Kota Jakarta masih bergulat dengan penanganan kasus Covid-19, banjir pun hadir. Sabtu ini, sebanyak 100 warga mengungsi akibat banjir dan longsor yang terjadi di Ciganjur, Jakarta Selatan kemarin Sabtu (10/10). BNPB pun telah mengingatkan potensi timbulnya klaster baru dengan banyaknya warga yang mengungsi akibat bencana alam seperti banjir. Potensi bencana alam di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia, dikhawatirkan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Seperti apa protokol penanganan bencana alam di daerah dengan status darurat Covid? Apayang harus disiapkan bagi korban dan tim tanggap darurat? Kita akan bincangkan hal ini bersama Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penaganan COVID-19, Dewi Nur Aisyah, Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB, Bambang Surya Putra, dan Peneliti dari Pusat Penelitian Mitigasi Bencana ITB, Nuraini Rahma Hanifa. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Selain Youtube atau TikTok, podcast menjadi tren baru selama beberapa tahun terakhir. Podcast pun tak lagi hanya berupa berkas audio semata, karena banyak juga yang hadir dalam bentuk video podcasting. Dengan podcast ini, banyak publik figur yang mengangkat topik-topik penting seperti kesehatan mental, tips mengelola keuangan, mengurus rumah tangga dan kisah inspiratif. Masih lanjut nih Podcast Party kita! Bagi yang ketinggalan ikutan pestanya kemaren, tenang saja, kembali bisa kita perdengarkan rangkuman obrolannya pagi ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pekan ini KBR kembali menggelar Podcast Party. Ini kali kedua kita kumpulin podcaster-podcaster handal untuk saling berbagi ilmunya. Bagi yang ketinggalan ikutan, tenang saja, kembali bisa kita perdengarkan kembali rangkuman obrolannya. Seperti kita tahu, podcast makin akrab di telinga banyak orang. Hasil survei Reuters Institute bersama University of Oxford pada 2019, menyebutkan, lebih dari sepertiga orang segala umur di 38 negara mendengarkan podcast. Tapi nggak semua podcast jadi populer? Apa sih kira-kira yang bikin satu podcast lebih moncer dari podcast lainnya? Kita cari tahu bersama Rane Hafied dari Podcast Suarane, Sakti Parantean dari Podcast Lenyap dan Sacred Riana, Asrul Dwi dari podcast Dear Dearest dan Bimo dan Dhanu dari Podcast Malam Kliwon. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Gelombang penolakan dari berbagai pihak terjadi setelah DPR sahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Beberapa kelompok masyarakat berniat suarakan protes dengan turun ke jalan. Akan tetapi, Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya melarang aksi demo buruh pada pekan ini. Padahal menurut rencana, para buruh bakal gelar aksi penolakan produk legislasi itu pada 6 hingga 8 Oktober besok. Sampai hari ini tidak ada UU yang melarang tetap dilaksanakannya hak menyampaikan pendapat di tengah pandemi. Meski pelaksanaan protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Di lain pihak, warganet melakukan protes secara online hingga membuat tagar #JegalsampaiGagal #RIPDPR #OmnibusLawSampah menjadi Trending Topic di media sosial sejak kemarin. Kita akan bahas hal ini bersama dengan Peneliti ICW Divisi Kampanye Publik Tibiko Zabar Pradono. Simak juga pernyataan dari Pdt. Penrad Sagian dan Pdt. DR. Merry Kolimon soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memprediksi kondisi perekonomian di tahun 2021 akan tetap diliputi ketidakpastian. Itu didasarkan pada situasi pandemi Covid-19 yang kemungkinan masih terus berjalan hingga 2021. Meski begitu, semangat untuk terus produktif mesti digelorakan di tengah masyarakat. Belakangan, bisa kita jumpai beberapa orang di lingkar pertemanan marak menawarkan dagangannya. Demi menambah penghasilan, atau sekadar untuk bertahan di tengah pandemidan ketidakpastian ekonomi. Sebagian orang pun menyikapinya dengan mendukung upaya bisnis kawannya seperti turut melarisi barang yang dijajakannya. Bahkan belakangan, santer tendengar gerakan beli dagangan teman demi membuat roda ekonomi berjalan. Kita akan bahas hal ini bersama dengan Rori Idris, seorang guru, pelaku UMKM sekaligus pendukung Gerakan Beli Dagangan Teman, dan Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Obat antivirus untuk pasien Covid-19 di Indonesia telah diluncurkan oleh PT Kalbe Farma dengan nama Covifor. PT Kalbe Farma menyatakan bakal segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, untuk memetakan kebutuhan dan sistem edar obat Covifor untuk pasien Covid-19. Covifor merupakan versi generik Remdesivir yang membeli lisensi dari perusahaan biofarmasi asal Amerika Serikat, Gillead Sciences. Dalam situs Gilead disebutkan, awalnya mengembangkan Remdesivir itu untuk mengatasi virus Ebola. Tapi uji coba terbatas pada penyakit infeksi saluran pernafasan MERS dan SARS menunjukkan, Remdesivir dimungkinkan bisa mengobati pasien COVID-19. Sejumlah negara sudah menggunakan Remdesivir untuk pengobatan pasien korona, misalnya di Amerika Serikat dan Korea Selatan. Penggunaannya diketahui hanya untuk pasien COVID-19 kondisi kritis, atau pasien dengan saturasi oksigen di bawah 94. Di Indonesia, Kepala Badan POM Penny Lukito menyatakan, obat Covifor sudah boleh beredar. Amankah penggunaan obat ini? Bagaimana menyikapi saat penggunaan obat itu menimbulkan efek samping? Kita akan bahas hal ini bersama dengan Ketua Satgas Covid-19 IDI Zubairi Djoerban, Penasihat Senior Dirjen WHO Diah Satyani Saminarsih, dan Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) dokter Marius Widjajarta. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Sepanjang masa pandemi ini, bagaimana konsumsi anda atas kosmetik? Masih gencarkah belanja make up keluaran terbaru seperti dulu? Kondisi yang mengharuskan masyarakat untuk lebih banyak di rumah aja membuat penggunaan kosmetik dan aktivitas perawatan kecantikan lainnya semakin berkurang. Dilansir dari laman satgas covid-19, adanya imbauan #dirumahsaja, work from home (WFH), dan social distancing juga ikut mempengaruhi bisnis kecantikan dan perawatan diri.Hasil survei McKinsey pada awal Mei 2020 menunjukkan 8% responden Indonesia membatalkan atau menunda pembelian make-up. Sementara, 7% responden membatalkan atau menunda pembelian skin care hingga batas waktu yang belum ditentukan. Lantas seperti apa pola makan yang baik bagi kesehatan tubuh dan kecantikan kulit? Kita obrolkan bareng: Dokter spesialis gizi klinik RS Pondok Indah, Raissa Edwina Djuanda. Simak juga kiat-kiat cantik dan bugar dari Dokter kulit I Gusti Nyoman Darmasaputra, Mantan Atlet Bulu Tangkis Manuputty Bellaetrix, dan Influencer Jelita Jae. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Presiden Joko Widodo memerintahkan agar metode intervensi lokal alias mini lockdown diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia. Metode intervensi itu demi menekan laju penyebaran virus korona. Menurut Jokowi, mini lockdown jauh lebih efektif apabila dilakukan secara berulang dan disesuaikan dengan data penyebaran wilayah di satuan kecil. Sementara itu, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 memastikan bahwa arahan dari Presiden Joko Widodo terkait mini lockdown, akan selaras dengan penegakan disiplin kesehatan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020. Lantas bagaimana pandangan ahli epidemologi, soal penerapan mini lockdown? Kita tanyakan kepada Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman. Simak juga pernyataan dari Presiden RI Joko Widodo, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya membuat perencanan program vaksinasi COVID-19 dalam dua pekan ke depan. Ia menginginkan perencanaan dibuat secara detaill sebelum vaksin virus korona selesai diuji klinis. Pemerintah menganggarkan Rp37 triliun untuk memenuhi kebutuhan vaksin COVID- 19 hingga dua tahun mendatang. Estimasi uang muka untuk pengadaan dan produksi vaksin, tahun ini sebesar Rp3,8 triliun. Pada RAPBN 2021, sudah dialokasikan Rp18 triliun untuk memenuhi kebutuhan anggaran vaksin. Pemerintah akan mendahulukan vaksinasi COVID-19 ke tenaga medis terutama dokter yang berada di baris depan. Ada berapa tahapkah penyuntikan vaksin yang diperlukan tiap orang? Dilihat dari jumlahnya yang terbatas, seperti apa rekomendasi terkait strategi distribusi vaksin? Kita akan bincangkan hal bersama Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra dan Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Prof Amin Soebandrio. Simak juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto, dan Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Lebih dari satu semester kita jalani hidup di tengah pandemi Covid-19. Sudahkah kita sepenuhnya patuh dalam menerapkan protokol kesehatan, atau kita termasuk dalam kelompok masyarakat yang tak indahkan segala langkah pencegahan penyebaran virus corona itu? Demi melihat tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan pun, Badan Pusat Statistik (BPS) luncurkan hasil survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19. Kata Kepala BPS Suhariyanti, survei dilakukan awal bulan ini dengan jumlah responden lebih dari 90 ribu orang. Tujuannya juga untuk memahami apa saja kendala atau alasan ketika masyarakat tidak melakukan protokol kesehatan yang selalu gencar disosialisasikan. Hasilnya, lebih dari 90 persen masyarakat sudah patuh memakai masker. Namun, tingkat kepatuhan masyarakat untuk mencuci tangan masih 75 persen. Sedangkan kepatuhan masyarakat untuk jaga jarak di bawah 75 persen. Tingkat kepatuhan, salah satunya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang. Kita akan obrolkan hal ini bersama Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra. Simak juga pernyataan dari Kepala BPS Suhariyanto lewat kanal Youtube BNPB Senin kemarin (28/9). *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Demi menyuarakan pentingnya tindakan dan penanganan krisis iklim, aksi Global Climate Strike digelar serentak di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia Jumat lalu (25/9).Tapi bagaimana sesungguhnya para pemuda Indonesia menyikapi dampak krisis iklim? Sebuah survei daring krisis iklim di mata anak muda yang dilakukan oleh Yayasan Indonesia Cerah dan Change.org menyebutkan bahwa sekitar 90% warga muda aktif merasa khawatir atau sangat khawatir tentang dampak krisis iklim. 97% diantaranya berpendapat bahwa dampak krisis iklim setidaknya sama atau lebih parah dari dampak pandemi COVID-19. Survei tersebut dilaksanakan selama sekitar dua bulan dan diikuti oleh lebih dari delapan ribu orang yang tersebar di total 34 Provinsi di Indonesia. Mayoritas responden dengan rentang usia 20-30 tahun merupakan warga muda aktif pengguna media sosial. Seperti apa hasil survey daring persepsi anak muda terhadap krisis iklim? Seperti apa peran anak muda dan seberapa penting kesadarannya terhadap krisis atau perubahan iklim ini? Kita akan bahas hal ini bareng Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Cerah, Adhityani Putri. Simak juga pernyataan dari Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ruandha Agung Sugardiman dan Perwakilan anak muda sekaligus musisi, Rara Sekar soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Sebuah inovasi anak bangsa siap diluncurkan demi turut menanggulangi pandemi dalam negeri. Alat bernama GeNose yang dicipta Universitas Gadjah Mada diklaim mampu mendeteksi dan mendiagnosis apakah seseorang terinfeksi Covid-19 atau tidak hanya dengan hembusan nafas. Namun alat ini masih menunggu izin edar untuk dapat digunakan secara luas. Dalam laman ugm.ac.id dijelaskan bahwa alat ini mendeteksi Volatile Organic Compound (VOC) yang terbentuk karena adanya infeksi Covid-19 yang keluar bersama nafas seseorang. Nafas orang diambil diindera melalui sensor-sensor lantas datanya diolah dengan bantuan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) untuk pendeteksian dan pengambilan keputusan. Salah satu juga termasuk keunggulan GeNose adalah desain yang handy sehingga dapat dioperasikan oleh seseorang secara mandiri dan efisien. inovasi ini membantu penanganan pandemic di dalam negeri? Kita akan obrolkan hal ini bersama dengan Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun ini akhirnya diputuskan tetap digelar oleh Pemerintah, meskipun menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Namun Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menegaskan agar protokol kesehatan dapat dilakukan dengan baik, ia juga meminta agar para sekretaris jenderal partai, ikut menegakan aturan yang berlaku dan menindak tegas anggotanya yang menjadi peserta pilkada jika tidak mematuhi aturan.Dan, untuk memastikan penegakan protokol kesehatan, akan dilakukan perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) saat ini yang antara lain akan mempertimbangkan pelarangan arak-arakan, kerumunan, rapat umum yang melebihi jumlah tertentu. Konser musik seperti dangdut karap dijadikan sarana dalam berkampanye. Namun kali ini, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad dalam rapat di Komisi II DPR, Senin lalu (21/9) menyesalkan kalau ada upaya-upaya menghadirkan massa seperti konser. Ia mengusulkan untuk mengoptimalkan media daring demi menghindari pengumpulan massa. Lantas bagaimana tanggapan pelaku orkes dangdut? Lalu mungkinkah pergelaran Pilkada serentak di Indonesia dilangsungkan secara aman Covid-19? Kita akan bahas bersama Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra dan Pemilik Orkes Dangdut di Gresik, Aryanto. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengaku telah mempersiapkan hotel untuk akomodasi tenaga kesehatan sekaligus lokasi isolasi pasien Covid-19 tanpa gejala atau bergejala ringan. Kata Menparekraf Wishnutama Kusubandio, penggunaan hotel dilakukan agar pasien tanpa gejala itu tidak melakukan isolasi mandiri sehingga menghindari penularan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar. Sementara itu Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia ( PHRI) mengklaim telah menyerahkan daftar hotel yang bersedia dijadikan tempat isolasi pasien Covid-19 kepada pemerintah. KIta bahas lebih lanjut bareng Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI , Wishnutama Kusubandio dan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia ( PHRI), Maulana Yusran. Simak juga pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan DKI Widyastuti melalui Youtube Pemprov DKI soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Belakangan ramai menjadiperbincangan publik soal isu penyederhanaan kurikulum pendidikan hingga penghapusan mata pelajaran sejarah. Karenanya, perlu klarifikasi dari Kementerian Pendidikan mengenai kabar yang beredar di masyarakat tersebut. Dan, di Hari Minggu (20/9) kemarin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pun angkat bicara lewat Youtube Kemendikbud. Mas Menteri Nadiem mengatakan, tidak ada rencana perubahan kurikulum sekolah hingga 2022, apalagi penghapusan mata pelajaran sejarah dari kurikulum pendidikan. Isu tersebut mencuat lantaran pembahasan internal kementerian bocor ke publik, di mana isu tersebut hanya sebagian dari usulan penyederhanaan kurikulum. Nadiem pun menegaskan tidak akan ada perubahan kurikulum dalam waktu dekat. Akan tetapi sudah perlukah kurikulum pendidikan kita disederhanakan? Kita akan bincangkan hal ini bersama dengan Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim dan Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Belum lama muncul pemberitaan soal orang tua yang melakukan kekerasan anak hingga berujung pada kematian. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pun menyoroti kasus meninggalnya seorang anak usia 8 tahun tersebut karena kekerasan yang dilakukan orangtuanya sendiri ketika mengalami kesulitan belajar jarak jauh secara online. Komisioner KPAI, Retno Listyarti pun mengingatkan para orangtua dan para guru selalu membangun komunikasi yang baik selama kegiatan belajar dari rumah. Peran guru yang digantikan orangtua siswa haruslah dilakukan dengan memperhatikan tumbuh kembang dan kemampuan anak. Artis Cinta Laura mengaku menaruh perhatian terhadap isu kekerasan pada anak. Ia pun memandang bahwa tingginya kekerasan pada anak sebagai sebuah pandemi. Lantas seperti apa catatan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) soal kasus kekerasan pada anak selama masa belajar dari rumah? Faktor apa saja yang mempengaruhi tindak kekerasan pada anak saat pembelajaran jarak jauh? Kita akan bahas bersama dengan Komisioner KPAI, Retno Listyarti dan Psikolog Anak Feka Angge Pramita. Simak juga pernyataan dari Artis sekaligus Duta Anti-Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Cinta Laura pada 17 Juli 2020 melalui Youtube Channel Sandiaga Uno. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Penantian pecinta kompetisi olah raga sepak bola dan basket tanah air terjawab sudah. Pasalnya, Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Liga Bola Basket Indonesia (IBL) di Jakarta, telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait penyelenggaraan kelanjutan liga yang aman di tengah pandemi Covid-19, kemarin (17/9). Kerja sama tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan, termasuk latihan dan kompetisi nantinya bakal berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Liga 1 Indonesia 2020 yang telah dihentikan sejak Maret akhirnya mendapatkan lampu hijau untuk kembali dilanjutkan mulai 1 Oktober. Rencananya seluruh kompetisi akan dipusatkan di Pulau Jawa. Sementara IBL akan kembali memutar kompetisinya di Mahaka Square Arena, Jakarta pada 13-27 Oktober mendatang. Kedua kompetisi ini akan digelar tanpa penonton. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melarang orang-orang yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid terlibat dalam kegiatan kompetisi olahraga baik Liga 1 maupun kompetisi basket IBL. Terkait lampu hijau digelarnya kompetisi liga 1 dan IBL dengan protokol kesehatan tersebut, kita obrolkan bareng: Pengamat Olahraga Nasional Budiarto Shambazy. Simak juga pernyataan dari Kepala Satgas COVID-19 Doni Monardo, Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, dan Ketua umun Perbasi, Danny Kosasih soal hal ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Pengguna kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek diminta untuk menghindari penggunaan masker jenis scuba dan buff. VP Corporate Communications PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Anne Purba mengungkapkan bahwa penggunaan masker merupakan upaya penerapan protokol kesehatan demi menangkal penyebaran Covid- 19. Namun, pihaknya meminta penumpang untuk menghindari penggunaan masker jenis scuba maupun buff dan memakai masker dengan benar yaitu menutupi hidung dan mulut secara sempurna. KCI pun menganjurkan untuk menggunakan masker yang efektivitasnya mencukupi dalam mengurangi droplet atau cairan. Menguatkan pernyataan pihak KCI, Juru bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito, pada konferensi pers daring, Selasa kemarin (15/9) pun menilai masker jenis scuba dan buff kurang efektif sebagai alat pelindung dari virus penyebab COVID-19. Ia menyebut masker kain berbahan katun tiga lapis memiliki kemampuan menyaring partikel virus lebih baik. Kita simak obrolannya bareng Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Ketua Umum Pokja Infeksi Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Erlina Burhan dan penumpang KRL Jabodetabek Rina Yunus. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke Seragam satpam akan berganti warna menjadi mirip dengan seragam polisi. Seragam satpam yang biasa kita jumpai berwarna putih atau biru, bakal berubah warnanya menjadi cokelat. Sebelumnya Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Idham azis menginstruksikan, seluruh seragam satpam harian maupun lapangan yang berwarna putih biru, dan biru diubah menjadi warna coklat. Instruksi itu tertuang dalam peraturan kapolri nomor 4 tahun 2020. Soal ini, Juru Bicara Mabes Polri, Awi Setiyono pun mengatakan ada empat alasan mengapa seragam satpam saat ini, memiliki warna yang sama dengan seragam anggota kepolisian. Menurutnya salah satu alasan tersebut agar profesi satpam tidak lagi dipandang sebelah mata. Sementara itu, Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) membenarkan pihaknya mengusulkan perubahan seragam satpam menjadi serupa dengan seragam kepolisian. Ketua Umum APSI Azis Said beralasan, pihaknya ingin membedakan profesi satpam yang sesuai dengan ketentuan Polri dengan satpam yang direkrut oleh warga. Lantas akankah pergantian seragam satpam ini memiliki pengaruh di masyarakat? KIta akan bahas hal ini bersama Sosiolog UNAIR Bagong Suyanto dan Ketua Umum YLBHI Asfinawati. Simak juga pernyataan dari Jubir Polri, Awi Seti |
